Debat Alot Sidang Kasus Baron Cs. Foto/WALHI NTT

Debat Alot Sidang Kasus Baron Cs: Catatan Persidangan Konflik Agraria PT Muria Sumba Manis Vs Masyarakat Adat Patawang

Debat Alot Sidang Kasus Baron Cs. Foto/WALHI NTT
Debat Alot Sidang Kasus Baron Cs. Foto/WALHI NTT

Debat alot sidang Kasus Baron Cs terjadi karena Kuasa Hukum Terdakwa Haris Azhar mengajukan tiga (3) poin keberatan pada majelis hakim dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam persidangan konflik agraria antara PT Muria Sumba Manis dan Masyarakat Adat Patawang di Pengadilan Negeri Waingapu, Sumba Timur.


Oleh Admin


Pada Kamis, 1 Oktober 2020, Pengadilan Negeri Waingapu menggelar sidang lanjutan Kasus Baron Cs. Kasus Baron Cs merujuk pada kasus perusakan barang milik PT Muria Sumba Manis di Desa Patawang, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi NTT. Para terdakwanya, yaitu Baron Kapenga Tanahomba, Retang Hadambiwa, dan Hapu Tarambiha.

Baron Kapenga Tanahomba, Retang Hadambiwa, dan Hapu Tarambiha adalah anggota Masyarakat Adat Patawang. Mereka dipolisikan PT Muria Sumba Manis saat mempertahankan tanah ulayat mereka dari ekspansi, eksplorasi, dan eksploitasi perusahaan tersebut.

Pada Februari 2020, Baron Kapenga Tanahomba, Retang Hadambiwa, dan Hapu Tarambiha ditetapkan sebagai tersangka dengan tuduhan perusakan barang perusahaan. Mereka dijerat dengan Pasal 170 Kitab Umum Hukum Pidana (KUHP) tentang Perusakan Barang dan terancam hukuman penjara lima (5) tahun. Pada 7 September 2020, mereka secara resmi ditetapkan sebagai tahanan jaksa di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kelas II Waingapu.

Sidang tersebut di atas berlangsung cukup alot. Debat alot sidang Kasus Baron Cs terjadi karena Kuasa Hukum Terdakwa Haris Azhar mengajukan tiga (3) poin keberatan pada majelis hakim dan JPU. Agenda sidang pemeriksaan saksi pelapor pun batal dilakukan karena JPU tidak memenuhi beberapa poin permintaan kuasa hukum Baron Cs.


Baca Juga WALHI NTT dan Sabana Sumba Kecam Kriminalisasi Masyarakat Adat Patawang di Sumba Timur


Tiga (3) Keberatan Kuasa Hukum Baron Cs

Kuasa Hukum Baron Cs dari Lokataru Law and Human Right Haris Azar SH, MA mengajukan keberatan atas tiga hal kepada majelis hakim.

Pertama, kuasa hukum keberatan atas tindakan pihak Lembaga Pemasyarakatan (LP) Waingapu yang tidak memberikan akses bagi kuasa hukum terdakwa untuk bertemu dengan Baron dan kawan-kawan.

Kedua, kuasa hukum keberatan karena berkas perkara tidak diberikan kepada terdakwa dan kuasa hukum sesuai permintaan pada sidang dakwaan pada tanggal 28 September 2020.

Ketiga, kuasa hukum keberatan karena saksi pelapor tidak dihadirkan dalam pengadilan.

Dalam poin keberatan ketiga, kuasa hukum khawatir terjadinya konflik kepentingan karena saksi pelapor berasal dari pihak kejaksaan, sehingga sidang dianggap dilakukan secara sepihak.

Terkait poin pertama, Majelis hakim yang dipimpin Richard Edwin Basuki, SH, MH menyayangkan sikap pihak Lapas. Akan tetapi, majelis hakim tidak memiliki kuasa untuk memerintahkan pihak Lapas.

Sementara itu, terjadi perdebatan cukup alot terkait keberatan poin kedua antara kuasa hukum Baron Cs dan pihak JPU yang diwakili oleh Zaka Ardiyansah dan Vendy Trilaksono. Dua orang dari pihak kejaksaan ini bersikukuh tidak memberikan berkas karena menurut mereka tidak memiliki dasar hukum.

Namun, Haris Azar memberikan teori, praktik, dan dasar yuridis permintaan berkas, yaitu Pasal 143 Ayat 4 KUHP kepada majelis hakim.

Setelah berdiskusi dengan anggota majelis hakim, Richard Edwin Basuki selaku pimpinan majelis hakim bersedia memberikan salinan berkas perkara kepada kuasa hukum Baron Cs. Jawaban tersebut diterima baik oleh kuasa hukum. Sidang pun diskors 30 menit untuk menggandakan berkas perkara.

Sidang diskors karena kuasa hukum meminta untuk mendapatkan berkas perkara di depan majelis hakim. Sebab, permintaan berkas perkara itu merupakan permintaan resmi dalam sidang.

Kuasa hukum tidak mau mendapatkan berkas perkara di luar sidang. Setelah sidang dibuka lagi, majelis hakim memberikan salinan berkas perkara kepada kuasa hukum Baron Cs secara resmi.


Baca Juga WALHI NTT Laporkan Dugaan Kasus Perusakan Hutan oleh PT Muria Sumba Manis di DLH Sumba Timur


Perdebatan alot juga terjadi ketika membahas poin keberatan ketiga. Kuasa hukum Baron Cs meminta majelis hakim dan JPU untuk menghadirkan saksi pelapor di persidangan.

Namun, majelis hakim dan JPU beralasan, pertama, situasi pandemi menyebabkan mereka tidak dapat menghadirkan saksi di pengadilan. Menurut mereka, hal itu dilakukan berdasarkan Memorandum of Understanding (MoU) antara Kementerian Hukum dan HAM, Mahkamah Agung, dan Kejaksaan Agung tentang Pelaksanaan Sidang Online.

Namun, ketika Haris Azar meminta mereka untuk menunjukkan MoU itu, majelis hakim dan JPU tidak dapat menunjukkannya.

Alasan kedua, yaitu keterbatasan fasilitas sidang di Pengadilan Negeri Waingapu. Menanggapi alasan ini, kuasa hukum Baron Cs bersedia membantu fasilitas sidang untuk Pengadilan Negeri Waingapu demi kelancaran sidang sesuai tata aturan sidang pada umumnya. Atas jawaban kuasa hukum tersebut, majelis hakim memerintahkan JPU untuk menghadirkan saksi di depan pengadilan.



Karena sidang berlangsung cukup alot, agenda sidang pemeriksaan saksi pelapor dibatalkan. Sebagai gantinya, agenda sidang pemeriksaan saksi pelapor akan digelar kembali pada tanggal 8 Oktober 2020 mendatang.

Majelis hakim memerintahkan JPU untuk menghadirkan saksi pelapor di Pengadilan Negeri Waingapu. Pihak JPU menyatakan bersedia menghadirkan saksi pelapor di pengadilan dengan syarat, pihak peserta sidang dari keluarga terdakwa tidak diperbolehkan memasuki ruangan sidang.

Kuasa hukum Baron Cs menyanggupi permintaan jaksa. Para peserta sidang keluarga terdakwa boleh mengikuti sidang dari luar ruangan. Speaker akan disiapkan sehingga peserta dapat mengikutinya dari luar.


Debat Alot Sidang Kasus Baron Cs. Infografis/NTT PROGRESIF

Kronologi Kasus Baron Cs

Pada 2015, PT Muria Sumba Manis, yang hendak melakukan investasi perkebunan tebu di enam Kecamatan, yaitu Kecamatan Pandawai, Kecamatan Kahaungu Eti, Kecamatan Umalulu, Kecamatan Rindi, Kecamatan Pahunga Lodu, dan Kecamatan Wulla Waijelu berdasarkan izin pemanfaatan ruang dari Pemerintah Kabupaten Sumba Timur, mulai melakukan pembersihan lahan di lokasi.

Pada 2016, masyarakat melakukan protes melalui aksi damai di lokasi terkait aktivitas eksplorasi perusahaan. Masyarakat melayangkan protes karena perusahaan dinilai merusak wilayah hulu dan wilayah-wilayah yang merupakan tempat ritual

Pada tahun yang sama, PT Muria Sumba Manis mulai melakukan pembersihan lahan pada wilayah konsesi sesuai izin, termasuk Nyuara Ahu. Nyuara Ahu merupakan lokasi ritual marga Mabarapapa Desa Patawang. Masyarakat melakukan protes dengan memberi peringatan kepada pihak PT Muria Sumba Manis agar tidak melakukan pembersihan lahan di lokasi tersebut.

Sebab, lokasi itu merupakan tempat vital bagi masyarakat adat setempat. Namun, PT Muria Sumba Manis tetap melakukan pembersihan

Pada 2017, PT Muria Sumba Manis mulai membangun recervoir atau embung di Nyuara Ahu dengan jarak recervoir ke pohon tempat ritual sekitar 10 meter. Perusahaan menebang pohon-pohon di sekitar lokasi yang biasa dijadikan tempat bernaung oleh masyarakat adat saat melakukan sembahyang/ritual marapu.

Masyarakat tetap meminta PT Muria Sumba Manis untuk menghentikan aktivitas mereka di lokasi ritual. Dalam kesempatan tersebut, pihak perusahaan menyampaikan kesepakatan tidak tertulis di depan pemerintah dan masyarakat bahwa mereka akan membangun pagar batu di sekeliling tempat ritual seluas 100 x 100 meter. Namun, sampai sekarang, kesepakatan itu tidak dilaksanakan.

Pada 2018 – 2019, recervoir dan  rumah mesin milik PT Muria Sumba Manis selesai dibangun. Masyarakat adat marga Mbarapapa tetap melakukan protes.

Mereka terus memantau lokasi dan meminta perusahaan menghentikan pembangunan. Namun, perusahaan tetap melanjutkan aktivitas eksplorasi.


Baca Juga Tragedi Hari Tani Nasional di NTT: dari Kriminalisasi sampai Kekeringan


Pada Januari 2020, Sub-kontraktor  PT Muria Sumba Manis mulai membangun rumah, yang  kata mereka diperuntukkan sebagai tempat bernaung masyarakat adat saat melakukan ritual. Namun, rumah itu dibangun tanpa seizin masyarakat adat.

Masyarakat adat kemudian meminta perusahan untuk membongkar kembali rumah itu. Perusahaan pun membongkarnya kembali.

Di sekitar lokasi tempat ritual, ada  tenda yang terbuat dari kayu dan baliho iklan Djarum sebagai atapnya. Perusahaan mengklaim tenda itu sebagai pos jaga.

Masyarakat meminta perusahaan membongkar tenda tersebut karena merupakan lokasi ritual. Namun, pihak perusahaan tidak mau membongkar.

Pada Februari 2020, masyarakat adat intens memantau lokasi ritual dan melarang perusahaan untuk melakukan aktivitas.

Pada tanggal 15 Februari 2020, delapan (8) orang anggota masyarakat adat menghentikan kegiatan pembangunan saluran pipa irigasi. Kemudian, mereka membongkar tenda liar yg dibangun oleh pekerja sebagai tempat bernaung. Sebelum membongkar, mereka minta izin kepada orang yang bernaung di dalamnya, yang kemudian mempersilakan mereka untuk membongkarnya.

Beberapa hari kemudian, PT Muria Sumba Manis melaporkan tindakan kelompok masyarakat adat itu ke Kepolisian Sektor (Polsek) Umalulu. Masyarakat dilaporkan karena membongkar tenda yang perusahaan klaim sebagai miliknya.

Tak lama berselang, anggota masyarakat adat itu mendapat surat panggilan untuk melakukan klarifikasi atas laporan yang dilayangkan pihak perusahaan. Usai klarifikasi, pada minggu berikutnya, tiga (3) orang anggota masyarakat adat dijadikan tersangka. Mereka dikenai pasal pengeroyokan dan perusakan barang milik perusahaan.

Sejak Maret sampai Agustus 2020, tiga (3) orang anggota masyarakat adat yang ditersangkakan itu selalu koperatif dengan memenuhi semua panggilan polisi.

Hingga pada akhirnya, pada tanggal 2 September 2020, mereka mendapatkan surat panggilan lagi dan diserahkan ke kejaksaan.

Pada 7 September 2020, mereka dinyatakan sah menjadi tahanan jaksa yang dititipkan di Polres Sumba Timur untuk selanjutnya ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kelas II Waingapu.

Pada Kamis, 1 Oktober 2020, Pengadilan Negeri Waingapu menggelar sidang lanjutan Kasus Baron Cs ini.


Narahubung

Haris Azar

Petrus Ndamung

Paulus Anamanang

Umbu Deha Matolang



Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Artikel Serupa