Budaya patriarki dan legitimasi praktik kekerasan. Ilustrasi/scrumaka.wordpress.com

Budaya Patriarki dan Legitimasi Praktik Kekerasan dalam Masyarakat Meto di Timor Tengah Selatan [1/2]

Budaya patriarki dan legitimasi praktik kekerasan dalam Masyarakat Meto, Timor Tengah Selatan, secara berurutan merupakan sebab satu terhadap lainnya.




Dewasa ini, praktik kekerasan marak terjadi. Praktik kekerasan tersebut tidak hanya terjadi secara langsung, tetapi juga terjadi secara tidak langsung (kekerasan struktural). Pada kenyataannya, kekerasan tersebut terjadi bukan hanya dilatarbelakangi oleh tirani militer dan politik, melainkan juga akibat produk-produk kebudayaan tertentu.

Oleh karena itu, tulisan ini menguraikan secara sederhana praktik-praktik kekerasan dalam Masyarakat Meto di Timor Tengah Selatan yang menganut sistem budaya patriarki. Tulisan ini mencakup profil Kabupaten Timor Tengah Selatan, paradigma budaya Masyarakat Meto, bentuk-bentuk dan praktik kekerasan dalam Masyarakat Meto, legitimasi kekerasan dalam Masyarakat Meto, alternatif peminimalisasian, dan kesimpulan.

Profil Kabupaten Timor Tengah Selatan [1]

Kabupaten Timor Tengah Selatan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan ibukota Kota Soe. Kabupaten ini menjadi penghubung antara Kabupaten Kupang dan Kabupaten Timor Tengah Utara. Secara geografis, sebagaimana dipublikasikan dalam situs resmi Pemerintah Daerah Timor Tengah Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan terletak pada 9’26-10’10’ Lintang Selatan dan 124’49’01”-124’04’00” Bujur Timur dengan luas wilayah sekitar 3.995.36 Km2.

Berdasarkan hasil registrasi Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2018, jumlah Penduduk Kabupaten Timor Tengah Selatan mencapai 465.970,00 jiwa. Tingkat kepadatan penduduk 166 jiwa per kilometer persegi. Jika ditinjau dari penyebarannya, jumlah penduduk Timor Tengah Selatan terbesar terdapat di Kecamatan Kota Soe dan Amanuban Selatan.  

Paradigma Budaya Masyarakat Meto [2]     

Mayoritas masyarakat di Kabupaten Timor Tengah Selatan adalah Masyarakat Meto. Secara etimologis, frasa Meto berasal dari kata bahasa Dawan atoni meto. Frasa tersebut terdiri atas dua kata, yakni atoni berarti manusia dan meto berarti tanah kering. Dari dua kata tersebut muncul frasa atoni pah meto. Atoni pah meto berarti orang-orang yang hidup di tanah kering atau orang-orang yang datang dari tanah kering.

Masyarakat Meto memegang paradigma ­feto-mone. Kata feto (penekanan pada huruf o) berarti perempuan dari garis keturunan ibu. Sementara itu, mone (penekanan pada huruf e) berarti laki-laki dari garis keturunan ayah.

Paradigma ini menegaskan kembali peran sosial dari masing-masing garis keturunan. Dengan kata lain, paradigma ini dianggap sebagai patokan dalam mengatur tata kehidupan bersama. Tujuannya adalah menciptakan keseimbangan dalam kehidupan Masyarakat Meto.

Paradigma feto-mone memperoleh penegasannya dalam intrumen budaya Masyarakat Meto. Instrumen budaya yang dimaksudkan ialah piranti kerja yang dinamakan ike-suti dan suni-auni. Dengan instrumen tersebut, perempuan dan laki-laki meto memperoleh pemaknaan yang mendalam dan seimbang.

Budaya patriarki dan legitimasi praktik kekerasan. Infografis/NTT PROGRESIF
Budaya patriarki dan legitimasi praktik kekerasan. Infografis/NTT PROGRESIF

Bentuk-bentuk dan Praktik Kekerasan dalam Masyarakat Meto

Paradigma feto-mone memang berisi nilai-nilai keseimbangan dalam Masyarakat Meto. Namun, pada kenyataannya, paradigma ini belum membawa pengaruh signifikan terhadap penurunan praktik kekerasan dalam Masyarakat Meto. Ironisnya, praktik kekerasan ini tidak hanya terjadi secara langsung, tetapi juga terjadi secara tidak langsung.

 Johan Galtung dalam Herlambang menulis, kekerasan yang terjadi secara langsung dapat berupa sikap-sikap intimidasi terhadap kaum tertindas yang mencoba membebaskan diri dari tekanan sistem dan kemudian memperoleh kekerasan tandingan dari aparatus Negara. Selanjutnya, kekerasan tidak langsung atau kekerasan struktural dijelaskan Galtung sebagai kekerasan yang tidak mencelakai atau membunuh menggunakan senjata, tetapi melalui struktur sosial yang menyebabkan kemiskinan, kesulitan untuk memperoleh layanan kesehatan, pekerjaan dan pendidikan, dan ketidakadilan sosial dan politik. [3]

Kekerasan, baik secara langsung maupun tidak langsung (kekerasan struktural), sering terjadi dalam Masyarakat Meto di Timor Tengah Selatan. Sebut saja konflik lahan antara masyarakat adat Pubabu dan Pemprov NTT sebagaimana diuraikan oleh Fadly Anetong sebagai konflik agraria terpanjang di negeri ini. [4]

Baca Juga Makna Semiotik “Ike-suti” dan “Suni-auni” dalam Masyarakat Meto di Timor Tengah Selatan

Konflik tersebut merupakan bentuk praktik kekerasan langsung dalam Masyarakat Meto, terhitung sejak 4 Agustus 2020 sampai 18 Agustus 2020. Dalam konflik tersebut, masyarakat adat Pubabu terus diintimidasi dan dikriminalisasi karena mempertahankan hak mereka atas tanah.

Praktik kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi dalam Masyarakat Meto pun meningkat. Kepala Dinas P3A Kabupaten TTS, Dominggus Banunaek yang dikonfirmasi melalui Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, Dinas P3A, Andi Kalumbang mengatakan, hingga bulan Agustus, terdapat 48 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sepanjang tahun 2020. [5]

Selain kekerasan secara langsung, kekerasan secara tidak langsung (kekerasan struktural) juga dialami oleh Masyarakat Meto di Timor Tengah Selatan. Hasil studi longitudinal terhadap lima kabupaten di Indonesia (2014-2020) oleh The SMERU Research Institute dalam Program Kemitraan Australia-Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (MAMPU) menunjukkan angka 50% kemerosotan ekonomi di Kabupaten Timor Tengah Selatan, lebih besar dari lima kabupaten lainnya. [6] Kemerosotan ekonomi ini disebabkan oleh ketimpangan structural, baik sosial budaya maupun politik.

Bersambung


Catatan Kaki

[1]  http://ttskab.go.id/profil-daerah/letak-georafis, diakses pada 10 November 2020.

[2] Marianus Feynolda Saputra Turu, “Makna Semiotik Ike-suti dan Suni-auni dalam Masyarakat Meto di Timor Tengah Selatan”, dalam NTT PROGRESIF, https://nttprogresif.com/2020/10/06/semiotika-ike-suti-dan-suni-auni-masyarakat-meto-di-tts.html, diakses 11 November 2020.

[3] Wijaya Herlambang, Kekerasan Budaya Paska 1965: Bagaimana Orde Baru Melegitimasi Anti-Komunisme melalui Sastra dan Film (Serpong: Marjin Kiri, 2013), hlm. 36.

[4] Fadly Anetong,  “Letusan Senjata Api Simbol Penjajahan Baru di Besipae [Pernyataan Sikap Front Mahasiswa Nasional (FMN) Cabang Kupang”, dalam NTT PROGRESIF, https://nttprogresif.com/2020/08/19/letusan-senjata-api-simbol-penjajahan-baru-di-besipae-pernyataan-sikap-front-mahasiswa-nasional-fmn-cabang-kupang.html,  diakses 11 November 2020.

[5] Dion Kota, “Tekan Angka Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak, Dinas P3A Gelar Kampanye Masif”, dalam Pos-Kupang, poskupang.com, diakses 11 November 2020.

[6] Ana Rosidha Tamyis, Niken Kusumawardani, dan Fatin Nuha Astini, Laporan Penelitian SMERU: Laporan Tematik Studi Midline MAMPU Tema 5: Pengurangan Kekerasan terhadap Perempuan, ed. Gunardi Handoko (Jakarta: The SMERU Research Institute, 2019), hlm. ix.

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Artikel Serupa