Masyarakat Risiko di Era Neoliberal

“Masyarakat Risiko” di Indonesia: Siluman Neoliberalisme

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat risiko yang sengaja diciptakan oleh kaum neoliberal global. Risiko besar yang diciptakan memang melampaui batas demografis, geografis, politik, dan megapolitik.

Kemiskinan di Negara-negara berkembang, seperti Indonesia, tidak disebabkan oleh kekurangan sumber daya alam dan/atau sumber daya manusia, tetapi sistem politik-ekonomi yang dicekik oleh Negara-negara industri maju lewat orkestra bernama neoliberalisme. Sementara itu, kala ideologi politik demokrasi dibayang-bayangi oleh korporatokrat kapitalis, Indonesia dispionase oleh para investor baik korporat nasional maupun trans-nasional.

Paradoks Neoliberalisme

Globalisasi seakan-akan mempercepat eksplorasi dan operasi-ekspansif proyek kebebasan ekonomi dan pasar bebas ke seluruh dunia. Neoliberalisme memungkinkan usaha untuk mencari kesuksesan ekonomi yang terdesentralisasi. Ada beberapa proyek paradoksal neoliberalisme yang kian menggurita ke seluruh dunia.

  1. Kaum neoliberal menciptakan persoalan-persoalan ekonomis dan melanggengkan mekanisme pemiskinan: dari kolonialisasi menuju neo-kolonialisasi, pengglobalan privatisasi pasar; membangun institusi-institusi pasar rahasia; praktik penghutangan tanpa henti kepada rakyat miskin; privatisasi kebutuhan-kebutuhan, dan propaganda politik investasi di mana-mana.
  2. Para neolib berani mengambil risiko-risiko besar dan menciptakan risiko-risiko itu di tengah rakyat miskin, serta memasang perangkap kemiskinan dalam Negara-negara berkembang.
  3. Kaum neoliberal mengendalikan dan memalsukan kesadaran Negara-negara miskin dunia dengan mengangkangi hukum normatif dan kekuasaan politis Negara, melanggar hak-hak asasi masyarakat sipil, menguras kekayaan hutan, mengerontangkan keutuhan kandungan bumi, penggusuran secara paksa tanah pertanian, mineral, operasi pertambangan secara liar lagi penuh rahasia-manipulatif, perdagangan jual-beli artefak dan ornamen-ornamen indah peradaban kuno.
  4. Para neolib menyumbat dan mengerdilkan pendapatan per kapita (hak ekonomis) rakyat miskin dengan meningkatkan produksi barang/jasa, mempercepat peredaran uang, menaikkan harga barang produksi dari Negara-negara industri maju, meninggikan bunga pinjaman, mengurangi pajak untuk dunia bisnis dan industri, dan menurunkan harga panenan masyarakat miskin.
  5. Menurut kepercayaan kaum neoliberal, mekanisme pajak yang rendah dan pengurangan pajak akan memberikan stimulan pada perekonomian dengan mendorong orang untuk menghasilkan pendapatan yang besar dan pada akhirnya untuk berinvestasi dan membelanjakan uang mereka lebih banyak (Georg Ritzer, 2014: 1019).
  6. Secara radikal neoliberalisme menjunjung tinggi individualisme.
  7. Peran Negara diminimalisasikan dan dibatasi dengan mekanisme-mekanisme diskriminatif. Sejarah membuktikan bahwa Negara tidak mampu menyejahterakan kaum miskin, sebagaimana yang telah, sedang dan akan dilakukan oleh kaum neoliberal dengan mekanisme kebebasan ekonomi dan pasar bebas. Negara harus dibatasi dan tugasnya adalah bekerja sama dengan pasar global (dengan mekanisme neoliberalisme) yang terbuka (Georg Ritzer, 2014: 1020).

Baca Juga Perjuangan Kelas di Era Neo-Kapital (Catatan atas Artikel Imogen Tyler “Classificatory Struggles: class, culture and inequality in neoliberal times”)

Lantas, Negara harus berhenti mengalirkan pelbagai bantuan dana kepada kaum miskin, karena hal ini dapat meningkatkan angka pengangguran, kemiskinan, buta huruf, kemalasan, dan ketidakadilan dalam masyarakat.

Tindakan mengalirkan bantuan memupuk kemalasan dan melanggengkan penderitaan, kelaparan, dan patologi sosial dalam masyarakat. Sebaliknya, Negara wajib membantu perusahaan neoliberal untuk berinvestasi secara bebas, berdagang bebas, mengatur kepemilikan pribadi dan membuka pasar seluas-luasnya. Kebebasan pasar dan mekanismenya teryakini dapat mengantar masyarakat kepada kemakmuran, kesejahteraan, keadilan, dan pengurangan kemiskinan.

Ekonomi berkelanjutan a la neoliberalisme mendesak Negara untuk menyediakan iklim yang kondusif untuk meningkatkan kepemilikan pribadi secara bebas dan berdagang secara bebas pula. Hukum Negara, sistem politik, agama, dan teknologi harus mendukung dan turut memperjuangkan mekanisme pasar bebas dan kebebasan ekonomi. Segala hal yang berurusan dengan ekonomi diserahkan kepada pribadi/swasta dan membatasi regulasi dan peran Negara.

Menurut keyakinan para neolib, Produksi Nasional Bruto (PDB) dan jual-beli dalam masyarakat menjadi tolok ukur tingkatan kemakmuran dan kesejahtaraan masyarakat. Perusahaan memproduksi barang/jasa sebanyak-banyaknya, masyarakat pun wajib belanja terus-menerus dan mengonsumsi sebanyak-banyaknya.

Semakin meningkat daya konsumtif masyarakat, maka semakin tingkat pula tingkatan produksi barang/jasa. Semakin meningkat dan meluas wilayah produksi, maka semakin masyarakat diperas, dipalsukan, diperalat, diobjektivikasikan, dan sumber daya alam dikeruk tanpa kendali.

Tumbal rezim ekonomi neoliberal ini ialah masyarakat miskin di Negara-negara berkembang seperti Asia Selatan, Afrika, dan Amerika Latin dan Flores, NTT. Privatisasi Taman Nasional Komodo di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Flores NTT, pembangunan pelabuhan, dermaga, jembatan, dll, (bdk. Dr. Alexander Jebadu, Drakula Abad 21 (2020); Dr. Alexander Jebadu, Neoliberalisme: Merampok & Merampas! (2021) merupakan bentuk dari proyek paradoksal neoliberalisme.

Masyarakat Risiko

Modernisasi mendaruratkan struktur masyarakat tradisional dan mempercepat proyek agenda neoliberal masyarakat industri maju. Beberapa dekade terakhir modernisasi justru mendaruratkan masyarakat industri maju dan menciptakan model masyarakat yang penuh risiko.

Ulrich Bech (dan juga Anthony Giddens) menyebut masyarakat modern sebagai masyarakat risiko. Masyarakat risiko dapat dipandang sebagai suatu karakteristik masyarakat industri maju. Risiko-risiko besar ini diciptakan oleh segelintir orang superkaya dengan sistem ekonomi neoliberalisme. Neoliberalisme menciptakan masyarakat dengan ‘risiko tinggi’.

Kaum neoliberal tidak mau terkekang oleh Negara dan warganya. Mereka harus bebas dari cengkeraman dan paksaan-paksaan struktural. Kaum neoliberal membangun hubungan dan jaringan-jaringan sosial baru yang individualistik. Akibatnya, hubungan sosial tradisional menjadi cacat, putus, dan tidak stabil.

Kaum neoliberal mampu mereduksi keberisikoan wilayah-wilayah tertentu dan kebiasaan-kebiasaan kehidupan secara keseluruhan, namun pada saat yang sama memperkenalkan parameter-parameter risiko baru yang sebagian besar, atau sama sekali tidak dikenal pada era-era sebelumnya (Anthony Giddens, 1991: 3-4).

Baca Juga Multivalensi Simbolik Tubuh Politik Viktor Bungtilu Laiskodat dalam Kasus Tambang di Matim

Di tempat lain kaum neoliberal mengurangi, meminimalkan, dan mencegah risiko-risiko berbahaya bagi keseluruhan kehidupan, tetapi di tempat lain ia justru memperparah patologi sosial dan melanggengkan penindasan terhadap kaum miskin.

Sesungguhnya ciptaan risiko-risiko besar oleh kaum neoliberal ini melampaui batas demografis, geografis, politik, dan megapolitik. Misalnya, operasi pertambangan mangan di Sirise, Desa Satar Punda, Kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat membawa dampak buruk/ risiko besar di beberapa kampung di sekitar. Selain melampaui batas geografis, usaha pertambangan mangan di Sirise juga memengaruhi generasi-generasi yang akan datang.

Sistem politik demokratis mengandaikan perizinan bagi pembebasan bagi kaum neoliberal untuk memperkenalkan dan memperlancarkan agenda kebebasan ekonomi dan pasar bebas. Kaum neoliberal melalui sistem politik demokratis mendistribusi risiko bagi rakyat miskin. Dengan melampaui hukum, struktur sosial dan sistem politik Negara, kaum neoliberal memperbesar jumlah dan tingkatan risiko dalam rakyat miskin demi tercapainya kebutuhan dan kepentingannya.

Kaum neoliberal dapat mengendalikan dan membeli keselamatan dari risiko-risko besar tersebut. Sebaliknya, rakyat miskin justru menarik banyak risiko berbahaya bagi Negara dan perusahaan-perusahaan besar. Kaum neoliberal memanfaatkan risiko-risiko besar yang rakyat alami dengan memperkenalkan dan menjual mahal pelbagai teknologi dan temuan baru lainnya kepada rakyat miskin.

Kaum neoliberal mempromosikan dan mendistribusikan teknologi-teknologi canggih lagi mahal guna mengurangi dan mengatasi risiko-risiko yang mereka ciptakan kepada rakyat miskin.

Namun, dalam konteks tersebut akan muncul apa yang Ulrich Beck katakan sebagai efek bumerang (Ulrich Beck, 1992: 37). Efek bumerang ini merupakan konsekuensi logis dari risiko yang kaum neoliberal sendiri ciptakan bagi kehancuran masyarakat miskin.

Risiko besar itu akan menyerang kembali kaum neoliberal baik dalam bentuk ideologis maupun dalam bentuk kerugian/ kehancuran pusat-pusat produksi mereka.

Melampaui Neoliberalisme  

Neoliberalisme berupaya melampaui kebebasan politik (demokrasi) dan megapolitik di Negara-negara berkembang. Di mana-mana neoliberalisme tidak membawa keuntungan apa pun, kecuali menimbulkan rentetan krisis keuangan dan mengekalkan penindasan dan kemiskinan. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat risiko yang sengaja terciptakan oleh kaum neoliberal global.

Neoliberalisme adalah musuh kekal demokrasi. Untuk konteks Indonesia, neoliberalisme beroperasi secara penuh rahasia sejak tahun 1970-an. Sejak itu pulalah neoliberalisme berusaha menggulingkan dan menjenazahkan sistem demokrasi Pancasila di Indonesia.

Akan tetapi, demokrasi Pancasila sesungguhnya melampaui neoliberalisme.

Sistem ekonomi neoliberal sangat bertolak belakang dengan cita-cita universal bangsa Indonesia, terutama dalam membangun bangsa yang beradab, adi, makmur, dan sejahtera. Demokrasi Pancasila merupakan ideologi politik dan falsafah yang tepat bagi pembangunan manusia Indonesia, bukan sistem ekonomi-politik neoliberalisme.

Oleh karena itu, pandangan yang mengatakan bahwa pasar bebas dan kebebasan ekonomi dapat menciptakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia adalah pandangan yang berbahaya besar.

Demokrasi adalah kekuasaan politis oleh seluruh rakyat Indonesia. Demokrasi membagi trias politika, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Oleh karena itu, seluruh rakyat wajib membantu Negara (pemerintah, birokrat Negara dan aparat Negara) untuk melawan dan mengantisipasi proyek penindasan dan pemiskinan oleh kaum neoliberal global.

Indonesia mesti menghidupkan kembali dan menstimulasi demokrasi Pancasila ke seluruh rakyat. Demokrasi Pancasila melampaui neoliberlisme dan dapat mengatasi bahaya masyarakat risiko. Dengan kata lain, sistem demokrasi Pancasila Indonesia harus menghancurkan dan mengerdilkan sistem perekonomian neoliberal global.

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat risiko yang sengaja diciptakan oleh kaum neoliberal global. Risiko besar yang diciptakan memang melampaui batas demografis, geografis, politik, dan megapolitik.

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Artikel Serupa

Manusia Soliter dan Religius

Manusia yang Soliter dan yang Religius

Gambaran manusia sebagai makhluk yang soliter dan yang religius saya jadikan sebagai ide dasar untuk memahami subjektivitas dan posisi eksistensial manusia abad 21 yang dilanda pandemi covid-19. Ide dasar ini berangkat dari pembacaan saya atas puisi “Aku” dan “Doa” karya Chairil Anwar.

Baca Selengkapnya »
Kapasitas Kewargaan

Demokrasi dan Penguatan Kapasitas Kewargaan

Kita perlu memasifkan solidaritas antarwarga menjadi satu alat perlawanan yang mampu melawan dominasi elite korup dan mendorong pelibatan warga dalam arena pembangunan. Di sini, hemat Penulis, kita juga perlu membangun jaringan yang lebih kuat, membentuk pola kesadaran warga dan konsep perjuangan bersama. Tanpa penguatan kapasitas kewargaan, yang lahir justru demokrasi yang rentan dibajak oleh kepentingan kelas elite yang korup.

Baca Selengkapnya »