Konflik agraria berbasis HGU di Flores. Foto/Blasius Baga

Balada Buruh Tani Tuna Tanah: Konflik Agraria Berbasis Penguasaan Tanah HGU di Nanghale, Sikka, Flores

Konflik agraria berbasis HGU di Flores. Foto/Blasius Baga
Konflik agraria berbasis HGU di Flores. Foto/Blasius Baga

Konflik agraria berbasis HGU di Flores, Sikka, Nanghale, yang melibatkan Negara dan Gereja Katolik, menumbalkan masyarakat adat, terutama para buruh tani tuna tanah alias para penggarap yang tidak punya tanah.


Oleh Silvianus Keo Bhaghi


Kata Kunci: Konflik Agraria, Tanah Hak Guna Usaha, PT Krisrama Maumere, PT DIAG, Masyarakat Adat, Buruh Tani, Perampasan Tanah, Reforma Agraria

Buruh Tani: Gereja Cukup Sudah, ka!

“Gereja cukup sudah, ka. Kami kuasai sudah, ka. Supaya kita jangan tidak baku baik, ada pembagian tanah yang jelas.”

Ungkapan ini keluar dari mulut Blasius Baga (72), buruh tani dari Desa Tuabao, Kecamatan Waiblama, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Blasius adalah 1 dari 70 kepala keluarga (KK) dari Desa Tuabao yang “menduduki” dan menggarap lokasi tanah bekas Hak Guna Usaha (HGU) Nanghale.

Dalam bahasa masyarakat adat Suku Soge dan Suku Gobang, kehadiran mereka di lokasi bekas HGU adalah untuk “menggarap”. Sementara itu, bagi Negara dan PT Krisrama, yang memiliki legalitas kepemilikan HGU, kehadiran masyarakat adat di HGU adalah untuk “menduduki” alias “merebut”.

Seperti kita ketahui, selama ini, perkebunan HGU Nanghale dikelola oleh Perseroan Terbatas (PT) Kristus Raja Maumere (Krisrama). Sebelumnya, perkebunan itu dikuasai dan dikelola oleh PT Dioses Agung Ende (DIAG). PT Krisrama dan PT DIAG masing-masing adalah perusahaan milik Keuskupan Maumere dan Keuskupan Agung Ende yang bergerak di usaha perkebunan.

Menurut Sekretaris Desa Tuabao Evensius Endi seperti disampaikan kepada Penulis dan tim liputan dari EKORA NTT di Kantor Desa Tuabao, Kamis (14/3/2019), kontrak HGU PT Krisrama sudah berakhir pada 2013 lalu. Luas diberitakan bahwa PT Krisrama akan memperpanjang kontrak HGU Nanghale hingga 25 tahun ke depan.

Akan tetapi, menurut Evensius, hingga sekarang, Pemerintah Desa Tuabao belum mendapatkan dokumen perpanjangan kontrak HGU Nanghale dari PT Krisrama. Akibatnya, demikian Evensius, masyarakat adat Suku Soge, Suku Gobang, dan suku-suku lainnya yang mengklaim tanah bekas HGU sebagai tanah ulayat sudah “menduduki” HGU Nanghale sejak 2013.


Baca Juga Debat Alot Sidang Kasus Baron Cs: Catatan Persidangan Konflik Agraria PT Muria Sumba Manis Vs Masyarakat Adat Patawang


Berdasarkan data Sekretariat Desa Tuabao, para penggarap yang “menduduki” tanah HGU Nanghale ini umumnya tidak memiliki tanah dan/atau memiliki tanah dengan luas yang kecil. Dari total 225 KK, 70 KK dari Desa Tuabao yang menduduki tanah HGU Nanghale terdiri atas pertama, 17 KK yang tidak punya tanah, kedua, 10 KK yang hanya memiliki tanah kintal atau pekarangan rumah seluas 15 – 20 Meter. Ketiga, puluhan KK lainnya yang memiliki tanah seluas 0,5 – 3 Ha, tetapi tanah tersebut sudah ditanami tanaman jangka panjang seperti kemiri.

Menurut Evensius, Blasius Baga adalah salah satu KK yang tidak punya tanah. Atas dasar informasi dari Evensius, kami pun menemui Blasius Baga di rumahnya di lokasi bekas HGU Nanghale.

Blasius dan keluarganya ternyata baru menduduki tanah HGU Nanghale pada 2018. Ia mengaku tidak tahu informasi perpanjangan kontrak HGU Nanghale.

Kepala Desa Tuabao sebenarnya tidak setuju warganya menduduki bekas HGU Nanghale. Namun, Blasius dan anggota masyarakat adat lainnya tetap bersih keras turun ke HGU Nanghale karena ia sudah tidak punya tanah di Desa Tuabao untuk ditanami tanaman berjangka pendek. Padahal, masyarakat petani umumnya hidup dari tanaman berjangka pendek seperti padi, jagung, kacang, umbi-umbian, dan lain sebagainya.

Berbeda dari penjelasan pemerintah desa, Blasius ternyata punya tanah seluas 1 Ha di Tuabao. Namun, tanah itu sudah ditanami tanaman berjangka panjang seperti mahoni, jati, dan jambu mente. Akibatnya, ia tidak bisa lagi menanam tanaman jangka pendek untuk sekedar bertahan hidup.


Baca Juga WALHI NTT dan Sabana Sumba Kecam Kriminalisasi Masyarakat Adat Patawang di Sumba Timur


Blasius dan keluarga berani menduduki tanah HGU Nanghale karena yakin pertama, kontrak PT Krisrama milik Keuskupan Maumere yang mengelola tanah HGU itu sudah berakhir pada 2013 lalu. Kedua, ia yakin, area HGU adalah tanah ulayat sukunya, yaitu Suku Soge.

Berdasarkan dua (2) hal itu, ia berpendapat, dengan menduduki tanah HGU, ia tidak merampas tanah milik orang lain. Ia merasa, ia adalah pemilik sah dari tanah tersebut. Alih-alih takut, ia malah merasa senang.

“Kami rasa senang karena kembali ke kami punya tanah. Dulu, tanah ini milik bersama Suku Soge,” ungkapnya.

Pria kelahiran Tuabao, 1 Juli 1946 ini menduduki lokasi tanah HGU di sebelah bawah Jalan Trans Flores Maumere-Larantuka, Desa Nanghale, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka. Luas lahan yang mengarah langsung ke Pantai Perairan Teluk Maumere itu sekitar 25 X 30 Meter.

Di atas lahan tersebut, tampak rimbun puluhan pohon kelapa milik PT Krisrama. Namun, Blasius dan keluarganya tidak bisa sembarangan ambil kelapa tersebut. Sebab, PT Krisrama punya petugas ronda yang mengawasi perkebunan kelapa. Barang siapa berani mencuri kelapa akan ditangkap.

Sebagai gantinya, di atas lahannya yang sempit itu, Blasius menanam padi, jagung, pepaya, dan kacang-kacangan. Saat Penulis dan rekan jurnalis dari EKORA NTT mengunjunginya, Kamis (14/3/2019), tanaman jagung sedang tumbuh menghijau. Hasil tanaman itu sebagian besar dikonsumsi dan sebagian kecil lainnya dijual di pasar. Kalau dirupiahkan, penghasilan Blasius sebulan maksimal Rp200 ribu.


Baca Juga Tragedi Hari Tani Nasional di NTT: dari Kriminalisasi sampai Kekeringan


Dengan penghasilan sekecil itu, Blasius tidak punya daya beli untuk membeli lauk. Sebagai gantinya, lauk diperolehnya dari hasil pancingan anaknya di Perairan Teluk Maumere. Alih-alih lauk, ia dan keluarga agak sedikit susah untuk bisa makan normal 3 X sehari.

Wajar saja tubuh ringkih Blasius, anak, dan cucunya tinggal tulang berbalut kulit. Kulit Blasius hitam legam dan kurus sekali.

Saat itu, Blasius sedang sakit asam urat. Penulis beberapa kali memapahnya untuk bisa duduk dengan baik di bangku dan bercerita.

Blasius mengaku, ia hanya punya satu rumah di lokasi HGU Nanghale. Ukuran rumah kecil sekali. Di rumah yang terbuat dari halar itu, ia tinggal bersama dengan 5 orang anggota keluarga.

Ia sebenarnya punya delapan (8) orang anak. Tetapi, enam (6) orang lainnya sudah meninggal. Dua orang anaknya yang masih hidup kini tinggal bersamanya di gubuk reot itu. Pendidikan tertinggi anaknya adalah kelas V sekolah dasar. Ia tidak punya uang yang cukup untuk membiayai ongkos pendidikan anak.

Saat ditanyakan, apa harapan terbesarnya saat ini, Blasius menjawab, “PT Krisrama harus mundur supaya kami bisa punya tanah sendiri di sini.”



Legalitas Penguasaan Tanah

Konflik Agraria Berbasis HGU di Flores. Pepohonan tumbuh rimbun di lokasi bekas tanah Hak Guna Usaha (HGU) Nanghale, Sikka, Flores. Foto/Elvan de Porres/NTT PROGRESIF.

Surat Kabar Harian Umum (SKHU) Flores Pos, corong dari Komisi Justice, Peace, and Integrity of Creation (JPIC) Societas Vebi Divini (SVD) dalam edisi 27 Agustus 2014 menulis, “pihak Keuskupan Maumere melalui PT Krisrama masih memiliki kewenangan untuk mengelola tanah hak guna usaha (HGU) di Nangahale dan Patiahu hingga 25 tahun ke depan. Kewenangan ini diatur dalam klausul kontrak tanah yang diakui pemerintah dan sah secara hukum.”

Di edisi yang sama, Flores Pos melaporkan, dalam pertemuan yang dipimpin Bupati Sikka Yoseph Ansar Rera, didampingi Ketua DPRD Sikka Rafael Raga, dan Perwakilan BPN Pak Elkana, Jumat (22/8/2014), Perwakilan Keuskupan Maumere/PT Krisrama, Pater Anton Jemaru, SVD mengungkapkan, tanah HGU yang dalam 25 tahun terakhir dikelola PT DIAG Keuskupan Agung Ende dan kemudian dilanjutkan PT Krisrama Keuskupan Maumere awalnya merupakan tanah yang dikelola Pemerintah Belanda sejak tahun 1912 dengan luas areal 1.438 Ha.

Di atas areal ini, ditanami kapas dan kelapa. Pada tahun 1926, Pemerintah Belanda menjual perkebunan ini kepada Apostolik Vikariat  dengan harga 22.500 golden.

“Ada bukti transaksi jual beli. Pada tahun 1927, ada akte penyerahan tanah. Pada Desember 1956 ada pengembalian sebagian tanah kepada pemerintah, khususnya tanah yang tidak berproduktif untuk meminimalkan pajak yang dibayar Gereja kepada pemerintah,” kata Pater Anton.

Menurut Ekonom Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero ini, PT DIAG Keuskupan Agung Ende mulai mengelola HGU secara resmi pada 5 Januari 1989. Dalam klausul perjanjian kontrak, HGU Nanghale dikontrak selama 25 tahun dan bisa diperpanjang berdasarkan penilaian pemerintah.

Pater Anton menegaskan, sebelum berakhir masa kontrak kerja pada 31 Desember 2013 lalu, Keuskupan Maumere melalui PT Krisrama telah mengajukan proposal perpanjangan kontrak. Dengan demikian, menurutnya, sesuai klausul perjanjian, maka hingga saat ini, tanah HGU berada di bawah kewenangan Keuskupan Maumere melalui PT Krisrama.


Konflik agraria berbasis HGU di Flores. Infografis/NTT PROGRESIF
Konflik agraria berbasis HGU di Flores. Infografis/NTT PROGRESIF

Struktur Agraria yang Timpang

Sementara itu, hasil investigasi Penulis terkait kasus ini pada 2019 lalu menunjukkan, ada sekitar 70 kepala keluarga (KK) dari Desa Tuabao yang menduduki tanah HGU Nanghale. Berdasarkan luas kepemilikan tanah, 70 KK ini terdiri atas pertama, 17 KK yang tidak punya tanah, kedua, 10 KK yang hanya memiliki tanah kintal atau pekarangan rumah seluas 15 – 20 Meter, ketiga, puluhan KK lainnya yang memiliki tanah seluas 0,5 – 3 Ha, tetapi tanah tersebut sudah ditanami tanaman jangka panjang seperti kemiri.

Berikut ini adalah data kepemilikan tanah di sekitar lokasi HGU Nanghale yang diperoleh Penulis dari Sekretariat Desa Tuabao.

Tabel Penguasaan dan Kepemilikan Tanah di Desa Tuabao

Pemilik Profesi/InstitusiJenisLuasLuas Tuabao
PT KrisramaGereja KatolikHGU800 Ha        Ha
PemerintahNegaraHutan Kelola MasyarakatHa
Melchias M.M. BapaAnggota DPR RIHak MilikHa
Yohanes Berchmans PiusWiraswastaHak MilikHa
84 KKPetaniHak Milik1 – 3 Ha
72 KKPetaniHak Milik0,5 – 1 Ha
10 KKPetaniHak Milik15 – 20 Meter
17 KKPetaniTidak punya tanah
Sumber: Sekretariat Desa Tuabao

Tabel di atas menunjukkan jenis, pemilik, dan luas kepemilikan tanah di Desa Tuabao. Luas tanah terbesar dimiliki oleh PT Krisrama milik Gereja Katolik dalam bentuk tanah HGU seluas 800 Ha, sedangkan luas tanah terkecil dimiliki oleh 72 KK petani dalam bentuk tanah hak milik dengan luas tanah sekitar 15 – 20 meter dan 17 KK yang sama sekali tidak punya tanah.

Sementara itu, luas tanah terbesar di Desa Tuabao adalah tanah HGU seluas 800 Ha, menyusul tanah Hutan Kelola Masyarakat seluas 400 Ha, kemudian tanah hak milik perorangan dengan luas mulai dari 15 meter sampai 10 Ha. Untuk kategori tanah milik perseroangan, luas tanah terbesar dimiliki oleh Melchias M.M. Bapa dengan luas 10 Ha, menyusul Yohanes Berchmans Pius dengan luas 6 Ha, dan kemudian keluarga petani dengan luas lahan 1 – 3 Ha (84 KK), 0,5 – 1 Ha (72 KK), dan 15 – 20 meter (10 KK).

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Penetapan Luas  Tanah Pertanian mengatur, (1) seorang atau orang-orang yang dalam penghidupannya merupakan satu keluarga bersama-sama hanya diperbolehkan menguasai tanah pertanian, baik miliknya sendiri atau kepunyaan orang lain ataupun miliknya sendiri bersama kepunyaan orang lain, yang jumlah luasnya tidak melebihi batas maksimum sebagai yang ditetapkan dalam ayat 2 pasal ini dan (2) dengan memperhatikan jumlah penduduk, luas daerah dan faktor-faktor lainnya, maka luas maksimum yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini ditetapkan sebagai berikut:

 

Di daerah-daerah yang:SawahTanah Kering
Tidak padat15 Ha20 Ha
Padat
Kurang padat10 Ha12 Ha
Cukup padat7,5 Ha9 Ha
Sangat padat5 Ha6 Ha
Sumber: Perppu tentang Penetapan Luas  Tanah Pertanian

Blasius Baga, buruh tani dari Tuabao yang tidak punya tanah sejengkal lagi, kepada Penulis mengatakan, sudah saatnya Negara dan Gereja Katolik mengembalikan tanah ulayat eks HGU Nanghale kepada masyarakat adat di sana.




Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Artikel Serupa