Catatan Akhir Tahun KPA

Pengantar Catatan Akhir Tahun Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) 2020

Catatan Akhir Tahun Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) 2020 memberikan laporan konflik agraria di masa pandemi dan krisis ekonomi.

Sepanjang tahun 2020, tepat di masa pandemi yang menghantam dunia termasuk Indonesia, konflik agraria dan kekerasan tetap mewarnai situasi di banyak tempat. Mesin legislasi di DPR RI juga bekerja secara maraton mengegolkan produk UU Cipta Kerja, yang menempatkan tanah sebagai barang komoditas bagi para pemilik modal. Masyarakat dipaksa keadaan, tumpah-ruah ke jalan saat pandemi menuntut proses legislasi dihentikan, namun pengabaian terhadap Konstitusi dan UUPA 1960 tetap berjalan. Melalui Bank Tanah yang dikandung Omnibus Law, penyimpangan Reforma Agraria kembali terjadi.

Itulah sekelumit potret peristiwa di tahun 2020. Merekam situasi agraria di Tanah-Air, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) kembali merilis Catatan Akhir Tahun 2020 KPA. Catatan akhir tahun kali ini terdiri atas tiga bagian utama, mencakup: 1) Laporan konflik agraria 2020 di tengah pandemi; 2) Status Reforma Agraria di Indonesia; dan 3) Orientasi kebijakan agraria dan UU Cipta Kerja.

Kita saksikan letusan konflik agraria terus berlangsung di masa pandemi ini. Masa pandemik dan kelesuan ekonomi terbukti tidak menghentikan praktik represif dan penghancuran alam oleh kelompok pemodal, elit politik, dan aparat. Konflik-konflik tersebut adalah cermin nyata terjadinya perampasan tanah rakyat yang dijalankan atas nama hukum yang disetir oleh modal.

Kita tahu bahwa sejarah perampasan tanah di Indonesia untuk kepentingan perkebunan komoditas ekspor dan pertambangan mineral telah terjadi sejak lama. Sejak masa kolonial, praktik ini semakin meluas sejak diberlakukannya Agrarische Wet 1870 atau UU Agraria Kolonial. Pada masa itu, perampasan tanah adalah menyatukan wilayah Indonesia dalam sistem kapitalisme global dengan kedudukan sebagai penyedia bahan mentah, penyedia tenaga kerja murah, bahkan perbudakan bagi pertumbuhan kapitalisme.

Baca Juga Pengantar Catatan Akhir Tahun KPA 2019 

Pada masa sekarang, di zaman kemerdekaan dan di era reformasi, ironisnya perampasan tanah rakyat dirancang sedemikian rupa oleh aneka regulasi untuk menghasilkan reorganisasi ruang-ruang akumulasi kapital baru. Pembangunan perkebunan monokultur, pembangunan infrastruktur, kawasan ekonomi khusus, food estate, wisata premium “New Bali”, bisnis pertambangan, tukar-guling kawasan hutan, bisnis properti, industri manufaktur dan perikanan dan sebagainya, adalah bentuk-bentuk reorganisasi ruang tersebut, yang semakin memposisikan Indonesia sebagai penyedia bahan baku, tenaga kerja murah, pemakai sumber energi kotor, dan pasar bagi industri manufaktur global.

Perampasan tanah dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya tidak saja menyebabkan letusan konflik agraria terjadi di mana-mana, tetapi menjadi biang keladi pula terhadap kerusakan lingkungan, hilangnya hutan dalam skala massif dan perubahan iklim dan kejahatan ekologis di Indonesia. Mulusnya perampasan tanah dan pengerukan kekayaan alam ini didukung oleh jaringan infrastruktur yang semakin terkoneksi.

Akhirnya, krisis pandemi dan perampasan tanah berskala besar sepanjang tahun 2020 ini telah membuat petani, buruh tani, nelayan, masyarakat adat, perempuan, dan anak-anak dalam komunitas miskin di desa dan kota hidup dalam situasi semakin buruk.

Semoga catatan akhir tahun ini bermanfaat, dapat membuka mata, berkontribusi menggerakkan arus besar perubahan sistem agraria nasional, dimana konstitusionalitas rakyat kembali menjadi pusarannya. Selamat Tahun Baru 2021.

Jakarta, 31 Desember 2020

Salam hormat,

Konsorsium Pembaruan Agraria

Dewi Kartika
Sekretaris Jenderal

Catatan Akhir Tahun Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) 2020 memberikan laporan konflik agraria di masa pandemi dan krisis ekonomi.

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Artikel Serupa

Fleksibilitas Pasar Tenaga Kerja

Pandemi, Fleksibilitas Pasar Tenaga Kerja, dan Ajaran Sosial Gereja

Dalam penerapannya, konsep fleksibilitas pasar tenaga kerja sering menimbulkan ketidakadilan bagi kaum buruh. Dengan konsep ini, buruh selalu bekerja dalam kondisi yang sangat rentan karena seringkali mereka bekerja tanpa kontrak yang jelas (tergantung pengusaha), jangka waktu kerja mereka menjadi lebih pendek, upah lebih rendah untuk jenis pekerjaan yang setara, mengalami pemerasan dari agen tenaga kerja, tidak ada tunjangan kerja, dan tidak diperbolehkan membentuk serikat tenaga kerja. Kondisi ini menyebabkan kaum buruh tidak memiliki posisi tawar terhadap perusahaan dan tidak ada pihak yang dapat membela kepentingan mereka.

Baca Selengkapnya »
Manggarai Timur

Tanjung Bendera, Kuasa Eksklusi, dan Perburuan Cuan: Membaca Kenyataan Pembangunan di Kabupaten Manggarai Timur

Membaca kenyataan pembangunan di Kabupaten Manggarai Timur (Matim), Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) saat ini tidaklah begitu menggembirakan. Hampir setiap hari kita mendapati keluh kesah warga Matim di berbagai platform media social (Medsos). Misalnya, keluhan soal kondisi infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, irigasi, air minum bersih, akses listrik, fasilitas kesehatan dan pendidikan yang sebagian besar belum terurus dengan baik. Ditambah angka pendapatan per/kapita yang relatif masih lemah, tidaklah mengherankan jika predikat kemiskinan ekstrem itu diterima Kabupaten Matim dengan jumlah penduduk miskin ekstrem sebanyak 44.630 jiwa.

Baca Selengkapnya »

Aborsi: Suara Seorang Ibu Rumah Tangga

Dari sekian banyaknya diskusi tentang humanitas, ada bagian yang sering disalahtafsirkan, yaitu persoalan tentang aborsi. Menurut Departement of Reproductive Health and Research WHO, 22 kasus aborsi terjadi pada 1.000 perempuan dengan usia rentan 15 – 49 tahun. Oleh sebab itu, di dalam tulisan ini, Penulis tertarik untuk mengungkapkan beberapa buah pikiran perihal aborsi. Latar belakang tulisan ini adalah keresahan Penulis terhadap kurangnya pemahaman masyarakat tentang aborsi.

Baca Selengkapnya »

Teori Produksi Ruang: Pengantar Singkat Filsafat Ruang Henri Lefebvre

Kehadiran teori produksi ruang didorong oleh pembacaan, pengkajian, dan penganalisisan yang panjang dan rumit di dalam teori Marxian. Salah satu persoalan serius yang begitu mendesak dalam perkembangan objek kajian teori Marxian ialah kebutuhan akan referensi keadilan ruang sosial. Kebutuhan tersebut didasarkan pada prinsip epistemologis dari filsafat, yakni pengetahuan kritis dan progresif yang khas pada konteks sosial manusia.

Baca Selengkapnya »