Perampasan tanah berskala besar. Ilustrasi/researchgate.net

Perampasan Tanah Berskala Besar di Masa Pandemi COVID – 19: Catatan Akhir Tahun KPA 2020 [2]

Perampasan tanah berskala besar justru terjadi di masa Pandemi COVID – 19 di tengah perekonomian yang mengalami minus pertumbuhan.

C. Potret Khusus Dibalik Konflik Agraria 2020

C.1 Melesatnya Konflik Agraria Perkebunan dan Kehutanan

Dari 241 letusan konflik agrarian yang terjadi sepanjang tahun 2020, sebanyak 69 % -nya terjadi di dua sektor, yaitu perkebunan dan kehutanan. Angka konflik di dua sektor tersebut memperlihatkan trend kenaikan tinggi dari tahun sebelumnya. Jika pada tahun 2019 letusan konflik agraria di wilayah perkebunan sebanyak 87 kali, tahun 2020 jumlahnya mencapai 122 letusan, atau naik 28 %. Konflik agraria di sektor kehutanan juga mengalami kenaikan di tahun ini, dari 20 letusan konflik di tahun 2019 menjadi 40 letusan konflik pada tahun ini. Artinya di sektor kehutanan mengalami kenaikan hingga dua kali lipat.

Beberapa kasus konflik agraria di sektor perkebunan yang meletus di tahun 2020 diantaranya adalah konflik yang melibatkan PT. Mitra Aneka Rezki (MAP) berhadap-hadapan dengan masyarakat Desa Sedang, Kecamatan Suak, Kabupaten Banyuasin, Sumatra Selatan. Konflik ini diakibatkan penggusuran tanah pertanian warga oleh perkebunan sawit tersebut. Warga yang tengah memasuki masa panen, pertaniannya habis digusur oleh pihak perusahaan. Perusahaan merobohkan pondok-pondok petani tempat menyimpan gabah, sementara hasil panen para petani dibuang oleh pihak perusahaan. Peristiwa ini melibatkan aparat kepolisian yang turun membantu pihak perusahaan. Pihak perusahaan ingin menjadikan tanah tersebut sebagai areal perkebunan sawit.

Di Lampung, perkebunan sawit PT. Budi Darma Godam Perkasa menggusur kebun singkong warga di Kecamatan Blambangan Pagar, Lampung Utara. Pihak perusahaan mengklaim tanah seluas 72 hektar yang digarap petani tersebut sebagai milik perusahaan, padahal proses hukumnya masih berjalan di pengadilan.

Konflik agraria di sektor perkebunan selama pandemi juga melibatkan PTPN, perusahaan perkebunan plat merah milik BUMN. Bahkan kejadian konflik agraria yang melibatkan pihak PTPN banyak diikuti tindakan intimidatif, kekerasan, dan penggusuran terhadap masyarakat.

Baca Juga Pengantar Catatan Akhir Tahun Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) 2020

Di tengah krisis ekonomi dan pangan, praktik-praktik kekerasan pemaksaan marak dilakukan PTPN. Misalnya di Sulawesi Selatan, PTPN XIV memaksa petani di Kampung Likudengen, Desa Uraso, Kecamatan Mappadeceng, Luwu Utara untuk meninggalkan tanah pertanian dan kampung mereka melalui surat edaran yang dikeluarkan pihak perusahaan. Ironisnya, lokasi tersebut merupakan Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) yang telah diusulkan oleh KPA bersama Wallacea kepada pemerintah sebagai prioritas penyelesaian konflik dan redistribusi tanah dalam kerangka reforma agraria.

Di Sumatra Utara, PTPN II dibantu tentara dan aparat kepolisian secara berturut-turut menggusur tanah pertanian dan perkampungan adat Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI) di dua kampung, yakni Kampung Pertumbukan (11/11) dan Kampung Durian Selemak (29/11), Deli Serdang. Tidak tanggung-tanggung, proses penggusuran ini melibatkan 300 aparat TNI, 100 Brimob, dan 200 security perusahaan. Penggusuran dan perusakan tanaman pangan warga dilakukan PTPN untuk pengembangan perkebunan tebu dan ekspansi industry gula. Kampung ini merupakan LPRA yang telah diusulkan Anggota KPA, BPRPI kepada pemerintah untuk segera diselesaikan konfliknya dan diakui hak-haknya secara penuh, dibebaskan dari klaim PTPN.

Konflik yang melibatkan PTPN II di tahun 2020 tidak hanya dengan masyarakat adat rakyat penunggu. Masih di kabupaten yang sama, PTPN II juga berkonflik dengan warga desa Sei Melingkar dan Simencirim. Bahkan ratusan petani dari dua desa ini terpaksa melakukan aksi jalan kaki ribuan kilometer selama lebih dari 40 hari dari Deli Serdang ke Jakarta. Pasalnya, PTPN II akan menggusur tanah pertanian dan kampung mereka, dengan berjalan kaki mereka mengharapkan kasus mereka segera dituntaskan dan diredistribusikan tanahnya oleh Presiden.

Baca Juga Pengantar Catatan Akhir Tahun KPA 2019

Konflik agraria struktural adalah manifestasi terjadinya perampasan tanah di atas tanah-tanah yang telah diusahakan dan ditempati masyarakat bertahun-tahun. Ironisnya bukan rahasia lagi bahwa praktik-praktik perampasan tanah ini dilegitimasi hukum, difasilitasi pemerintah, dan terafiliasi ke grup-grup perusahaan ternama. Misalnya, perusahaan perkebunan sawit yang melakukan perampasan tanah di masa pandemi terafiliasi dengan beberapa konglomerasi sawit di Indonesia, korporasi besar nasional dan global, baik sebagai supplier, mitra maupun anak perusahaan. Sebut saja Sinar Mas Group, Wilmar Group, Salim Group, Surya Dumai Group, Darmex Group, Sampoerna Agro Group, Triputra Group, PT. Gudang Garam, Cargill, Unilever, Shell Company, Korindo Group, Garyon Development Ltd., of Hongkong, Vily Wood Investment Ltd., of Hongkong, dan APRIL, Texmaco, Marubeni, dan First Resources Group.

Gambar 16: Afiliasi Bisnis Beberapa Perusahaan Penyebab Konflik Agraria Perkebunan 2020

Di sektor kehutanan, situasi kontraproduktif juga dilakukan korporasi-korporasi kehutanan selama masa pandemi. Krisis ekonomi dan pangan tidak mampu menahan aksi-aksi sepihak perusahaan untuk menggusur tanah pertanian masyarakat dan mengkriminalisasi petani. Contoh kasus di Desa Parbuluan VI, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, PT GRUTI secara sepihak mengklaim kampung dan tanah pertanian masyarakat dengan dalih telah mengantongi izin konsesi dari Kementerian KLHK seluas 14 8.850 hektar, dimana konsesi tersebut memasukan pemukiman dan lahan pertanian masyarakat di dalamnya.

Gambar 17: Afiliasi Bisnis Beberapa Perusahaan Kehutanan Penyebab Konflik Agraria 2020

Di Jambi, PT. Wira Karya Sakti (WKS), salah satu anak Perusahaan APP Sinarmas tercatat beberapa kali melakukan intimidasi dan penggusuran kepada warga Desa Lubuk Madrasah, Kabupaten Tebo, Jambi sepanjang 2020. Tanggal 3 Maret 2020, perusahaan menyiram herbisida dengan menggunakan drone dari udara dan mencemari tanah pertanian warga, berakibat merusak tanaman cabai, sayur mayur, karet, dan semangka milik petani. Masih di bulan yang sama, seorang petani Jambi dilaporkan PT. WKS, menggunakan UU P3H dengan tuduhan penyerobotan lahan.

Baca Juga Laporan Konflik Agraria: Catahu KPA 2019 tentang Urgensi Penyelesaian Konflik Agraria Struktural dan Jalan Pembaruan Agraria ke Depan

Sebulan berselang, pihak PT. WKS kembali melakukan intimidasi kepada warga yang sedang berada di kebun. Bersama aparat, perusahaan mengeluarkan tembakan dua kali ke atas sehingga menimbulkan ketakutan warga. Tidak berhenti di situ, pada 26-27 September, PT. WKS menggusur tanah dan kebun-kebun petani. Puncaknya pada 2 Desember 2020, penggusuran kembali dilakukan oleh pihak perusahaan, merusak dan meratakan tanah-tanah pertanian, memusnahkan pohon pisang, ketela, dan segala macam tanaman hortikultura dan sayuran milik petani.

Situasi penggusuran dan perampasan tanah yang dilakukan perusahaan-perusahaan perkebunan dan kehutanan di tengah-tengah resesi ekonomi adalah cerminan bagaimana para pelaku bisnis dan badan usaha raksasa di sektor perkebunan dan kehutanan menggunakan momentum krisis untuk melakukan akumulasi kekayaannya dengan mengukuhkan klaim dan memperluas penguasaan tanahnya. Dengan demikian, sejarah di masa pandemi mencatat bahwa krisis ekonomi yang melanda bangsa justru menjadi titik balik dari usaha-usaha perluasan monopoli tanah dan sumber-sumber agraria kelompok konglomerat dan badan usaha skala besar.

Pelajaran dari masa pandemi juga memperlihatkan perbedaan situasi yang dihadapi kota dan desa, korelasinya dengan investasi dan eskalasi konflik. Kota-kota mengalami kelesuan bisnis dan investasi, akibat wabah yang meluas dan kebijakan PSBB yang ketat. Kawasan perdagangan dan perusahaan manufaktur di wilayah perkotaan banyak yang terpaksa menghentikan aktivitasnya, bahkan mengalami kolaps. Sementara di desa, dimana wabah yang diderita situasinya tidak separah sebagaimana di kota, sehingga kebijakan PSBB pun tidak seketat di kota. Konsekuensinya, perusahaan-perusahaan berbasis agraria/SDA masih leluasa bergerak di desa-desa, termasuk di daerah-daerah konflik agraria. Itulah sebab pedesaan di masa pandemi tetap menjadi sasaran massive perluasan investasi dan akumulasi kekayaan kelompok badan usaha. Perusahaan-perusahaan kakap yang memiliki investasi bisnis di banyak sektor mengalami hambatan di perkotaan, sehingga memusatkan perhatian pada bisnis-bisnis berbasis agraria di wilayah pedesaan.

C.2 Konflik Agraria di Balik Proyek Strategis Nasional (PSN)

Sepanjang tahun 2020, KPA mencatat 30 letusan konflik agraria di sektor pembangunan infrastruktur. Dari angka tersebut, 17 diantaranya disebabkan oleh pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan termasuk di dalamnya pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), mulai dari pembangunan bandara, jalan tol, bendungan, pelabuhan, dan kawasan pariwisata beserta infrastruktur penunjangnya.

Beberapa kasus terkait PSN, termasuk KSPN di dalamnya merupakan kasus lama yang meletus kembali pada tahun ini, selebihnya kasus baru akibat proses-proses pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur. Salah satunya letusan konflik akibat pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol sepanjang Padang-Pekanbaru. Proyek jalan tol ini terdiri dari enam seksi, yaitu Seksi I, Padang-Sicincin, Seksi II Sicincin-Bukittinggi, dan Seksi III Bukittinggi-Payakumbuh. Kemudian, Seksi IV Payakumbuh—Pangkalan, Seksi V Pangkalan-Bangkinang, dan Seksi VI Bangkinang-Pekanbaru. Ironisnya proyek mega ini rencana pembangunannya tidak diketahui sejak awal oleh warga yang terdampak. Adanya ancaman penggusuran pemukiman dan persawahan milik warga menimbulkan protes warga Nagari Koto Baru, Kabupaten Lima Kota, Sumatra Barat.

Selanjutnya rencana pembangunan Bandara Bali Utara di Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Bali. Sebelumnya, proyek ini pada mulanya ditargetkan dibangun di bagian timur Buleleng, yaitu di Kecamatan Kubutambahan, Buleleng. Akhirnya, lokasi proyek dipindah dan akan menggusur sebagian wilayah Desa Sumberklampok. Rencana ini memicu konflik akibat protes dari warga Desa Sumberklampok. Pasalnya, belum tuntas penyelesaian klaim asset pemprov, muncul rencana pembangunan bandara yang akan menggusur sebagian tanah garapan dan kampung yang sudah puluhan tahun diperjuangkan warga. Bahkan lokasi tersebut sudah diusulkan kepada Presiden sebagai salah satu Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA).

Selanjutnya beberapa letusan konflik infrastruktur lama yang kembali meletus pada tahun ini diantaranya, pembangunan Sirkuit Mandalika di Nusa Tenggara Barat yang tidak kunjung tuntas proses ganti kerugiannya. Lalu, pengembangan kawasan pariwisata premium di Danau Toba dan Labuan Bajo yang masih terus berjalan dan mengancam keberlangsungan hidup masyarakat setempat.

Baca Juga Posisi Perjuangan dan Tuntutan Masyarakat Adat Pubabu Menjaga Tanah Ulayat

Proses pengadaan tanah untuk proyek pembangunan infrastruktur dari tahun ke tahun kerap menghasilkan persoalan pelik yang sama. Proses yang tertutup, intimidatif, manipulatif, hingga penggunaan cara-cara kekerasan masih sering digunakan dalam menghadapi aspirasi atau protes dari masyarakat terdampak.

Sebenarnya Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum menyediakan pilihan ganti kerugian kepada warga terdampak selain uang ganti rugi, yaitu opsi pemberian tanah pengganti, pemukiman kembali, penyertaan modal (kepemilikan saham), dan bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak. Sayangnya, seringkali hak warga terdampak atas opsi-opsi itu seringkali tidak diberikan, atau sengaja ditutupi dengan memanfaatkan ketidaktahuan warga atas hak-hak mereka sebagaimana diatur UU tersebut. Alih-alih membuka opsi-opsi tersebut, pemerintah cenderung langsung mengarahkan dan mendorong kepada pilihan ganti-rugi uang, yang seringkali tidak menguntungkan warga terdampak sebab praktik-praktik koruptif dan manipulative aparat di lapangan. Ancaman konsinyasi, mengambil uang ganti rugi di pengadilan menjadi cara ampuh untuk mengintimidasi warga yang tidak setuju tanahnya dijadikan objek pengadaan tanah, atau tidak setuju dengan nilai ganti-kerugian yang diberikan.

Terkait pengadaan tanah, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah melakukan revisi begitu besar sehingga dipastikan akan memberi dampak lebih buruk. Hal ini disebabkan Omnibus Law telah memperluas cakupan “kepentingan umum”. Cakupan kepentingan umum kini tidak hanya mencakup proyek-proyek infrastruktur, tetapi mencakup juga pengadaan tanah untuk PSN, KEK, pariwisata, pertambangan, bisnis properti, hingga kebutuhan untuk pengembangan kawasan ketahahan pangan kini dapat menggunakan instrument hukum baru ini.

Termasuk dampak yang diakibatkan oleh semakin dhilangkannya hak warga untuk berkeberatan dan partisipasi dalam proses dan akses informasi. Sebelumnya, partisipasi publik dalam menentukan persetujuan atau keberatan atas lokasi proyek pembangunan dijamin dalam UU No. 2/2012, kini dihapus Omnibuslaw dengan menghilangkan kesempatan bagi warga yang terdampak untuk melakukan veto terhadap rencana pembangunan apabila dirasa lebih banyak mendatangkan kerugian.

C.3 Food Estate: Perampasan Tanah atas Nama Ketahanan Pangan

Meski bukan program baru, program Food Estate atau lumbung pangan nasional di era Jokowi menjadi jawaban pemerintah atas ancaman krisis pangan di Indonesia selama masa pandemi. Program ini dipromosikan dapat mengatasi ancaman krisis pangan dan meningkatkan ketahanan pangan Indonesia ke depan.

Program Food Estate masuk ke dalam daftar Proyek Stategis Nasional (PSN) 2015-2019. Dalam daftar tersebut, program lumbung pangan nasional rencananya akan dibangun di beberapa lokasi, diantaranya, 1) Papua (1,2 juta hektar), 2) Kalimantan Barat (120.000 hektar), 3) Kalimantan Tengah (180.000 hektar), Kalimantan Timur (10.000) hektar dan Maluku (190.000).

Gambar 18: Sebaran Food Estate dan Letusan Konflik Agraria 2020

Dari target awal tersebut, pemerintah melakukan revisi atas beberapa target PSN melalui Peraturan Presiden Nomor 109/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3/2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Salah satu proyek yang direvisi ialah program Food Estate. Dalam rapat terbatas (ratas) Presiden mengenai Food Estate, tanggal 23 September 2020, Presiden Jokowi memberikan arahan sekaligus merevisi target program lumbung pangan sebelumnya menjadi lima lokasi. Pada tahap pertama, proyek akan dilaksanakan di Kalimantan Tengah (168.000 hektar) yang berada di Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau, di Sumatra Utara (60.000 hektar), tepatnya di Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kabupaten Pak-Pak Bharat.

Selanjutnya, tahap kedua akan dikerjakan di Sumatra Selatan, Nusa Tenggara Timur hingga Papua. Di Sumatra Selatan, lokasi lumbung pangan ini akan dibuka di 9 kabupaten/kota seluas 235.351 hektar, yaitu Palembang, Banyuasin, Ogan Komering Ilir, Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ulu Timur, Musi Banyuasin, Panukal Abab Lematang Ilir, Musi Rawas Utara, dan Muara Enim.

Baca Juga Dari Hutan Larangan Sampai Penggusuran: Kronologi Konflik Agraria Masyarakat Adat Pubabu dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Sedangkan untuk NTT, lumbung pangan akan dibuka di Kabupaten Sumba Tengah seluas 5.000 hektar. Di Papua, lokasi lumbung pangan akan dibuka di Kabupaten Merauke, Boven Digoel, dan Mappi seluas 2.052.551 hektare. Khusus di Merauke, pemerintah akan melanjutkan proyek lumbung pangan yang dulu pernah digagas pada masa pemerintahan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) melalui proyek Merauke Integrated Food Energy Estate (MIFEE) di tahun 2010 lalu. Padahal proyek MIFEE adalah proyek ambisius yang pada akhirnya lebih banyak mengalami kegagalan.

Proyek ambisius ini memang terlihat sangat menjanjikan, apalagi dibungkus dalam narasi ketahanan pangan. Namun, belajar dari pengalaman masa lalu, pemerintah seharusnya memikirkan kembali rencana besar ini. Sejarah mencatat bagaimana kebijakan yang sama pernah gagal total di era pemerintahan Soeharto dan SBY. Selain mangkrak, proyek-proyek tersebut telah melahirkan akumulasi penguasaan tanah oleh perusahaan-perusahaan besar akibat praktik-praktik perampasan tanah, peminggiran petani hingga degradasi lingkungan.

Setali tiga uang, proyek ambisius yang digagas saat ini ibarat api dalam sekam, karena menyimpan berbagai masalah.

Pertama, ancaman perampasan tanah dan konflik agraria. Salah satunya proyek pembukaan lahan lumbung pangan di Kecamatan Pollung, Humbang Hasundutan telah memakan korban. Dari 1.000 hektar pembukaan lahan yang ditarget pada tahun 2020 ini, 215 hektarnya sudah dilepaskan dan telah memicu letusan konflik agraria. Pasalnya, lokasi proyek berada di wilayah adat.

Jika pemerintah tidak memegang prinsip kehati-hatian dalam proses pengadaan tanah untuk lokasi pengembangan lumbung pangan ini, dapat dibayangkan betapa tingginya letusan konflik agraria dan perampasan tanah yang akan ditimbulkan oleh pelaksanaan proyek Food Estate ini. Apalagi berkaca pada pendekatan pemerintah seringkali gegabah dalam mengeluarkan izin-izin lokasi, tanpa tahap peninjauan situasi lapangan. Mengeluarkan izin di atas tanah-tanah yang diklaim sebagai tanah Negara atau tanah tak bertuan, padahal fakta di lapangan sudah menjadi tanah garapan, pemukiman, bahkan kampung dan desa definitif. Pengeluaran izin-izin tersebut menjadi penyebab terjadinya konflik agraria dan jatuhnya korban.

Baca Juga Balada Buruh Tani Tuna Tanah: Konflik Agraria Berbasis Penguasaan Tanah HGU di Nanghale, Sikka, Flores

Kedua, Food Estate pada kenyataannya meminggirkan petani dari dunia pertanian itu sendiri. Food Estate memang berbicara pangan, tetapi tidak dimaksudkan untuk menempatkan petani sebagai produsen pangan yang utama. Pasalnya, program ketahanan pangan ini menyandarkan produksi pangan dari hulu sampai hilir di pundak korporasi pangan besar. Artinya, urusan pangan dan produk pertanian akan diserahkan sepenuhnya kepada korporasi pertanian pangan. Sementara petani dan warga desa hendak diarahkan menjadi para pekerja di lokasi-lokasi food estate tersebut, dengan demikian Negara sedang mendorong terjadinya ploretarisasi petani dan hilangnya keluarga petani kecil (depeasantisation) secara masif dan terstruktur.

Dilansir dari Kementerian Pertanian, untuk Proyek Food Estate di Humbahas Sumut saja, sudah ada beberapa korporasi swasta yang siap berinvestasi, yaitu, PT. Indofood, PT. Calbe Wings, PT. Champ, 18 PT. Semangat Tani Maju Bersama, PT. Agra Garlica, PT. Agri Indo Sejahtera, dan PT. Karya Tani Semesta.

Ketiga, Food Estate berpotensi merusak lingkungan, pasalnya sebagian besar lokasi ini berada di atas lahan gambut. Belajar dari proyek cetak sawah satu juta hektar di atas lahan gambut yang digagas Presiden Soeharto di masa lalu tidak hanya berakhir gagal total, namun juga melahirkan degradasi lingkungan yang sangat parah.

Seharusnya krisis ekonomi dan pangan akibat pandemi ini melahirkan kesadaran bagi pemerintah dan semua pihak bahwa sistem pembangunan yang telah berjalan selama ini mestilah dirombak. Dengan kata lain, krisis pangan ini mestilah menjadi momentum untuk mengubah struktur penguasaan dan penggunaan lahan di pedesaan, merombak landscape pedesaan monokultur menjadi desa-desa berdaulat pangan berbasis rumah tangga petani, dan memastikan petani memiliki tanah cukup dan kapasitas yang diperkuat untuk pertanian. Menyediakan tanah-tanah Negara dari klaim PTPN, PERHUTANI, HTI, termasuk tanah terlantar perkebunan swasta, lahan kosong di desa dan kota bagi rakyat untuk mengembangkan sentra-sentra pertanian, peternakan, dan kebun pangan untuk meminimalisir dampak yang ditimbulkan krisis pangan ini.

Baca Juga Debat Alot Sidang Kasus Baron Cs: Catatan Persidangan Konflik Agraria PT Muria Sumba Manis Vs Masyarakat Adat Patawang

Pengalaman KPA selama pandemi dan puluhan tahun dalam perjuangan hak atas tanah membuktikan bahwa desa-desa dan kampung-kampung yang berdaulat pangan, yang memiliki resiliensi terhadap krisis ekonomi dan ancaman krisis pangan saat ini, hanya bisa tercipta di wilayah-wilayah dimana petani dan pertanian keluarganya memiliki tanah untuk tanaman pangan. Bahkan desa-desa seperti ini di masa pandemi tetap mengalami surplus pangan dan mampu menjadi garda terdepan memobilisasi donasi pangan ke daerah-daerah rawan pangan. Termasuk mengalirkan panennya ke kota-kota yang menjadi episenstrum penyebaran virus.

Sayangnya, alih-alih menjalankan reforma agraria sebagai sikap politik dan terobosan baru mengatasi krisis yang akan memperkuat kapasitas produksi rakyat tani sebagai produsen pangan nasional, justru yang dikerjakan pemerintah mengulang model lama dan kesalahan di masa lalu lewat liberalisasi dan militerisasi pangan. Membangun Food Estate yang berbasis pertanian monokultur dengan menyandarkan pengelolaan dan pengembangan kepada korporasi bukan petani, jauh dari prinsip kedaulatan pangan dan ekonomi kerakyatan yang dicita-citakan.

C.4 Meningkatnya Konflik Agraria dengan TNI

Institusi TNI pada tahun 2020 kerap menjadi aktor penyebab konflik agraria berhadap-hadapan langsung dengan masyarakat. Sepanjang tahun, tercatat 11 letusan konflik agraria mengemuka akibat klaim-klaim institusi tentara di atas tanah dan pemukiman masyarakat. Beberapa tipologi letusan konflik yang terjadi terkait dengan klaim aset (tanah) TNI sebanyak 9 kasus dan masing-masing 1 (satu) kasus adalah konflik masyarakat dengan klaim pusat latihan tempur, lapangan udara, dan asrama tantara. Konflik ini melibatkan TNI AD dan TNI AU diantaranya TNI AU Raci, Kodam XIV Hasanuddin, Kodim 0110 Aceh Barat Daya, Kodim Minahasa, Kodim Tambrauw dan Yonif 141/ayjp Muara Enim.

Beberapa konflik agraria yang mencuat tahun ini akibat klaim TNI misalnya, konflik agraria antara warga Kampung Bara-Baraya, Makassar dengan Kodam XIV Hasanuddin. Konflik bermulai dari klaim TNI bersama pihak yang mengaku ahli waris, yakni Moeding Daeng Matika di atas tanah 3 hektar yang telah ditempati 28 warga Bara-Baraya yang telah menempat tanah itu sejak tahun 1960. Bukti pemukiman tersebut dikuatkan dengan bukti atas hak kepemilikan dari warga. Noerdin bersama pihak Kodam mengklaim sebagai tanah asrama TNI AD.

Baca Juga WALHI NTT dan Sabana Sumba Kecam Kriminalisasi Masyarakat Adat Patawang di Sumba Timur

Di Aceh, konflik agraria terjadi antara warga Desa Lama Tuha, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya dengan Kodim 0110 Abdya. Ihwal konflik ini akibat tindakan Kodim yang melakukan intimidasi kepada warga dengan melakukan tembakan dan menculik warga. Aksi itu dilakukan untuk memuluskan rencana Kodim mengakuisisi lahan seluas 56 hektar yang ditempati warga.

Konflik agraria masyarakat vis a vis dengan TNI jamak terjadi di Indonesia, bahkan sudah berlangsung sejak pemerintahan Orde Lama. Namun, hingga saat ini belum ada penyelesaian yang berkeadilan bagi petani dan masyarakat yang berkonflik dengan TNI. Pemerintah justru kerap berpihak kepada TNI, bahkan terkesan membiarkan terjadinya tindakan kekerasan dan pengerahan alat berat untuk merusak tanaman petani dan menggusur warga dari tanahnya. Salah satu contohnya konflik agraria di Urut Sewu, di mana pemerintah secara sepihak memberikan sertifikat kepada pihak TNI, meskipun berdasarkan kesejarahan dan pemilikan posisi petani lebih kuat dibandingkan pihak tentara.

D. Penutup

Di era reformasi yang disertai pandemi, perampasan tanah rakyat dirancang sedemikian rupa oleh aneka regulasi untuk menghasilkan reorganisasi ruang-ruang akumulasi kapital baru. Pembangunan perkebunan monokultur, pembangunan infrastruktur, kawasan ekonomi khusus, food estate, wisata premium “New Bali”, bisnis pertambangan, tukar-guling kawasan hutan, bisnis properti, industri manufaktur dan perikanan dan sebagainya, adalah bentuk-bentuk reorganisasi ruang tersebut, yang semakin memposisikan Indonesia sebagai penyedia bahan baku, tenaga kerja murah, pemakai sumber energi kotor, dan pasar bagi industri manufaktur global.

Bagi rakyat, 2020 adalah tahun Perampasan Tanah Berskala Besar. Di tengah pandemi dan resesi ekonomi, ternyata konsolidasi dan perluasan penguasaan tanah untuk kepentingan bisnis khususnya perkebunan dan kehutanan semakin massif dilakukan oleh badan usaha swasta dan Negara. Justru situasi pandemi dijadikan momentum bagi pengambilalihan tanah dan ekspansi modal yang berakibat pada perampasan tanah, yang difasilitasi hukum.

Mulusnya perampasan tanah dan pengerukan kekayaan alam tersebut didukung pula oleh pembangunan jaringan infrastruktur yang semakin terkoneksi. Perampasan tanah skala luas menyebabkan letusan konflik agraria struktural terjadi dimana-mana.

Meningkatnya jumlah konflik agraria di sektor perkebunan sebesar 28 % dari tahun lalu, dan bahkan naik 100 % di sektor kehutanan dengan keluarga yang terdampak mencapai 135.332 KK membuktikan bahwa pandemi tak menghentikan laju ekspansi pemodal. Situasi ini tragis, sebab berlangsung di saat masyarakat tengah berjibaku bertahan hidup dari penyebaran wabah dan ekonomi yang melemah. Apalagi konflik agraria selalu dibarengi kekerasan dan penangkapan yang menimpa masyarakat di wilayah konflik agraria.

Baca Juga Tragedi Hari Tani Nasional di NTT: dari Kriminalisasi sampai Kekeringan

Jika diakumulasi, sejak tahun 2015 hingga 2020, maka total letusan konflik agraria yang bersifat struktural sebanyak 2.288 kasus. Setelah enam tahun berjalan, dari cara-cara pemerintahan Jokowi merespon dan menangani konflik agraria serta kekerasan yang terjadi, dapat dimpulkan bahwa hambatan terbesar penyelesaian konflik agraria bukan lagi soal lemahnya keinginan politik (political will) untuk menyelesaikan. Akan tetapi, sebuah sikap pengabaian dan pembiaran Negara terhadap konflik agraria dan dampak-dampak lanjutannya. Pengabaian tersebut adalah cermin bahwa pemerintah juga tidak mau mengakui keberadaan problem struktural ini, yang semakin hari semakin terakumulasi dan akut. Hingga detik ini, tidak ada usaha serius yang terlembaga, dilakukan secara sistematis, bersifat lintas sektor dan otoritatif untuk menyelesaikan konflik agraria hingga tuntas. Baik konflik agraria yang lama maupun konflik agraria baru.

Pengabaian juga mengakibatkan pemerintah gagal membongkar akar masalah dan “benang kusutnya” dari konflik agraria, yang sebenarnya telah dipahami dan terus-menerus dibahas, yakni ketimpangan struktur pemilikan, penguasaan, pengusahaan, dan pemanfaatan sumber-sumber agraria. Pembiaran situasi ketimpangan ini berpuluh tahun lamanya, termasuk dalam kurun waktu enam tahun terakhir, melahirkan monopoli tanah maha luas oleh segelintir kelompok.

Pembiaran dan pengabaian Negara atas terjadinya praktik-praktik perampasan tanah skala luas yang merugikan rakyat dan memperparah ketimpangan ini, membuka tabir betapa kuatnya keterlibatan elit politik dan elit bisnis dalam konflik-konflik yang meletus. Bahkan, situasi tersebut berpotensi besar semakin memburuk dengan pengesahan UU Cipta Kerja yang sarat kepentingan modal.

Dalam UU Cipta Kerja secara eksplisit terlihat bahwa tanah dan sumber agraria lainnya kembali diprioritaskan untuk kelompok badan-badan usaha skala besar. Justru konflik agraria, perampasan tanah, dan ketimpangan sedang difasilitasi oleh UU baru dan ragam RPP turunannya. Keberpihakan hukum dan fasilitas istimewa bagi investor serta badan usaha raksasa ini juga akan semakin mendorong aparat keamanan untuk berbuat brutal di wilayah-wilayah konflik.

Baca Juga Petani Kemenyan dalam Ketiak Negara dan PT Toba Pulp Lestari

Hingga tahun keenam pemerintahan ini, kami memandang bahwa Pemerintahan Joko Widodo masih gagal memberikan rasa aman, perlindungan, dan pemenuhan hak kepada mayoritas petani dan masyarakat kecil, yang telah lama menginginkan adanya penyelesaian konflik dalam kerangka reforma agraria. Puluhan ribu kampung, desa-desa, tanah pertanian, kebun rakyat, pemukiman, fasum, dan fasos masyarakat belum kunjung dilepaskan dan dimerdekakan dari klaim-klaim asset BUMN (HGU PTPN, PERHUTANI), perkebunan swasta (HGU terlantar, expired, dan aktif), kawasan hutan, asset pemprov, izin HTI, HPH, konflik akibat program transmigrasi, dan pengadaan tanah.

Akhirnya, krisis pandemi dan perampasan tanah berskala besar sepanjang tahun 2020 ini telah membuat petani, buruh tani, nelayan, masyarakat adat, perempuan dan anak-anak dalam komunitas miskin di desa dan kota hidup dalam situasi semakin buruk.

Oleh sebab itu: Pertama, perubahan paradigma mutlak diperlukan dalam melihat hak rakyat atas tanah, pemahaman dan praktik atas ‘tanah Negara’ dan ‘kawasan hutan’, serta bagaimana pemerintah dan aparat keamanan menyikapi keberadaan konflik agraria itu sendiri sebagai suatu problem struktural.

Selanjutnya kedua, membutuhkan pula terobosan politik untuk menuntaskannya, bukan kembali pada cara-cara lama dan biasa – business as usual. Hal ini mengingatkan kita pada urgensi pembentukan badan khusus untuk penyelesaian konflik agraria yang bersifat struktural, yang seturut dengan tujuan-tujuan reforma agraria. Dengan begitu, proses pelepasan klaim-klaim konsesi dan hak di atas, yang puluhan tahun menjerat masyarakat dapat direalisasikan secara konkrit, sistematis, cepat, dan tepat sasaran. Mengingat berbagai lembaga pengaduan dan penyelesaian konflik yang ada terbukti tidak menuai hasil yang diharapkan masyarakat luas.

Baca Juga Darurat Kemanusiaan di Pubabu: WALHI NTT Kecam Laku Pemprov NTT

Ketiga, Konflik Agraria juga menandakan kebutuhan mendesak untuk melakukan proses menata-ulang struktur penguasaan tanah dan meredistribusikannya kepada petani dan masyarakat miskin yang tengah mengalami konflik agraria berkepanjangan. Sebab itu, dibutuhkan perubahan mendasar terhadap pengkerdilan Reforma Agraria dari sekedar program sertifikasi tanah biasa. Pemerintahan Joko Widodo harus menyadari bahwa pengabaian penyelesaian konflik agraria dan ketimpangan penguasaan tanah secara terus-menerus pada saatnya akan menuai gejolak sosial, ekonomi, dan politik yang lebih besar di masa mendatang. Lebih-lebih, jika melihat substansi UU Cipta Kerja, instrumen hukum baru yang mempermudah terjadinya perampasan tanah dan penggusuran masyarakat, maka situasi konflik agraria ke depan akan sangat memprihatinkan dibandingkan sekarang.

Apalagi tahun 2020 telah memberikan indikasi kuat, di tengah ekonomi minus, perampasan tanah skala besar tak juga menurun.

Bersambung

Perampasan tanah berskala besar justru terjadi di masa Pandemi COVID - 19 di tengah perekonomian yang mengalami minus pertumbuhan.

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Artikel Serupa

Demokrasi Korupsi Protes Sosial

Demokrasi Korupsi, Distribusi Risiko, dan Protes Sosial

Demokrasi sebagai sistem politik yang berkepentingan umum tidak boleh mencekik atau membungkamkan protes sosial, sebab protes sosial adalah sarana komunikasi politis. Protes sosial bertujuan membongkar kemapanan korupsi (dan hipokrisi) sebagai konsekuensi logis dari risiko yang sengaja diciptakan dan direproduksi oleh koruptor terhadap rakyat miskin.

Baca Selengkapnya »