Tragedi Hari Tani Nasional di NTT. Foto/Petrus Ndamung

Tragedi Hari Tani Nasional di NTT: dari Kriminalisasi sampai Kekeringan

Tragedi Hari Tani Nasional di NTT. Foto/Petrus Ndamung
Tragedi Hari Tani Nasional di NTT. Foto/Petrus Ndamung

Tragedi Hari Tani Nasional di NTT tahun 2020 ditandai oleh ancaman kriminalisasi dari Negara dan ancaman kekeringan akibat nafsu akumulasi perusahaan.


Oleh Petrus Ndamung


24 September 2020 adalah hari spesial bagi setiap petani di negeri ini. Hari ini menjadi penanda pertambahan usia profesi petani.

Tepatnya pada tanggal 24 September 1963, Presiden Soekarno menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 169 Tahun 1963 tentang Hari Tani Nasional  (HTN). Kepres ini ditetapkan untuk mengenang Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Tahun 1960 sebagai undang-undang yang mengatur tata agraria di Indonesia.

Pandemik COVID – 19 belum mereda. Namun, perayaan HTN tetap dilakukan di berbagai titik di seluruh Indonesia.

Gerakan HTN diinisiasi oleh berbagai kelompok. Kelompok itu antara lain adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LM), mahasiswa, serikat petani, dan serikat buruh.

Bentuk perayaan HTN pun berbeda-beda. Ada yang melakukan aksi damai, proses reclaiming atau hanya sekedar diskusi membahas konteks pertanian kekinian. Ada pula yang berlangsung secara meriah, aman, lancar, dan damai.

Namun, perayaan HTN 2020 di Provinsi Nusa Tenggara Timur (HTN) berbeda jauh dengan perayaan di tempat-tempat lainnya. Ada banyak situasi yang membuat kita memukul dada di momen perayaan HTN ini.

Terutama ketika kita melihat lebih dekat situasi yang dialami para petani kita. Sebuah situasi yang membangkitkan emosi, tetapi juga situasi yang membuat kita ingin berlari jauh menghindarinya.


Baca Juga WALHI NTT dan Sabana Sumba Kecam Kriminalisasi Masyarakat Adat Patawang di Sumba Timur


Tindakan Represif dan Kriminalisasi

Pada tanggal 24 September 2020 kemarin, Aliansi Gerakan Rakyat Mahasiswa untuk Petani (GERAM TANI) Kupang melakukan aksi memperingati HTN 2020. Sayangnya, alih-alih perlindungan, para aktivis ini mendapatkan tindakan represif dari pihak kepolisian. Tiga belas (13) orang anggota massa aksi yang tergabung dalam aliansi ditangkap dan diangkut pihak kepolisian.

Sebenarnya, tindakan represif aparat terhadap masyarakat yang memperjuangkan atau menyuarakan hak-hak mereka atas tanah atau lahan pertanian bukan hanya sekali ini saja terjadi. Pada tanggal 18 Agustus 2020 lalu, mereka juga melakukan tindakan represif terhadap komunitas masyarakat adat Pubabu di Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Masyarakat adat Pubabu direpresi karena teguh mempertahankan tanah adat mereka yang akan dirampas untuk dijadikan lahan peternakan milik Pemerintah Provinsi NTT. Tindakan represif tersebut mengakibatkan masyarakat, terutama anak-anak yang berada di lokasi, menderita trauma yang berkepanjangan.

Nasib yang sama juga dialami beberapa petani di daerah Sumba. Beberapa petani di sana harus rela mendekam di balik jeruji besi hanya karena teguh memperjuangkan hak-hak mereka atas tanah pertanian, peternakan, atau tempat vital lainnya.

Yoseph Ndawalu adalah petani dari Desa Pamburu, Kecamatan Pahunga Lodu. Hingga hari ini, ia mendekam di Lapas Kelas II Waingapu karena melakukan protes atas tindakan perusakan hutan di daerahnya yang diduga dilakukan oleh PT Muria Sumba Manis.

Yoseph Ndawalu tidak sendirian. Hapu Tarambiha, Baron Kapenga Tanahomba, dan Retang Hadambiwa juga mengalami nasib nahas yang sama. Ketiganya adalah petani yang berasal dari Desa Patawang, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur.

Hapu Tarambiha, Baron Kapenga Tanahomba, dan Retang Hadambiwa harus dibui karena melakukan protes atas tindakan perusakan lahan tempat ritual yang diduga dilakukan oleh PT Muria Sumba Manis. Tiga petani tersebut dituduh melakukan perusakan aset milik perusahaan tebu karena membongkar tenda jaga milik PT Muria Sumba Manis di lokasi Katuada Njara Nyuara Ahu.


Baca Juga WALHI NTT Laporkan Dugaan Kasus Perusakan Hutan oleh PT Muria Sumba Manis di DLH Sumba Timur


Sesungguhnya, aksi protes dan penolakan para petani atas aktivitas perusahaan di tanah mereka sudah berlangsung sejak tahun 2017. Saat itu, perusahaan sudah sedang membangun embung.

Pihak perusahaan tentu saja tidak mengindahkan protes para petani. Mereka berdalih, mereka sudah mengantongi izin pemerintah setempat.

Beberapa kasus di atas menampilkan wajah tiranik dan ironis Negara terhadap rakyatnya.

Di satu sisi, Negara kita selalu menarasikan dirinya sebagai Negara agraris. Sebuah Negara yang tiang utamanya adalah petani. Sebuah Negara yang membanggakan dirinya di hadapan Negara-negara lain karena keberadaan petani dan sumber dayanya yang begitu melimpah.

Namun, di sisi lain, pada praktiknya, petani-petani kita diperlakukan seperti layaknya seekor binatang. Ketika tidak sesuai dengan konsep Negara, para petani kita ini harus ditiadakan atau dihilangkan.

Petani-petani kita ibarat tukang solek. Dibutuhkan sesaat, tetapi segera dibuang ketika sudah puas atau melakukan kesalahan yang tak berarti.



Ancaman Kekeringan

Seolah tak cukup dengan derita direpresi dan dikriminalisasi, petani-petani kita juga mesti menghadapi bahaya lain yang mengancam kehidupan mereka. Bahaya itu adalah kekeringan.

NTT sangat rawan terkena efek La Nina Australia. Oleh karena itu, kekeringan selalu menjadi tantangan tersendiri bagi para petani di daerah ini.

Namun, para petani kita punya sejuta cara untuk melakukan upaya adaptasi dan mitigasi mengatasi ancaman kekeringan. Mereka melakukannya baik dengan bantuan pengetahuan teknologi maupun pengetahuan lokal/tradisional yang masih relevan.

Sejak bertahun-tahun lalu, petani-petani kita selalu mendapat tantangan kekeringan saban musim akibat faktor perubahan iklim. Namun, tantangan itu masih dapat teratasi dengan baik walaupun tak sebaik daerah lain yang memiliki kemampuan adaptif yang lebih baik karena didukung teknologi serta iklim yang baik.

Namun demikian, jika dicermati, ada faktor lain yang mengancam dan memperparah ancaman kekeringan di tanah-tanah pertanian para petani kita. Faktor lain itu dapat diamati dalam contoh kasus seperti dialami beberapa petani di Desa Wanga, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur.

Para petani di desa itu harus rela memotong padi miliknya untuk pakan ternak karena mengalami kekeringan (Sindonews, 23/09/2020). Sebenarnya, kekeringan ini merupakan dampak yang ditimbulkan oleh aktivitas PT Muria Sumba Manis.

Perusahaan tebu itu memonopoli sumber air di daerah hulu untuk kepentingan perusahaan sehingga lahan sawah masyarakat di hilir menjadi korban. Besarnya kebutuhan air untuk perusahaan tebu di daerah hulu mengorbankan hak-hak para petani di daerah hilir.

Padahal, dari skala kepentingan, bisa dikatakan, kepentingan para petani hanyalah untuk survive atau bertahan hidup. Sementara itu, kepentingan perusahaan adalah akumulasi.

Tragedi Hari Tani Nasional di NTT

Persoalan kembar kriminalisasi dan kekeringan adalah realitas yang dialami para petani kita saat ini. Persoalan ini mestinya menjadi perhatian semua stakeholder, terutama pada momen hari spesial bagi para petani.

Namun, sayangnya, faktanya adalah stakeholder yang kita maksudkan malah menjadi pelaku utama dalam melemahkan posisi petani. Negara sebagai pelindung rakyat malah menjadi pelaku utama dalam melemahkan posisi tawar petani. Bahkan dalam tugas untuk mempertahankan hidup rakyatnya saja, Negara tetap abai.

Perayaan HTN, yang seharusnya menjadi momen penting para petani untuk mengekpresikan keinginan mereka, berubah menjadi tragedi: Tragedi Hari Tani Nasional di NTT. Beberapa petani mesti terpaksa merayakannya di dalam kurungan penjara.

Ada yang hanya meratapinya dengan penuh harap agar sumber air akan segera datang. Ada yang tidak pernah menyangka bahwa tangannya harus diborgol karena bersuara bagi yang tak bersuara.

Malang nian nasib petani kita. Tiang itu telah rapuh.

Hanya tunggu waktu, tiang itu akan roboh dan jatuh. Seberapa dashyat kejatuhannya, waktu yang akan menentukannya.

SELAMAT HARI TANI NASIONAL 2020.



Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Artikel Serupa