Mencegah Rawan Pangan

Mencegah Rawan Pangan di Masa Pandemi

Kita tidak bisa berleha-leha sambil berdoa pasrah. Pemerintah harus serius menangani persoalan ini demi mencegah rawan pangan, sehingga tidak kelabakan pada bulan-bulan yang akan datang.

Pandemi Covid-19 sejak awal tahun 2020 silam telah mengancam Indonesia dan dunia. Dalam kurun waktu setahun lebih, pemerintah dan masyarakat berperang mengatasi pandemi yang tentu saja juga telah meluluhlantakkan perekonomian dunia. Banyak aktivitas pembangunan Negara yang harus terhenti. Proyek-proyek Negara yang telah tercanang pun batal terlaksana. Namun, hingga setahun lebih, pandemi ini belum juga menunjukkan tanda-tanda akan berakhir.

Masyarakat atau warga Negara sendiri tidak terlepas dari persoalan ini. Terutama bagi para pelaku usaha mikro yang harus terbatas ruang geraknya akibat kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang pemberlakuannya hampir terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Negara kemudian memberikan berbagai upaya stimulan kepada masyarakat; sedikit terbantu dengan bantuan Sosial Tunai, tetapi tidak signifikan juga. Itu karena tingkat kebutuhan masyarakat tak sanggup teratasi hanya dengan bantuan dan bantuan belaka.

Nasib masyarakat Sumba Timur barangkali lebih dramatis ketimbang wilayah lain di Indonesia. Ibarat pepatah “Sudah jatuh, tertimpa tangga pula”, pada musim tanam para petani yang sudah pontang-panting menghadapi pandemi, harus rela melihat hasil tanamannya habis diserang predator hama belalang kumbara.

Baca Juga Sistem Pertanian Lahan Kering Masyarakat Naekake Ditinjau dalam Terang Ensiklik “Laudato Si” dan Implikasinya bagi Karya Pastoral (1/3)

Seperti yang terjadi di Kecamatan Umalulu, sebagian besar masyarakat petaninya gagal tanam karena serangan belalang kumbara. Bahkan, yang lebih mengerikan, saking banyak jumlahnya, belalang kumbara malah masuk menyebar di rumah-rumah warga. Masyarakat di beberapa desa di Kecamatan Umalulu hanya pasrah mengalami situasi miris itu.

Lain lagi yang terjadi di Kecamatan Katala Hamulingu yang mana belalang menghabiskan tanaman jagung seluas ratusan hektar milik masyarakat. Tanaman jagung yang sudah berumur dua bulan lebih- dan tinggal beberapa saat lagi akan panen- harus berdiri tegak tanpa sehelai daun pun.

Ini menunjukkan masyarakat Sumba Timur benar-benar jatuh tertimpa tangga. Belum selesai masalah pandemi sehingga diberlakukan pembatasan sosial melalui Peraturan Bupati dari tanggal 16-31 Januari 2021, kini muncullah belalang kumbara menghabiskan tanaman masyarakat.

Dari persoalan-persoalan di atas, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Eksekutif Daerah NTT (WALHI NTT) menilai bahwa akan terjadi bencana rawan pangan di Kabupaten Sumba Timur pada tahun 2021 ini. Sumber-sumber pangan dan sumber ekonomi alternatif masyarakat Sumba Timur sedang mengalami kekacauan yang begitu dahsyat. Dibutuhkan ketanggapan yang cepat dan serius dari pihak pemerintah saat ini dalam menghadapi persoalan tersebut.

Baca Juga Pandemi Covid-19 dan Tiga Isu Makro Ketahanan Pangan di Kepulauan Flores

Keterancaman pangan masyarakat Sumba Timur sudah di depan mata. Usaha mikro sedang jatuh bangun, hama belalang habiskan pangan masyarakat, dan sumber ekonomi alternatif, yaitu ternak babi, juga kena serangan virus.

Dengan demikian, upaya pencegahan dan perlindungan pangan saat ini menjadi kebutuhan mendesak di Kabupaten Sumba Timur. Kita tidak bisa berleha-leha sambil berdoa pasrah. Semaksimal mungkin mesti ada upaya menghadapi bencana yang akan menerjang. Pemerintah harus serius menangani persoalan ini sehingga tidak menjadi kelabakan pada bulan-bulan yang akan datang.

Upaya pencegahan yang seyogianya dapat terimplementasikan saat ini adalah dengan mengoptimalkan kerja dinas teknis guna melakukan pemberatasan hama belalang yang telah menyebar di berbagai kecamatan. Adapun dari hasil pantauan WALHI NTT, hama belalang ini telah menyebar di kecamatan seperti Umalulu, Rindi, Pahunga Lodu, Kahaungu Eti, Pandawai, Matawai Lapau, Hahar, Nggaha Ori Angu, dan Katala Hamulingu.

Pemerintah juga harus memikirkan upaya perlindungan pangan sebagai bagian dari alternatif usaha mencegah rawan pangan. Pemerintah harus melakukan identifikasi lahan-lahan masyarakat yang menjadi korban hama belalang dan mengupayakan rotasi tanaman. Hal ini masih dapat dilakukan apalagi pada saat musim hujan baru memasuki pertengahan. Tentunya tenaman pangan yang dimaksud adalah tanaman yang tidak potensial dilahap hama belalang serta adaptif dengan curah hujan yang semakin minim.

Jika tidak dilakukan, maka pemerintah Sumba Timur harus siap melihat bencana lain sebagai dampak ikutan dari rawan pangan. Tentunya hal pertama adalah tingkat stunting yang akan tinggi. Tingkat pencurian yang merajalela, serta pembangunan ekonomi daerah akan mengalami stagnasi.

Narahubung

Petrus Ndamung (Divisi WKR WALHI NTT)

082237616594

Kita tidak bisa berleha-leha sambil berdoa pasrah. Pemerintah harus serius menangani persoalan ini demi mencegah rawan pangan, sehingga tidak kelabakan pada bulan-bulan yang akan datang.

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Artikel Serupa

Demokrasi Korupsi Protes Sosial

Demokrasi Korupsi, Distribusi Risiko, dan Protes Sosial

Demokrasi sebagai sistem politik yang berkepentingan umum tidak boleh mencekik atau membungkamkan protes sosial, sebab protes sosial adalah sarana komunikasi politis. Protes sosial bertujuan membongkar kemapanan korupsi (dan hipokrisi) sebagai konsekuensi logis dari risiko yang sengaja diciptakan dan direproduksi oleh koruptor terhadap rakyat miskin.

Baca Selengkapnya »