Wabah Korona Momen Redefinisi

Ilustrasi/walhi.or.id

Oleh Adrianus Yohanes Mai


Salah satu filsuf sekaligus teolog terkenal, Bernard Lonergan, menegaskan bahwa satu hal umum yang dimiliki oleh setiap individu ketika berhadapan dengan sebuah peristiwa, yaitu tanggapan atau reaksi terhadap peristiwa tersebut. Dalam peristiwa apapun, seseorang pasti menanggapinya baik secara positif maupun negatif.


Bagi Lonergan, hal yang terpenting adalah tanggapan atau reaksi akan suatu pengalaman yang menjadi universal bagi setiap individu. Lebih lanjut, reaksi atau respons terhadap suatu pengalaman membantu manusia untuk mendefinisikan ulang nilai-nilai atau kualitas-kualitas hidup yang sudah menjadi pegangan bersama dalam sebuah komunitas. Dalam bahasa Lonergan, pengalaman-pengalaman itu disebut sebagai momen pendefinisian (definingmoment).

Pada tahun 1981, melalui novelnya yang berjudul The Eyes of Darkness, Dean Koontz seorang novelis Amerika, telah memprediksi wabah penyakit yang hari-hari ini kita sebut virus korona. Terlepas dari pro dan kontra, apakah pendapat Koontz benar atau salah, kenyataannya hari ini dunia sedang menderita karena virus korona yang bermula dari Wuhan, yang juga disebut dalam novelnya sebagai Wuhan-400.

Peristiwa yang sudah diprediksi jauh sebelumnya ini adalah sebuah momen pendefinisian (definingmoment).

Wabah korona yang melanda seluruh pelosok dunia tidak hanya berhubungan dengan masalah kesehatan, tetapi juga mempengaruhi seluruh aspek kehidupan manusia. Peristiwa ini adalah momen untuk melihat dan menilai kembali nilai-nilai kehidupan yang telah menjadi kesepakatan bersama suatu kelompok masyarakat, Negara, dan dunia pada umumnya.

Sebelum menilai dan mendefinisikan ulang nilai-nilai sebuah kehidupan, kita harus melihat apa yang universal dari peristiwa ini. Hal universal yang dimiliki oleh setiap orang dalam peristiwa ini adalah reaksi atau respons. Setiap individu secara sadar atau tidak merespons dengan cara tertentu atas peristiwa ini. Dengan demikian membenarkan apa yang dikatakan Lonergan bahwa yang universal dalam diri setiap pribadi adalah reaksi atau respons terhadap suatu peristiwa.

Persoalan merespons secara negatif atau postif itu tidak menjadi penting. Hal yang terpenting adalah setiap orang merespons peristiwa ini. Kenyataan ini secara tidak langsung melegitimasi semua langah individu, kelompok masyarakat, atau Negara dalam menanggapi atau merespons peristiwa mematikan ini. Di sini, reaksi atau respons menjadi universal.

Ada berbagai macam reaksi baik secara lokal maupun global dalam menghadapi masalah ini. Pemerintah India dan Malaysia, misalnya, melakukan lockdown Negara mereka sebagai reaksi atas virus korona. Sementara itu, banyak orang menuntut hal yang sama diterapkan di Indonesia.

Namun, melalui pertimbangan yang bijak, presiden Joko Widodo mengambil langkah yang berbeda, yaitu Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kedua jenis tanggapan ini  memang memiliki sisi positif dan negatifnya sendiri. Namun, yang menjadi fundamental adalah setiap individu, masyarakat, dan bahkan Negara memberi reaksi atau tanggapan terhadap pandemi korona.

Apapun bentuk tanggapan yang diberikan terhadap realitas peristiwa ini mengantar setiap individu untuk mendefinisikan ulang nilai-nilai yang telah diyakini atau yang telah dihidupi secara pribadi maupun secara komunal. Korona adalah sebuah momen untuk mendefinisikan ulang (definingmoment). Ada beberapa nilai kehidupan yang harus didefinisikan ulang dalam konteks Indonesia, yaitu peran otoritas, wajah agama, politik, dan demokrasi.



Kembalinya Otoritas dan Bahaya Autoritarianisme 

Salah satu karakteristik postmodernisme adalah pengingkaran terhadap otoritas religius dan otoritas sekuler. Ketidakpercayaan ini lahir dari anggapan bahwa kedua otoritas itu selalu salah dan korup. Mereka memberi perlawanan terhadap otoritas  melalui revolusi intelektual.

Akibat dari pandangan ini, segala bentuk otoritas baik agama maupun sekular kehilangan suara dalam  arena publik. Kedua otoritas ini seperti badan tanpa jiwa. Mereka eksis dalam arena publik, tetapi tanpa dipercayai masyarakat.

Kenyataan virus korona yang melanda dunia mengembalikan peran otoritas. Peristiwa ini membantu setiap orang untuk mendefinisikan ulang otoritas yang selalu dianggap salah dan korup.

Peristiwa ini menyadarkan semua individu bahwa dalam kehidupan, keberadaan otoritas menjadi penting. Keberadaan mereka penting dalam berhadapan dengan keunikan dan individualitas yang dimiliki oleh setiap orang.

Tanpa kehadiran otoritas, manusia menjadi ‘makhluk liar’ tanpa ada yang mengontrol.

Pada titik ini, konsep otoritas yang hanya diyakini selalu korup dan salah perlu didefinisikan ulang. Pada dasarnya, semua orang menentang otoritas yang korup, tetapi bukan berarti kita menolak otoritas secara keseluruhan.

Bayangkan betapa khaosnya keadaan jika setiap individu tidak mendengarkan otoritas sekuler atau religius dalam menganggapi masalah korona. Di tengah badai bencana, kita butuh otoritas untuk berbicara. Setiap orang diminta untuk patuh kepada otoritas baik sekuler-pemerintah dan religius-tokoh agama.

Hampir di seluruh dunia, setiap orang tunduk dan patuh kepada otoritas. Hal ini menandakan bahwa kita sesungguhnya ‘tidak bebas’ ketika berhadapan dengan kepentingan bersama. Manusia adalah makhluk yang harus dikontrol. Manusia butuh otoritas.

Dalam konteks Indonesia, peran otoritas pemerintah dan religius sangat dibutuhkan dalam menghadapi virus korona. Suara presiden dan pembantu-pembantunya menjadi penting. Suara otoritas religius seperti MUI, surat gembala para uskup atau dari pemimpin-pemimpin agama yang lain harus menjadi tolok ukur dalam bertindak.

Kembalinya otoritas ke arena publik membutuhkan pengawasan dari masyarakat sipil demi menjaga demokrasi dan mencegah lahirnya totalitarianisme atau autoritarianisme.

Wajah Baru Agama: Kemanusiaan

Isu agama adalah isu yang paling sensitif di Indonesia. Tidak jarang, para politisi memanipulasi atau ‘menggunakan’ agama sebagai sarana untuk memperebutkan kursi kekuasaan.

Senada dengan Karl Max, agama dalam konteks ini dilihat tidak lebih sebagai ‘obat bius’ untuk mengontrol emosi masyarakat. Semua kenyataan ini seolah-olah menjadi nilai umum yang diterima oleh setiap orang. Pereduksian agama menjadi ‘obat bius’ melahirkan fundamentalisme dan ekstrimisme.

Masyarakat Indonesia mudah terprovokasi dengan isu-isu agama. Mereka sangat terbakar amarah karena seseorang menyebut “Kitab suci fiksi.” Mereka akan sangat sensitif ketika seorang artis atau aktor berpindah keyakinan. Sebagian akan melihat sebagai hidayah, tetapi tidak sedikit yang membenci dan menghujat. Hal di atas terjadi karena kita mereduksi agama terbatas pada ritual yang dirayakan.

Namun, wabah korona telah membuat rumah ibadah kita sunyi. Tidak ada lagi nyanyian kidung di gereja. Suara adzan tidak terdengar dari Masjid. Pura dan Wihara tanpa kehadiran umat. Tanah suci Mekkah sepi. Kota Roma sunyi. Jerusalem pun diam membisu.

Kita bertanya, apakah makna ritual dari semua agama itu? Bukankah kita membenci mereka yang memuji Tuhan dengan mengebom saat mereka berdoa? Bukankah kita pernah membubarkan orang yang tengah beribadah?

Semuanya menjadi tidak berarti. Korona membantu kita umendefiniskan ulang cara beragama kita.

Di tengah badai ini, tidak ada isu agama yang muncul. Hanya satu tema yang sering dibicarakan, yaitu kemanusiaan.

Hal ini membenarkan bahwa entitas agama pada dasarnya adalah kemanusiaan. Krisis kemanusian seperti virus korona membantu setiap insan untuk mendefinisikan ulang apa artinya menjadi beragama.

Gereja dan Mesjid boleh sepi dan sunyi. Wihara dan Pura boleh tanpa kehadiran umat.

Namun, di dalam hati setiap insan terdapat kepedulian terhadap kemanusiaan. Setiap orang berpikir tentang keselamatan dirinya, keselamatan orang-orang yang dicintainya, keselamatan bangsa, dan Negara. Inilah ibadah yang sesungguhnya.

Demokrasi dan Ancamannya

Pada dasarnya, demokrasi dipahami sebagai sebuah bentuk pemerintahan di mana rakyat memiliki otoritas tertinggi. Demokrasi dimengerti sebagai pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat.

Dalam perkembangan di era postmodern, prinsip demokrasi lebih menekankan kebebasan individu dalam partisipasi politik. Para filsuf postmodern seperti Lyotard, Foucault, dan Rorty menolak konsep politik global yang melihat perubahan dapat terjadi dalam skala besar.

Menurut Rorty, misalnya, dalam politik, tidak ada narasa-narasi besar atau metanarasi. Yang ada hanyalah mininarasi. Mereka menekankan politik tingkat lokal yang dirancang untuk kebebasan individu dan perubahan secara bertahap.

Konsep politik postmodernisme mempengaruhi kehidupan politik tanah air. Di sini, setiap individu bebas berbicara dan dapat membuat keputusan politis. Terlepas dari pro dan kontra tentang aroma politik, ‘Surat’ Almiraputri AHY, misalnya, adalah contoh dari kebebasan yang perlu dihargai. Setiap warga Negara berhak mengungkapkan pendapat politis mereka. Almira sesungguhnya menjalankan apa yang diamanatkan oleh konsep politik postmodernisme melalui ‘surat’-nya.

Namun, ‘surat’ Almira yang kemudian menjadi perbincangan publik harus dilihat dalam kaca mata kepentingan masyarakat banyak. Apakah suara politis itu memihak kepentingan publik atau hanya memuaskan dahaga kelompok tertentu saja?

Virus korona yang melanda tanah air dan seluruh dunia mendefinisikan ulang konsep politik dan demokrasi yang sudah dihidupi cukup lama di era postmodern. Dalam situasi seperti ini, setiap individu menjadi ‘tidak bebas’ dalam mengambil segala keputusan termasuk keputusan politis.

Perubahan dalam skala lokal dan bertahap mendapat ancaman karena semua orang mendengar otoritas tertinggi. Ia memegang kendali penuh. Di sini, secara tidak langsung, dia menekankan bahwa wabah korona membantu semua orang untuk mendefinisikan ulang arti demokrasi dan praktiknya.

Kasus korona membantah tesis politik postmodern yang menolak perubahan dalam skala besar. Kebijakan politik dan kehidupan demokrasi dalam situasi seperti ini dapat membawah perubahan secara global.

Contoh konkret adalah pembebasan ribuan narapidana dari Rumah Tahanan. Contoh lain adalah pemerintah menggratiskan tarif listrik untuk tiga bulan ke depan.

Kebijakan publik seperti ini akan membawa perubahan yang masif. Namun, perlu diingat bahwa postmodernisme menolak konsep politik totalitas. Hal inilah yang menjadi ancaman serius bagi kehidupan politik dan demokrasi Indonesia saat ini.


Akibat dari segala keputusan berada di tangan otoritas tertinggi saja adalah bahaya totalitarianisme. Sebagai warga Negara, semua kita dipanggil untuk mengawasi dan mempertahankan stabilitas politik dan kehidupan demokrasi di bumi pertiwi ini.



Baca juga tulisan lain di Rubrik GAGASAN atau tulisan menarik lainnya dari Adrianus Yohanes Mai.


76 views

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *