crop-0-0-552-304-0-IMG-20200606-WA0040-5.jpg

Laporan Konflik Agraria: Catahu KPA 2019 tentang Urgensi Penyelesaian Konflik Agraria Struktural dan Jalan Pembaruan Agraria ke Depan (2/9)

Warga RW 11 Tamansari Bandung Mencoba Menghadang Aparat yang Tengah Mengawal Penggusuran Rumah Mereka. Foto/KPA

Oleh Admin


Bagian Sebelumnya


1. Konflik Agraria Sektor Perkebunan

Dari total jumlah letusan konflik sebanyak 87, terdapat dua tipologi jenis perusahaan dalam konflik agraria sektor perkebunan, yakni perkebunan swasta dan perkebunan Negara. Tahun ini, perusahaan perkebunan swasta mendominasi konflik agraria sejumlah 61 pada 2019. Sisanya adalah konflik warga dengan perusahaan perkebunan Negara (BUMN/BUMD) sebanyak 26 letusan konflik.

Meskipun jumlahnya lebih sedikit di tahun ini, konflik agraria akibat klaim atau operasi perkebunan negara patut mendapat perhatian khusus karena existing konfliknya banyak, umumnya telah terjadi selama puluhan tahun, dan dalam sejarahnya sedikit sekali yang diselesaikan pemerintah. Termasuk penyelesaiannya melalui redistribusi tanah kepada masyarakat dalam kerangka reforma agraria. Akibatnya ada ribuan desa, pemukiman, tanah garapan dalam status konflik dengan PTPN. (lihat gambar 2)

Gambar 2. Konflik Agraria Sektor Perkebunan Berdasarkan Jenis Pemilikan Perusahaan

Dari sisi komoditas perkebunan, konflik agraria didominasi oleh perkebunan berbasis komoditas kelapa sawit dengan total konflik sebanyak 69, diikuti perkebunan karet sebanyak 6, perkebunan tebu 5, holtikultura 3, perkebunan kopi dan singkong sebanyak 2 letusan konflik. Situasi ini mengindikasikan bahwa implementasi Inpres No. 8/2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktifitas Perkebunan Kelapa Sawit, lazim disebut Inpres Moratorium Sawit belum berjalan secara maksimal.

Padahal Inpres dimaksudkan pula untuk memberi jalan penyelesaian konflik tenurial dengan masyarakat. Ia mengatur tentang penertiban izin-izin perusahaan perkebunan sawit yang terbukti melakukan pelanggaran berupa tumpang-tindih dengan tanah garapan dan pemukiman masyarakat, serta tanah perkebunan perusahaan yang ditelantarkan maupun masa berlakunya HGU-nya telah habis. (lihat gambar 3).

Gambar 3. Konflik Agraria Sektor Perkebunan Berdasarkan Jenis Komoditas

Dari tahun ke tahun sektor perkebunan selalu tertinggi. Tingginya eskalasi konflik agraria di sektor ini disebabkan oleh mudahnya pemerintah memberikan izin usaha perkebunan melalui penerbitan izin lokasi dan HGU, tanpa melihat situasi di lapangan yang menyebabkan tumpang-tindih perkebunan dengan wilayah hidup masyarakat.

Catahu 2019 KPA

Diperparah oleh tertutupnya informasi mengenai HGU, utamanya HGU-HGU yang bermasalah dengan warga.

Di sisi lainnya, pemerintah (pusat dan daerah) seringkali memandang konflik agraria tersebut sebagai bentuk gangguan usaha perkebunan (UU Perkebunan). Pandangan ini telah menempatkan masyarakat yang berkonflik dengan perusahaan sebagai pengganggu usaha, pembalak liar, bahkan kriminal, tanpa melihat latar belakang konflik agraria yang seringkali diawali praktek perampasan tanah petani, masyarakat adat, atau perkampungan.

2. Konflik Agraria Sektor Infrastruktur

Secara agregat, dari total 83 letusan konflik agraria sektor infrastruktur terbagi ke dalam pembangunan fasilitas umum sebanyak 28 konflik, fasilitas sosial 13, jalan tol sebanyak 11 letusan, infrastruktur pariwisata 9 konflik, bandara 6, kereta api 5, pembangkit listrik 5, fasilitas pemerintah/negara 4, dan waduk/banjir kanal/bendungan sebanyak 2 konflik (lihat gambar 4).

Gambar 4. Konflik Agraria Sektor Infrastruktur

Jika dibanding tahun sebelumnya, terjadi peningkatan drastis dari hanya 16 kasus pada 2018, menjadi 83 letusan konflik agraria pada tahun ini. Pada Catahu 2018, KPA telah memprediksi bahwa konflik agraria di sektor infrastruktur akan melonjak pada tahun ini.

Penyebabnya, banyak sisa dari Proyek Strategi Nasional (PSN) di tahun ini mulai/sedang memasuki tahap penyiapan dan pengadaan tanah. Sebut saja pembangunan jalan tol Medan- Binjai, pembangunan jalan menuju wilayah pariwisata Danau Toba, jalan tol Kunciran-Cengkareng, perluasan runway terminal 3 Bandara Soerkarno- Hatta, dan PLTU Teluk Sepang.

Situasi ini juga ditambah persoalan konflik agraria yang muncul kembali akibat pengadaan tanah pada tahun-tahun sebelumnya masih menyisakan sarat masalah, seperti pembanguan jalan tol Manado-Bitung dan pembangunan Bandara Kediri.

Peristiwa penggusuran di sektor infrastruktur yang sempat menjadi sorotan masyarakat secara luas adalah sektor infrastruktur pendukung pariwisata, yang didominasi oleh proyek pemerintah terkait pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Beberapa kasus melibatkan badan otorita pariwisata yang dibentuk pemerintah (BOPDT, BOPLB, dll.) atau perusahaan BUMN seperti Indonesia Tourism Development.

Catahu KPA 2019

Sebagaimana diketahui, dari 88 KSPN yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah RI No. 5/2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional 2010-2025, 10 diantaranya, oleh Jokowi dinaikkan statusnya menjadi proyek strategis nasional (PSN) melalui Peraturan Presiden RI No. 6/2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Kemudian, pemerintah Indonesia mempresentasikan rencana tersebut kepada seluruh delegasi Negara dalam pertemuan IMF-World Bank di Bali, Oktober 2018.

Guna menyukseskan rencana tersebut, Pemerintah Indonesia membentuk Badan Otorita Pariwisata (BOP). Badan ini merupakan lembaga khusus yang dibentuk pemerintah untuk membangun destinasi pariwisata super premium di 10 kawasan. Setiap kawasan, Danau Toba, Tanjung Kelayang, Tanjung Lesung, Pulau Seribu, Candi Borobudur, Mandalika, Gunung Bromo, Wakatobi, Labuan Bajo, dan Morotai dikelola oleh masing-masing Badan Otorita yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden (Perpres). Lembaga Negara yang ditugaskan membangun 10 kawasan tersebut untuk dijadikan destinasi wisata 10 “Bali Baru” yang dikemas dalam narasi “Destinasi Pariwisata Super Premium”. Lima diantaranya ditargetkan rampung pada tahun ini, yakni Mandalika, Labuan Bajo, Danau Toba, Borobudur, dan Bitung.

Di Sumatra Utara, Badan Otorita Pariwisata Danau Toba (BPODT) baru-baru ini menggusur tanah adat dan kebun masyarakat adat Na Opat di Desa Sigapiton, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir untuk kepentingan membangun jalan dari The Nomadic Kaldera Toba Escape menuju Batu Silali sepanjang 1,9 Km dan lebar 18 meter. Pembangunan jalan tersebut merupakan bagian dari pengembangan industri pariwisata di Kawasan Danau Toba. Penggusuran ini disertai tindakan kekerasan dimana penolakan warga disikapi dengan alat berat untuk menggusur paksa dan mobilisasi aparat kepolisian.

Di Nusa Tenggara Timur (NTT), warga Pulau Komodo tahun ini menghadapi ancaman penggusuran dari kampung mereka. Ihwal kejadian ini dipicu rencana Gubernur NTT, Viktor Laiskodat yang ingin mensterilkan kawasan Pulau Komodo dari kehidupan manusia. Argumentasi yang dibangun Pemprov adalah bahwa keberadaan manusia (aktivitas perkampungan warga komodo menjadi aspek yang mempengaruhi, bahkan dianggap mengganggu habitat hewan komodo. Rencana dan alasan pemerintah ini menuai kecemasan dan penolakan dari warga Pulau Komodo.

Sementara hasil studi Sunspirit, Anggota KPA di Nusa Tenggara Timur menemukan fakta bahwa kebijakan tersebut lebih mengarah pada upaya sistematis memuluskan proyek investasi pariwisata di kawasan tersebut. Alasan keberadaan masyarakat pulau mengganggu habitat komodo sangat tidak memiliki dasar ilmiah, dan tanpa mempertimbangan aspek kesejarahan, kebudayaan, dan ekologi dari kehidupan di Pulau Komodo. Hubungan antara manusia (baca: warga komodo) dengan hewan mamalia terbesar tersebut sudah berlangsung harmonis dan saling bergantung satu-sama lain secara turun-temurun dan merupakan bagian dari lingkaran keseimbangan ekologis Pulau Komodo. Warga komodo mengibaratkan komodo sebagai saudara kandung bagi mereka. Justru kehadiran investor dan pemerintah lebih banyak bersifat mengganggu keseimbangan habitat Komodo, sekaligus merubah kultur dan cara hidup warga Komodo sendiri.

Sementara di Nusa Tenggara Barat (NTB), pengembangan pariwisata Mandalika juga sarat konflik agraria. Sebabnya, warga merasa dirugikan karena menjadi korban pembebasan lahan untuk pembangunan sirkuit balap yang terintegrasi ke dalam kawasan pariwisata tersebut. Rencananya, sirkuit ini akan menggelar ajang balapan MotoGP pada tahun 2021, salah satu ajang balapan paling prestisius di dunia. Targetnya, ajang balap ini menjadi pemantik kedatangan ratusan, bahkan ribuan wisatawan dalam dan luar negeri ke NTB.

3. Konflik Agraria Sektor Properti

Secara agregat, dari total 46 letusan konflik di sektor properti dan pariwisata, tahun ini terbagi ke dalam pengembangan kawasan perumahan sebanyak 19, resort 6, pusat perkantoran 6, pembangunan mall 4, pabrik 3, sementara pembangunan villa, real estate, hotel dan apartemen masing-masing terjadi 2 letusan konflik. Dibandingkan tahun sebelumnya, jumlah ini tercatat menurun drastis, mengingat pada 2018 terjadi 137 letusan konflik di sektor ini (lihat gambar 5).

Gambar 5. Konflik Agraria Sektor Properti

Dalam analisa KPA, penurunan jumlah terkait dengan kontestasi politik 2019. Pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan legislatif (pileg) menyebabkan ketidakpastian situasi politik yang membuat para pengusaha dan perusahaan di bidang properti cenderung menahan diri untuk menanamkan investasinya.

Konflik agraria di sektor properti ini melibatkan perusahaan-perusahaan
pengembang swasta, seperti Ciputra Grup, PT. Jaya Property, Sentul City, PT. Ubud Resort Development, PT. Mitra Adi Perkasa, PT. AKR Land Development, PT. Duta Pertiwi Tbk. Kasus Ciputra Grup misalnya, adalah konflik agraria akibat proyek pembangunan perumahan Citraland di Palembang, Sumatra Selatan, yang menyerobot 2,5 hektar tanah hak
milik dari 39 orang warga setempat. Sementara di Bintaro, Jaya Real Properti Grup terlibat konflik dengan warga terkait proyek Bintaro Mall Xchange dan pembangunan Bintaro Jaya, yang juga menyerobot tanah warga setempat.

4. Konflik Agraria Sektor Pertambangan

Sektor pertambangan menyumbangkan letusan konflik sebanyak 24 yang terbagi ke dalam konflik tambang batu bara sebanyak 5 konflik, tambang emas 5, tambang nikel 5, tambang pasir 5, timah 2 dan migas 2 konflik (lihat gambar 6).

Gambar 6. Konflik Agraria Sektor Pertambangan

Kasus-kasus konflik tersebut melibatkan beberapa perusahaan swasta ternama. Sebut saja PT. Vale Indonesia (dahulu PT. Inco), perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan nikel tersebut terlibat konflik penguasaan lahan tambang dengan warga disejumlah desa di Kecamatan Nuha, Towuti, dan Wawondula, Kabupaten Luwuk Timur, Sulawesi Selatan. Konflik bermula dari operasi tambang perusahaan yang menyerobot tanah warga dan tanah milik adat.

Selanjutnya, aktivitas PT. Adaro Indonesia yang menyebabkan konflik penguasahaan lahan dengan masyarakat di Desa Maburai Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Warga menilai, perusahaan tambang batu bara tersebut telah menyerobot tanah perkebunan karet dan cempedak milik mereka.

Di Sulawesi Tenggara, keberadaan tambang di Konawe Kepulauan dan Pulau Wawoni kembali memanas sepanjang 2019. Penyebabnya, dipicu tindakan PT. Gema Kreasi Perdana yang memasukkan alat berat mereka dengan dibantu oleh aparat keamanan ke lahan-lahan pertanian warga. Pihak perusahaan tetap memaksa memasuki kawasan meski mendapat penolakan dari warga. Akibatnya, bentrokan antara warga dengan aparat keamanan tidak terelakkan. Terhitung, sepanjang 2019, terjadi 3 kali gesekan antara warga dengan perusahaan beserta aparat.

Di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, terjadi konflik agraria antara warga Desa Salipolo, Kecamatan Campa dengan PT Alam Sumber Rejeki (ASR). Musababnya, aktivitas perusahaan yang melakukan penambangan pasir sungai (Galian C) di aliran Sungai Saddang yang berada di wilayah desa. Warga menolak kegiatan tersebut karena menilai areal penambangan merupakan daerah rawan erosi, rawan banjir, dan jaraknya berdekatan dengan pemukiman serta lahan tambak warga. Selain itu, pihak perusahaan juga tidak pernah melakukan sosialisasi dengan warga serta
memperlihatkan IUP mereka.

Di Jawa Timur, salah satu BUMN, yakni PT. Pertamina (Persero) terlibat konflik dengan masyarakat. Perkaranya, terkait rencana salah satu perusahaan plat merah tersebut membangun kilang minyak, bekerjasama dengan Rofsnet, salah satu perusahaan dari Rusia. Area pembangunan kilang minyak tersebut mencaplok 493 hektar lahan milik warga Desa Wadung, Kaliuntu dan Sumergeneng, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, dari total 841 hektar yang telah direncanakan. Warga lantas menolak rencana pembebasan tersebut dan menilai penetapan lokasinya bermasalah. Terakhir, tindakan protes dan penolakan warga tersebut memakan korban, di mana tiga orang petani Jenu ditangkap pada tanggal 22 Desember lantaran menggelar aksi protes pembangunan kilang minyak saat kunjungan Presiden Jokowi.

5. Konflik Agraria Sektor Kehutanan

Dari 20 letusan konflik agraria di sektor kehutanan, secara agregat didominasi oleh konflik warga dengan kawasan hutan produksi (HP) sebanyak 17 letusan konflik, kawasan hutan lindung 2 dan kawasan konservasi 1 letusan konflik. (Lihat gambar 7)

Gambar 7. Konflik Agraria Sektor Kehutanan

Cerminan utama konflik agraria di wilayah kehutanan disebabkan penguasaan tanah oleh korporasi pemegang izin Hutan Tanaman Industri (HTI). Dari 17 konflik di kawasan hutan produksi (HP), 16 konflik adalah konflik warga dengan izin Hutan Tanaman Industri (HTI), sementara 1 konflik sisanya adalah konflik warga dengan perusahaan pemegang Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK).

Catahu KPA 2019

Pada konsesi HTI, konflik agraria tahun ini ditandai dengan kembali memanasnya kasus Mesuji. Konflik Mesuji kali ini terjadi akibat bentrokan warga Pematang Panggang, Mesuji dengan warga KHP Register 45 Mekar Jaya Abadi. Bentrokan dipicu aktivitas pembajakan lahan yang dilakukan kelompok warga Pematang Panggang, Mesuji Raya di atas lahan kelompok Mekar Jaya Abadi. Merasa tidak terima, warga Mekar Jaya Abadi berbondong-bondong mengamankan warga yang sedang membajak tersebut. Tidak lama berselang, operator bajak membawa rekannya serta melalukan penyerangan. Bentrokan pun tidak terhindarkan antara dua kubu tersebut. Dari catatan KPA di lapangan, bentrokan tersebut telah menewaskan 5 orang dan lainnya mengalami luka-luka akibat sabetan senjata tajam.

Persoalan konflik Mesuji bukanlah perkara baru, peristiwa ini juga tidak bisa dilihat sebagai pertentangan antar warga yang bertikai. Jika kita menarik ke belakang, guratan konflik di Mesuji telah terbentang sejak lama. Tercatat puluhan korban tewas dalam putaran konflik agraria di Mesuji sejak 1999.

Catahu KPA 2019

Jika ditarik lebih jauh, akar konflik Mesuji terjadi akibat kebijakan serampangan pemerintah Orde Baru kepada perusahaan-perusahaan industri kehutanan di atas tanah-tanah masyarakat.

Persoalan konflik kehutanan pada areal HTI lainnya yang mengundang atensi luas pada tahun ini ialah konflik terbuka antara petani Serikat Mandiri Batanghari (SMB) dengan PT. Wira Karya Sakti (WKS), anak perusahaan Sinarmas Group di Batanghari, Jambi. Konflik ini diikuti penangkapan secara besar-besaran anggota SMB oleh aparat kepolisian. Terhitung 45 anggota SMB ditahan, terdiri dari 41 laki-laki dan 4 perempuan. Bahkan, berdasarkan pengakuan warga, ada tiga anak yang juga turut ditangkap saat peristiwa tersebut, meski belakangan dibantah oleh pihak kepolisian. Awal mula letusan kembali konflik ini di tahun 2019 dipicu oleh penyerangan para petani ke Kantor PT. WKS. Akan tetapi, akar persoalan konflik agraria ini penyebab utamanya adalah akibat penguasaan tanah oleh PT. WKS banyak yang tumpang-tindih dengan desa
atau menyerobot tanah garapan warga.

Ada pula persoalan tumpang-tindih kampung dan tanah garapan masyarakat dengan PT. Adi Mitra Pinus Utama yang memegang IPHHBK di Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Konflik ini berawal dari laporan pihak perusahaan kepada pihak kepolisian dengan tuduhan bahwa warga mengambil getah pinus di kawasan konsesi. Padahal kawasan tersebut tumpang-tindih dengan wilayah adat Matteko.

Sementara, konflik agraria kronis di kawasan hutan di Jawa terjadi di area-area yang ditetapkan sebagai wilayah Perhutani dan industri kehutanan. Di
wilayah-wilayah yang dikuasai Perhutani misalnya, berakar dari masalah mendasar soal tata batas kawasan Perhutani yang menggunakan peta-peta klaim yang sama sekali berbeda dengan peta dan klaim yang dimiliki pemerintah desa maupun warga. Perhutani menggunakan peta kawasan kehutanan yang dikeluarkan pada era kolonial. Sementara, penduduk mengacu pada peta desa, surat pajak tanah, surat ukur BPN, hingga bukti kesejarahan dan fisik berupa tanaman milik penduduk yang sudah puluhan tahun, pemakaman tua dan perkampungan warga.

Persoalan utama konflik agraria di kawasan hutan di Indonesia disebabkan keberadaan Undang-Undang No. 41/1999 tentang Kehutanan. Undang-Undang tersebut mengatur kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang secara sepihak dapat menunjuk kawasan hutan. Setelah proses penunjukkan, KLHK diharuskan melakukan penetapan batas pemetaan dan penetapan kawasan hutan. Tujuan akhirnya adalah terciptanya suatu kawasan yang legal dan legitimate. Legal berarti secara hukum sudah mengikuti tata aturan yang sudah ditetapkan (baik secara prosedural maupun substansi), dan legitimate berarti adanya pengakuan dan penerimaan dari pihak lain atas tata batas dan keberadaan kawasan hutan tersebut.

Persoalannya, penunjukkan ini tanpa diawali dengan inventarisir penguasaan riil di lapangan dan kesepakatan tata batas dengan masyarakat. Jadilah, klaim-klaim kawasan hutan tumpang-tindih dengan pemukiman, tanah garapan, dan fasilitas umum serta fasilitas sosial penduduk. Bahkan di Lampung, salah satu pasar kecamatan masih berstatus sebagai kawasan hutan. Dengan status berada di dalam klaim kawasan hutan, maka setiap hari penduduk desa ini rawan mengalami kriminalisasi, penggusuran, dan pengusiran paksa dengan dalih melanggar batas kawasan hutan.

Dengan begitu, penerbitan UU No.41/1999 tentang Kehutanan memperlihatkan bahwa Negara sebenarnya telah menghidupkan kembali konsep Domein Verklaring, konsep yang dipakai pemerintah kolonial dahulu untuk merampas tanah-tanah penduduk dengan menetapkannya sebagai kawasan hutan, artinya kawasan milik Negara.

Catahu KPA 2019

6. Konflik Agraria Sektor Fasilitas Militer

Ada 10 letusan konflik agraria terkait fasilitas militer, terdiri dari konflik warga dengan klaim asset TNI sebanyak 5 konflik, Pusat Latihan Tempur (Puslatpur) sebanyak 4 konflik, sisanya 1 konflik terkait lapangan udara (Lanud) – (lihat gambar 8). Terkait konflik dengan asset TNI, banyak konflik terjadi akibat adanya klaim asset TNI di atas tanah garapan dan pemukiman/perkampungan warga.

Gambar 8. Konflik Agraria Sektor Fasilitas Militer

Konflik agraria yang mendapat perhatian luas pada tahun ini ialah konflik agraria antara petani dengan TNI di Urutsewu, Kebumen, Jawa Tengah. Dalam catatan KPA, konflik ini merupakan konflik lama antara Kodam Diponegoro, Jawa Tengah dengan Forum Paguyuban Petani Kebumen Selatan (FKPPS). Bahkan sejak 2010-2019 telah terjadi empat kali letusan konflik. Pada tahun ini, konflik dipicu oleh pihak TNI yang bersikeras hendak melakukan pemagaran secara paksa, namun ditolak oleh para petani yang menggarap tanah tersebut. Bentrokan ini menyebabkan 16 orang petani penggarap terluka akibat kekerasan yang dilakukan TNI.

Konflik agraria yang diakibatkan klaim-klaim TNI di atas tanah-tanah masyarakat sudah jamak terjadi di Indonesia, bahkan sudah berlangsung sejak pemerintahan Orde Lama. Hingga kini, konflik struktural lama dengan TNI belum ada penyelesaiannya yang berkeadilan bagi petani.

Catahu KPA 2019

7. Konflik Agraria Sektor Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

Secara agregat, dari 6 letusan konflik agraria yang terjadi di sektor pesisir dan pulau-pulau kecil terbagi ke dalam sektor pertambakan sebanyak 4 konflik dan sektor pariwisata 1 konflik dan zonasi wilayah tangkap 1 konflik.

Gambar 9. Konflik Agraria Sektor Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

Salah satu konflik tambak yang meletus tahun ini disebabkan oleh pembangunan tambak udang oleh PT. Trans Lembata seluas 5 (lima) hektar di Desa Merdeka, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembaga, Nusa Tenggara Timur (NTT). Aktivitas tersebut menimbulkan penolakan dari masyarakat adat Kolibuto karena akan menyebabkan kerusakan pada kawasan hutan mangrove yang berada di desa tersebut. Penolakan semakin meluas dari organisasi masyarakat sipil dan Dinas Lingkungan Hidup Lembata karena belum memiliki izin AMDAL.

Di Pulau Pari, Kepulauan Seribu, DKI Jakarta, konflik antara warga Desa Pari dengan PT. Bumi Asri dan PT. Griyanusa kembali mencuat. Konflik ini mulanya dipicu aksi klaim pihak perusahaan di atas pemukiman warga. Padahal, menurut laporan Hasil Akhir Pemeriksaan (LAHP) Ombudsman RI pada bulan April 2018, proses penerbitan HGB yang diklaim oleh pihak perusahaan terbukti maladministrasi. Pada tahun ini, warga Pulau Pari juga memprotes penerbitan Perda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau (RZWP-3-K) oleh Pemerintah DKI Jakarta. Keberadaan RZWP-3-K ini mengatur dan menetapkan zonasi wilayah tangkap bagi nelayan di Pesisir Jakarta dan Kepulauan Seribu seluas 70 hektar di Penjaringan dan Pantai Mutiara. Kebijakan zonasi ini menyebabkan terbatasnya wilayah tangkap para nelayan di sekitaran Jakarta dan Pulau Seribu. Peruntukkan wilayah untuk nelayan sangat minim dibanding zona industri pariwisata dan tambang.

8. Konflik Agraria Sektor Pertanian

Di sektor pertanian tahun ini terjadi 3 kejadian konflik yang disebabkan perkara tanah gogolan sebanyak 2 konflik, sisanya satu konflik terkait tanah transmigrasi – lihat gambar 10. Tanah gogolan merupakan tanah kas desa, yang oleh pemerintah desa diberikan kepada masyarakat dan petani untuk digarap.

Gambar 10. Konflik Agraria Sektor Petanian

Konflik agraria di sektor pertanian salah satunya yang terjadi di Desa Sukapulih, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Konflik terjadi akibat kebijakan program transmigrasi Trans Liposos Kementerian Sosial sejak 1986.

Baru-baru ini, terjadi konflik antara warga transmigran dengan warga Desa Seriguna, Kecamatan Teluk Gelam. Kejadian ini disebabkan lahan pertanian garapan seluas 100 hektar oleh 100 KK warga transmigran tiba-tiba digugat oleh warga Seriguna sebagai tanah milik warga setempat.

Konflik agraria di wilayah transmigran utamanya disebabkan oleh proses land clearing yang belum tuntas, sehingga menyebabkan terjadinya tumpang tindih klaim antar warga pendatang dengan warga lokal, termasuk konflik antara warga dengan konsesi kebun dan hutan.


Bersambung


  • Redaksi memuat Catahu KPA 2019 berjudul “Dari Aceh Sampai Papua: Urgensi Penyelesaian Konflik Agraria Struktural dan Jalan Pembaruan Agraria ke Depan” (2020) secara berkala untuk kepentingan pendidikan publik tentang persoalan agraria dan pentingnya reforma agraria di Indonesia.


Baca juga tulisan lain di Rubrik EKOPOL atau tulisan menarik lainnya dari Admin.


Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Artikel Serupa