Gibran, Dinasti Politik, dan Kaderisasi Parpol

Ilustrasi/Lokadata.id

Arsi Kurniawan


Akhir-akhir ini, media sosial kita seperti Twitter, Instagram, Facebook dan Whatsapp, ramai memperbincangkan topik Gibran dalam dekapan dinasti politik. Perbincangan Gibran seolah mengalahkan perhatian kita semua terhadap Pandemi Covid-19 dan kasus Djoko Cjandra yang juga santer dibicarakan.

Gibran menjadi buah bibir di hampir semua lapisan masyarakat karena keinginannya untuk maju sebagai calon dan yang juga telah direkomendasikan oleh PDI-P pada Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Solo. Sebagian pihak menilai, Gibran terlalu ngotot untuk maju sebagai calon karena ada semacam logika aji mumpung yang hendak dimanfaatkan.

Namun, pertama, apakah pencalonan Gibran merupakan bagian dari dinasti politik?

Kedua, apakah kaderisasi partai sejauh ini masih relevan dengan konsep dasar partai, yakni mendorong kaderisasi yang berpijak pada loyalitas kader, atau malah menyeret kader pada bentuk lain dari politik, yakni pragmatisme?

Alih-alih begitu, kader malah didepak keluar dari gelanggang karena kehadiran figur tertentu yang dalam banyak bentuk dibentengi oleh figur lain.

Ketiga, bagaimana ruang demokrasi berhadap-hadapan dengan watak politik semacam ini?

Jangan-jangan demokrasi kita (Indonesia) justru bergerak liar tanpa kendali dan justru mengalami apa yang oleh Slater (2004) katakan sebagai jebakan pertanggungjawaban. [1]

Di sinilah saya kira diskusi kita akan lebih menarik untuk diperdebatkan bukan hanya sebatas dinasti politik, tetapi bergeser lebih subtansial lagi, yakni kaderisasi dalam internal partai dan watak demokrasi di masa depan.


Baca Juga Populisme Laclauian Melawan Oligarki di Indonesia


Dinasti Politik

Keputusan Gibran untuk maju dalam Pilkada Solo tidak terlepas dari kontroversi pro dan kontra.

Pertama, di satu sisi, pencalonan Gibran akan memberikan warna baru bagi pentas politik lokal. Gibran merepresentasikan figur milenial, yang menurut saya dalam beberapa Pilkada dan Pemilu belakangan masih kurang.

Kedua, pada sisi yang lain, pencalonan Gibran semakin memperlihatkan watak real dinasti politik. Watak dinasti politik itu akan membentuk karakter politisi yang semakin arogan.

Ada peminggiran terhadap hak politik kader partai. Partai justru terpikat pada pilihan di luar kader partai yang juga punya hak politik yang sama. Dalam kaitan dengan itu, meminjam ungkapan Marx, ketika ada dua hak, maka kekuatanlah yang menjadi penentunya. [2]

Sampai di sini, saya sepakat dengan Marx, memang betul kader partai, dalam hal ini Achmad Purnomo dan Gibran, memiliki hak politik yang sama untuk maju dalam Pilkada Solo. Namun, apa daya kekuatanlah yang menopang Gibran untuk maju, sedangkan Purnomo secara tidak langsung didepak keluar dari gelanggang akibat kekuatannya yang lemah menuju pencalonan Walikota Solo.

Pada kasus Gibran, peminggiran kader partai menemukan watak arogansinya. Rekomendasi PDI-P pada Gibran dengan sendirinya telah semakin memperlihatkan watak lain dinasti politik yang hari-hari ini sedang dibangun Gibran.

Pada titik ini, sebetulnya, dinasti politik secara tidak langsung telah mengetengahkan suatu cara berpolitik yang tidak sehat yang berdampak buruk pada demokrasi. Demokrasi, yang seharusnya menghadirkan alternatif bagi rakyat dalam Pilkada, justru dilemahkan oleh dinasti politik.

Hal ini menunjukkan, betapa demokrasi kita telah terkontaminasi dengan ikatan kepentingan kelompok tertentu, yang kita sebut dengan oligarki. Saya menduga, dalam pencalonan Gibran, sebenarnya kekuatan oligarki akan semakin mengukuhkan dirinya lewat pencalonan tunggal dan pada sisi lain membredel kekuatan masyarakat sipil (civil society) untuk berkiprah dalam panggung politik.

Lebih jauh, dinasti politik yang ditampilkan melalui Gibran hari ini semakin memperkuat ungkapan James. C. Scott (1993) bahwa ada pihak yang menang dan yang dikalahkan. [3]

Persis di sinilah sebetulnya kita menyaksikan, siapa yang menjadi pemenang dan pecundang. Hal ini sebenarnya memperlihatkan pragmatisme partai politik yang semakin melemahkan ikatan kader pada partai.


Baca Juga Oligarki, Paradoks Demokrasi, dan Populisme Kiri di Indonesia


Kaderisasi untuk Apa?

Di sisi yang lain, partai politik gagal menempatkan kaderisasi kader sebagai suatu yang amat penting dan subtansial dalam politik. Malah partai menunjukkan sikap yang makin pragmatis dan berorientasi pada kepentingan partai. Hal ini tidak saja membuat partai semakin terdegradasi, tetapi menimbulkan ketidakpercayaan publik (public distrust) terhadap partai.

Dalam kondisi demikian, hampir pasti partai telah merenggut kepercayaan publik serta menguatkan ikatan masyarakat sipil dalam memandang partai sebagai hanya sebatas kendaraan politik. Justru disinilah partai telah menjauh dari amanat reformasi, yang salah satu poinnya adalah mendorong keterlibatan partai untuk memperjuangkan nasib rakyat dan membangun tatanan politik yang sehat dan beradab.

Pada bagian lain dari pencalonan Gibran, hal yang paling mendasar adalah mempertanyakan sejauh mana kaderisasi partai selama ini dibentuk dan dibangun di internal partai.

Arsi Kurniawan

Bahkan tidak hanya itu, pada pencalonan Gibran, kita melihat hampir semua dukungan partai (kecuali PKS) telah membentuk apa yang disebut sebagai koalisi turah, di mana koalisi semacam ini cenderung bertindak secara kolektif sebagai satu kelompok. [4]

Lebih lanjut, akibat lainnya adalah absennya oposisi yang sebenarnya sangat dibutuhkan untuk menjaga perimbangan kekuasaan (check and balances). Absennya oposisi dan kuatnya kecenderungan partai untuk bertindak secara kolektif akan semakin menjebak partai pada perburuan rente (rent seeking). Di sinilah menurut saya, kita mesti melihat gejala yang lebih besar, selain dari gejala dinasti politik, yaitu apa yang disebut oleh Ambardi sebagai politik kartel. [5]

Pada akhirnya, yang dibutuhkan hari ini adalah penguatan masyarakat sipil dengan mendorong partisipasi dan keterlibatan mereka dalam ruang politik. Selama masyarakat sipil terpinggirkan dari arena politik, selama itu pula politik hanya dihuni oleh kelompok pemburu rente demi kepentingan diri mereka sendiri.

Pada bagian ini, yang diharapkan tidak hanya kekuatan masyarakat sipil, tetapi juga reformasi partai politik. Reformasi partai mesti harus didorong sehingga partai tidak terjebak pada sikap pragmatis dan cenderung menjelma menjadi satu ikatan kelompok.

Sebaliknya, partai politik harus didorong agar lebih inklusif dan semakin mampu memproposalkan agenda kepentingan rakyat atau konstituen, bukan malah mengukuhkan agenda kepentingan para oligark yang jelas-jelas akan membuat demokrasi dikuasai dan dikebiri demi kepentingan mereka.

Sampai di sini, kita mesti mengkritisi baik dinasti politik maupun proses kaderisasi Parpol agar ruang politik tidak melahirkan ketimpangan yang semakin parah yang terselubung dalam tubuh demokrasi.


[1] Ambardi, Kuskridho, Mengungkap Politik Kartel (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia (KPG), 2009)

[2] Harvey, David, Neoliberalisme dan Restorasi Kelas Kapitalis (Yogyakarta: Resist Book, 2009).

[3] Scott, James, Perlawanan Kaum Tani (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993)

[4] Ibid.

[5] Ibid.



Baca juga tulisan lain di Rubrik GAGASAN atau tulisan menarik lainnya dari Arsi Kurniawan.


61 views

Satu tanggapan untuk “Gibran, Dinasti Politik, dan Kaderisasi Parpol

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *