Populisme di Indonesia dan Alasan Kebangkrutannya. Ilustrasi/theconversation.com

Populisme di Indonesia dan Alasan Kebangkrutannya [1/2]

Kebangkitan populisme di Indonesia beberapa tahun terakhir unik karena tren menunjukkan ideologi nasionalisme-populisme dan jejaring politik mapan atau biasa disebut oligarki (parpol dan bisnis) merupakan basis penopang dari kebangkitan aktor populis dalam kontestasi politik (Margiansyah, 2019).


Saya membuka tulisan ini dengan terlebih dahulu memaparkan realitas politik Amerika Serikat lima tahun terakhir. Ia menjadi semacam bingkai untuk memetakan dan mendudukkan trend populisme dan bagaimana kegagalannya di dunia saat ini.

Pemberontakan Trump

Donald Trump berhasil memenangkan Pemilihan Presiden (Pilpres) AS tahun 2016 melalui strategi kampanye populisme. Para pakar komunikasi melihat kemenangan maestro real-estate AS itu sebagai keberhasilan retorika post-truth. Strategi komunikasi politik tersebut kemudian meletakkan dasar spektrum gerakan politik dan minat ilmiah sekarang, terutama dalam studi komunikasi (Waisbord, 2018).

Kemenangan Trump di Pilpres AS, mengutip Beattie (2019) diperoleh karena Trump berkampanye melawan oposisi terkoordinasi setiap lembaga kuat di Barat.

Bagi Beattie, satu-satunya faktor penentu kemenanganTrump adalah kemampuannya menarik jutaan warga AS yang “terlupakan” oleh elite konservatif. Juga mereka yang merasa sangat tidak dilayani oleh lembaga-lembaga itu.

Slogan kunci kampanye Trump adalah We are the 99%. Slogan itu menggambarkan bahwa kemakmuran hanya dimiliki oleh kurang dari 1% elite dari keseluruhan penduduk AS. Padahal, Trump tidak pernah berniat untuk menjungkirbalikkan status quo pakta oligarki di AS (Hadiz, 2017).

Substansi klaim Beattie bisa dilacak dalam artefak sejarah AS pada tahun 1891. Pada tahun itu, Partai Rakyat (juga dikenal sebagai Partai Populis) dibentuk sebagai partai politik yang mewakili kepentingan sektor pertanian Negara.

Aliansi Petani (dibentuk tahun 1876) dan Grange adalah bagian utama koalisi populis. Aliansi Petani didirikan di Texas dengan tujuan mengakhiri sistem gadai tanaman yang telah membuat begitu banyak petani jatuh miskin.

Sementara Grange didirikan tahun 1868 di New York untuk mengadvokasi masyarakat pedesaan. Dari tahun 1873 hingga 1875, Grange didirikan di seluruh negeri, dan keanggotaannya terus meroket.

Baca Juga Populisme Laclauian Melawan Oligarki di Indonesia

Partai Rakyat memang gagal mencapai kejayaan dan resmi bubar pada tahun 1908. Namun, Partai yang kemudian berafiliasi dan melebur menjadi Partai Demokrat tahun 1896 (meski ada konflik rasial) telah memberikan dasar yang kokoh bagi gerakan progresif dan populisme di AS. Misalnya, undang-undang anti-kepercayaan, peraturan federal yang lebih besar dari industri swasta, dan dukungan yang lebih kuat untuk kelas pertanian dan kelas pekerja di AS.

Beattie memandang bahwa kemenangan Presiden dari Partai Republik itu persis merongrong konservatisme ideologi populisme Amerika yang telah berlangsung ratusan tahun di bawah garis komando Partai Demokrat.

Lebih dari itu, kemenangan Trump di tahun ke-8 setelah AS berupaya bangkit dari krisis keuangan parah tahun 2008 tidak saja mengejutkan tatanan politik dan demokrasi AS. Ia juga mengubah preferensi politik internasional dalam memandang dan mengantisipasi kebijakan-kebijakan populis pemerintahan Trump.

Pendekatan populisme sayap-kanan yang dipresentasikan Trump, seperti juga terjadi di Negara-negara Eropa, pada akhirnya memberi pijakan baru bagi diskursus politik saat ini (Rooduijn, de Lange dan van der Brug, 2014).

Namun, bagi Gerson (2019), ideologi Trumpisme “bukanlah populisme melainkan ‘bencana’ (catastrophism). Atau dalam terminologi Meny dan Surel (2002) sebagai racun dan patologi demokrasi; populisme Trump memukul mundur demokrasi.

Anton (Gerson, 2019) bahkan menjuluki kontestasi Pilpres AS 2016 sebagai pemilihan Penerbangan 93. Sebab, ketika Trump mendengungkan demagog ultranasionalis, Make America Great Again, para pendukung Trump tidak menampiknya sebagai buruk dan tidak etis atau rasisme (xenophobia). Akan tetapi, mereka malah menganggapnya sebagai garis depan dari perang budaya.

Trumpisme secara retorik berhasil menampilkan diri sebagai “penyambung lidah” sebagian rakyat yang merasa dirugikan oleh elite Washington dan New York. Akan tetapi, sekarang realisasi ide-idenya malah ditertawakan dunia (Dhakidae, 2017).

Populisme di Indonesia dan Alasan Kebangkrutannya. Infografis/NTT PROGRESIF
Populisme di Indonesia dan Alasan Kebangkrutannya. Infografis/NTT PROGRESIF

Realitas di Indonesia

Lalu, bagaimana dengan Indonesia?

Dalam historiografi politik, dapat dilacak pertautan kebangkitan populisme di Indonesia dengan pergeseran budaya dan preferensi politik kuasa (Rinakit, 2013).

Pada masa Orde Lama, preferensi politik ditentukan oleh daya tarik dan ikatan ideologi. Hasil studi Feith and Castle (1998) secara gamblang menunjukkan pembelahan ideologi pada era tersebut.

Ada nasionalisme radikal, tradisionalisme Jawa, Islam, sosialisme demokratis, komunisme, dan irisan dari aliran-aliran tersebut. Soekarno bahkan memposisikan dirinya sebagai pemimpin populis ketika mendengungkan marhaenisme.

Di era Orde Baru, preferensi politik tidak lagi terikat pada sentimen ideologi, tetapi partai politik. Hal itu beriringan dengan pembelahan aliran dalam masyarakat yang disodorkan Geertz (1965), yaitu santri, abangan, priyayi.

Kaum santri berada dalam payung Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Rumah warga abangan adalah Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Dan kelompok priyayi bernaung di bawah pohon beringin (Golkar).

Pasca Reformasi, kekuatan ideologi dan partai politik tersebut digantikan oleh performa figur. Pada masa ini, muncul tokoh-tokoh populer yang memiliki basis massa di akar rumput, seperti Megawati, SBY, Jokowi, dan Prabowo. Dua nama terakhir menjadi dasar bagi spektrum gerakan dan diskursus politik populisme di Indonesia kontemporer.

Menurut Mietzner (2015), Prabowo menunjukkan gelagat populisme ultra-nasionalis dan konfrontatif. Ia ingin mengembalikan Indonesia pada kejayaan masa lalu dalam pandangan Negara korporatis.

Prabowo ingin menunjukkan diri sebagai pemimpin, seperti Soeharto, yang bisa menjamin keamanan dan ketertiban bagi masyarakat Indonesia.

Sebagai menantu Soeharto, ia adalah bagian dari elite Orde Baru, yang ikut berpesta-pora menjarah kekayaan bangsa Indonesia.

Ia mendirikan Partai Gerindra, kini menjadi partai terbesar kedua Indonesia. Namun, ia tidak memiliki ideologi melawan oligarki dan elitisme. Alih-alih demikian, ia malah mendukung sirkulasi modal elite melalui baju agama (bdk. Hadiz, 2017).

Baca Juga Oligarki, Paradoks Demokrasi, dan Populisme Kiri di Indonesia

Sementara itu, Jokowi menampilkan populisme pragmatisme dan teknokratik dengan tetap merujuk pandangan nasionalisme kerakyatan. Politik populis Jokowi adalah kombinasi antara pengalaman teknokrasi dan komunikasi langsung ke akar-rumput. Salah satunya menerapkan politik micro-targetting melalui blusukan.

Dalam konteks ideologis, Jokowi cenderung berada di spektrum politik kiri. Hal ini terutama jika melihat aksi-aksinya yang langsung turun ke masyarakat dan memperlakukan rakyat secara egaliter.

Kebijakan untuk menekan harga BBM dan beberapa barang kebutuhan pokok saat terjadi defisit di APBN, misalnya, menjadi program populisme lain untuk menarik suara masyarakat kecil.

Namun, kebijakan ini sering menjadi peringatan bagi Jokowi karena berdampak pada investasi dan iklim usaha, yang tentu lebih banyak berhubungan dengan kepentingan elite atau kapitalis.

Demo penolakan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang menguat belakangan merupakan salah satu ekspresi demokratis untuk menekan kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat, alih-alih mengenyangkan investor-kapitalis.

Sebaliknya, populisme Prabowo berdiri di spektrum politik kanan. Aspinall (2015) menyebut populisme Prabowo ini sebagai populisme oligarkis.

Prabowo memang kerap mengkritik para elite. Namun, latar belakang dirinya yang nyatanya berasal dari kelompok elite mau tidak mau membuat perspektif Prabowo menjadi bias dan multivalen.

Selama kampanye, ia mengidentifikasi diri sebagai bagian dari rakyat, berlagak seperti Soekarno, dan menawarkan program kemandirian ekonomi melalui swasembada pangan dan air.

Namun, narasi kerakyatan Prabowo selalu menciptakan pertentangan karena ia gagal mengidentifikasi diri sebagai rakyat tertindas dengan semua kekayaan dan kemewahan yang dimilikinya (Hara, 2018; Nadzir, 2019).

Populisme Prabowo, oleh Aspinall, kemudian disebut sebagai “pluto-populism”, yakni populisme yang berasal dari pemikiran orang kaya.

Hara (2018) lantas melihat populisme di Indonesia berbeda dengan Amerika Latin dan Negara-negara Barat. Ia lebih menggolongkan populisme Indonesia menurut karisma figur: populisme Jokowi, populisme Prabowo, dan populisme FPI, tidak sebagai ekspresi politik sayap kanan, tengah atau kiri (Laclau, 2005).

Bersambung

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Artikel Serupa

Manusia Soliter dan Religius

Manusia yang Soliter dan yang Religius

Gambaran manusia sebagai makhluk yang soliter dan yang religius saya jadikan sebagai ide dasar untuk memahami subjektivitas dan posisi eksistensial manusia abad 21 yang dilanda pandemi covid-19. Ide dasar ini berangkat dari pembacaan saya atas puisi “Aku” dan “Doa” karya Chairil Anwar.

Baca Selengkapnya »
Kapasitas Kewargaan

Demokrasi dan Penguatan Kapasitas Kewargaan

Kita perlu memasifkan solidaritas antarwarga menjadi satu alat perlawanan yang mampu melawan dominasi elite korup dan mendorong pelibatan warga dalam arena pembangunan. Di sini, hemat Penulis, kita juga perlu membangun jaringan yang lebih kuat, membentuk pola kesadaran warga dan konsep perjuangan bersama. Tanpa penguatan kapasitas kewargaan, yang lahir justru demokrasi yang rentan dibajak oleh kepentingan kelas elite yang korup.

Baca Selengkapnya »