Populisme di Indonesia dan Alasan Kebangkrutannya. Ilustrasi/theconversation.com

Populisme di Indonesia dan Alasan Kebangkrutannya [2/Habis]

Realitas populisme di Indonesia kontemporer ini memantulkan kenyataan bahwa memang pada prinsipnya populisme Indonesia menjadi unik karena tren menunjukkan ideologi nasionalisme dan jejaring politik mapan merupakan basis penopang dari kebangkitan kedua figur populis dalam kontestasi politik nasional.


Populisme Nir-ideologis

Karakteristik ini sangat berbeda dari populisme yang berkembang secara global di mana antagonisme ideologis sangat jelas terlihat antara aktor populis dan elite politik mapan yang mendominasi institusi formal.

Terlebih, kebangkitan politik populis cenderung berasal dari pergerakan atau partai politik yang beraliran anti-kemapanan (Margiansyah, 2019).

Hal itu tercermin dari studi saya baru-baru ini yang menemukan bahwa populisme di Indonesia mengalami kegagalan ideologis.

Sebagai ideologi, populisme membagi masyarakat ke dalam dua kelompok homogen dan antagonis yang bersifat permanen (Waisbord, 2018), yaitu sebagai rakyat berbudi luhur”dan elite yang korup (Laclau, 2005) atau kekuatan dominan yang disebut modal global, perusahaan, elite politik, imperialisme, dan oligarki.

Ideologi populisme memiliki tiga ciri umum, yaitu anti-kemapanan (anti-elite), otoritarianisme, dan nativisme.

Anti-kemapanan menekankan pada nilai kebijaksanaan dari ordinary people atau mayoritas bungkam untuk menunjukkan sinisme dan kebencian kepada elite (Mudde, 2007).

Otoritarianisme menekankan kekuatan personal dan karisma figur untuk merepresentasikan kehendak rakyat. Otoritarianisme cenderung dihubungkan dengan hukum dan ketertiban untuk mengatur imigran seperti tampak dalam perjuangan aktor populis di Eropa.

Sementara itu, populisme nativisme mengasumsikan bahwa semua orang adalah kesatuan yang seragam atau homogen dengan identitas yang sama, di mana Negara harus mengeksklusi orang-orang dari Negara dan budaya lain.

Dalam wacana ini, populisme cenderung mendukung monokulturalisme, pribumi-non-pribumi, nasional-asing, dan membatasi nilai-nilai liberal (Ritonga & Adela, 2019).

Baik Prabowo maupun Jokowi sama-sama tidak mengusung ideologi-ideologi perjuangan ini, terutama anti-oligarki yang menjadi kunci ideologi populisme, yang bercokol kuat di jaring kekuasaan. Jaringan tersebut terbentuk sejak era Soeharto.

Prabowo barangkali tidak hanya gagal mengusung ide anti-kemapanan karena dirinya melekat erat dengan Soeharto. Namun, ia juga gagal menjadi Presiden, sehingga rakyat makin sulit mengidentifikasi karakteristik dan ideologi populismenya.

Baca Juga Populisme Laclauian Melawan Oligarki di Indonesia

Sementara itu, Jokowi, meski memenangkan kontestasi, tetapi ia tetap berada di dalam ceruk oligarki; dikelilingi sekelompok elite yang sejak masa Reformasi merangsek masuk ke lingkaran pemerintah untuk menguasai sumber daya. Sekelompok elite ini tidak hanya berwujud partai pendukung, tetapi juga penyokong finansial untuk menggerakkan kampanye politiknya.

Sebagai bagian dari rakyat jelata, karena bukan bagian dari klan militer dan birokrat, Jokowi dikondisikan untuk berkompromi dengan elite yang telah mapan sebelumnya (Zaman, 2020).

Ketika demokrasi dikooptasi oleh praktik patron-klien dan oligarki, populisme Jokowi kerapkali menggunakan jalan pintas untuk memobilisasi dan mengorganisasikan dukungan dan gagal memperbaiki sistem demokrasi. Akibatnya, banyak kebijakan populisnya minim substansi dan cenderung instrumentalistik.

Menurut Mietzner (2015), Jokowi memang pada dasarnya tidak memiliki ideologi populisme (populisme nir-ideologis), tetapi lebih mengusung narasi teknokratik dengan ide dasar nasionalisme kerakyatan.

Artinya, ia tidak memiliki ideologi perjuangan untuk melawan elite yang bercokol di lingkup pemerintah, alih-alih berkompromi untuk meloloskan platform kebijakan pro rakyat melalui penyediaan infrastruktur, dan sekarang sumber daya manusia.

Barangkali Jokowi berusaha untuk menghindari cengkeraman oligarki, tetapi ia memilih jalan lain dengan cara membangun aliansi dengan partai-partai politik yang sudah lama berakar dalam oligarki.

Baca Juga Oligarki, Paradoks Demokrasi, dan Populisme Kiri di Indonesia

Konsekuensinya, sejumlah agenda populis sulit direalisasikan karena bertentangan dengan kepentingan partai-partai politik pengusung pemerintah yang dikuasai para oligarki.

Di antara agenda yang paling sulit diwujudkan adalah korupsi dan penyelesaiaan kasus pelanggaran HAM. Dalam agenda-agenda tersebut, Jokowi berhadapan dengan oligarki yang dibangun atas fusi antara kekuasaan politik dan imperium bisnis (Madung, 2018).

Konsekuensinya, Pemilu, seperti temuan penelitian saya, menjadi momen sirkulasi elite, di mana elite lama diganti oleh non-elite tetapi memiliki basis pendukung yang kuat di masyarakat.

Transplantasi kekuasaan ini membuat masyarakat sulit membedakan aktor populis dengan elite-elite korup sebelumnya yang bercokol di pemerintahan.

Dengan demikian, aktor populis hanya akan memperkuat basis kekuasaan dan popularitasnya ketimbang membuka perdebatan publik untuk mewujudkan Negara kesejahteraan  atau demokrasi deliberatif sebagaimana cita-cita Habermas.

Kegagalan ideologis ini diprediksi bakal berlangsung lama selama aktor populis masih menjadi parasit pada rezim oligarki, atau setidaknya pada aliansi atau koalisi partai yang mapan sejak Orde Baru. Sebut saja Golkar, PDIP, Nasdem dan Demokrat. Partai-partai ini makin mengancam demokrasi, terutama ketika para pimpinan partai melakukan konsolidasi politik untuk membentuk oligarki partai sejak awal 2000.

Populisme di Indonesia dan Alasan Kebangkrutannya. Infografis/NTT PROGRESIF
Populisme di Indonesia dan Alasan Kebangkrutannya. Infografis/NTT PROGRESIF

Populisme untuk Efek Elektoral

Temuan penelitian saya mengkonfirmasi bahwa memang populisme di Indonesia tidak lagi berdiri pada perangkat ideologis, melainkan hanya sebagai model retorika politik untuk menarik dukungan elektoral, sebuah teknik komunikasi standar untuk menjangkau konstituen (bdk. Jagers and Walgrave, 2005).

Mengapa sebagai masalah komunikasi politik, karena populisme terutama merupakan tindakan berbicara, di mana aktor populis menggunakan kata-kata, tanda-tanda, dan gambar bentuk-bentuk komunikasi untuk berhubungan dengan rakyat (kelompok-kelompok yang kecewa, tidak beruntung, dan dirugikan) dan menjelekkan elite atau kemapanan.

Sebagai retorika politik, populisme dijalankan untuk memobilisasi politik massa dari atas ke bawah oleh pemimpin karismatik untuk menentang sekelompok elite dengan mengatasnamakan penderitaan rakyat.

Mobilisasi massa dijalankan untuk mencapai kekuasaan dengan melakukan kontak langsung dengan massa yang tidak terorganisir. Terkadang, aktor populis mengidentifikasi diri sebagai rakyat dan berpura-pura berbicara atas nama mereka.

Dalam setiap kampanye, baik Prabowo maupun Jokowi sama-sama menggunakan retorika populisme dengan memposisikan diri mereka sebagai rakyat.

Terlebih, mereka mengenakan baju agama untuk membungkus irisan-irisan ketegangan horizontal di antara agen-agen militan atau basis konstituen mereka.

Jokowi memilih Maruf Amin, seorang ekonom syariah Islam, Ketua Majelis Ulama Indonesia, dan pernah menjadi pembuat fatwa penistaan agama terhadap Basuki Tjahaja Purnama tahun 2017 lalu.

Sementara Prabowo, meski ibunya seorang Kristen, mengenakan jubah agama Islam, tampil religius dan tameng perjuangan Islam, bersamaan dengan kebangkitan gerakan Islam kelas menengah Indonesia dan kelompok penekan seperti GNPF dan Alumni 212 dan militansi pendukung Rizieq Sihab.

Baca Juga Mewaspadai Kebangkitan Populisme Paska Pandemi Covid – 19

Meski demikian, menurut Hadiz (2010, 2017), populisme Islam di Indonesia, meski cukup vokal karena terhembus dari negeri Arab (Arab Spring), belum cukup tertata rapi dan berakar untuk menjadi kekuatan besar sebagaimana di Turki atau di Tunisia dan Mesir. Belum ada posisi tawar yang kuat untuk mengambil alih kekuasaan Negara, meski seringkali aksi-aksi mereka memunculkan kericuhan sosial.

Namun patut diakui bahwa kemunculan populisme di Indonesia persis ketika kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga representasi mulai menurun, sementara pemimpin selama era reformasi gagal memperbaiki korupsi birokrasi yang lama bercokol pada tubuh pemerintahan sejak orde-orde sebelumnya.

Gerakan yang muncul untuk mendukung aktor populis di Indonesia pun umumnya bersifat heterogen; dari berbagai kelas, kepentingan dan kelompok sosial, yang kemudian bergabung dalam apa yang disebut relawan.

Selama periode kemunculan aktor populis, dukungan relawan ini masih bersifat sporadis sehingga belum memiliki kekuatan politik untuk mengusir rezim oligarki. Kelompok relawan ini pun masih bergerak abu-abu. Belum jelas posisi mereka dalam struktur masyarakat demokrasi: publik atau loyalis pemerintah.*


Referensi:

Beattie, Darren J. (2019) “When Populism Fails. Diakses dari https://spectator.us/when-populism-fails/, pada 1 September 2019.

Deha, Daniel. (2020). “Retorika Populisme dalam Kontestasi Politik di Indonesia” (Studi Fenomenologi pada Generasi Milenial tentang Retorika “Post-Truth” Prabowo Subianto pada Pemilihan Presiden 2019). Tesis. Jakarta: Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jakarta.

Gerson, Michael. (2019).“Trump’s Ideology isn’t Populism. It’s Catastrophism. https://www.washingtonpost.com/opinions/, diakses pada 1 September 2019.

Hadiz, Vedi R. (2017). Populisme Baru dan Masa Depan Demokrasi Indonesia. Jurnal Prisma, Vol. 36, No.1.

Hara, Abubakar Eby. (2018). Populism in Indonesia and Its Threats to Democracy. Paris: Atlantis Press.

Jagers, Jan and Walgrave, Stefaan. (September 2005). Populism as Political Communication Style. An Empirical Study of Political Parties Discourse in Belgium. European Journal of Political Science.

Laclau, Ernesto. (2005). On Populist Reason. London: Verso.

Madung, Otto Gusti. (Juni 2018). Populisme, Krisis Demokrasi, dan Antagonisme”. Jurnal Ledalero, Vol.17, No.7:58-76.

Margiansyah, Defbry. (2019). Populisme di Indonesia Kontemporer: Transformasi Persaingan Populisme dan Konsekuensinya dalam Dinamika Kontestasi Politik Menjelang Pemilu 2019. Jurnal Penelitian Politik, Vol.16 No.1.

Mietzner, Marcus. (2015). Reinventing Asian Populism: Jokowi’s Rise, Democracy, and Political Contestation in Indonesia. Policy Studies 76, East-West Center.

Mudde, Cas. (2004). The Populist Zeitgeist. Journal of Government and Opposition, Vol.39, Issue 4.

Mudde, C. (2007). Populist Radical Right Parties in Europe. New York: Cambridge University Press.

Nadzir, Ibnu. (2019). Prabowo dan Bangkitnya Populisme Sayap Kanan di Indonesia. Diakses dari https://tirto.id/prabowo-dan-bangkitnya-populisme-sayap-kanan-di-indonesia?, pada 19 September 2019.

Rinakit, Sukardi. (September 2013). Melek Politik: Negara juga Pendidik. Seri Diskusi KPK Bertema Sistem Politik Berintegritas.

Ritonga, A. D. & Adela, F. P. (2019). Mencermati Populisme Prabowo sebagai Bentuk Gaya Diskursif Saat Kampanye Politik pada Pemilihan Presiden 2019. POLITEIA: Jurnal Ilmu Politik. 12 (1) (2020): 1-13.

Zaman, Ali Noer. (2020). Kemunculan Jokowi di Pentas Politik Nasional. Kajian Ilmu Sosial, Vol. 1, No.1: 56-70.

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Artikel Serupa

Manusia Soliter dan Religius

Manusia yang Soliter dan yang Religius

Gambaran manusia sebagai makhluk yang soliter dan yang religius saya jadikan sebagai ide dasar untuk memahami subjektivitas dan posisi eksistensial manusia abad 21 yang dilanda pandemi covid-19. Ide dasar ini berangkat dari pembacaan saya atas puisi “Aku” dan “Doa” karya Chairil Anwar.

Baca Selengkapnya »
Kapasitas Kewargaan

Demokrasi dan Penguatan Kapasitas Kewargaan

Kita perlu memasifkan solidaritas antarwarga menjadi satu alat perlawanan yang mampu melawan dominasi elite korup dan mendorong pelibatan warga dalam arena pembangunan. Di sini, hemat Penulis, kita juga perlu membangun jaringan yang lebih kuat, membentuk pola kesadaran warga dan konsep perjuangan bersama. Tanpa penguatan kapasitas kewargaan, yang lahir justru demokrasi yang rentan dibajak oleh kepentingan kelas elite yang korup.

Baca Selengkapnya »