Perampasan tanah berskala besar. Ilustrasi/researchgate.net

Perampasan Tanah Berskala Besar di Masa Pandemi COVID – 19: Catatan Akhir Tahun KPA 2020 [1]

Perampasan tanah berskala besar justru terjadi di masa Pandemi COVID – 19 di tengah perekonomian yang mengalami minus pertumbuhan.

A. Pengantar

Di awal pandemi Covid-19, di tengah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dua petani Lahat, Sumatera Selatan tewas di tangan petugas keamanan perusahaan sawit PT. Artha Prigel. Jatuhnya korban, Suryadi (40) dan Putra Bakti (35), warga Desa Pagar Batu, Kecamatan Pulau Pinang, Kabupaten Lahat pada 21 Maret 2020 menunjukkan bahwa PSBB tidak mengurangi aksi-aksi perampasan tanah oleh korporasi.

Peristiwa tersebut hanya berselang seminggu sejak pemerintah secara resmi menetapkan darurat pandemi Covid-19 dan dua hari pasca Kapolri mengeluarkan Maklumat Nomor: Mak/2/III/2020 tentang Kepatuhan terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Penyebaran Virus Covid-19. Salah satu poin maklumat adalah melarang menyelenggarakan kegiatan yang menjadikan berkumpulnya massa.

Ternyata maklumat tidak menghalangi perusahaan untuk beroperasi dengan cara-cara represif, justru menyebabkan situasi kontraproduktif dengan masyarakat di lapangan. Alih-alih memberikan sanksi kepada pihak perusahaan, kasus tewasnya dua petani di Lahat hanya diurus sebatas pengusutan pelaku penyerangan dan pidana biasa. Sementara PT. Artha Prigel yang menjadi aktor utama di balik konflik, kekerasan dan kematian dua petani tersebut, melenggang bebas tanpa ada sanksi keras apapun yang memberikan efek jera, termasuk pencabutan izin perusahaan.

Perlakuan semacam ini memberikan gambaran kronisnya situasi konflik agraria di lapangan dan kekerasan yang mengikutinya terus-menerus diurus dengan cara-cara bussiness as usual. Bahkan, wabah Covid-19 ternyata tidak menghentikan laju perampasan tanah, penggusuran masyarakat, dan aksi brutalitas di wilayah konflik agrarian.

Laporan Konflik Agraria Tahun 2020 memperlihatkan wajah konflik agraria di tengah perekonomian yang mengalami minus pertumbuhan. Biasanya, di tengah perekonomian yang mengalami resesi, di tengah perusahaan menghentikan ekspansi, konflik agraria mengalami trend menurun. Namun, situasi tersebut tidak terjadi di tahun krisis ini.

Baca Juga Laporan Konflik Agraria: Catahu KPA 2019 tentang Urgensi Penyelesaian Konflik Agraria Struktural dan Jalan Pembaruan Agraria ke Depan  

Sebagaimana laporan konflik agraria yang dirilis tahun-tahun sebelumnya, laporan tahun ini adalah laporan yang berisi kejadian-kejadian konflik yang bersifat struktural yang terjadi sepanjang tahun, yaitu konflik yang diakibatkan oleh keluarnya kebijakan atau putusan pejabat publik, melibatkan banyak korban dan menimbulkan dampak sosial, ekonomi, dan politik. Dengan demikian, laporan ini mengecualikan sengketa agraria dan perkara agraria, seperti sengketa pertanahan yang bersifat individual, sengketa hak waris, antar kelompok swasta, atau antar lembaga pemerintah.

Konflik agraria struktural adalah reaksi dari terjadinya praktik-praktik perampasan tanah yang difasilitasi oleh hukum, yang disetir oleh modal. Di tengah minusnya perekonomian nasional dan penerapan PSBB, sayangnya perampasan tanah berskala besar tidak menurun.

Secara angka, konflik agraria yang terjadi dapat disebut menurun. Namun, penurunan tersebut tidak siginfikan, bahkan tidak sebanding dengan minusnya pertumbuhan ekonomi. Hal ini sangat mengkhawatirkan sebab perampasan tanah di masa pandemi adalah situasi tragis di tengah kemunduran ekonomi rakyat sepanjang tahun 2020. Selain itu, perampasan tanah skala besar yang tetap tinggi dan makin tak terkendali, menandakan di tengah resesi ekonomi rakyat, badan-badan usaha tidak bisa mengendalikan diri, justru menjadikan krisis sebagai peluang untuk menggusur rakyat.

Baca Juga Posisi Perjuangan dan Tuntutan Masyarakat Adat Pubabu Menjaga Tanah Ulayat

Dalam leporan ini, pengertian agraria sendiri mengacu kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA 1960), yang menyatakan cakupan sumber-sumber agraria sebagai “seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung 3 di dalamnya”. Dalam pengertian bumi, selain permukaan bumi, termasuk pula tubuh bumi di bawahnya serta yang berada di bawah air; dalam pengertian air termasuk baik perairan pedalaman maupun laut wilayah Indonesia; dan yang dimaksud ruang angkasa ialah ruang di atas bumi dan air tersebut (Pasal 1 UUPA 1960).

Model perekaman laporan konflik agraria ini mengacu kepada jumlah kejadian (letusan) konflik di satu wilayah pada tahun 2020. Sehingga, kejadian konflik yang muncul di satu daerah pada tahun lalu, bisa saja kembali terekam pada tahun ini apabila terjadi kembali peristiwa letusan konflik.

Sumber data dalam perekaman konflik agraria yang kami laporkan ini bersumber dari: 1) Laporan langsung masyarakat dan korban, kepada KPA di nasional dan daerah; 2) Laporan dari jaringan KPA di nasional dan daerah; 3) Hasil monitoring dan pengumpulan data konflik agraria di wilayah; dan 4) Hasil monitoring pemberitaan di media massa baik cetak, elektronik maupun online.

Dengan demikian, laporan ini belum merepresentasikan seluruh kejadian konflik agraria di Indonesia, karena terdapat kemungkinan ada letusan konflik yang terjadi di suatu wilayah namun tidak terpantau oleh KPA. Mengingat keterbatasan perangkat organisasi untuk menjangkau seluruh wilayah kejadian konflik, keterbatasan kelengkapan data lapangan dan liputan media terhadap kasus konflik agraria yang terjadi.

B. Laporan Konflik Agraria 2020

B.1. Surplus Konflik Agraria di Tengah Ekonomi Minus

Pandemi Covid-19 sepanjang tahun 2020 bukan saja krisis kesehatan, namun telah melahirkan krisis multidimensi (khususnya ekonomi) yang dampaknya dirasakan oleh masyarakat luas dalam skala local, nasional bahkan global. Penerapan kebijakan pembatasan sosial atau pembatasan mobilitas manusia serta kegiatannya dalam waktu jangka yang panjang telah melumpuhkan sentra-sentra ekonomi. Banyak pabrik, kawasan industri, pasar, dan pusat-pusat bisnis menghentikan operasinya. Jutaan buruh manufaktur mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) selama 2020, belum lagi para pekerja di sektor pariwisata, perhotelan, penerbangan, dan sebagainya. Ledakan PHK gelombang kedua di tahun 2021 diprediksi masih akan terjadi sebab Pemerintah RI belum berhasil mengendalikan wabah Covid, diperburuk dengan munculnya mutasi baru Virus Corona.

Di awal tahun 2020, ekonomi berada di ambang resesi akibat pertumbuhan yang minus. Bahkan pada kuartal II, Kementerian Keuangan mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia – 5,32% akibat kebijakan PSBB tersebut. Meski demikian, situasi krisis ekonomi dan PSBB tidak melumpuhkan praktik-praktik perampasan tanah dan pengadaan tanah yang represif oleh badan usaha raksasa. Akibatnya letusan konflik agraria di lapangan terus berlangsung selama masa pandemi.

Sepanjang tahun ini, KPA mencatat telah terjadi 241 letusan konflik agraria di 359 kampung/desa, melibatkan 135.337 KK di atas tanah seluas 624.272,711 hektar. Dibanding tahun 2019 sebanyak 279 konflik, penurunan hanya berkisar 14 % di tahun ini. Penurunan jumlah konflik ini tidak significan, mengingat Negara kita tengah berada dalam pertumbuhan ekonomi yang menurun drastis.

Sebagai perbandingan, pada kuartal periode April-September tahun 2019 perekonomian kita mencatat pertumbuhan sebesar 5,01 persen, dan letusan konflik agraria pada periode tersebut tercatat sebanyak 133 letusan konflik. Sementara pada periode yang sama di tahun 2020, di tengah pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai minus 4,4%, justru letusan konflik agraria mencapai 138 kejadian. Ternyata, meskipun krisis melanda dan PSBB berlangsung, investasi dan kegiatan bisnis berbasis agraria tetap bekerja secara masif namun tetap represif.

Baca Juga Dari Hutan Larangan Sampai Penggusuran: Kronologi Konflik Agraria Masyarakat Adat Pubabu dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Gambar 1: Pertumbuhan Ekonomi dan Konflik Agraria April-September 2019 dan 2020

Sebagai perbandingan lain, pada saat krisis ekonomi global terjadi pada tahun 2008, data konflik agraria KPA menunjukkan menurunnya angka letusan konflik agraria. Pada tahun 2008, KPA mencatat “hanya” 24 letusan konflik agraria yang terjadi sepanjang tahun tersebut. Namun, situasi saat ini berbanding jauh, dengan terjadinya 241 letusan konflik agraria yang terjadi di tahun 2020 di tengah ekonomi nasional sedang mengalami resesi.

Logikanya, krisis ekonomi yang lahir sebagai imbas dari krisis Covid-19 ini akan mampu menahan laju letusan konflik agraria di lapangan. Sebab, pertumbuhan ekonomi yang minus asumsinya akan mempengaruhi banyak rencana investasi dan ekspansi kelompok bisnis dalam negeri dan luar negeri.

Terjadi sebuah anomali, pandemi dan pertumbuhan ekonomi yang minus ternyata tidak mampu menahan apalagi menghentikan laju ekspansi korporasi untuk merampas tanah-tanah masyarakat. Bagi rakyat, PSBB berarti mematuhi imbauan pemerintah untuk menahan diri dan menciptakan situasi kondusif dengan membatasi mobilitas dan kegiatan di luar rumah secara drastis. Sementara bagi para kelompok korporasi besar berbasis agraria, PSBB adalah momentum perampasan sumber-sumber agraria berskala besar. Terbukti konflik agraria justru melonjak saat krisis pandemi tengah memuncak dan PSBB diberlakukan ketat.

Ada anomali lainnya, membandingkan krisis di tahun 2020 ini dengan krisis yang terjadi pada tahun 1998. Saat itu, petani dan rakyatlah yang bangkit melakukan pendudukan kembali (reclaiming) tanahtanah yang pernah dirampas Negara dan korporasi. Kontras dengan tahun 2020, justru saat krisis melanda perusahaan-perusahaan tetap berjaya melakuan akuisisi dan perampasan tanah. Penyebabnya, kebijakan PSBB diartikan dan dijalankan secara berbeda oleh rakyat dan oleh badan usaha besar.

B.2 Letusan Konflik Agraria 2020

Konflik Agraria
Frekuensi KonflikLuasan (Hektar)Jumlah KK
241624.273135.332
Gambar 2: Konflik Agraria 2020

Sepanjang tahun 2020, 241 letusan konflik agraria terjadi di semua sektor yang dipantau KPA. Konflik akibat perkebunan sebanyak 122 letusan konflik, kehutanan (41), pembangunan infrastruktur (30), properti (20), tambang (12), fasilitas militer (11), pesisir dan pulau-pulau kecil (3) dan agribisnis (2).

Tahun 2020 menandai kembali bahwa sistem perkebunan di Indonesia mengandung banyak masalah struktural yang akut dan sistematis. Indikatornya, sektor perkebunan sebagai penyebab konflik selalu mendominasi wajah buruk agraria di Tanah-Air dari tahun ke tahun. Bahkan meningkat drastis di tahun 2020. Setelah sektor perkebunan, sektor kehutanan menempati peringkat kedua jumlah konflik agraria. Dua sektor ‘klasik’ ini kembali menuai letusan konflik agraria terbanyak.

Gambar 3: Konflik Agraria 2020 di Berbagai Sektor

Di sektor perkebunan, letusan konflik didominasi oleh perkebunan berbasis sawit sebanyak 101 letusan konflik. Selanjutnya diikuti perusahaan komoditas cengkeh, pala, tebu, teh kopi, karet dan komoditas kebun lainnya.

Gambar 4: Konflik Agraria Perkebunan 2020

Di sektor kehutanan, letusan konflik agraria sepanjang tahun 2020, terjadi akibat aktivitas perusahaan-perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI) sebanyak 34 letusan konflik, hutan lindung 6 konflik, dan perusahaan HPH sebanyak 1 konflik.

Gambar 5: Konflik Agraria Kehutanan 2020

Sementara itu, terjadi 30 letusan konflik agraria akibat proyek pembangunan infrastruktur di tahun 2020, artinya mengalami penurunan signifikan, dari 83 kejadian di tahun 2019. Di tahun ini, konflik didominasi oleh beragam Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), yakni sebanyak 17 letusan konflik. Mulai dari pembangunan jalan tol, bandara, kilang minyak, pelabuhan, hingga akibat pembangunan infrasturktur pendukung pariwisata premium seperti Danau Toba, Labuan Bajo, dan Mandalika. Sisanya akibat pembangunan stasiun, bendungan, dan gelanggang olah raga (GOR).

Baca Juga Balada Buruh Tani Tuna Tanah: Konflik Agraria Berbasis Penguasaan Tanah HGU di Nanghale, Sikka, Flores

Gambar 6: Konflik Agraria Pembangunan Infrastruktur 2020

Di sektor bisnis properti, letusan konflik agraria terjadi akibat klaim aset pemerintah (8), pembangunan kawasan perumahan (6), real estate (2), kawasan industri (2), resort (1), dan perkantoran (1).

Gambar 7: Konflik Agraria Properti 2020

Selanjutnya, konflik agraria di sektor pertambangan didominasi oleh pertambangan semen (4), emas (3), batubara (2), pasir, geothermal, dan nikel masing-masing satu kali.

Gambar 8: Konflik Agraria Pertambangan 2020

Sementara itu, konflik agraria yang berkaitan dengan fasilitas milter akibat klaim aset TNI (9), pusat latihan tempur (1), dan Lanud (1).

Gambar 9: Konflik Agraria Sektor Fasilitas Militer

Di sektor pesisir kelautan yaitu tambak (1), reklamasi (1) dan pulau kecil (1). Terakhir, di sektor agribisnis diakibatkan oleh pembangunan food estate dan peternakan masing-masing 1 (satu) kasus.

Gambar 10 dan 11: Konflik Agraria Sektor Pesisir Pulau-pulau Kecil dan Agribisnis 2020

B.3. Sebaran Konflik Agraria

Dari potret persebarannya secara geografis, 241 letusan konflik agraria di tahun 2020 terjadi di 30 provinsi di Indonesia.

Gambar 12: Sebaran Konflik Agraria 2020

Pulau Sumatera mendominasi kejadian konflik agraria tahun 2020. Lima besar letusan konflik agraria terbanyak terjadi di Riau sebanyak 29 letusan konflik, Jambi (21), Sumatra Utara (18), Sumatra Selatan (17), dan Nusa Tenggara Timur sebanyak 16 letusan konflik.

Di Provinsi Riau, konflik agraria didominasi oleh perkebunan sawit sebanyak 21 letusan konflik, HTI sebanyak 6 konflik, dan konflik akibat pembangunan pembangkit listrik sebanyak 2 kejadian. Beberapa perusahaan penyebab konflik diantaranya PT. Arara Abadi, PT. Medco Ratch Power Riau (MRPR), PT. Riau Andalan Pulp Paper (RAPP) dan juga perusahaan Negara seperti PT. PLN dan PTPN V.

Sementara di Provinsi Jambi, dari 21 letusan konflik didominasi konflik perkebunan sebanyak 11 kejadian, dan konflik agraria di kawasan hutan (HTI) sebanyak 9 letusan konflik. Beberapa perusahaan yang terlibat diantaranya PT. Wira Karya Sakti (Sinarmas Group), PT. Erasakti Wira Forestama, PT. Indonusa, dan PT. Agronusa Alam Sejahtera.

Baca Juga Debat Alot Sidang Kasus Baron Cs: Catatan Persidangan Konflik Agraria PT Muria Sumba Manis Vs Masyarakat Adat Patawang

Sumatera Utara terdiri atas konflik agraria di sektor perkebunan sebanyak 8 letusan konflik, HTI (4), infrastruktur (3), properti (1), food estate (1), dan fasilitas militer 1. Pihak-pihak yang terlibat diantaranya Badan Otoritas Pariwisata Danau Toba (BPODT), Pemprov Sumut, PTPN II, TNI AU. Sementara dari pihak swasta tercatat beberapa nama perusahaan seperti PT. Tolan Tiga Indonesia, PT. Cisadane Sawit Raya, dan PT. Mega Mulya Mas.

Selanjutnya, di Provinsi Sumsel, dari 17 letusan konflik yanng terjadi sepanjang tahun ini, 11 diantaranya terjadi di wilayah perkebunan, sementara sisanya 6 kejadian terjadi di wilayah HTI. Beberapa perusahaan yang menyebabkan konflik diantaranya PT. Artha Prigel yang menewaskan dua orang petani Lahat bulan Maret lalu, PT. Lonsum, dan PTPN XIV.

Di Nusa Tenggara Timur, letusan konflik terjadi hampir di semua sektor diantaranya, properti 4 konflik, perkebunan (3), infrastruktur (3), kehutanan (3), pertambangan, (2) dan agribisnis (1). Badan-badan usaha yang menjadi penyebab konflik diantaranya Badan Otoritas Pariwisata Labuan Bajo (BOPLP), Pemprov NTT, PT. Waskita Karya, dan PT. Rerolara Hokeng.

Jika konflik terbanyak terjadi di Provinsi Riau, maka wilayah konflik terluas terjadi di Provinsi Papua dengan total wilayah terdampak seluas 283.800 hektar. Terluas kedua terjadi di Bangka Belitung dengan luasan 66.534,2 hektar, Riau dengan luasan 60.339,218 hektar, Sumatera Barat dengan luasan 37.350 hektar, dan Sumatera Utara dengan luasan 23.969,61 hektar.

B.4 Kekerasan dan Kriminalisasi dalam Konflik Agraria 2020

Sepanjang bulan Januari s/d Desember tahun ini, KPA mencatat setidaknya telah terjadi 134 kasus kriminalisasi (132 korban laki-laki dan 2 perempuan), 19 kali kasus penganiayaan (15 laki-laki dan 4 perempuan), dan 11 orang tewas di wilayah konflik agraria.

Situasi ini telah melahirkan krisis berlipat yang dirasakan petani, masyarakat adat, nelayan, dan masyarakat kecil lainnya yang berada di wilayah-wilayah konflik tersebut. Masyarakat setempat yang menjadi korban konflik agraria dan kekerasan tidak hanya terancam krisis kesehatan, ekonomi, dan pangan akibat pandemi Covid-19, namun juga harus berjibaku mempertahankan kampung dan sumber kehidupannya. Bahkan harus bertaruh nyawa untuk mempertahankan haknya atas tanah.

Gambar 13: Korban Kekerasan dan Kriminalisasi 2020

Patut disayangkan, pelaku-pelaku kekerasan di daerah konflik agraria sebagian besar berasal dari aparat kepolisian, TNI, dan Satpol PP, yang di masa pandemi juga menjadi bagian dari Satgas Covid-19. Alih-alih menciptakan suasana kondusif dalam situasi pandemi dan tertib pada kebijakan social distancing, justru para pihak ini dalam kejadian-kejadian konflik agraria banyak yang berperilaku meresahkan warga, represif, memilih posisi bersama perusahaan vis a vis dengan rakyat. Sehingga situasi demikian memancing amarah masyarakat dan akhirnya tercipta situasi yang kontraproduktif terhadap kebijakan PSBB itu sendiri.

Sepanjang tahun ini, aparat kepolisian tercatat telah melakukan tindakan kekerasan dan intimidatif sebanyak 46 kasus di wilayah konflik agraria, diikuti TNI sebanyak 22 kasus, security swasta sebanyak 20 kasus, dan Satpol PP 9 kasus kekerasan.

Gambar 14: Aktor Kekerasan dan Kriminalisasi Konflik Agraria 2020

Catatan tersendiri patut dilayangkan kepada institusi kepolisian, sebab kita tahu bahwa sejak Maret 2020 Kapolri telah mengeluarkan Maklumat dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah memerangi wabah Covid-19. Tujuannya, membatasai berbagai bentuk kegiatan yang memancing kerumunan massa maupun aktivitas-aktivitas yang kontraproduktif dengan kebijakan pemerintah.

Baca Juga WALHI NTT dan Sabana Sumba Kecam Kriminalisasi Masyarakat Adat Patawang di Sumba Timur

Ibarat panggang yang jauh dari api, di lapangan kita melihat justru aparat-aparat dari kepolisian sendiri yang sering melakukan tindakan kekerasan, intimidasi, dan kriminalisasi terhadap masyarakat korban konflik agraria. Dalam konteks ini, pada akhir tahun 2020 (3/12), Kapolri ikut dipanggil Presiden dalam Rapat Internal Presiden dengan KPA dkk. membahas kekerasan konflik agraria dan reforma agraria. Dalam rapat, Presiden sempat menginstruksikan Kapolri dan menteri lain yang hadir agar ke depan tindakan kekerasan, intimidasi, dan kriminalisasi agraria kepada rakyat dapat dihentikan. Apakah ini akan dijalankan kepolisian hingga tingkat lapangan? Penanganan konflik agraria di tahun mendatang yang akan membuktikan apakah instruksi seperti ini efektif dalam menekan brutalitas aparat di lapangan.

Gambar 15: Korban Tewas 2020 di Wilayah Konflik Agraria

Dari data penangkapan petani dan masyarakat adat akibat konflik agraria yang dilakukan aparat seolah tidak memandang umur dan risiko kerentanan kesehatan di masa pandemi. Misalnya, kasus kriminalisasi terhadap Natu bin Taka (75 tahun), Sabang (47 tahun), dan Ario Permadi (31), petani asal Kampung Alel Sewo, Kelurahan Bila, Kecamatan Lalabata, Soppeng, Sulawesi Selatan. Ketiga petani tersebut harus berurusan dengan kepolisian sejak April. Mereka bertiga dijerat Pasal 82 Ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf b dan/atau Pasal 82 Ayat (2) UU No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H) dengan tuduhan menebang pohon di kawasan hutan. Padahal pohon tersebut berada di kebun mereka yang telah dikelola secara turun temurun.

Dalam perasaan khawatir terpapar virus, Pak Natu dan Sabang mengumpulkan keberanian mereka untuk menjalani pemeriksaan di Polres Soppeng. Saat itu, situasi di Kabupaten Soppeng terdapat 28 pasien ODP, 2 pasien PDP dan terakhir diinformasikan telah ada 1 pasien positif Covid-19.

Baca Juga Tragedi Hari Tani Nasional di NTT: dari Kriminalisasi sampai Kekeringan

Lain halnya dengan yang dialami Hermanus, warga Desa Penyang, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah tersebut harus tewas dalam tahanan. Ia merupakan korban kriminalisasi dalam konflik agraria dengan PT Hamparan Masawit Bangun Persada (HMBP) Best Agro. Korban bersama dua rekannya, James Watt dan Dilik dijerat Pasal 107 (D) UU Perkebunan tahun 2014, atau dituduh “secara tidak sah memanen hasil perkebunan”. Hermanus meninggal di Rumah Sakit Umum Daerah Sampit tanggal 26 April 2020. Dikutip dari salah satu media massa, sebelumnya korban mengeluh sakit dan memakai kursi roda di pengadilan. Korban juga mengeluh sempat dipukuli dalam tahanan.

Beragam tuduhan, pasal dan undang-undang yang sama kerap digunakan korporasi dan aparat kepolisian untuk menjerat dan mengkriminalkan masyarakat yang berada di wilayah konflik agraria. Dari sekian banyak kasus kriminalisasi di tahun 2020, KPA mencatat sebagian besar masih menggunakan modus-modus lama, menggunakan pasal-pasal yang biasa digunakan menjerat masyarakat, yaitu, UU P3H (Pasal 82 Ayat 1, Pasal 82 Ayat 2, Pasal 12 huruf b, Pasal 1 angka 6, dan Pasal 11), UU Perkebunan (Pasal 108, Pasal 107 d, Pasal 105), KUHP (Pasal 170 Ayat 2, Pasal 406 Ayat 1, Pasal 363, Pasal 55 Ayat 1, Pasal 362, Pasal 406 Ayat 1, Pasal 365), UU Minerba (Pasal 162), dan UU Konservasi SDA Hayati (Pasal 40 Ayat (2) jo Pasal 33 Ayat (3)).

Diantara tuduhan-tuduhan tersebut, UU yang paling sering digunakan ialah UU Perkebunan sebanyak 40 kasus, KUHP 34 kasus, dan UU P3H 7 kasus.

Tercatat ketiga UU tersebut memang serikali digunakan oleh pihak perusahaan dan aparat dalam upayanya mengintimidasi dan mengkriminalkan masyarakat yang tengah berkonflik dengan perusahaan. Dengan tujuan memberikan efek jera bagi masyarakat yang menolak proyek pembangunan yang mendorong penggusuran dan perampasan tanah untuk kebutuhan lahan bagi investasi korporasi/badan usaha.

Baca Juga Petani Kemenyan dalam Ketiak Negara dan PT Toba Pulp Lestari

Dari tahun ke tahun, korban kriminalisasi akibat ketiga UU tersebut terus bertambah, bahkan instrumen hukum yang sama seringkali digunakan di lokasi yang sama. Seperti halnya kriminalisasi petani Soppeng. Mereka bukanlah korban pertama yang dijerat UU P3H. Pada tahun 2017, empat petani Soppeng juga terjerat oleh UU dan pasal yang sama. Situasi ini juga terjadi dan terus berulang di tempat lain. Catatan-catatan ini tentu menjadi peringatan bagi pemerintah mengenai keberadaan UU ini. Padahal, janji awal dilahirkannya UU ini adalah menjerat kelompok bisnis atau perusahaan yang melakukan perusakan hutan. Sayangnya, sampai saat ini tidak satupun perusahaan yang terjerat UU ini, di tengah terus bertambahnya korban dari pihak masyarakat.

Bersambung

Perampasan tanah berskala besar justru terjadi di masa Pandemi COVID - 19 di tengah perekonomian yang mengalami minus pertumbuhan.

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Artikel Serupa

Demokrasi Korupsi Protes Sosial

Demokrasi Korupsi, Distribusi Risiko, dan Protes Sosial

Demokrasi sebagai sistem politik yang berkepentingan umum tidak boleh mencekik atau membungkamkan protes sosial, sebab protes sosial adalah sarana komunikasi politis. Protes sosial bertujuan membongkar kemapanan korupsi (dan hipokrisi) sebagai konsekuensi logis dari risiko yang sengaja diciptakan dan direproduksi oleh koruptor terhadap rakyat miskin.

Baca Selengkapnya »