TIRTO_1788pramoodyaanantatoer_ratio-16x9-2

Sastra dan Sastrawan dalam Dunia yang Tidak Hitam Putih

Pramoedya Ananta Toer/Foto: Istimewa

Oleh Gusty Fahik


Apakah takdir sastra ialah berbicara atas nama korban? Bukankah sastra dapat dijadikan semacam senjata, dengannya sebagian orang bertindak menindas yang lain, atau turut andil melanggengkan kekuasaan yang brutal, atas nama kebenaran yang berwajah tunggal?

Atau, dapatkah sastra ditempatkan dalam satu posisi tersendiri yang dengannya ia melampaui dua tegangan ini, serentak membebaskan diri dari beban-beban sejarah maupun harapan-harapan masa depan?

Persoalan lanjutannya ialah, bagaimana memahami posisi para sastrawan atau orang-orang yang bergiat dalam dunia sastra?

Saya tidak sedang bermaksud menjawab satu demi satu pertanyaan di muka, meski ada tendensi untuk itu. Saya hanya akan membahas beberapa hal yang bisa saja berhubungan dengan satu atau lebih persoalan di muka dan menarik kesimpulan-kesimpulan praktis dari pembahasan itu.

Karenanya, perkenankan saya menggunakan roman Arok Dedes dan tetralogi Pulau Buru yang ditulis Pramoedya Ananta Toer, untuk sekadar menggambarkan maksud saya.

Saya tidak akan secara rinci membahas karya-karya Pram ini, karena saya akan lebih berkonsentrasi pada persoalan yang sudah saya ajukan sebelumnya.

Bersastra: Bergelut dengan Kepastian

Ketika menulis Arok Dedes, mendiang Pramoedya Ananta Toer barangkali tidak sedang membaca konsep-konsep pemikiran Pierre Bourdieu, atau memahaminya secara sangat mendalam sebagaimana mahasiswa-mahasiswa dan dosen-dosen filsafat saat ini.

Pram menulis tentang sesuatu yang terjadi berabad-abad silam dalam sejarah salah satu kerajaan di Jawa. Di dalamnya Pram menggambarkan dengan sangat terang benderang apa yang kemudian dilukiskan ulang oleh Daniel Dhakidae (2015) sebagai field of power atau arena kekuasaan menurut konsep Bourdieu.

Apa yang membuat Arok Dedes menarik dan terasa begitu memesona ialah Pram menggunakan kisah dan tokoh-tokoh historis itu untuk menggambarkan kisah yang terjadi pada tahun 1960-an dalam sejarah Indonesia modern.

Hampir setiap aspek dari kenyataan sejarah Indonesia modern pada tahun 1960-an itu digambarkan dalam kesejajaran yang nyaris sempurna dengan kejadian sejarah tahun 1220-an di tanah Jawa.

Ketika segala cara untuk melukiskan kenyataan sejarah itu sudah sepenuhnya dikendalikan oleh kekuasaan, Pram menggunakan sastra untuk membahasakannya. Pram menguraikan dengan lugas intrik-intrik politik, peran kaum agamawan, perebutan sumber daya, mitos-mitos seputar kemunculan seorang pemimpin, peran perempuan, hingga pergantian sistem kekuasaan oleh rekayasa fakta.

Pada level ini, Pram menempatkan sastra pada posisi yang jauh melampaui korban maupun pelaku sebuah peristiwa historis.

Ia tidak sedang berbicara membela korban, atau menuntut pelaku. Ia juga tidak sedang menghakimi sesuatu sebagai benar atau salah.

Ia justru membawa pembaca Arok Dedes untuk sendiri bercermin, menemukan posisi masing-masing seturut gambaran yang ia lukiskan.

Ia menyajikan sebuah situasi secara begitu telanjang, sehingga siapa pun yang membaca Arok Dedes barangkali akan sulit menentukan keberpihakan terhadap tokoh-tokoh yang ada dalam karya itu.

Jika pelajaran sejarah yang resmi diajarkan di sekolah-sekolah seakan-akan menampilkan Ken Arok sebagai tokoh protagonis, Tunggul Ametung sebagi antagonis, dan Ken Dedes sebagai korban yang tidak bersalah, maka Pram membongkar semua anggapan yang mapan itu dengan cara yang luar biasa elegan, tetapi sangat khas seorang sastrawan.

Yang saya maksudkan dengan sangat khas seorang sastrawan ialah kemampuan untuk menggoyahkan segala sesuatu yang sudah diterima sebagaimana adanya, atau dalam bahasa yang dipakai Haryatmoko, membongkar rezim kepastian.

Dengan ini akan ditemukan adanya kesejajaran antara seorang sastrawan dengan seorang filsuf, seperti kemiripan yang ditunjukkan Pram dan Bourdieu dalam bahasan Dhakidae.

Pram tidak sedang menghasilkan karya sastra untuk memapankan sesuatu, atau mengukuhkan dominasi yang telah ada. Justru ia menghasilkan karya sastra untuk membuat pembaca terus mempertanyakan segala sesuatu di sekelilingnya, termasuk dirinya sendiri.

Gusty Fahik

Jika anggapan ini dipakai untuk menghubungkan sikap Pram terhadap tokoh-tokoh sejarah yang ia angkat dalam romannya, maka saya berani menyimpulkan bahwa Pram juga menolak pengkultusan atas tokoh tertentu.

Pengkultusan hanya akan mengerdilkan manusia dalam inferioritas di hadapan tokoh yang terlanjur diagung-agungkan, tanpa pernah digugat. Bukan hanya pengkultusan atas individu, pengkutulsan berlebihan atas nilai-nilai pun sama berbahayanya.

Implikasinya ialah kalau karya sastra dianggap mesti memiliki kandungan nilai (moral, agama, dan lain-lain), maka nilai-nilai tersebut harus bisa didialogkan, diperdebatkan, atau dibongkar kembali.

Dalam lain perkataan, nilai-nilai yang dikandung karya sastra ialah nilai-nilai yang terbuka terhadap kemungkinan baru, bukan nilai-nilai yang tertutup dalam dirinya.

Dengan ini, saya ingin mengemukakan bahwa sastra tidak hanya bergelut dengan pertanyaan-pertanyaan, tetapi harus juga bergelut dengan kepastian-kepastian.

Memang  kepastian-kepastian itu dibongkar dengan pertanyaan-pertanyaan, tetapi yang perlu disadari ialah proses dan teknik mengajukan pertanyaan juga akan sangat menentukan apa yang dihasilkan, yang kemudian dianggap sebagai jawaban.

Sastra dan Nilai-Nilai

Dalam beberapa waktu terakhir haruslah diakui bahwa ada gairah yang memancarkan energi luar biasa dalam bersastra di NTT.

Anak-anak muda di berbagai kota membentuk komunitas sastra yang oleh beberapa alasan saling terhubung dan saling berkomunikasi.

Media-media lokal baik surat kabar maupun radio juga turut memberi ruang untuk menghadirkan sastra, pertemuan para sastrawan diselenggarakan, ada juga festival dan penerbitan karya, entah kumpulan puisi, cerpen, novel hingga jurnal sastra.

Melihat kenyataan begitu mekarnya gairah bersastra di NTT dalam beberapa waktu terakhir, maka tidaklah berlebihan jika gairah bersastra ini diganggu juga dengan persoalan-persoalan yang saya kemukakan terdahulu.

Banyak karya sastra yang mengupas persoalan-persoalan sosial, atau memang lahir dari pergulatan dengan aneka persoalan sosial yang terjadi di NTT.

Semuanya disajikan dalam aneka bentuk kreativitas bersastra yang tentu saja melibatkan aktivitas bernalar, berimajinasi, dan seterusnya.

Namun, apakah karya-karya itu dimaksudkan untuk sekadar berpihak pada korban, mengutuki pelaku (kekerasan, ketidakdilan, ketimpangan sosial, perdagangan manusia, dan lain-lain), atau sudah bergerak lebih dalam, hingga tiba pada pembongkaran atas prakondisi-prakondisi yang membuat orang terjerumus sebagai korban, (terpaksa/dipaksa) menjadi pelaku, atau membiarkan diri apatis sebagai pengamat belaka?

Dalam beberapa perdebatan yang saya ikuti, memang ada kecenderungan kuat untuk menjadikan sastra di NTT sebagai sastra yang membumi, yang mampu membawa perubahan sosial, atau yang mampu memperkenalkan nilai-nilai luhur NTT ke dunia luar.

Pertanyaannya ialah, apakah karya sastra yang berpijak pada kenyataan sosial di NTT hanya akan sampai pada titik di mana seorang sastrawan lewat karyanya mengakui bahwa korban ketimpangan sosial ada karena ada pelaku ketimpangan?

Gusty Fahik

Orang NTT masih tergolong miskin karena faktor alam yang kurang menguntungkan, ditambah adat istiadat yang membelenggu dan nasib yang tidak berpihak?

Seakan-akan dunia hanya mengenal dua posisi, hitam dan putih, asli dan palsu, benar dan salah, A dan B?

Lalu, manusia diarahkan, kalau bukan dipaksa untuk mengambil posisi pada salah satu pilihan dari dua kemungkinan yang tersedia itu?

Hemat saya, bukan itu saja yang mesti ditonjolkan dalam karya sastra, melainkan gambaran secara lebih telanjang prakondisi-prakondisi dan peran aktor-aktor yang menyebabkan munculnya situasi tertentu, atau jatuhnya korban yang membuat pihak lain menjadi pelaku.

Dengan demikian, sastra bukan lagi berperan sebagai alat hegemoni, entah hegemoni kebaikan, atau hegemoni kebatilan, melainkan alat untuk bercermin bagi semua orang dengan keberpihakan yang jelas.

Sekalipun sebuah karya sastra ingin menampilkan kebaikan, atau menelanjangi kebatilan, ia tetap tidak boleh menutup mata terhadap sisi lain dari kebaikan atau kebatilan itu.

Kebaikan memang menjadi nilai yang perlu diwujudkan bagi semua, tetapi kebaikan itu sendiri menjadi sebuah term yang akan menimbulkan perdebatan, bahkan di kalangan para pegiat sastra sendiri.

Sebab, orang tidak lagi hidup dalam sebuah zaman atau situasi dunia yang memberi kepastian tentang yang baik dan yang batil, yang hitam dan yang putih.

Situasi dunia sudah melampaui pembagian kewenangan nilai macam itu. Tidak terkecuali di NTT.

Dalam situasi dunia yang demikian, bagaimana sastra mesti digunakan sebagai alat untuk memerjuangkan kebaikan, atau melawan kebatilan?

Tidakkah sastra akan terperosok menjadi sebuah cermin buram yang hanya memberi kenikmatan kepada para pegiatnya, tetapi tidak memberi banyak manfaat bagi kehidupan sosial?

Gambar/goodreads.com

Mempertegas Posisi Sastra (di NTT)

Saya tidak sedang menganjurkan sastra untuk bermain di posisi abu-abu, atau mencari (ny)aman dengan seni memainkan kata-kata belaka.

Sastra perlu melampaui oposisi biner yang sudah dikonstruksi dalam kehidupan sosial, agar mampu secara jernih menjelaskannya dalam tafsir-tafsir baru yang lebih otentik.

Seperti saya kemukakan sebelumnya bahwa ketika sastra bergelut dengan kepastian, tentu sastra akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan sebagai bentuk keraguan atas kepastian itu.

Bagaimana (proses dan teknik) mengajukan pertanyaan akan menentukan apa yang kemudian dianggap sebagai jawaban.

Pada gilirannya, hal ini akan menentukan otentisitas sebuah karya sastra, atau otentisitas cara seorang sastrawan/penyair memberi tafsir terhadap kenyataan dan nilai-nilai yang hidup dalam dunia sosialnya.

Sebagai misal, sudah banyak sastrawan, bahkan sejak berabad-abad lampau, menjadikan cinta sebagai tema bahasan dalam karya-karya mereka.

Namun, sebagaimana dibahas Saut Situmorang dalam sebuah diskusi di dunia maya, jalinan kisah cinta Minke dan Annelies dalam tetralogi Pulau Buru milik Pramoedya menunjukkan sebuah otentisitas dalam membahas tema cinta.

Hal yang sama akan ditemukan dalam karya-karya beberapa sastrawan/penyair Indonesia saat ini dalam mengeksplorasi tema tertentu.

Proses dan teknik dalam mengeksplorasi sebuah tema seperti yang dilakukan Pram ketika membahas cinta antara Minke dan Annelies membuat Pram menjadikan karyanya sebagai sebuah karya sastra yang melampaui cinta sebagai persoalan memiliki atau merelakan, bujuk rayu berbalut keindahan berkata-kata atau sakit hati berbalut dendam kesumat akibat penolakan.

Pram menjadikan cinta sebagai tema untuk membahasakan kenyataan hubungan antara kaum penjajah dengan yang terjajah, serentak mereka yang berada dalam ambivalensi identitas karena berdarah campuran antara pihak penjajah dan terjajah.

Relasi cinta bukan lagi persoalan afeksi yang menyelimuti manusia sebagai individu, tetapi sebagai alat untuk menelanjangi situasi dalam sebuah kehidupan sosial ketika hubungan antarmanusia lebih ditentukan berdasarkan status identitas penjajah dan terjajah, di mana ruang ketiga bagai yang berdarah campuran menjadi arena pertarungan untuk menentukan batas kekuasaan salah satu identitas tersebut.

Kelihatan sangat teknis, sebab saya sudah masuk dalam persoalan eksplorasi tema.

Namun, hal ini saya rasa amat penting untuk dimiliki oleh anak-anak muda yang mulai atau sedang bergelut dengan dunia sastra, terutama ketika mereka seolah dituntut untuk menjadikan sastra sebagai salah satu sarana membahasakan situasi sosial di NTT.

Contoh lain ialah ketika membahas korupsi sebagai salah satu persoalan sosial yang menggurita di NTT.

Apakah para sastrawan ini akan kembali terjerumus dalam kecenderungan menghakimi para koruptor atau membela mati-matian mereka yang dikorbankan oleh sebuah tindakan koruptif yang terjadi di NTT?

Bukankah korupsi bisa dijadikan tema untuk membongkar mental permisif dan kebiasaan membalas budi dalam masyarakat kita, di mana rasa terima kasih cenderung dibahasakan secara lain lewat pemberian barang-barang (termasuk uang) kepada mereka yang dianggap berjasa, yang bila dicermati justru melanggengkan praktik suap menyuap dan gratifikasi?

Keberanian menelanjangi kondisi sosial macam inilah yang hemat saya perlu dimiliki oleh para pegiat sastra.

Dengan demikian, dunia sastra kita dapat dibawa untuk melangkah lebih jauh dan lebih tajam digunakan sebagai pisau bedah atas realitas sosial di tengah mandegnya peran institusi-intitusi lain yang mudah bahkan sudah dikooptasi oleh aneka kepentingan yang justru melanggengkan situasi timpang yang banyak dikeluhkan dan disoroti saat ini.

Sastra tidak bertugas untuk menghadirkan sosok tertentu sebagai malaikat atau mengutuk sosok lain sebagai iblis, mengagungkan situasi tertentu sebagai surga sambil meratapi situasi lain sebagai neraka.

Malaikat atau iblis, surga atau neraka bukanlah sesuatu yang hadir atau terbentuk dengan sendirinya.

Tugas sastra ialah melihat secara lebih tajam jalinan relasi di antara sosok-sosok dan situasi-situasi tersebut untuk kemudian membahasakannya kembali secara tegas kepada masyarakat luas.

Beberapa Implikasi (Simpulan)

Secara ringkas, yang ingin saya katakan ialah dunia sastra (di NTT) yang sudah menunjukkan geliat menggembirakan selama beberapa waktu terakhir ini perlu melampaui kecenderungan untuk menciptakan sebuah dunia dan kaum elitis baru yang dikenal dengan sebutan sastrawan atau pegiat sastra, lalu terbuai dalam citra diri yang demikian dengan membuat kegiatan-kegiatan yang terkesan ekslusif, hingga menuntut pengakuan dengan merancang sebuah hari peringatan sendiri sambil mengharapkan uluran tangan institusi-institusi pemerintah yang saban hari dikritik sebagai sarang koruptor atau akar ketimpangan sosial.

Sastra tidak akan berakar kuat dalam sebuah masyarakat bila para pegiatnya lebih sibuk dengan hal-hal remeh temeh macam itu.

Kecenderungan yang saya kemukakan ini hanya akan membuat sastra menjadi semacam alat untuk mengukuhkan hadirnya kelas sosial baru dalam masyarakat yang sedang timpang.

Kelas sosial yang berisi kaum terpelajar yang sibuk menghasilkan karya-karya, saling memuji di antara mereka, tetapi tidak ingin dikritik dari luar, sehingga dunia mereka menjadi sebuah dunia eksklusif yang hanya bisa dipahami oleh mereka sendiri.

Tidak bisakah komunitas-komunitas sastra yang terbentuk itu melahirkan sebuah militansi dalam diri anak-anak muda untuk terjun langsung dalam masyarakat, merekam secara tajam persoalan-persoalan sosial, melihat dengan jernih simpul-simpul penentu relasi antar tokoh dalam ketimpangan situasi dunia sosialnya, lalu membahasakannya secara otentik kepada masyarakat luas?

Gusty Fahik

Atau komunitas-komunitas sastra kita cuma  akan menjadi tempat anak-anak muda melampiaskan nafsu berkata-kata demi meraih pengakuan sebagai sastrawan, tetapi hanya meniru apa yang sudah pernah ditampilkan sastrawan-sastrawan besar sejak berabad-abad lampau.

Terbukanya ruang-ruang sastra di media massa harusnya ditafsir sebagai peluang untuk mengekspresikan militansi yang terbentuk di komunitas-komunitas sastra, alih-alih menjadikannya sebatas ruang mencari pengakuan sebagai sastrawan atau pegiat sastra demi menikmati status sosial yang eksklusif itu.


  • Artikel ini, yang pernah dipaparkan dalam Seminar Sastra “Membaca Pramoedya” pada Festival Ledalero 2016, diterbitkan ulang di sini atas izin Penulis untuk tujuan pendidikan.


Baca juga tulisan lain di Rubrik BUDAYA atau tulisan menarik lainnya dari Gusty Fahik.


Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Artikel Serupa

Manusia Soliter dan Religius

Manusia yang Soliter dan yang Religius

Gambaran manusia sebagai makhluk yang soliter dan yang religius saya jadikan sebagai ide dasar untuk memahami subjektivitas dan posisi eksistensial manusia abad 21 yang dilanda pandemi covid-19. Ide dasar ini berangkat dari pembacaan saya atas puisi “Aku” dan “Doa” karya Chairil Anwar.

Baca Selengkapnya »
Kapasitas Kewargaan

Demokrasi dan Penguatan Kapasitas Kewargaan

Kita perlu memasifkan solidaritas antarwarga menjadi satu alat perlawanan yang mampu melawan dominasi elite korup dan mendorong pelibatan warga dalam arena pembangunan. Di sini, hemat Penulis, kita juga perlu membangun jaringan yang lebih kuat, membentuk pola kesadaran warga dan konsep perjuangan bersama. Tanpa penguatan kapasitas kewargaan, yang lahir justru demokrasi yang rentan dibajak oleh kepentingan kelas elite yang korup.

Baca Selengkapnya »