Catatan Akhir Tahun KPA

Pengantar Catatan Akhir Tahun Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) 2020

Catatan Akhir Tahun Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) 2020 memberikan laporan konflik agraria di masa pandemi dan krisis ekonomi.

Sepanjang tahun 2020, tepat di masa pandemi yang menghantam dunia termasuk Indonesia, konflik agraria dan kekerasan tetap mewarnai situasi di banyak tempat. Mesin legislasi di DPR RI juga bekerja secara maraton mengegolkan produk UU Cipta Kerja, yang menempatkan tanah sebagai barang komoditas bagi para pemilik modal. Masyarakat dipaksa keadaan, tumpah-ruah ke jalan saat pandemi menuntut proses legislasi dihentikan, namun pengabaian terhadap Konstitusi dan UUPA 1960 tetap berjalan. Melalui Bank Tanah yang dikandung Omnibus Law, penyimpangan Reforma Agraria kembali terjadi.

Itulah sekelumit potret peristiwa di tahun 2020. Merekam situasi agraria di Tanah-Air, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) kembali merilis Catatan Akhir Tahun 2020 KPA. Catatan akhir tahun kali ini terdiri atas tiga bagian utama, mencakup: 1) Laporan konflik agraria 2020 di tengah pandemi; 2) Status Reforma Agraria di Indonesia; dan 3) Orientasi kebijakan agraria dan UU Cipta Kerja.

Kita saksikan letusan konflik agraria terus berlangsung di masa pandemi ini. Masa pandemik dan kelesuan ekonomi terbukti tidak menghentikan praktik represif dan penghancuran alam oleh kelompok pemodal, elit politik, dan aparat. Konflik-konflik tersebut adalah cermin nyata terjadinya perampasan tanah rakyat yang dijalankan atas nama hukum yang disetir oleh modal.

Kita tahu bahwa sejarah perampasan tanah di Indonesia untuk kepentingan perkebunan komoditas ekspor dan pertambangan mineral telah terjadi sejak lama. Sejak masa kolonial, praktik ini semakin meluas sejak diberlakukannya Agrarische Wet 1870 atau UU Agraria Kolonial. Pada masa itu, perampasan tanah adalah menyatukan wilayah Indonesia dalam sistem kapitalisme global dengan kedudukan sebagai penyedia bahan mentah, penyedia tenaga kerja murah, bahkan perbudakan bagi pertumbuhan kapitalisme.

Baca Juga Pengantar Catatan Akhir Tahun KPA 2019 

Pada masa sekarang, di zaman kemerdekaan dan di era reformasi, ironisnya perampasan tanah rakyat dirancang sedemikian rupa oleh aneka regulasi untuk menghasilkan reorganisasi ruang-ruang akumulasi kapital baru. Pembangunan perkebunan monokultur, pembangunan infrastruktur, kawasan ekonomi khusus, food estate, wisata premium “New Bali”, bisnis pertambangan, tukar-guling kawasan hutan, bisnis properti, industri manufaktur dan perikanan dan sebagainya, adalah bentuk-bentuk reorganisasi ruang tersebut, yang semakin memposisikan Indonesia sebagai penyedia bahan baku, tenaga kerja murah, pemakai sumber energi kotor, dan pasar bagi industri manufaktur global.

Perampasan tanah dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya tidak saja menyebabkan letusan konflik agraria terjadi di mana-mana, tetapi menjadi biang keladi pula terhadap kerusakan lingkungan, hilangnya hutan dalam skala massif dan perubahan iklim dan kejahatan ekologis di Indonesia. Mulusnya perampasan tanah dan pengerukan kekayaan alam ini didukung oleh jaringan infrastruktur yang semakin terkoneksi.

Akhirnya, krisis pandemi dan perampasan tanah berskala besar sepanjang tahun 2020 ini telah membuat petani, buruh tani, nelayan, masyarakat adat, perempuan, dan anak-anak dalam komunitas miskin di desa dan kota hidup dalam situasi semakin buruk.

Semoga catatan akhir tahun ini bermanfaat, dapat membuka mata, berkontribusi menggerakkan arus besar perubahan sistem agraria nasional, dimana konstitusionalitas rakyat kembali menjadi pusarannya. Selamat Tahun Baru 2021.

Jakarta, 31 Desember 2020

Salam hormat,

Konsorsium Pembaruan Agraria

Dewi Kartika
Sekretaris Jenderal

Catatan Akhir Tahun Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) 2020 memberikan laporan konflik agraria di masa pandemi dan krisis ekonomi.

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Artikel Serupa

Demokrasi Korupsi Protes Sosial

Demokrasi Korupsi, Distribusi Risiko, dan Protes Sosial

Demokrasi sebagai sistem politik yang berkepentingan umum tidak boleh mencekik atau membungkamkan protes sosial, sebab protes sosial adalah sarana komunikasi politis. Protes sosial bertujuan membongkar kemapanan korupsi (dan hipokrisi) sebagai konsekuensi logis dari risiko yang sengaja diciptakan dan direproduksi oleh koruptor terhadap rakyat miskin.

Baca Selengkapnya »