Neoliberalisme, Kuda Tunggang Berkaki Pincang (Catatan atas Artikel John O’Connor “Marxism and the Three Movements of Neoliberalism”)

Ilustrasi/urpe.wordpress.com

Oleh Elvan De Porres


Sebagai sebuah konsep besar, neoliberalisme memiliki sejumlah cara pandang tergantung pada titik tolak di mana orang memulainya.

Teori, analisis, dan catatan kritis tentangnya pun telah begitu banyak digaungkan.

John O’Connor, akademisi Central Connecticut State University, USA, coba membaca kembali “apa itu neoliberalisme?” dan terutama menunjukkan “bagaimana prinsip/ideologi ini bekerja?”

Dalam tulisannya berjudul “Marxism and the Three Movements of Neoliberalism” yang terbit pada Jurnal Critical Sociology (2010), O’Connor tampaknya tidak memberikan suatu keajekan definisi, tetapi membicarakan itu menggunakan proposal Marxian lewat pendekatan historis-dialektis dan terutama gagasan mode produksi.

Bagi O’Connor, hal yang penting ialah melihat proses kerja neoliberalisme dalam kerangka “masyarakat kapitalis” sekaligus menarik simpul untuk memadankannya menjadi konsep yang sekurang-kurangnya menyangkuti tiga isu krusial; pintu masuk investigasi yang tepat, unit analisis yang tepat, dan bagaimana kita menilai hasil ataupun produk politiknya.

Pertama-tama, O’Connor mengkomparasi beberapa pandangan tentang neoliberalisme dan menyimpulkan adanya cara tatap yang berbeda: neoliberalisme sebagai ideologi, neoliberalisme sebagai policy (kebijakan), dan neoliberalisme sebagai governance (pengaturan).

Melanjuti ini, berbagai studi, misalnya, mendokumentasikan neoliberalisme sebagai kekuasaan pasar bebas dan persebarannya, tetapi ada juga yang memandang sebagai perubahan kebijakan ekonomi global yang merangkapi watak ekonomi sebagai perusak demokrasi dan pendisiplinan-penyetiran kaum pekerja.

Kedua, dari analisis-analisis radikal yang dia periksa tertunjukkan bahwa neoliberalisme merupakan konsekuensi jangka panjang dari pengembangan kekuatan produktif yang mana teknologi menjadi kuncinya.

Lainnya mengatakan, neoliberalisme merupakan representasi kekuasaan modal finansial atas industri dalam mengejar keuntungan.

Sementara itu, sebagai inti elemen dari “akumulasi lewat perampasan” mengikuti pandangan David Harvey (2003), neoliberalisme tampil sebagai usaha penataan kembali pembagian dan transfer kekayaan.

Ketiga, hasil/keputusan politik dalam neoliberalisme merupakan bagian dari kontestasi yang kemudian diperebutkan. Sebabnya, bagi sebagian orang, neoliberalisme terasosiasikan sebagai logika yang bersatu di suatu tempat dari berbagai varietas dalam kapitalisme.

Perubahan kebijakan dalam neoliberalisme hanya akan mengikuti lintasan yang sudah ada untuk membuat lembaga-lembaga tetap bertahan apabila terjadi transformasi serius ataupun tiba-tiba.

Dengan begitu, bagi O’Connor, neoliberalisme dapat dikatakan sebagai fase dalam sejarah kapitalisme yang panjang. Mendefinisikan neoliberalisme berarti mengkonstruksi kembali teori perubahan kapitalisme.

Elvan De Porres

Lewat mode produksi, terbincangkan struktur organisasional kapitalisme yang mana kapitalisme-neoliberalisme memiliki sifat umum dalam merangkak dan menjangkaui Negara-negara lain.

Adapun kebijakan-kelembagaan untuk kepentingan akumulasi terpercik dalam kebijakan Negara-negara yang mengizinkan beroperasinya pembangunan oleh kaum kapitalis.

Sementara itu, kekuatan kelas merefleksikan kelompok-kelompok individu yang menaruh konsentrasi untuk mendapat jatah dari lokasi ekonomi serupa.

Lantas, berangkat dari fase awal pembentukan dan konsolidasi serta implementasi neoliberalisme (1980-1997), O’Connor mengeksplorasi perkara penting tentang transformasi yang terorganisisasi dan disengaja dari apa yang disebut sebagai “kapitalisme pascaperang” (Word War II).

Kapitalisme pascaperang ini menghasilkan penataan kembali hubungan kelas, pemerangkatan ulang faktor dan relasi produksi, juga reorganisasi lembaga-lembaga akumulasi modal.

Dalam poin ini, terbersitkan informasi bahwa periode tahun 1950-1970 merupakan era “Golden Age”; ditandai dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi, profit yang tinggi dan kepercayaan ataupun ketergantungan pada kebijakan pemerintah.

Selama hampir setengah abad, Negara-negara Barat mengalami periode kemakmuran domestik dengan standardisasi produksi dan konsumsi massa.

Tentang ini, manajemen ekonomi dalam negeri dilakukan melalui sarana politik dan kelembagaan yang merangkuli dua hal.

Pertama, akomodasi politik yang terbatas antara modal dan tenaga kerja setidaknya memberikan manfaat bagi keduanya, tetapi pada lain sisi, kesepakatan/pengaturan modal-buruh (capital-labor accord) ini menstrukturkan relasi antara dua kelas tersebut sembari Negara memberikan parameter bagi perjuangan kelas, terutama berkenaan dengan konflik distribusi ataupun isu kewarganegaraan yang terbawa dalam pemilihan dan bentuk serikat pekerja.

Kedua, kesuksesan ekonomi pascaperang juga terkait erat dengan langkah-langkah Negara dalam proses akumulasi, yaitu investasi, produksi, dan keseimbangan (rasionalisasi).

Dalam konteks itu, institusi-institusi tingkat Negara dan kelompok kebijakan coba melakukan mediasi atas efek disruptif dari perjuangan kelas dan persaingan kapitalis, atau dengan kata lain menjadi penjaga keamanan mencegah kegagalan pasar.

Untuk konteks internasional, ekonomi Negara-negara juga belajar dari keterpurukan yang terjadi setelah Perang Dunia I, misalnya runtuhnya sistem moneter internasional, penutupan pasar modal dunia ataupun penggantian rezim perdagangan liberal ke blok yang terproteksi.

Lebih lanjut, pada tahun 1944 dalam “Bretton Woods Agreement”, terbentuklah lembaga yang menciptakan kerangka kerja bagi keuangan pascaperang dan pembayaran hutang, yakni Bank Dunia dan IMF.

Namun, sekitar tahun 1974 hingga 1982, krisis ekonomi besar (akibat pertambahan populasi dan tentu saja pemboikotan minyak di Timur Tengah) menyerang Negara-negara kapitalis maju, terutama Amerika Serikat yang memang betul-betul rakus dan tengah mengembangkan proyek geo-politik dan ekonomi “baru”.

Dua resesi umum yang terjadi pada 1974-1975 dan 1980-1982 menyebabkan sistem kapitalisme mengalami krisis akumulasi yang entah secara kualitatif ataupun kuantitatif jauh berbeda dari sekadar penurunan siklus.

Negara-negara kapitalis menghadapi kelesuan pertumbuhan ekonomi, pengangguran yang tinggi, jatuhnya investasi dan berkurangnya perdagangan dunia serta inflasi yang meroket. Konstraksi ekonomi ini ditandai dengan penurunan keuntungan berkepanjangan.


Baca Juga Transformasi Relasi Sosial Menjadi Jalur Eksploitasi Ekonomi di Era Neoliberal


Dalam analisisnya terhadap 8 Negara OECD (Organization for Economic Co-operation and Development) alias negara G-7 plus Swedia, Weisskopf, sebagaimana disebut O’Connor, menyoroti fakta “penurunan tajam” pada masa sebelum dan sesudah penarikan keuntungan pajak manufaktur dari pertengahan/akhir tahun 1960 sampai tahun 1980.

Terungkapkan bahwa pergeseran distribusi yang “mendukung” tenaga kerja terjadi pada pertengahan 1960-an hingga pertengahan 1970-an dengan berkurangnya angka pengangguran, peran perwakilan serikat pekerja, dan pemberian pekerjaan penuh.

Pada masa ini, pasar tenaga kerja sangat merespons kekuatan penawaran dari para pekerja dan menghasilkan pembagian keuntungan yang lebih besar.

Namun, transisi kapitalisme pascaperang menuju apa yang dinamakan sebagai “perampingan” akibat krisis tadi kemudian ditandai oleh dua perubahan yang berbeda, tapi saling kait-mengait.

Pertama, Negara kapitalis barat melakukan pergeseran ideologi.

Sebelumnya mereka berpegang erat pada konsensus Keynesianisme yang sangat konservatif dengan moneterisme-nya, tetapi kala Keynesianisme terguncang karena tak mampu mengatasi krisis, prioritas ekonomi pun berubah haluan.

Mereka berprinsip; yang paling penting ialah kemampuan mengatasi inflasi ketimbang mempertahankan pekerjaan penuh (full employment).

Kedua, adanya governance change yang meluas terutama di Negara-negara OECD.

Manifesto pasar bebas dikampanyekan besar-besaran oleh partai-partai konservatif yang mana mereka mendapatkan popularitas dan memenangkan pemilihan (mengatur pemerintahan).

Namun, perubahan ideologi dan pemerintahan pada masa awal ini tidak memberikan perubahan berarti.

Makanya, karena situasi ekonomi masih seperti itu alias tidak berubah, pada awal tahun 1980, majikan-majikan neoliberal berkoalisi dan menyebar secara ofensif dengan tujuan mengubah situasi “kapitalisme pascaperang”.

Dari sisi teoretis, O’Connor katakan bahwa kapitalisme pascaperang menyisakan adanya perbedaan struktural dan institusional juga perbedaan kelas yang mendasar.

Sebab, Negara melakukan monopoli kapitalisme yang ditandai dengan socialization of economic activity (sosialisasi ekonomi) dan di situ Negara memainkan peranan penting dalam proses akumulasi.

Sosialisasi ekonomi membuat Negara mampu mengimbangi biaya akumulasi yang tidak produktif sekaligus mereproduksi angkatan kerja.

Melalui beragam mekanisme non-pasar, Negara menyeimbangkan sifat sosial produksi dengan alokasi modal pribadi.

Dengan kata lain, kemerosotan ekonomi 1974-1982 yang kian berlarut-larut ditambah semakin gagalnya reflasi-monetarisme ideologi ekonomi Keynesianisme menyebabkan Negara dan para majikan (pemilik modal/pengusaha) mencari akar penyebab kenapa ekonomi kaku dan pasar terlihat gagal.

Di sini, usaha mengkonfigurasi ulang profitabiltas (keuntungan) membuat neoliberalisme masuk dalam upaya menata kembali kekuatan struktural dan relasional yang tentu terkonfrontasikan dengan kelas tenaga kerja.

Artinya, neoliberalisme menyusun ulang kondisi politik-ekonomi kapitalisme, memodifikasi relasi antarkelas yang ada, dan mengorganisasikan kembali struktur dan lembaga akumulasi.

Para pengusaha mempertimbangkan kembali apa yang disebut oleh Marx sebagai sifat alamiah dan karakter esensial dari modal, yaitu kompetisi/persaingan.

Persaingan ini mewujudkan kecenderungan perluasan nilai modal secara masif serentak menjadi garansi/jaminan bentuk interaksi timbal balik.

Dengan neoliberalisme, modal dan agen-agen pengendalinya serta merta disuntikkan bagi kompetisi pasar yang pada saat bersamaan menjalankan upaya pendefinisian kembali batas-batas intervensi pemerintah.

Sosialisasi ekonomi lantas bergerak menjadi kompetisi yang koersif (coercive competition).

Neoliberalisme “kompetisi koersif” mengubah batas-batas akumulasi kapital sembari meregulasi aktivitas perekonomian.

Logika dan dimensi dari kompetisi koersif ini terpantulkan dalam tiga aktor relasional, yakni state rationalization (rasionalisasi Negara), market contestability (persaingan pasar), dan factor mobility (pergerakan faktor produksi).

Sederhananya, Negara memerintahkan ataupun menghendaki kontestasi pasar, pasar menggerakkan mobilitas faktor produksi dan seterusnya dan seterusnya semacam saling menunggangi atau berbentuk komidi putar, tapi ada yang mesti terhempas (dihempaskan), yakni tentu saja kelas tenaga kerja.



161 views

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *