Dari Hutan Larangan Sampai Penggusuran: Kronologi Konflik Masyarakat Adat Pubabu dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Dari Hutan Larangan Sampai Penggusuran: Kronologi Konflik Agraria Masyarakat Adat Pubabu dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Gabungan aparat keamanan berjaga-jaga di lokasi hutan adat Pubabu. Foto/WALHI NTT

Oleh Umbu Wulang T. Paranggi


Berikut ini adalah kronologi konflik kepemilikan hutan yang mengakibatkan tiga (3) Kepala Keluarga mengalami penggusuran:


  • Pada tahun 1982, terjadi kesepakatan kerja sama antara Pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan masyarakat adat Pubabu-Besipae, yang dituangkan dalam surat pernyataan kesepakatan yang ditandatangani oleh tua-tua adat di Desa Mio pada tanggal 13 April 1982. Kesepakatan ini bertujuan untuk melaksanakan Proyek Percontohan Intensifikasi Peternakan di Besipae Kabupaten Daerah Tingkat II Timor Tengah Selatan. Pelaksanaan proyek tersebut melibatkan Desa Oe Ekam, Mio, Polo, dan Linamnutu, yang memakai lahan dan hutan masyarakat dengan luas wilayah ± 6.000 Ha.
  • Proyek intensifikasi peternakan ini dilaksanakan dalam rentang tahun 1982-1987 kerja sama antara Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Pemerintahan Australia dengan program percontohan pembibitan ternak sapi.
  • Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, proyek intensifikasi peternakan tersebut tidak berjalan dengan baik. Kemudian, program tersebut dialihkan ke Dinas Peternakan. Dinas Kehutanan melaksanakan Program GERHAN (Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan) pada tahun 1987 yang melibatkan 4 (empat) desa, yaitu Desa Polo, Desa Mio, Desa Oe Ekam, dan Desa Eno Neten Kecamatan Amanuban Selatan dengan luas areal mencapai ± 6.000 Ha. Melalui program ini, kawasan tersebut dijadikan sebagai kawasan budidaya untuk tanaman komoditas seperti jati dan mahoni dengan skema HGU dari tahun 1988 hingga 2008. Namun, program ini dilaksanakan tanpa persetujuan dari masyarakat.
  • Tahun 1995, Dinas Kehutanan mengeluarkan register tanah kehutanan (NTK) Nomor 29 yang ditandatangani oleh Gubernur NTT dan termuat dalam berita tata batas Negara, yang memasukkan kawasan hutan Pubabu-Besipae pada kawasan hutan Negara (fungsi hutan lindung) seluas ± 2.900 Ha.
  • Tahun 2003 sampai 2008, Dinas Kehutanan Timor Tengah Selatan (TTS) telah melakukan pembabatan dan pembakaran hutan adat Pubabu-Besipae seluas ± 1.050 Ha yang mengakibatkan hutan menjadi gundul.
  • Kawasan hutan adat Pubabu-Besiape Desa Linamnutu dan Desa Mio, Kecamatan Amanuban Selatan ditetapkan sebagai Hutan Negara dengan fungsi hutan lindung yang dikelola oleh Dinas Kehutanan untuk Program Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang dimulai tahun 2007. Areal yang digunakan untuk program ini meliputi hutan Koa yang meliputi empat (4) lokasi, yaitu kawasan hutan Koa, Besipae, Desa Linamnutu, dan Desa Mio. Kawasan hutan adat tersebut tercatat dalam Register Tanah Kehutanan (NTK) Nomor 29 yang termuat dalam Berita Tata batas Negara Hutan dengan fungsi hutan lindung dan ditandatangani oleh Gubernur NTT dengan luas 2.900 Ha. Pada tahun 2008, progran GERHAN ini dilanjutkan lagi oleh Dinas Kehutanan di areal yang sama.
  • Tahun 2008, masyarakat adat melakukan aksi penolakan perpanjangan HGU untuk program GERHAN tersebut karena aktivitas pembabatan hutan alam telah menyebabkan keringnya sumur-sumur di sekitar kawasan hutan yang selama ini menjadi sumber air bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Kondisi ini berdampak pada sulitnya masyarakat, khususnya perempuan, untuk mendapatkan sumber air bersih untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Mereka harus mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk mendapatkan air. Setidaknya Rp50.000,00 – Rp70.000,00 setiap minggu untuk biaya “ojek” mengambil air karena jarak yang cukup jauh. Selain itu, masyarakat juga kehilangan akses terhadap hutan milik mereka sendiri karena masyarakat dilarang memasuki kawasan hutan walaupun hanya sekedar mengambil ranting kering untuk kayu bakar dan mengambil pakan ternak. Dampak lainnya adalah populasi hewan seperti rusa dan sebagainya sudah semakin berkurang karena aktivitas pembabatan hutan.
  • Tanggal 12 April 2008, terjadi pembabatan hutan Besipae di Desa Pollo dan Desa Linamnutu, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan yang dilakukan oleh beberapa kelompok orang yang dibentuk oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan alasan untuk merehabilitasi hutan melalui program Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan. Aktivitas ini telah menyebabkan terjadinya kekeringan di dua (2) desa, yaitu Desa Pollo dan Desa Linamnutu. Akibatnya adalah (1) keringnya sumur bor dengan kedalaman mencapai 62 meter, (2) hilang atau punahnya jenis satwa liar, (3) hilang atau punahnya jenis satwa langka, (4) hilang atau punahnya kayu-kayu asli yang bernilai tinggi, dan (5) hilangnya hasil-hasil hutan lainnya.
  • Akibat pembabatan hutan tersebut, pada tanggal 16 Januari 2009, 7 (tujuh) orang masyarakat adat Pubabu yang diwakili oleh Rison Taopan, Nikodemus Manao, Marthen Tanono, Paulus Selan, Benyamin Selan, Daud Selan, dan Lefinus Neolakan melaporkan kejadian ini ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Jakarta.
  • Tahun 2011, masyarakat adat Pubabu-Besipae yang tergabung dalam Ikatan Tokoh Adat Pencari Kebenaran dan Keadilan membuat surat pembatalan perpanjangan kontrak Dinas Peternakan Provinsi NTT di Instalasi Besipae dengan Nomor Surat 03/ITAPKK/II/2011.
  • Pada tanggal 19 Maret 2013, pemerintah menerbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 00001/2013-BP.794953 dengan luas areal 37.800.000 M2.
  • Pada tanggal 6 April 2011, Komnas HAM Republik Indoonesia mengeluarkan surat dengan Nomor 873/K/PMT/IV/2011 perihal permasalahan hutan masyarakat adat Pubabu-Besipae di Kabupaten Timor Tengah Selatan, dengan isi surat: (1) menjaga agar situasi aman dan kondusif di dalam masyarakat dan menghindari adanya intimidasi sampai adanya solusi penyelesaian masalah tersebut, (2) menjaga agar kawasan hutan tetap lestari, (3) menghentikan sementara kegiatan Dinas Peternakan Provinsi NTT dan Dinas Kehutanan Kabupaten Timor Tengah Selatan di lahan bermasalah sampai ada penyelesaian, (4) Komnas HAM akan menindaklanjuti pengaduan ini dengan melakukan pemantauan ke lokasi dan/atau melakukan upaya mediasi para pihak (Bukti 4).
  • Pada 9 Oktober 2012, ada 17 orang masyarakat yang dikriminalisasi. 4 orang di antaranya adalah perempuan kemudian dilepas karena tidak cukup bukti, yaitu Demaris Tefa, Kistarina Nomleni, Afriana Neolaka, dan Yuliana Lette. 2 orang anak laki-laki di bawah umur atas nama Yermias Nomleni dan Deni Tamonob, 1 orang ditahan selama 2 bulan, yaitu Benyamin Selan dan 10 orang ditahan selama 4 bulan 19 hari atas nama Yakobus Sae, Maklon Kolodikson Sole, Frans Sa’e, Simon Kase, Dafit Manisa, Roberto Faot, Anderias Nenokeba, Naftali Liunokas, Kornalius Nomleni, dan Thobias Tobe. 10 orang ini dibebaskan pada tanggal 28 Februari 2013.
  • Pada tanggal 9 November 2012, KOMNAS HAM Republik Indonesia mengeluarkan surat dengan Nomor 2.720/K/PMT/XI/2012 perihal permasalahan hutan masyarakat adat Pubabu – Besipae di Kabupaten Timor Tengah selatan yang isi suratnya adalah (1) mengembalikan lahan pertanian yang dipinjam Dinas Peternakan Provinsi NTT yang berakhir pada tahun 2012 kepada warga untuk dikelola demi menghidupi keluarganya dan (2) mengevaluasi UPTD Provinsi NTT dan Program Dinas Peternakan yang melibatkan warga, dimana pada kenyataannya program tersebut tidak mengembangkan warga, tetapi justru membebani warga.
  • Pada Tahun 2013, Pemerintah menerbitkan sertifikat Hak Pakai sebagai dasar atas kepemilikan hutan adat Pubabu. Hal inilah yang memicu konflik semakin memanas karena pada tahun 2011 masyarakat melalui ITAPKK (Ikatan Tokoh Adat Penegak Kebenaran dan Keadilan) telah mengirimkan surat pembatalan perpanjangan kontrak dengan Dinas Peternakan Provinsi NTT.
  • Pada tanggal 30 Mei 2013, ITAPKK melayangkan surat keberatan kepada DPRD Provinsi NTT meminta untuk mengklarifikasi isi dari berita media Pos Kupang pada tanggal 22 Mei 2017 Halaman 6, yang bertema “PAD MENGALAMI PENINGKATAN DRASTIS” dan secara khusus klaim pemerintah terhadap lahan pengembangan peternakan seluas 3.784 Ha dan jumlah ternak dalam pedok 37 ekor dan mitra 300 lebih ekor. Hal ini sangat tidak benar bahwa pengembangan peternakan tidak ada lagi secara khusus di Pubabu-Besipae Desa Linamnutu.
  • Kami meminta kesediaan bapak untuk menindak pembohongan publik terkait keadaan pengembangan peternakan di Desa Linamnutu, Pubabu Besipae’e.
  • Tanggal 17 Oktober 2017, konflik semakin memanas karena Pemerintah Daerah Provinsi NTT melakukan intimidasi terhadap masyarakat adat Pubabu melalui cara: (1) Polisi Pamong Praja, Dinas Peternakan Provinsi dan UPT Dinas Peternakan Timor Tengah Selatan yang dikawal Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur mendatangi masyarakat sekitar pukul 15.00 Wita dengan membawa surat Nomor BU.030/105/BPPKAD/2017 tertanggal 17 Oktober 2017, perihal penegasan tentang Tanah Instalasi Besipae Milik Pemerintah Provinsi NTT dan meminta masyarakat adat Pubabu untuk segera mengosongkan lahan, dengan alasan bahwa tanah adalah milik/aset Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Timur atas dasar Sertifikat Hak Pakai Nomor 00001/2013-BP,794953, tanggal 19 Maret 2013 dengan luas tanah 37.800.000 M2. (2) Surat dengan Nomor BU.030/105/BPPKAD/2017 yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Ir. Benediktus Polo Maing menjelaskan sebagai berikut: (a) Tanah Instalasi Besipae merupakan tanah milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang tercatat pada Daftar Barang Milik Daerah Provinsi NTT dan Daftar Barang Pengguna pada Dinas Peternakan Provinsi NTT, (b) Meminta masyarakat untuk menghentikan segala aktivitas di atas Tanah Instalasi Besipae milik Pemerintah Provinsi NTT tersebut dan segera membongkar sendiri bangunan yang telah dibangun terhitung mulai tanggal 18 Oktober sampai dengan 24 Oktober 2017, dan (c) Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan tidak diindahkan, maka akan dilakukan penertiban dan pembongkaran bangunan oleh pemerintah. (3) Dengan dasar Sertifikat Hak Pakai nomor 00001/2013-BP,794953, pada tanggal 17 Oktober pukul 15.30 WITA, Polisi Pamong Praja, Sekretaris Kecamatan, dan Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur melakukan intimidasi pada masyarakat dengan menerobos masuk ke rumah Bapak David Manisa dan meminta untuk menandatangani surat pengosongan lahan atau hutan adat Pubabu. Kedatangan itu membuat Bapak David Manisa merasa ketakutan dan trauma karena tanpa menjelaskan maksud yang jelas, dia diminta menandatangani surat tersebut. Bapak David Manisa tidak mau menandatanganinya. Oknum kepolisian Pamong Praja beserta Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur dan UPT Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur memaksanya. Ada yang membentak dan mengambil foto. Salah satu oknum dalam rombongan itu berkata, “foto dia supaya dia lari na kita bisa kejar dia.” Bapak David Manisa tidak bisa melakukan perlawanan, akhirnya dia difoto dengan hanya memakai celana pendek tanpa menggunakan baju. Bapak David Manisa pun diajak untuk mengikuti mereka menuju rumah warga masyarakat lainnya. (4) Pada hari yang sama, setelah dari rumah Bapak David Manisa, aparat menadatangi rumah Bapak Frans Sae. Perbuatan yang sama juga dialaminya. Dipaksa untuk menandatangani surat pengosongan lahan. Bapak Frans Sae melakukan protes dan tidak mau menandatangani surat pernyataan tersebut. Dia juga diintimidasi dengan cara difoto dan diancam dengan kata-kata, “foto dia juga supaya kalau dia lari kita bisa tangkap dia.” (5) Pada hari yang sama, aparat juga mendatangi rumah Ibu Demaris. Mereka memaksa Ibu Damaris. Tanpa memperhatikan kondisi ibu Demaris yang sedang memakai pakaian, mereka memaksanya untuk menandatangai surat pengosongan lahan, tetapi ibu Demaris tidak mau menandatanganinya. Dalam kondisi pakaian yang tidak lengkap didatangi oleh aparat, hal ini merupakan perbuatan tidak senonoh dan tidak menghargai dia sebagai perempuan. Dia merasa dipermalukan di hadapan umum dan sangat tidak manusiawi. Ibu Demaris juga difoto dan diancam dengan kata-kata yang sama seperti Bapak David Manisa dan Frans Sae. (6) Tanggal 17 Oktober 2017 pukul 15.30 WITA, aparat mendatangi rumah Ketua RT, dimana rumahnya berdekatan dengan Lopo (tempat masyarakat adat berkumpul untuk melakukan pertemuan). Saat itu, juga ada masyarakat yang sedang berkumpul. Terjadi perdebatan antara masyarakat adat Pubabu dengan aparat karena masyarakat dengan tegas menolak aksi intimidasi Polisi Pamong Praja yang memaksa masyarakat menandatangani surat pernyataan tersebut. (7) Akibat intimidasi dan pemaksaan yang dilakukan oleh aparat ini, masyarakat adat Pubabu merasa shock dan trauma berkepanjangan, terutama perempuan dan anak-anak. Hari-hari selanjutnya, mereka tidak bisa bekerja dengan tenang karena ketakutan rumahnya digusur. Ketika mendengar sirene mobil, mereka sudah gemetar dan takut akan terjadi peristiwa kekerasan dan pemaksaan lagi. (8) Pada tanggal 25 Oktober 2017, DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan puluhan masyarakat adat yang mendiami kawasan hutan adat Pubabu, Desa Linamnutu, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), NTT. Dalam RDP ini, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) NTT diberi kesempatan oleh pimpinan rapat untuk menyampaikan pendapatnya. Disebutkan, Sertifikat Hak Pakai yang dikeluarkan pada tahun 2013 dengan Nomor 00001/2013-BP.794953 itu untuk mengantikan sertifikat milik pemerintah yang diterbitkan pada tahun 1987. Alasannya, sertifikat itu telah hilang. Namun, masyarakat adat Pubabu mencurigai modus penghilangan sertifikat untuk menghindari kontrak yang telah ditandatangani pemerintah dan tokoh-tokoh adat sebagai pemegang hak atas hutan adat Pubabu (https://www.beritamoneter.com/pemprov-ntt-dicurigai-sengaja-menghilangkan-sertifikat-tanah-adat-pubabu/?fbclid=IwAR3XPBJlcGj4ucYVuRczBr0ngEgj4HIiDnFyYK1ZNNO 5i9Qne9HEqIc2c8).
  • Tanggal 9 Februari 2020, rombongan pemerintah Provinsi NTT yang dipimpin langsung oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur, dengan mengendarai kurang lebih 12 mobil mendatangi kawasan hutan adat Pubabu untuk mengecek beberapa aset (gedung) peninggalan Australia melalui proyek intensifikasi peternakan. Namun, kedatangan ini tidak diinformasikan sebelumnya pada masyarakat. Kedatangan mereka juga pada hari Minggu pada saat masyarakat sedang melakukan ibadah di gereja yang berjarak 3 kilometer dari rumah. Kedatangan tersebut diketahui oleh dua orang masyarakat adat Besipae yang bernama ibu Damaris Tefa dan ibu Marselina Selan dan beberapa anak-anak yang sedang bermain di areal gedung tersebut. Ibu Demaris dan Marselina Selan menghampiri rombongan dan ikut masuk ke dalam kompleks. Setibanya di sana, turunlah rombongan termasuk Gubernur. Tanpa basa-basi, Gubernur langsung mengatakan pada dua orang tersebut bahwa masyarakat adat Pubabu harus segera keluar dari lahan karena tanah dan hutan ini adalah milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan akan dilakukan renovasi.
  • Pada tanggal 13 Februari 2020, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mengeluarkan surat dengan Nomor BU.005/89/BPAD/2020, perihal undangan kepada masyarakat adat Besipae untuk melakukan sosialisasi terkait rencana Pemerintah untuk pengembangan lahan Instalasi Ternak Besipae.
  • Pada Jumat, 14 Februari 2020, rencana sosialisasi oleh Pemerintah Provinsi NTT tidak terlaksana karena masyarakat menolak.
  • Pada Sabtu, 15 Februari 2020, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur kembali mendatangi masyarakat untuk melakukan sosialisasi. Namun, sosialisasi tersebut terkesan mengintimidasi dan sepihak. Masyarakat kembali menolak dengan alasan: (1) sosialisasi mengintimidasi masyarakat karena Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur membawa aparat gabungan seperti Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur, Brimob, TNI dengan membawa perlengkapan senjata dan gas air mata, (2) sosialisasi bersifat sepihak karena pemerintah provinsi NTT melakukan penipuan publik karena telah membuat pernyataan bahwa masyarakat menyepakati untuk direlokasi dan setuju diberi tanah seluas 20 X 40 M2 dengan
    bukti sertifikat.
  • Pada Senin, 17 Ferbuari 2020, tim gabungan yang terdiri atas Kepolisian, Brimob, Satuan Polisi Pamong Praja, TNI, dan sniper pasukan anti huru hara dengan membawa water canon melakukan penggusuran terhadap masyarakat adat Pubabu. Masyarakat mencoba menghadang dan melakukan perlawanan. Tim Gabungan berhasil menggusur 3 kepala keluarga yang tinggal di bangunan yang diklaim oleh pemerintah sebagai aset pemerintah. Barang-barang mereka dikeluarkan dengan paksa. Bahkan, ada barang-barang mereka yang dirusak, hilang, dan diambil oleh aparat. Setelah itu, aparat memagari areal tersebut dengan garis polisi (police line). Kepala keluarga tersebut adalah (1) Aplos Selan, dengan anggota keluarga berjumlah 5 orang, (2) Henderikus Betty, dengan jumlah anggota keluarga 4 orang, dan (3) Yunus Selan, dengan jumlah anggota keluarga 4 orang. Saat kejadian ini, banyak perempuan dan anak-anak yang menjadi korban kekerasan aparat, baik kekerasan verbal maupun kekerasan fisik karena mereka berada di garis depan untuk menghadang aparat agar tidak terjadi penggusuran pada mereka. Ibu Martedha Esterlina Selan sempat merasakan “digepe” atau dicekik dan ditarik oleh aparat agar keluar dari lokasi penggusuran. Hal begitu juga yang dirasakan oleh Ibu Kisterina Nomleni, Demaris Tefa, dan Ibu Yohana Selan. Sementara perempuan lain dan anak-anak sudah pingsan karena ketakutan dan kehabisan tenaga karena berteriak agar mereka tidak digusur.
  • Pada 18 Februari 2020, Wakil Bupati Timor Tengah Selatan menemui masyarakat adat Pubabu untuk melakukan negosiasi dengan 3 kepala keluarga yang digusur dan mencoba menawarkan bantuan rumah sosial pada 3 kepala keluarga yang rumah mereka telah dieksekusi oleh Pemerintah Provinsi NTT. Namun, 3 kepala keluarga dan masyarakat menolak bantuan tersebut.
  • Pada 19 Februari 2020, Badan Penanganan Bencana Daerah (BPBD) juga
    menawarkan bantuan. Namun, masyarakat tetap menolaknya.
  • Sejak dilakukan penggusuran oleh Pemerintah Provinsi NTT, 3 kepala keluarga tersebut masih tetap bertahan di kawasan hutan tersebut. Selama kurang lebih satu minggu, mereka
    tinggal dan tidur di “Lopo” atau balai pertemuan. Untuk membantu 3 kepala keluarga tersebut, masyarakat bergotong royong mengumpulkan sumbangan untuk membangun rumah.
  • Setelah kejadian pada 17 Februari 2020 hingga saat ini, masyarakat khususnya perempuan dan anak-anak masih merasakan trauma dan ketakutan. Bahkan, tiga orang perempuan yang berhadapan langsung dengan aparat saat itu seperti Ibu Demaris Tefa, Yohana Nomleni, dan Martheda Esterlina mengalami sakit karena kekerasan yang mereka alami. Ibu Martheda Esterlina (Ester) mengatakan bahwa ada aparat yang menduduki tubuh perempuan yang sedang pingsan. Sampai hari ini, mereka masih tetap diawasi oleh aparat Kepolisian Sektor Amanuban Selatan maupun oleh TNI. Setiap hari, ada aparat yang datang mengawasi aktivitas mereka. Hal ini tentu saja menguatkan trauma dan ketakutan mereka bahwa akan terjadi lagi bentrok dan kekerasan yang dilakukan oleh aparat.
  • Tanggal 10 Maret 2020, kepala aset dan Kasat Pol PP memimpin rombongan untuk melakukan pembongkaran pondok dan pagar milik warga di sekitar lokasi, kemudian pihak Pemprov membangun satu buah pondok ukuran 4 X 4 m untuk ditinggali oleh 2 KK. Masyarakat tidak menerima, membongkar ulang, dan membangun lagi di dekat lokasi yang lama.
  • Pada tanggal 12 Maret 2020, perwakilan masyarakat Pubabu, WALHI NTT, dan FPR melakukan audiensi ke gedung DPRD Provinsi NTT dengan pimpinan DPRD Provinsi NTT Ibu Emmy Noemleni. Hasil audiensi disepakati 2 hal, yakni: (1) DPRD Provinsi akan membentuk Tim Pencari Fakta terkait kasus lahan di Besipae; (2) DPRD Provinsi akan bersurat ke Pemerintah Provinsi NTT dalam hal ini Gubenur NTT dan Bagian Aset untuk menghentikan seluruh upaya pembongkaran di lokasi hutan adat Pubabu.
  • Pada tanggal 12 Mei 2020, Gubernur NTT dan rombongan, sepulang dari lokasi panen jagung di Desa Tupulopo dan Desa Tubuhu, singgah di lokasi di Besipae. Beliau meminta masyarakat membongkar pagar yang dibangun oleh masyarakat. Masyarakat menolak dengan alasan bahwa tanah tersebut masih berperkara. Sempat terjadi keributan (adu mulut) dan aksi buka baju beberapa ibu-ibu di Pubabu. Kemudian dilanjutkan dengan dialog yang menyepakati akan ada pertemuan antara gubernur dan warga pada bulan Juni 2020.


Baca juga tulisan lain di Rubrik EKOPOL atau tulisan menarik lainnya dari Umbu Wulang T. Paranggi.


Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Artikel Serupa