Politik Identitas dan Absennya Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemerintahan Desa

Foto/caritas.org.au

Oleh Fransiskus Momang


Sebelum Pandemi Covid – 19 menyergap Indonesia, pelbagai media, media lokal khususnya, gencar memberitakan persoalan dalam pemerintahan desa. Persoalan-persoalan tersebut seperti korupsi dana desa, tidak adanya transparansi keuangan desa, tidak tepat sasar bantuan desa, resah pembangunan infrastruktur, dan masih banyak persoalan lain.

Namun, ketika Pandemi Covid – 19 merajalela di Indonesia, baik media lokal maupun nasional berlomba-lomba menghidangkan berita Pandemi Covid – 19 kepada publik. Persoalan pemerintahan desa kemudian luput dari sorotan publik.

Sangat penting menggali persoalan pemerintahan desa karena desa merupakan ujung tombak pembangunan sebuah Negara. Apalagi, persoalan pemerintahan desa sangat kompleks dan relatif tidak mudah dipecahkan.

Kompleksitas persoalan pemerintahan desa menuntut pikiran ekstra menganalisis secara tajam, sistematis, dan komprehensif untuk melihat kembali akar persoalan. Mengetahui akar persoalaan membantu kita untuk menemukan solusi praktis.

Titik tolak argumentasi dalam tulisan ini ialah politik identitas dan absennya partisipasi politik masyarakat merupakan akar persoalan yang melahirkan pelbagai persoalan dalam pemerintahan desa.

Dua persoalan ini memiliki relasi yang cukup erat dalam rangka menguasai panggung politik. Dalam hal ini, instrumentalisasi politik oleh kepala desa dan aparat desa merupakan sebuah fakta yang tidak bisa dibantah.


Baca Juga Multivalensi Simbolik Tubuh Politik Viktor Bungtilu Laiskodat dalam Kasus Tambang di Matim


Jejak Politik Identitas

Ilmuwan sosial mulai tertarik pada isu politik identitas pada sekitar tahun 1970-an. Isu itu bermula di Amerika Serikat ketika masih hangatnya isu feminis, jender, ras, etnisitas, dan kelompok masyarakat yang merasa terpinggirkan.

Ledakan politik identitas tidak hanya berhenti di Amerika Serikat saja, tetapi sudah berekspansi di pelbagai Negara, baik di Eropa maupun di Asia. Di Indonesia, politik identitas lebih dikaitkan dengan isu agama, ideologi, ras, etnisitas, dan kepentingan lokal yang pada umumnya diwakili kaum elite.

L.A. Kauffman pertama kali menjelaskan hakikat politik identitas dengan melacak asal-muasalnya pada gerakan mahasiswa-anti kekerasan. Gerakan itu dikenal dengan sebutan The Student Non-Violent Coordinating Committee (SNCC), sebuah organisasi gerakan perjuangan hak sipil di Amerika Serikat pada awal tahun 1960-an.

Dalam lacakannya atas SNCC, L.A. Kauffman menjelaskan, substansi gerakan politik identitas ialah kepentingan anggota kelompok yang diperas oleh dominasi arus besar dalam sebuah bangsa atau Negara.

Mengikuti alur berpikir L.A. Kauffman, dapat dikatakan bahwa sesungguhnya Negara yang gagal melindungi warganya, yang terdiri atas pelbagai latar belakang identitas, adalah pemicu politik identitas. Dalam konteks ini, gerakan politik identitas merupakan reaksi atas ketidakadilan, penindasan, dan irasionalitas manusia modern yang menjadikan sesama manusia sebagai objek semata.

Dalam ilmu politik, politik identitas mengacu pada mekanisme politik pengorganisasian identitas (baik identitas politik maupun sosial) sebagai sumber dan sarana politik. Politik identitas menekankan perbedaan-perbedaan yang melekat dalam diri individu dan kolektif untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar perebutan kekuasaan politik.

Agnes Heller mendefinisikan politik identitas  sebagai gerakan politik yang fokus pada perbedaan sebagai satu kategori politik yang utama. Menurut Heller, substansi politik identitas adalah pluralitas. Pluralitas kehidupan sosial dan politik diakomodasi dan dijadikan sarana untuk merebut kekuasaan dengan cara yang sangat agresif.

Ini merupakan problem utama politik identitas. Alih-alih menjadi reaksi atas penindasan dan ketidakadilan arus besar dalam sebuah Negara modern seperti terjadi dahulu, kini politik identitas berubah wajah menjadi basis gerakan politik yang tidak demokratis.

Di Indonesia, praktik politik identitas sudah menjadi lumrah. Hal ini terlihat dalam jargon kondang selama pesta demokrasi, seperti “putra/putri asli daerah” dan pelbagai jargon lainnya. Realitas ini menunjukkan, politik identitas sudah menjadi lumrah dan dijadikan sarana dalam merebut jabatan strategis di panggung politik.


Baca Juga Pembangunan Infrastruktur dan Nasib Masyarakat Lokal


Politik Identitas di Desa

Praktik politik identitas bukan hanya terjadi pada level nasional, tetapi juga dalam ranah lokal, yakni dalam pemerintahan desa. Di NTT, ledakan politik identitas dalam pemerintahan desa tampak jelas dalam dinamika politik yang ada.

Gerakan politik identitas dalam pemerintahan desa tidak hanya terjadi pada saat pemilihan kepala desa yang mengandalkan identitas biologis (seketurunan), letak geografis, dan pengorganisasian masyarakat, tetapi juga terterapkan sampai pada level kebijakan kepala desa dan aparat desa yang tidak seimbang.

Pemilihan kepala desa yang mengandalkan senjata biologis, letak geografis, dan pengorganisasian masyarakat merupakan peluang untuk membaca serentak menggaris batas yang jelas antara “kami” dan “mereka”. Menarik garis demarkasi yang membedakan antara “kami” dan “mereka” merupakan bangunan tembok politik identitas yang sangat sulit dirobohkan.

Pemberian garis demarkasi ini diperkuat oleh Donald L. Morowitz (1998), pakar politik dari Universitas Duke. Morowitz mendefinisikan politik identitas sebagai pemberian garis yang tegas untuk menentukan siapa yang disertakan dan siapa yang akan ditolak.

Pengkategorian ini tampak jelas dalam pendataan bantuan melalui desa yang sangat tidak objektif dan tidak adil, yakni adanya pemilah-milahan pendataan bantuan desa, siapa yang disertakan dan siapa yang akan ditolak, pemilihan aparat desa yang seidentitas, sistem orang dalam, perekerutan tenaga kerja dalam proyek desa yang seidentitas (sekampung), dan masih banyak praktik politik identitas lainnya.

Absennya Partisipasi Politik Masyarakat

Absennya partisipasi politik masyarakat dalam membangun desa merupakan sebuah persoalan yang sungguh memprihatinkan. Padahal, partisipasi politik masyarakat dalam pemerintahan desa menjadi basis utama pembangunan desa.

Hal ini didasarkan pada titik star pembangunan, yakni pengalaman akan penderitaan yang dihayati masyarakat secara universal. Masyarakat sendirilah yang merasakan penderitaan dan yang mengetahui kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, partisipasi politik masyarakat sangat penting dalam setiap perencanaan pembangunan desa.

Namun, yang seringkali terjadi ialah kepala desa  dan aparat desa mengklaim dengan penuh percaya diri telah mengetahui dan merasakan penderitaan masyarakat tanpa melibatkan tokoh masyarakat dalam setiap kebijakan pembangunan desa. Kepala desa dan aparat desa hanya memantau dan menyelidiki kebutuhan dan penderitaan masyarakat. Ini merupakan problem yang cukup serius dan berpotensi melahirkan persoalan lain.

Partisipasi politik masyarakat penting bagi sebuah pemerintahan untuk meningkatkan arus akuntabilitas informasi, memberikan perlindungan kepada masyarakat, dan memberikan suara bagi pihak-pihak yang paling terimbas kebijakan publik yang timpang dalam desa. Bahkan, partisipasi politik masyarakat merupakan sebuah prasyarat utama dalam Negara demokratis.

Urgensitas partisipasi politik masyarakat dalam Negara demokratis memantik para teoritisi untuk mendalami topik ini. Pakar demokrasi, Robert Dahl mengarisbawahi pentingnya “konsep partisipasi aktif”, yakni warga masyarakat memiliki peluang yang cukup sama untuk menyatakan pilihan, mengajukan pertanyaan mengenai agenda, dan menyampaikan alasan mengapa salah satu solusi atau opsi tertentu diambil.

Adalah Robert Live yang pertama kali membahas partisipasi politik masyarakat melalui “Political Life. Why People Get Involved In Politics” yang diterbitkan pada tahun 1959. Petualangan intelektual Robert Live melahirkan teoritisi politik lain, seperti Kevin R. Hardwick yang mendefinisikan partisipasi politik masyarakat sebagai cara warga Negara berinteraksi dengan pemerintah. Warga Negara berupaya menyampaikan kepentingan-kepentingan mereka terhadap pejabat publik agar mampu mewujudkan kepentingan mereka.

Karena pentingnya partisipasi politik masyarakat sebagai pilar utama dalam Negara demokratis dan tema sentral dalam sistem politik, maka absennya partisipasi politik masyarakat dalam setiap kebijakan pemerintahan desa merupakan cara atau teknik untuk menghindari ruang diskurus antara pejabat pemerintah desa dan masyarakat.

Fransiskus Momang

Kepala desa dan aparat desa menutup ruang masyarakat untuk berbicara tentang kepentingan-kepentingannya. Ketidakterlibatan masyarakat dalam membangun desa menunjukkan adanya atmosfer politik yang tidak beres dalam pemerintahan desa, yakni politik dijadikan sarana untuk kepentingan pribadi.


Baca Juga Monolog Sang Bupati


Akar Persoalan Melahirkan Persoalan Lain

Politik identitas dan absennya partisipasi politik masyarakat merupakan akar persoalan yang melahirkan persoalan lain dalam pemerintahan desa. Dua persoalan ini menjadi akar persoalan pemerintahan desa karena mereka sejatinya merupakan praktik politik yang tidak demokratis.

Sistem politik yang tidak demokratis berdampak pada kebijakan pembangunan pemerintahan desa yang tidak demokratis. Kebijakan yang tidak demokratis berkonsekuensi pada lambannya seluruh pembangunan desa.

Selain itu, politik identitas dan absennya partisipasi politik masyarakat menjadi persoalan utama yang melahirkan persoalan lain karena politik identitas berorientasi pada kepentingan kelompok (seidentitas) yang diakomodasi pada saat pemilihan kepala desa sampai pada kebijakan pemerintahan desa. Pemilihan kepala desa menjadi momen untuk menentukan siapa yang akan diterima dan ditolak dalam setiap kebijakan pemerintahan desa.

Sementara itu, absennya partisipasi politik masyarakat memberikan keleluasaan kepada kepala desa dan aparat desa untuk membangun desa sesuai dengan paradigma berpikir akumulasi untung-rugi. Absennya partisipasi politik masyarakat dalam seluruh perencanaan pembangunan desa menutup ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, mengevaluasi dan menyampaikan solusi atas persoalan desa, serta melayangkan kritik yang konstruktif terhadap pejabat pemerintah desa.

Problem politik identitas dan absennya partisipasi politik masyarakat memiliki relasi yang cukup erat. Gerakan politik identitas menjadi mesin pendorong bagi absennya partisipasi politik masyarakat dalam merancang pembangunan desa. Di sini, absennya partisipasi politik masyarakat berlindung di bawah ketiak politik identitas.

Sementara itu, absennya partisipasi politik masyarakat memiliki kontribusi terhadap pembangunan politik identitas, yakni menjaga kemapanan struktur politik identitas agar tidak runtuh. Sebab, pembukaan ruang partisispasi politik masyarakat dalam panggung politik pemerintahan desa dapat meruntuhkan bangunan politik identitas yang sudah mapan.

Hal ini didasarkan pada posisi masyarakat pro-demokrasi yang menuntut keadilan. Kalau ruang diskrusus untuk membangun desa dibuka, maka sudah pasti masyarakat akan berbicara menuntut keadilan berlandaskan asas demokrasi.

Politik identitas dan absennya partisipasi politik masyarakat dalam pemerintahan desa menunjukkan, budaya demokrasi dalam politik kita sudah ditendang jauh. Padahal, demokrasi merupakan jalan yang cukup baik dalam mengatasi persoalan kemiskinan, ketidakadilan, dan penindasan.

Dalam pandangan Amartya Sen, demokrasi merupakan faktor menentukan dalam pembangunan.

Pertama, demokrasi memberikan kepada seorang individu lebih banyak kebebasan dan menjaminnya untuk menikmati kebebasan tanpa halangan.

Jaminan ini diberikan oleh hak-hak politik dan hak-hak sipil seorang individu demi perkembangan seorang individu yang wajar dan matang.

Kedua, mekanisme demokrasi mendorong pemerintah untuk memberikan respons cepat terhadap keluhan dan kebutuhan rakyat.

Demokrasi merupakan sarana bagi  pemerintah untuk mendapatkan legitimasi dari rakyat. Terkait dengan hal ini, Sen mengemukakan tesis bahwa kelaparan tidak disebabkan oleh kekurangan makanan, melainkan oleh absennya demokrasi.

Ketiga, demokrasi menjamin transparansi yang memungkinkan pelbagai elemen masyarakat untuk melakukan dialog, diskusi, pertukaran pikiran, perdebatan, kompetisi, dan aneka bentuk interaksi sosial politik lainnya.

Hal ini penting untuk membentuk konsensus dan penentuan prioritas agar pembangunan sungguh-sungguh membebaskan orang dari derita kemiskinan.


Referensi

Ahmad Shyafii Marrif, dkk. Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita (Jakarta: Democracy Project, 2012)

Haboddin, Arjul, Pengantar Ilmu Politik (Malang: UB Press. 2016)

Haboddin, Muchtar, “Menguatnnya Politik Identitas di Ranah Lokal”. Jurnal Studi Pemerintahan, 5:1 Malang: Febuari 2012.

Daven, Mathias. “Bahan Kuliah Filsafat Politik Pembangunan dalam Tinjauan Etis” pada Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, 2019.



Baca juga tulisan lain di Rubrik EKOPOL  atau tulisan menarik lainnya dari Fransiskus Momang.


62 views

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *