Perjuangan dan Tuntutan Masyarakat Adat Pubabu Menjaga Tanah Ulayat

Posisi Perjuangan dan Tuntutan Masyarakat Adat Pubabu Menjaga Tanah Ulayat

Perjuangan dan Tuntutan Masyarakat Adat Pubabu Menjaga Tanah Ulayat. Selebran/Ekaputranggalu

Perjuangan dan tuntutan Masyarakat Adat Pubabu dirumuskan oleh Ikatan Tokoh Adat Pencari Keadilan dan Kebenaran (ITA-PKK) bersama Tim Hukum.


Oleh Admin


Posisi Perjuangan

  • Bahwa Hutan Kio bagi kami masyarakat adat di Amanuban sangatlah berharga dan tidak bisa terpisahkan dari kehidupan kami sebagai masyarakat adat. Dalam bahasa kami, nai kio lanane hai alat, nais kio lanane on be,am nai. Artinya, hutan larangan adalah adat kami, hutan adalah leluhur kami. Karena itu, kami merasa terluka apabila hutan Kio kami dirusak atau dihancurkan. Bukan hanya itu saja, kami juga merasa bersalah terhadap leluhur kami kalau membiarkan pengerusakan dan penghancuran terus terjadi. Oleh karena itu, kami akan berjuang sampai kapanpun apabila hutan Kio kami dirusak atau tidak diakui. Atas tanggungjawab adat itulah, kami berjuang melawan segala bentuk pengrusakan dan penghancuran Hutan Kio.
  • Bahwa perjuangan masyarakat sesungguhnya adalah melawan segala proses pembangunan yang merusak hutan. Selama ini, perusakan itu dilakukan pemerintah provinsi terutama terkait program GERHAN yang dimulai tahun 1987 sampai 2008. Dari 2003 hingga 2008. Total keseluruhan luas hutan yang telah dirusak melalui program tersebut adalah 1.050 Ha. Hal itu ditandai dengan pemberian mandat oleh Ikatan Tokoh Adat Pencari Keadilan dan Kebenaran bertanggal 15 Desember 2008. Mandat diberikan untuk melaporkan, memperoleh penjelasan tentang kasus pengerusakan (pembabatan, pencurian kayu, dan pembakaran) di hutan adat Pubabu-Besipae secara liar dan kasus dugaan KKN yang dilakukan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang merugikan Negara dan masyarakat setempat. Oknum-oknum tersebut diduga dari pihak Dinas Kehutanan setempat.

Baca Juga Darurat Kemanusiaan di Pubabu: WALHI NTT Kecam Laku Pemprov NTT


  • Bahwa salah satu hasil perjuangan dari ITA PKK pada tanggal 6 April 2011 adalah Komnas HAM Republik Indonesia mengeluarkan Surat Nomor 873/K/PMT/IV/2011 perihal Permasalahan Hutan Masyarakat Adat Pubabu-Besipae di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Isi suratnya:
    • Menjaga agar situasi aman dan kondusif  di dalam masyarakat dan menghindari adanya intimidasi sampai adanya solusi penyelesaian masalah tersebut.
    • Menjaga agar kawasan hutan tetap lestari.Menghentikan  untuk sementara kegiatan Dinas Peternakan Provinsi NTT dan Dinas Kehutanan  Kabupaten Timor Tengah Selatan di lahan bermasalah sampai ada penyelesaian.
    • Komnas HAM akan menindaklanjuti pengaduan ini  dengan melakukan pemantauan ke lokasi  dan atau melakukan upaya mediasi para pihak.
  • Bahwa pada tanggal 9 November 2012, KOMNAS HAM Republik Indonesia  mengeluarkan Surat Nomor 2.720/K/PMT/XI/2012 perihal Permasalahan Hutan Masyarakat Adat Pubabu-Besipae di Kabupaten Timor Tengah selatan. Isi suratnya adalah:
    • Mengembalikan lahan pertanian yang  dipinjam Dinas Peternakan Provinsi NTT yang berakhir pada tahun 2000 kepada masyarakat untuk  dikelola demi menghidupi keluarganya.
    • Mengevaluasi UPTD Provinsi NTT dan Program Dinas Peternakan yang melibatkan masyarakat, dimana pada kenyataannya program tersebut tidak mengembangkan masyarakat tetapi justru membebani masyarakat.

Baca Juga Dari Hutan Larangan Sampai Penggusuran: Kronologi Konflik Agraria Masyarakat Adat Pubabu dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur


  • Bahwa di tengah perjuangan ITA PKK pada 2013, pemerintah provinsi justru mengeluarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 00001/2013-BP.794953 tanggal 19 Maret 2013 dengan luas area 37.800.000 M2 sebagai dasar kepemilikan hutan adat Pubabu. Sertifikat itu kemudian memicu konflik yang semakin memanas. Sebab, pada 2011 ITA, PKK telah mengirimkan pembatalan surat perpanjangan kontrak dengan Dinas Peternakan Provinsi NTT (lihat foto 1).
Perjuangan dan Tuntutan Masyarakat Adat Pubabu. Foto 1: Surat pembatalan perpanjangan kontrak dengan Dinas Peternakan Provinsi NTT.
Perjuangan dan Tuntutan Masyarakat Adat Pubabu. Foto 1: Surat pembatalan perpanjangan kontrak dengan Dinas Peternakan Provinsi NTT.

Baca Juga Letusan Senjata Api Simbol Penjajahan Baru di Besipae


  • Bahwa melihat awal mula perjuangan masyarakat adat tentang hutan adat mereka yang rusak parah akibat kebijakan pemerintah, maka hingga sampai saat ini masyarakat adat tetap konsisten memperjuangkan hutan adat mereka agar diakui dan tidak dirusak lagi oleh pemerintah atas nama pembangunan.
  • Bahwa keberadaan masyarakat adat di kawasan Besipae merupakan bagian dari upaya masyarakat adat mengklaim kembali (mengelola) kawasan hutan adat dan menghentikan proses pengrusakan hutan yang telah terjadi bertahun-tahun. Sebab, bagi masyarakat adat Amanuban, Hutan Kio adalah bagian yang melekat (harus ada) dalam tata kelola sumber daya alam Amanuban.
  • Bahwa masyarakat yang semula berjuang melindungi hutan adat mereka justru semakin dibebani dengan terbitnya sertifikat hak pakai tahun 2013. Menurut masyarakat adat ITA PKK, sertifikat itu dilakukan secara sepihak dan isi dari sertifikat tersebut juga bermasalah.
  • Bahwa masyarakat tetap memperjuangkan hak-hak masyarakat adat yang diklaim secara sepihak oleh pemerintah Provinsi (hak-hak yang dicaplok dalam sertifikat) di tengah perjuangan utama mereka tentang pengakuan kembali Hutan Kio dan penghentian pengerusakan hutan adat mereka.


Tuntutan Masyarakat Adat Pubabu

Melihat awal mula dan proses perjalanan perjuangan masyarakat adat yang dimandatkan oleh ITA PKK, maka tuntutan masyarakat adat adalah:

  • Mengembalikan dan menetapkan adanya kawasan hutan Kio Pubabu yang merupakan kewajiban kami sebagai masyarakat adat yang ditentukan lewat musyawarah adat di Amanuban umumnya dan Pubabu, khususnya.
  • Mencabut sertifikat hak pakai tahun 2013.
  • Mengakui dan mengembalikan hak-hak masyarakat adat yang telah dicaplok lewat sertifikat hak pakai tahun 2013.
  • Masyarakat tetap tinggal di kawasan Besipae dan pemerintah boleh melakukan program.Namun, catatannya adalah pemerintah telah mencabut sertifikat hak pakai 2013 dan telah duduk bersama dengan seluruh komponen masyarakat adat Amanuban umumnya dan Pubabu pada khususnya.
  • Meminta Gubernur dan DPRD NTT membentuk Tim Pencari Fakta bersama masyarakat menindaklanjuti keberatan ITA PKK atas program Instalasi Peternakan Besipae. Program itu pernah diberitakan Pos Kupang pada 22 Mei 2017 Halaman 6 dengan judul “PAD MENGALAMI PENINGKATAN DRASTIS” dan secara khusus klaim pemerintah terhadap lahan pengembangan peternakan seluas 3.784 Ha, dan jumlah ternak dalam pedok 37 ekor dan mitra 300 lebih ekor”. Hal ini sangat tidak benar bahwa pengembangan peternakan tidak ada lagi secara khusus di Pubabu Besipae, Desa Linamnutu. ITA PKK menduga ada praktik KKN dalam program tersebut karena fakta di lapangan tidak sesuai dengan pemberitaan..

Perjuangan dan Tuntutan Masyarakat Adat Pubabu Menjaga Tanah Ulayat. Infografis/NTT PROGRESIF

Bersedia Dialog

Dari tuntutan tersebut, masyarakat adat selalu bersedia berdialog untuk segera menyelesaikan persoalan ini bersama dengan pemerintah dan tokoh-tokoh adat di Amanuban serta lembaga lembaga independen. (Hal ini sebenarnya sudah dilakukan ITA-PKK dari awal perjuangan masyarakat dengan mendatangi lembaga-lembaga Negara seperti DPRD Provinsi, Pemerintah Provinsi, Komnas HAM, dan lembaga lainnya).

Masyarakat adat lewat ITA PKK meminta pemerintah untuk menghentikan segala upaya paksa, intimidasi, kriminalisasi maupun adu domba kepada masyarakat adat yang berjuang selama ini. ITA PKK telah merasakan selama bertahun-tahun proses kekerasan yang dilakukan oleh Negara.

Sikap Tim Kuasa Hukum Pubabu

Tim Kuasa Hukum Masyarakat Adat Pubabu membenarkan poin ke – 8 dari Posisi Perjuangan Masyarakat Adat Pubabu bahwa sertifikat yang dikeluarkan pada tahun 2013 memang bermasalah. Adapun temuan kejanggalan yang ditemukan oleh Tim Kuasa Hukum Masyarakat Adat Pubabu dalam sertifikat tersebut adalah sebagai berikut:

  • Ketidaksesuaian data fisik, data yuridis, dan surat ukur Nomor 00001/Mio/1983.
  • Lokasi yang tertulis di sertifikat adalah Desa Mio, Kecamatan Amanuban Tengah, padahal lokasi tersebut berada di Kecamatan Amanuban Selatan.
Perjuangan dan Tuntutan Masyarakat Adat Pubabu.
Perjuangan dan Tuntutan Masyarakat Adat Pubabu.
  • Poin Asal Hak dalam sertifikat yang harusnya dicantumkan ternyata kosong.
Perjuangan dan Tuntutan Masyarakat Adat Pubabu.
Perjuangan dan Tuntutan Masyarakat Adat Pubabu.

Berdasarkan hal tersebut, Tim Hukum Masyarakat Adat Pubabu mempertanyakan, mengapa sampai saat ini Pemerintah Provinsi NTT tidak memberi klarifikasi temuan-temuan masyarakat terkait sertifikat yang menjadi akar permasalahan konflik ini.

Sikap WALHI NTT

Menanggapi poin-poin yang disampaikan oleh Masyarakat Adat Pubabu, WALHI NTT meminta:

  1. Pemprov NTT melihat arah perjuangan warga terkait Hutan Kio karena hutan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat adat.
  2. Persoalan ini adalah persoalan lama yang dari rezim sebelumnya tidak diselesaikan, seharusnya Pemprov yang sekarang bisa menyelesaikan persoalan ini dengan mengedepankan pendekatan humanis dan kultural yang partisipatif.

Narahubung

Niko Manao (Masyarakat Adat Pubabu); 081246638145

Ahkmad Bumi (Koordinator Tim Kuasa Hukum Masyarakat Adat Pubabu); 082130300096

Umbu Wulang Tanaamahu Paranggi (Direktur WALHI ED NTT); 081215535456



Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Artikel Serupa

Demokrasi Korupsi Protes Sosial

Demokrasi Korupsi, Distribusi Risiko, dan Protes Sosial

Demokrasi sebagai sistem politik yang berkepentingan umum tidak boleh mencekik atau membungkamkan protes sosial, sebab protes sosial adalah sarana komunikasi politis. Protes sosial bertujuan membongkar kemapanan korupsi (dan hipokrisi) sebagai konsekuensi logis dari risiko yang sengaja diciptakan dan direproduksi oleh koruptor terhadap rakyat miskin.

Baca Selengkapnya »