Ilustrasi Satgas Covid-19 NTT

Satgas COVID-19 di NTT Tidur Nyenyak


Bukan cuma modal air liur, melainkan setiap ucapan harus mendapat kepastian lewat bobot aksinya. Akan tetapi, Satgas Covid-19 di NTT memilih tidur nyenyak. Begitu banyak persoalan di lapangan, mereka memilih masa bodoh.

Hal yang paling menyedihkan dari kelakuan para pejabat di NTT adalah jika ada kritik yang terlontarkan, mereka segera menganggap itu hendak menyerang ‘pribadi mereka’; seolah kritik menyasar ‘urusan privat’.

Jarang sekali ada yang mampu melihat bahwa kehadiran kritik merupakan syarat mutlak bagi perbaikan sistem hidup bersama. Meskipun demokrasi telah berurat akar dalam institusi agama dalam skala sekian abad di sini, tetapi sebagai individu kesadaran tentang demokrasi ‘nyaris kosong’ alias tidak ada.

Mereka barangkali tidak paham adagium sederhana semacam ini: ‘[M]ata yang melihat tak bisa melihat matanya sendiri’.

Meskipun paham bahwa kritik akan selalu salah dimengerti oleh manusia-manusia miopik ini, saya tetap wajib membuat tulisan ini untuk menjaga ‘kewarasan bersama’. Ya, saya terpaksa melanggar janji untuk adik bungsu saya yang meninggal bulan lalu untuk ‘tidak berkelahi’ sebelum 40 hari selesai.

Berkabung berkepanjangan saat begitu banyak kematian yang tidak indah terbiarkan begitu saja, tentu tidak benar. Tentu kau setuju! Bukan aku tak menghargaimu, tetapi sedang ada begitu banyak pertaruhan nyawa manusia jika beta diam atas nama kesantunan perkabungan.

Baca Juga Panggung Para Penipu

Salah satu sisi gelap dari pandemi Covid-19 adalah ketika korban meninggal dan terkuburkan dalam kesunyian. Jangankan 40 hari masa perkabungan, 1 hari pun bahkan sang korban tidak mendapatkan ‘sentuhan sakral’.

Pasien yang meninggal tidak mendapatkan pelayanan dengan ritus kematian yang pernah mereka kenal. Ia yang pergi tentu tidak lagi sedih, tetapi mereka yang dia tinggalkan hidup selamanya dalam trauma yang tidak akan pernah selesai karena ada satu ritus hidup yang telah hilang.

Mereka tidak pernah disiapkan untuk menerima kehilangan orang terdekat, yang pergi dalam wujud ‘sebongkah virus’, dan dianggap berbahaya. Proses pemakaman dilakukan se-klinis mungkin dan berlangsung dalam sepi. Para pejabat jarang mengerti trauma macam ini.

Sistem Gagal di Provinsi Kepulauan

Bicara soal NTT, kita bicara soal sistem kepulauan. Provinsi yang berisi sekian pulau tidak selalu mudah terjangkau satu per satu, apalagi pada musim hujan semacam ini.

Gelombang 2,5 meter atau lebih dengan sendirinya menidurkan armada perkapalan. Artinya, kita perlu bersiap bahwa kabupaten-kabupaten di NTT tidak semua akan mampu mengantarkan sampel swab ke Kupang.

Memang ada beberapa maskapai penerbangan, tetapi Wings Air dan NAM Air tidak bersedia memuat sampel swab dari pulau-pulau di NTT. Selama ini akomodasi sampel swab menggunakan kapal fery atau penerbangan lain, seperti Garuda dan Trans Nusa.

Seharusnya Dinas Perhubungan bisa bicara dengan atasan dua maskapai lain yang menolak untuk menyelesaikan hal semacam ini, tetapi insiatif itu tidak juga terdengar.

Akibat untuk para keluarga di berbagai pulau di NTT–selain Timor– adalah kematian karena Covid-19 tidak terketahui. Sebagian setelah anggota keluarganya meninggal dan dikuburkan baru tahu informasi kalau orang terkasih ‘positif Covid-19’.

Itu bisa berarti kabar buruk karena makin banyak yang terpapar, dan kabar baiknya orang terkasih mereka dimakamkan dengan ritus kematian yang lengkap.

Ketidakpastian semacam ini mungkin bisa terhindari jika ada kerja sistem lancar. Sayangnya sistem tidak jalan!

Baca Juga Covid-19: Momentum Membangun Solidaritas Kemanusiaan

Di awal bulan Maret hingga bulan Juli 2020, warga di NTT begitu disiplin, aparatnya lebih ada nyawa—dibandingkan sekarang. Setelah pemberlakuan ‘New Normal’ orang lantas berhalusinasi bahwa NTT tidak terjamah oleh Covid-19.

Gelombang penyebaran COVID-19 pun sejak September 2020 merangkak naik. Para tokoh agama bingung, pemerintah seolah mati. Bahkan, segelintir pejabat yakin bahwa mereka kebal. Tidak ada basis science dalam pernyataan maupun pengambilan keputusan.

Hari-hari ini panen kematian akibat positif Covid-19 mulai berjatuhan. Sejumlah UGD terpaksa tutup. Dokter-perawat ramai-ramai isolasi mandiri. Kematian-kematian diam semakin banyak.

Orang miskin pasrah. Mereka yang kaya masih berusaha untuk dites mandiri, yang miskin bingung. Usaha mati. Bansos 600 ribu, harga swab per kepala 900 ribu. Para pejabat masih sibuk dalam ritus permainan anggaran yang memuakkan.

Ibarat kata Covid-19 di dalam biji mata tidak terlihat, sekian proyek pembangunan seolah nyata. Tidak ada prioritas. Padahal jika insiatif masyarakat memperoleh dukungan, harga swab bisa jauh lebih murah ketimbang rapid antigen sekali pun.

Saat ini laboratorium ada, tapi dacron dan VTM untuk mengambil dan menyimpan malah langka! Lebih buruk lagi di kabupaten tertentu, petugas yang terampil mengambil swab juga minim.

Sejak Mei 2020 sudah kita katakan kita butuh sedikitnya 5 laboratorium yang tersebar di Kupang, kota perbatasan, maupun di pulau-pulau besar lain di NTT. Namun, usul itu mendapat tanggapan dengan masa bodoh.

Baca Juga Lampiran: Dua Surat yang Membantu dari Teman-Teman [Terjemahan atas Buku Slavoj Žižek “Pan(Dem)ic, Covid-19 Shakes The World”] (12/Habis)

Di Flores, di pulau yang katanya ‘isinya orang pintar semua dan kampung politikus hebat’, tidak juga ada satu biji laboratorium. Padahal dengan 6 miliar, satu laboratorium sudah bisa berdiri.

Di Sumba, yang katanya persatuannya sangat kuat, malah lebih konyol, hibah laboratorium kena tolak begitu saja di Waingapu.

Di Kupang, walikotanya lebih ngotot bicara soal pengadaan seragam sekolah 7 miliar lebih, daripada menepati janji membuat laboratorium.

Padahal anak-anak masih ‘belajar dari rumah’. Seragam masih belum bisa mereka pakai, dengan risiko kekecilan kemudian. Kekonyolan semacam ini berterima sebagai hal biasa. Orang berjalan tanpa nalar dan prioritas.

Tak hanya itu, di Kupang, yang katanya ibukota provinsi, malah lebih absurd lagi. Laboratorium insiatif masyarakat malah mendapat dukungan setengah hati. Padahal, jika para pejabat serius, janji 1000 tes per hari bisa kita tembus.

Namun, SK Gubernur NTT untuk tes massal cuma mendapat perlakuan a la kadarnya. Gaji Doktor Biomolekuler tidak dibayar sejak Juli 2020. Ketika dibayar sejak Oktober 2020 jumlahnya 1 juta rupiah per bulan. Itu pun habis dia sumbangkan untuk beli air galon, tisue, sabun, kertas, ember, dan kebutuhan operasional harian laboratorium lainnya.

Orang yang melatih dua lusin laboran secara intensif 14 jam sehari sejak Juni 2020 memperoleh bayaran sesuka hati oleh kepala dinas (sudah tiga kepala dinas: dua kadis, 1 PLT).

Di Dinas Kesehatan Provinsi NTT, lebih mudah urus nasi kotak untuk para laboran, dibandingkan bicara soal logistik laboratorium. Petugas PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) kuasanya melebihi Gubernur NTT. Apa yang dijanjikan oleh Gubernur NTT dengan mudah ‘ditendang offside’ oleh para pegawai di bawah.

Padahal sejumlah riset inovasi di laboratorium tidak hanya akan berguna untuk NTT, tetapi Indonesia. Vaksin yang dijanjikan, tanpa didukung dengan pemetaan strain virus varian lokal di Indonesia juga tidak ada gunanya.

Task Force yang Tertidur

Jadi, hal yang paling absurd di NTT adalah ketika kita bicara soal hidup warga Negara, para pejabatnya tidak serta merta merasa bahwa ini merupakan panggilan hidup.

Mereka sibuk dengan urusan rutin. Mereka lupa pandemi tidak bisa dihadapi dengan model birokrasi yang lamban dan tinggal tunggu instruksi dari pusat.

Mungkin ketika semua pejabat sudah positif COVID-19 baru mereka sadar bahwa untuk bergerak tidak butuh instruksi, tetapi ini demi keselamatan bersama.

Jika itu tiba, menyesal pun tidak ada guna. Kita sedang menuju ke sana.

Jika semua orang mengeluh mengapa dalam situasi pandemi Covid-19 di NTT seolah tidak ada otoritas yang bergerak menjahit rantai koordinasi untuk situasi darurat, Satgas (Satuan Tugas) Covid-19 di NTT seharusnya ‘bergerak’ dalam model task force.

Bukan cuma modal air liur, karena setiap ucapan harus dipastikan ada bobot aksinya. Tetapi Satgas Covid-19 di NTT memilih tidur nyenyak. Begitu banyak persoalan di lapangan, tetapi orang memilih masa bodoh.

Bahkan ketika warga meminta berdialog mereka memilih masuk ke ruang tidur. Sekda Pemprov NTT seharusnya bisa berbuat lebih dan tidak asal bergerak tanpa ‘strategi perang’ yang jelas.

Jabatan tidak ada gunanya ketika tidak dipertaruhkan demi kehidupan orang banyak, Pak Ben! Kalimat ini juga untuk kedua atasan anda.

Ketika kematian demi kematian akibat pandemi semakin merangsek masuk, dan sistem kesehatan yang jika dibiarkan pasti tumbang, dan birokrasi pemerintahan menutup mata sesuka hati, tidak ada kata lain: kita harus bekerja keras menghidupkan sistem kesehatan masyarakat mandiri.

Jika pemerintah dan terutama Satgas Covid-19 di NTT memble, warga harus bergerak!

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Artikel Serupa