tpl1-Aksi-demo-masyarakat-adat-yang-tinggal-di-kawasan-Danau-Toba-menuntut-PT-TPL-berlangsung-saat-RUPS-di-Kantor-TPL-Gedung-Uniland-Medan-Ayat-S-Karokaro

Petani Kemenyan dalam Ketiak Negara dan PT Toba Pulp Lestari (2/Habis)

Foto/ Ayat S Karokaro


Oleh Lodewijk P. Girsang


Bagian Sebelumnya


Penebangan pohon kemenyan tidak hanya terjadi di Humbang Hasundutan, tetapi juga di daerah-daerah lain di Kabupaten Tapanuli Utara.

Di Kecamatan Parmonangan misalnya, menurut pengakuan beberapa penduduk, lahan pemukiman mereka telah berubah status sebagai tanah konsesi yang diberikan pemerintah kepada perusahaan swasta dengan dalil kondisi desa berada di tengah hutan dan jaraknya jauh dari ibukota.

Bagian kedua dalam tulisan ini ingin menjelaskan lebih lanjut sejarah beroperasinya PT Toba Pulp Lestari dan tantangan perjuangan masyarakat petani kemenyan untuk memperoleh kembali tanah leluhurnya.

4.2. Kedatangan Perusahaan Industri di Tapanuli Utara dan Humbang Hasundutan

Sejak tahun 1980 hingga 2000 industri bubur kertas (pulp) dan kertas mengalami ekspansi yang cepat.

Produksi bubur kertas menjadi salah satu pemasukan dari hasil ekspor yang cukup besar bagi Indonesia, bahkan telah berhasil membuat Indonesia masuk dalam kategori sepuluh besar produsen bubur kertas dan kertas di dunia (Situmorang, 2003; 14).

Manalu (2007:42) setidaknya mencatat ada tujuh lokasi perusahaan yang diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tahun 1989 sebagai bagian dari strategi pemerintahan mengatasi krisis ekonomi yang terjadi pada awal 1980-an.

Krisis tersebut disebabkan oleh turunnya pemasukan Negara dari produk ekspor, sementara pada lain sisi impor meningkat secara drastis.

Dalam kaitannya dengan penetrasi ekonomi-politik global yang mana Indonesia terlanjur menjadi bebek pengekor rezim liberal-kapitalis Amerika Serikat, krisis pada era Orde Baru itu diakibatkan oleh turunnya harga minyak dunia sehingga mengakibatkan kesenjangan pemasukan dan pengeluaran Negara.

Ekonomi Indonesia selama masa tersebut hanya mengandalkan sektor minyak, dan kurang mengembangkan sektor non-minyak.

Sekitar tahun 1980-an pemerintah pun mengeluarkan beberapa kebijakan yang bertujuan menarik investor, yaitu dengan cara mempermudah proses perizinan pendirian berbagai usaha non-migas, terutama manufaktur ataupun industri dan kehutanan.

Dalam kaca mata pengusaha, ada berbagai hal yang menjanjikan dari industri pulp dan kertas jika dilakukan di Indonesia.

Pertama, Indonesia memiliki bahan baku yang melimpah untuk kebutuhan industri pulp dan kertas.

Kedua, pemerintah juga tidak mewajibkan perusahaan untuk mengganti pohon yang sudah ditebang, sebaliknya perusahaan diberikan izin untuk mendapatkan bahan baku melalui Izin Penebangan Kayu (IPK).

Ini ditambah lagi dengan penetapan harga yang murah –kurang dari US$ 2,50 per meter kubik– dalam perizinan berkedok Hutan Tanaman Industri (HTI).

Biaya produksi ini tentu sangat murah dibandingkan jika perusahaan harus menanam sendiri bahan bakunya (Situmorang, op.cit., 17).

a. Hadirnya PT Inti Indorayon Utama

Salah satu perusahaan yang ikut ambil bagian dalam industri pulp dan kertas adalah PT Inti Indorayon Utama.

Pada tahun 1986 PT Inti Indorayon Utama mulai dibangun di Desa Sosorladang, Porsea, Toba Samosir dan diresmikan oleh Presiden Soeharto pada 14 Desember 1989.

Peresmian ini hampir bersamaan dengan tujuh pabrik bubur kertas dan serat kayu (rayon) lainnya yang berada di berbagai daerah; Aceh, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Riau.

Dalam proses pembangunannya, pabrik ini menuai pro dan kontra. Lokasinya dinilai tidak layak dan berisiko karena berada di hulu Sungai Asahan dan dekat dengan pemukiman yang padat penduduknya.

Lodewijk P. Girsang

Dalam proses itu juga, beberapa kali tanggul penampungan limbah kejebolan sehingga mengakibatkan pencemaran lingkungan, bahkan terdapat korban jiwa.

Adapun PT Inti Indorayon Utama ini didirikan sebagai implementasi atas Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri No. 6 Tahun 1968.

Tetapi, pada tahun 1990 perusahaan mengalami perubahan status menjadi Penanaman Modal Asing dan mendapat persetujuan dari Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal lewat Surat Keputusan No. 1176 dan 1177.

Pada saat pertama kali beroperasi, perusahaan ini beraktivitas dengan Izin HPH Tanaman Industri dari Menteri Kehutanan, seluas 150.000 ha sesuai dengan Surat Keputusan No. 203/KPTS-IV/1986 dan No. 359/KPTS-IV1989 (Simangunsong, 2015:10).

Seiring berjalannya waktu, izin HPH juga diperluas menjadi 269.060 Ha pada tahun 1992, berdasarkan Surat Keputusan 493/KPTS-II/1992 (Efendi Panjaitan dalam Situmorang, 2003:26).

Luas lahan konsesi tersebut mencangkup lima kabupaten di Sumatera Utara; Kabupaten Humbang Hasundutan sendiri masih merupakan bagian dari Kabupaten Tapanuli Utara sebelum dimekarkan pada tahun 2003.

Namun, yang menjadi persoalannya ialah perusahaan seringkali mengelola lahan hutan tidak berdasarkan surat ketentuan, yang tentu saja bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

Siturang (2003) mengatakan, “Laporan perusahaan yang dipublikasikan tentang besar/luas HTI-nya tidak sesuai dengan kenyataan. Misalnya,perusahaan pulp dan kertas mengklaim memiliki HTI seluas 1.000 ha, tetapi kenyataannya hanya memiliki 500 ha. Mereka membesar-besarkan areal itu untuk mendapatkan uang dari dana reboisasi.”

Pendapat lain juga diungkapkan oleh Manalu bahwa Kementerian Kehutanan tidak memberikan batas konsesi yang jelas, sehingga ini mengakibatkan berbagai persoalan baru, seperti terganggunya hutan lindung di sekitar Daerah Tangkapan Air Danau Toba.

Salah satu puncak dari kecerobohan PT Inti Indorayon Utama terjadi pada 9 Agustus 1988; danau buatan untuk menampung limbah perusahaan rupanya jebol. Setelah diselidiki, itu disebabkan adanya penyelewengan dalam pembangunan konstruksi waduk.

Lodewijk P. Girsang

Tak pelak sungai Asahan juga ikut tercemar. Biaya ganti rugi lahan juga dianggap sangatlah kecil oleh masyarakat.

Petaka lainnya terjadi pada 5 November 1993.

Terjadi sebuah ledakan besar di sekitar pabrik yang makin menambah keresahan warga terhadap pabrik pulp di Porsea.

Hal itu disusul dengan penampung limbah yang kembali jebol, sehingga tidak sedikit sawah masyarakat yang turut tercemar (Amina, 1995:2).

Kerugian itu memunculkan gerakan masyarakat setempat yang bertujuan agar operasi perusahaan diberhentikan alias ditutup.

Dalam catatan Manalu dikatakan bahwa intervensi dari pemerintahan Orde Baru bahkan sempat tidak mampu meredam perlawanan masyarakat.

Perlawanan yang terjadi pada umumnya didominasi oleh kaum perempuan, ibu-ibu pedesaan, yang kemudian menjadi perlawanan fenomenal tetapi menyedihkan serta mampu bertahan selama sekitar dua dasawarsa.

Makanya, pada tahun 1999 PT Inti Indorayon Utama ditutup sementara oleh pemerintah di masa kepemimpinan Presiden B.J. Habibie.

Senada dengan itu, Situmorang mengatakan bahwa penutupan perusahaan PT Inti Indorayon Utama terjadi bukan karena kebangkrutan, melainkan tingginya tekanan dari masyarakat, sehingga pemerintah terpaksa harus menutup demi menjaga kekondusifan daerah.

Namun, sampai tahun 2000 belum ada kajian yang menunjukkan adanya konflik yang terjadi di wilayah sekitaran Tapanuli Utara ataupun Humbang Hasundutan -berbeda dengan yang terjadi di Porsea.

Kasus pertama terkait permasalahan lahan di Tapanuli Utara saya temukan dalam tulisan Simanjuntak (2014), yaitu konflik yang terjadi pada tahun 2009.

Saya menduga, hal tersebut terjadi karena pada masa-masa awal beroperasinya PT Inti Indorayon Utama aksi protes memang hanya terjadi di Porsea alias pusat lokasi pabrik, sehingga ini memperlambat perluasan lahan hutan yang ditebang.

Rupanya ekspansi predatoris tersebut tidak bertobat tetapi malah hadirkan dampak yang kian parah.

Gambar/ProJustiaNews.id

b. Berganti Nama Menjadi PT Toba Pulp Lestari Tbk

Setelah beberapa tahun berhenti beroperasi, PT Inti Indorayon Utama resmi dioperasikan kembali pada Mei 2003 -berdasarkan persetujuan pemerintahan Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Megawati- dengan nama yang baru, yaitu PT Toba Pulp Lestari Tbk (Simangunsong, 2015:11).

Alasan perusahaan ini diizinkan beroperasi meliputi berbagai pertimbangan dari pemerintah itu sendiri.

Jacob Nuwa Wea selaku Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengatakan bahwa PT Toba Pulp Lestari pantas beroperasi kembali karena mayoritas masyarakat Tobasa mendukung beroperasinya perusahaan tersebut.

Lebih dari 300 ribu jiwa yang menginginkannya, sedangkan yang menolak hanya 300-an orang. Itu pun dari luar Tobasa, ujarnya (Tempo, 25/8/2003).

Kali ini pabrik diklaim tidak lagi memproduksi kain/serat rayon yang diangap sebagai faktor utama pencemaran lingkungan, tetapi hanya akan memproduksi bubur kertas melalui penanaman eucalyptus yang disinyalir dapat berproduksi maksimal demi meningkatkan posisi Indonesia di pasar pulp internasional.

Pada tahun 2005 di era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terbitlah Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 44 Tahun 2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan Negara.

Hal ini membuat warga tempatan memiliki posisi yang lemah karena lahan mereka tidak disertai dengan sertifikat yang sah (Sitompul, 2011:65).

Ini kemudian menjadi landasan hukum berakal bulus yang digunakan oleh Perusahaan PT Toba Pulp Lestari untuk melakukan penebangan tanaman kemenyan milik masyarakat di kawasan hutan Negara tadi.

Dukungan lainnya muncul dengan terbitnya Surat Keputusan dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara dengan nomor Surat 55.21/0684/IV pada 29 Januari 2009, perihal Rencana Kerja Tahunan (RKT) PT Toba Pulp Lestari Tahun 2009 (tobapulp.wordpress.com, 22/10/2009).

4.3. Perjuangan Membuktikan Tanah Adat

Penebangan pohon kemenyan dan rusaknya hutan kemenyan telah membangkitkan amarah masyarakat setempat.

Pada tahun 2009 sudah mulai terlihat berbagai aksi demonstrasi yang dilakukan oleh berbagai masyarakat yang merasa dirugikan oleh kehadiran PT Toba Pulp Lestari (Simanjuntak, 2014).

Tidak sampai di situ, usaha untuk merekonstruksi kembali masyarakat adat juga semakin berkembang -dengan bantuan berbagai LSM, seperti KSPPM dan AMAN Tano Batak.

Sejalan dengan itu, pada periode pertama kepemimpinan Presiden Joko Widodo, pemerintah -dalam rangka mempercepat pengakuan hak masyarakat adat di kawasan hutan beserta pemerataan akses masyarakat pada sumber daya hutan- merancang program Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial.

Pada 25 Oktober 2016 Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan Peraturan Nomor 83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial.

Peraturan itu memuat bahwa Perhutanan Sosial sebagai “sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan Negara atau hutan hak-hak adat yang dilakukan oleh masyarakat adat setempat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat” (Yando, 2018).

Pada akhir tahun 2016, Presiden Jokowi menyalutnya dengan menyerahkan sembilan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penetapan Hutan Adat.

Salah satu dari sembilan Surat Keputusan tersebut merupakan pernyataan bahwa hutan kemenyan di Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara ditetapkan sebagai Hutan Adat dengan luas mencapai 5.172 ha.

Namun, itu bukan berarti persoalan berakhir, sebab pemerintah harus juga mempersiapkan suatu Peraturan Daerah tentang penetapan masyarakat tersebut sebagai Masyarakat Hukum Adat.

Hanya saja, penetapan suatu komunitas adat menjadi Masyarakat Hukum Adat sesungguhnya bukanlah persoalan mudah, karena pemerintah pada lain sisi juga telah menetapkan berbagai kategori agar masyarakat tersebut dianggap sah menjadi Masyarakat Adat.

Lodewijk P. Girsang

Kategori itu seperti tergambar dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Pasal 67 ayat (1) tentang masyarakat Hukum Adat; masyarakat masih dalam bentuk paguyuban; ada kelembagaan dalam bentuk penguasaan adat; ada wilayah hukum adat yang jelas; ada peradilan adat yang masih ditaati; masih mengadakan pemungutan hasil hutan sebagai sumber penghidupan sehari-hari.

Syarat-syarat di atas mengakibatkan betapa sulitnya para petani untuk dapat memperoleh tanah leluhur mereka kembali, karena tidak semua syarat tersebut dapat dipenuhi.

Ini diakibatkan oleh perubahan sosial yang terus berlangsung dengan cepat.

Miris bagi para petani, pada satu sisi mereka memerlukan proses panjang dan melelahkan untuk berdialektika dengan syarat-syarat pengakuan itu, sisi lainnya mereka harus terus memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Tidaklah mengherankan jika sampai saat ini ada usaha dari masyarakat setempat dan beberapa LSM untuk merekonstruksi kembali masyarakat adat.

Ini seperti membuat masyarakat yang sudah terlanjur dihantam “kemajuan” harus berpura-pura kembali menjadi masyarakat yang sangat tradisional hanya supaya bisa mengurus administrasi pengakuan dari Negara.

5. Kesimpulan

Aroma kemenyan yang dahulu membawa kemakmuran dan kesejahteraan kini telah berubah; kemenyan tidak lagi ‘harum’.

Para petani kemenyan yang dahulu pergi ke pasar untuk menjual kemenyan, kini lebih sering berdemonstrasi di depan kantor pemerintahan dan di jalanan.

Pada masa Orde Baru, turunnya harga minyak bumi dunia telah membuat pemerintah mencari jalan pintas untuk memaksimalkan sektor industri, salah satunya adalah bidang industri kertas. Pemerintahan yang penuh dengan KKN itu telah mengakibatkan keluarnya berbagai izin perusahaan, tanpa memperhatikan kehidupan masyarakat yang berada di tengah hutan.

Lodewijk P. Girsang

Tempat tinggal dan hutan kemenyan masyarakat pun menjadi bagian dari arena kepentingan elit Negara Orde Baru.

Kehadiran PT Toba Pulp Lestari bukan hanya telah merebut hutan kemenyan para petani, melainkan juga telah membuat para petani menderita karena harus memperjuangkan tanahnya sendiri.

Kepemimpinan Jokowi -paska SBY yang tentu juga penuh banyak blunder itu- sempat dianggap memberikan harapan baru untuk masa depan para petani karena keberpihakannya terhadap masyarakat adat.

Namun ternyata tidak, karena ada segudang tetek-bengek kategori ataupun syarat yang harus dipenuhi dan membuat masyarakat adat makin kewalahan.

Pola kebijakan “peminggiran”-nya pun mirip dengan apa yang dipraktikkan oleh penguasa-penguasa sebelumnya.

Ini memperlihatkan bahwa proses perjuangan para petani masih panjang dan mungkin akan semakin sunyi.

Hari-hari ini, hampir semua warga tempatan ataupun masyarakat adat di berbagai daerah di Nusantara mengalami persoalan yang kurang lebih serupa.

Gerakan kolektif-nasionalis dari berbagai elemen masyarakat sangatlah dibutuhkan.



Baca juga tulisan lain di Rubrik EKOPOL  atau tulisan menarik lainnya dari Lodewijk P. Girsang


Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Artikel Serupa