Barat Lebih dari Timur. Ilustrasi/belajarsampaimati.com

Barat Lebih dari Timur: Representasi dan Relasi Kekuasaan

Yang saya mau katakan ialah rasisme hari ini (misalnya, Barat lebih dari Timur), di mana pun, termasuk di Indonesia bukan sesuatu yang muncul secara kebetulan dan sederhana, melainkan produk dan jejak kolonialisme dan rasisme yang panjang di masa lalu, yang telah mengendap dan mengental dengan begitu keras dalam berbagai ranah dan institusi-institusi publik kita hari ini.

Belum lama ini, viral sebuah video Youtube berjudul “Barat Lebih Dari Timur”. Saat ini, video tersebut mampu menarik perhatian dua juta lebih penonton dan menjadi trending di media sosial.

Banyaknya penonton menunjukkan, isu rasisme dan stereotipe “Barat” terhadap “Timur” Indonesia yang dibongkar dan diangkat dalam video ini merupakan sebuah isu yang masih sangat sensitif, tetapi banyak orang tidak berani mengungkapkannya secara lugas ke publik. Apa yang dilakukan oleh Andovi dan Kajo dalam video ini ini adalah sebuah usaha yang berani untuk menyuarakan harapan, ketakpuasan, dan mungkin beban psikologis yang mengendap dalam benak banyak orang di Timur Indonesia selama ini.

Selagi video itu viral, kita dihebohkan oleh pernyataan A. Bakri HM, anggota komisi V DPR fraksi PAN asal Jambi, bahwa tak ada yang istimewa di NTT. Yang istimewa hanya komodonya saja.

Pernyataan, yang oleh sebagian besar orang dinilai “merendahkan” itu, mendapat kecaman publik yang cukup hebat. Kalau hanya komodonya yang istimewa, apakah kekayaan alam lainnya tidak istimewa? Apakah budaya orang NTT tidak istimewa? Apakah orang-orang dan sumber daya manusianya juga tidak istimewa? Begitu kira-kira rangkaian pertanyaan dan gugatan di benak sebagian besar orang, terutama orang NTT.

Secara sederhana, protes tersebut hanyalah ekspresi perasaan yang tersinggung. Namun, di inti terdalam, protes terhadap pernyataan yang terkesan menghina itu sebetulnya menggambarkan sesuatu yang lebih kompleks dan substansial yaitu penolakan terhadap cara berpikir diskriminatif dan rasis yang selama ini dipakai sebagai lensa untuk memandang orang-orang di Timur Indonesia.

Jejak Rasisme

Dari mana cara berpikir rasis yang mengklaim “barat” lebih baik daripada “timur” itu? Adalah lebih gampang berasumsi bahwa pandangan rasis tersebut muncul dari kesempitan cara berpikir individu atau sekelompok orang di “barat” Indonesia, atau akibat dari arogansi kemajuan modern. Namun, soalnya tidak sesederhana itu.

Paul Gilroy dalam bukunya, Melancholia Postcolonial, menggambarkan sesuatu yang lebih kompleks di belakang asumsi itu. Menurut Gilroy, hampir semua bangsa yang pernah menjajah dan dijajah menderita sesuatu yang disebut “melankolia post-kolonial”, yaitu ketidakmampuan menghidupkan multikulturalisme karena rasisme yang masih menjiwai dan mengental kuat dalam struktur politik, sosial dan budaya hingga saat ini. Rasisme ini adalah warisan kolonial masa lalu yang sukses bertahan meski tuan-tuan penjajah Eropa telah lama meninggalkan wilayah jajahan.

Dari perspektif ini, rasisme yang kita alami saat ini, termasuk pandangan rasis (sebagian orang) di “barat” terhadap “timur” Indonesia merupakan sebuah produk dari budaya kolonial dan rasis yang diwariskan tuan-tuan penjajah Eropa. Dulu, para penjajah Eropa (Belanda) ini menggambarkan, misalnya, orang pribumi/Hindia (Indonesia) sebagai anak-anak bandel atau mistis yang memiliki harmoni spiritual dengan alam atau memiliki kebebasan yang sudah hilang dalam peradaban Barat. Orang Indonesia juga digambarkan sebagai manusia-manusia liar yang hidup dengan insting, irasional, bodoh dan tanpa batasan nafsu. Orang Indonesia dianggap sebagai spesies yang berbeda dengan manusia dan merupakan peralihan antara kera dan manusia karena keliaran dan ketelanjangan mereka.

Baca Juga Richard Rorty: Liberalisme Ironis dan Demokrasi

Dengan lelucon yang tak lucu, orang Belanda memakai sebutan “inlander” (pribumi) berwajah monyet. Orang Kubu, Gugu, orang pendek, orang letjo, orang kate yang ditemukan di hutan-hutan Sumatera menurut orang Belanda adalah segolongan orang utan yang menghuni area hutan-hutan raya. [1] Orang-orang ini lebih dekat kepada spesies kera daripada manusia, karena kemampuan mereka memanjat pohon dan kurang mampu dalam berbahasa. Berjumpa dengan orang-orang ini adalah laporan luar biasa dan mengejutkan bagi para ilmuwan Eropa karena mampu menjelaskan “the missing link” dari proses evolusi dalam teori evolusi Darwin dan Lamarck yang sedang tenar saat itu.

Juga soal ketidakberdayaan kuli-kuli kontrak di perkebunan Sumatera Timur disamakan dengan kepasifan hewan-hewan liar yang tidak tahu apa-apa. Disebut juga bahwa orang Jawa kuli kontrak di perkebunan Deli hidup seperti hewan piaraan dengan kulit segelap kerbau, kemudian berdasarkan prasangka itu dikaitkan suatu kondisi sistem yang kiranya pas bagi operasional perkebunan Deli. Gambaran rasisme di zaman kolonial yang mempengaruhi citra orang Indonesia dan pembentukan sistem politik kolonial pada waktu itu dan saat ini masih bisa diperpanjang.

Yang saya mau katakan ialah rasisme hari ini, di mana pun, termasuk di Indonesia bukan sesuatu yang muncul secara kebetulan dan sederhana, melainkan produk dan jejak kolonialisme dan rasisme yang panjang di masa lalu, yang telah mengendap dan mengental dengan begitu keras dalam berbagai ranah dan institusi-institusi publik kita hari ini. Pengaruhnya bisa menjangkau siapa saja yang hidup di bawah sistem warisan kolonial ini, entah disadari atau tidak.

Baca Juga Kant, Mentalitas Teknokratik, dan Sikap Beragama Kita: Catatan Etis atas Heboh Kontroversi Kepulangan Rizieq Shihab

Artinya, kita semua, di bagian manapun kita berada di Indonesia ini, berpotensi berpandangan dan berperilaku rasis terhadap sesama. Sebagian orang di bagian “barat” Indonesia memandang “rendah” orang-orang “timur” seperti disebutkan dalam video Andovi dan Kajo di atas. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan, sesama orang Timur sendiri juga berpotensi berpandangan rendah dan rasis terhadap orang-orang Timur lainnya. Bahkan di suatu wilayah yang kecil sekalipun, orang-orang di dalamnya berpotensi berpandangan dan berperilaku rasis dan menghina atas dasar kelompok suku, agama, wilayah, kampung atau karena perbedaan pilihan politik.

Maka, kalau kita berbicara tentang postkolonialisme, post-kolonialisme sebaiknya tak boleh diartikan sebagai “masa sesudah kolonialisme” karena hampir sebagian besar bangsa terjajah, yang disebut oleh Spivak sebagai “the subaltern”, tidak pernah mengalami masa post-kolonial itu. Kita masih dan mungkin akan terus hidup dalam suasana kolonial, di satu sisi sebagai akibat “mimikri” atau peniruan budaya penjajah (Hommi Bhaba), tetapi di sisi lain terutama sebagai akibat “reinkarnasi” berbagai watak dan budaya kolonial masa lalu ke dalam institusi politik, sosial, dan budaya kita hari ini.

Post-kolonialisme sebaiknya dipahami sebagai “wacana pembongkaran budaya kolonial Barat yang diwariskan dari masa lalu dan bertahan dalam budaya, struktur sosial, birokrasi, dan mental masyarakat bekas jajahan.” Protes-protes terhadap rasisme atau pembongkaran pandangan rasis, termasuk protes terhadap stereotipe yang dilekatkan pada orang di Timur Indonesia adalah bagian dari wacana post-kolonial.

Representasi dan Relasi Kekuasaan

Jika rasisme di Indonesia hari ini adalah produk yang tak disadari dari warisan kolonial Eropa di masa lalu, maka isu sensitif “barat” vs “timur” di Indonesia secara teoretis bisa diterangkan melalui diskursus orientalisme tentang dunia “Barat” vs “Timur”. Bagaimana kita memandang rendah dan rasis orang-orang di belahan lain di bumi Indonesia ini bisa dijelaskan secara akademis dalam analisis tentang orientalisme, tentang bagaimana orang-orang Barat (Eropa dan Amerika Serikat) memandang orang-orang Timur.

Orientalisme adalah konsep kunci dalam diskursus post-kolonialisme. Tokoh kuncinya Edward Said. Menurut Said, term “orientalisme” terkait dengan “the Orient” (Timur), di mana “Timur” merupakan “penemuan Eropa yang hegemonik, sebuah tempat yang penuh romansa, makhluk-makhluk eksotik, panorama yang menakjubkan dan pengalaman-pengalaman yang mengesankan.” [2]

“Timur” adalah barang temuan Eropa, atau malah suatu kontruksi Eropa belaka, suatu liyan. Maka, orientalisme adalah cara orang Eropa (Barat) melihat dunia Timur berdasarkan keeksotikan, keanehan, dan keberlainannya.

Said mengawali diskursusnya tentang orientalisme dengan sebuah tesis penting, yaitu “Timur” atau “Barat” bukanlah sebuah fakta alamiah yang statis, yang sudah selalu “ada” dan “hadir” di sana. Sebab, mengutip perkataan Vico, manusia menciptakan sejarah mereka sendiri dan apa yang mereka ketahui tidak muncul sebagai fakta terberi melainkan sesuatu yang dengan sadar diciptakan. [3]

Dengan asumsi ini, Said mau menegaskan bahwa “Barat” dan “Timur” sebagai distingsi geografis, budaya atau historis bukanlah fakta sebagaimana adanya melainkan ciptaan dunia Barat. Dalam arti serupa, perspektif tentang “orang Timur” Indonesia bukanlah fakta sebagaimana adanya melainkan hasil konstruksi dan representasi yang keliru belaka.

Baca Juga Manusia dan “Etika Tanpa Fiksi” menurut Yuval Noah Harari

Contoh konstruksi atau representasi keliru itu bisa kita ambil dari fakta sejarah. Orang-orang Eropa di masa penjajahan sering mengasosiasikan kulit hitam dan tengkorak kepala yang kecil sebagai ciri kebodohan dan keterbelakangan mental. Mereka misalnya mengklaim bahwa otak orang negro-Afrika cenderung kerdil, perkembangan tengkoraknya lebih cepat, tetapi volume isinya lebih kecil dibanding otak orang Eropa, sehingga kemampuan rasional negro-Afrika terhambat.

Pandangan kolonial bahwa ukuran volume otak menentukan tingkat kecerdasan juga dipakai para penjajah Belanda terhadap orang-orang Indonesia di masa kolonial. Manusia pithecanthropus erectus atau “manusia kera yang berjalan tegak” yang ditemukan dalam penelitian Dubois di Jawa mengundang perdebatan antarahli biologi evolusi pada saat itu, terkait evolusi orang-orang di Jawa dan Sumatra, antara kemiripan tubuhnya dengan kera dan persoalan perkembangan otaknya yang dianggap tidak mampu mencapai level rasional seperti orang kulit putih Eropa (sebagai homo sapiens atau evolusi paling maju).

Seorang ilmuwan Belanda yang lebih bersikap ilmiah dan jujur pada masa itu, Kohlbrugge, tidak setuju dengan pendapat bahwa ukuran volume otak menentukan tingkat kecerdasan. Ia lebih percaya argumen bahwa otak yang terus dilatih bisa lebih cerdas ketimbang otak yang jarang digunakan. Kerumitan struktur otak lebih menentukan, di mana kerumitan itu bisa terbentuk akibat penggunaannya.

Kohlbrugge mencontohkan misalnya bagaimana sebagian orang Jawa (yang direndahkan melalui homologi itu) berupaya sampai mampu menghafal Al-Quran, padahal fisiologis otak mereka sama saja dengan yang lainnya (yang tidak menghafal Quran). [4] Bagi Kohlbrugge, baik fisiologis maupun kerumitan susunan otak, keduanya itu tak dapat menjelaskan aspek psikologis manusia.

Baca Juga Menyoal Relasi Agama dan Pasar di Tengah Gempuran Globalisasi Kapital

Terbukti kemudian, pandangan Kohlbrugge lebih tepat secara ilmiah. Pandangan yang mengasosiasikan ukuran tengkorak kepala, warna kulit atau bentuk tubuh dengan kecerdasan dan kemajuan mental atau kapasitas moral hanyalah epistemologi rasis yang sengaja dikonstruksi untuk memperluas dominasi, kekuasaan, dan penjajahan. Menghubungkan perbedaan warna kulit dengan kapasitas mental dan moral, seperti “Negro” dengan kebodohan, “kulit hitam” dengan kekasaran atau kebobrokan moral, atau “kulit putih” dengan kecerdasan dan kelembutan, menunjukkan ras telah menjadi sandi bagi kemerosotan nilai demokrasi dan humanisme.

Sebagaimana Kohlbrugge meruntuhkan pandangan sains-semu ilmuwan Belanda lainnya dengan contoh sederhana tentang orang Jawa yang mampu menghafal Al-Quran, demikian Andovi dan Kajo dalam bagian akhir video “Barat Lebih Dari Timur” itu meruntuhkan pandangan bahwa orang-orang Timur Indonesia bodoh dan terbelakang, dengan menunjukkan bagaimana anak-anak Papua yang mendapat sistem pendidikan yang memadai mampu mengharumkan nama Indonesia di berbagai ajang olimpiade sains internasional. Jadi, seturut Kohlbrugge yang hidup pada abad yang jauh di belakang kita, ketidakmampuan bersikap ilmiah adalah salah satu sebab kita mudah terseret dalam arus stereotipe dan berbagai pandangan rasis.

Proses konstruksi atau representasi turut menciptakan pemikiran, kosakata, citra, dan bagaimana orang-orang di Barat dan Timur memandang dan mendefinisikan diri mereka ketika saling berhadapan. Bagi “Timur”, konstruksi tersebut membuatnya merasa harus hadir sebagai “sesuatu yang eksotik dan aneh” ketika berhadapan dengan Barat, dan Barat lebih mudah memandang “keanehan dan keterbelakangan” itu sebagai sesuatu yang normal.

Bagi Barat sendiri, konstruksi ini berhasil membuatnya “ada secara dominan” di dan bagi Timur. Cerita-cerita tentang “keeksotikan, keterbelakangan, atau juga kebodohan” Timur sering menjadi materi lelucon yang menimbulkan gelak tawa orang-orang di Barat. Mereka seperti sedang menyaksikan “manusia sirkus aneh” yang ditangkap dari pedalaman hutan-hutan Amazon dan ditampilkan di panggung-panggung Eropa abad ke-18, di hadapan orang-orang kaya, berkulit putih, dan menganggap dirinya lebih beradab.

Baca Juga Transformasi Relasi Sosial Menjadi Jalur Eksploitasi Ekonomi di Era Neoliberal

Kisah-kisah keanehan dan keterbelakangan Timur yang menghibur itu lebih dekat kepada penegasan citra buruk/inferioritas Timur dan superioritas Barat daripada sebagai kritik terhadapnya. Argumentasi ini berlaku untuk membaca citra buruk terhadap orang-orang di Timur Indonesia. 

Secara teoretis, orientalisme sebagai representasi itu bisa diterangkan melalui tiga argumentasi. [5] Pertama, klaim bahwa dunia timur pada hakekatnya hanya sebuah gagasan atau produk imajiner yang tidak memiliki realitas adalah keliru. Said menyebut novel Disraeli, Tancred, dan menemukan di sana gagasan dunia Timur sebagai sebuah karir.

Artinya, dunia timur memiliki citra yang menggairahkan atau memikat generasi-generasi muda Barat yang cerdas. Ketika Disraeli menyebut dunia Timur sebagai “citra” atau “sebuah karir”, di situ terletak hakekat orientalisme sebagai sesuatu “yang tidak berurusan dengan kecocokan antara dirinya dengan kenyataan, melainkan dengan koeksistensi dirinya dengan gagasan-gagasan tentang dunia Timur, tanpa memandang kesesuaiannya dengan dunia timur yang sebenarnya.”

Kedua, dunia timur bukan saja produk imajinasi atau “Timur yang ditimurkan”, melainkan terutama “produk relasi kekuasaan dan hegemoni real Barat terhadap Timur.” Segala bentuk definisi, pengetahuan, dan pandangan tentang Timur yang diperkuat logika terperinci tidak diatur oleh realitas empiris (Timur sebagai fakta alamiah), tetapi oleh sederet keinginan, represi, dan proyeksi Barat. Dengan kata lain, kerja “meng-timur-kan” sebetulnya mengandung operasi kekuasaan tertentu.

Ketiga, dengan mengatakan “Timur” adalah timur dalam representasi Barat, orientalisme bukan omong kosong orang Eropa mengenai dunia Timur. Orientalisme adalah “tanda kekuasaan real Atlantik-Eropa terhadap dunia Timur” yang dibangun secara sistematis menjadi sekumpulan teori dan praktik, seperangkat pengetahuan tentang Timur. Orientalisme bukan lagi catatan lepas, melainkan menjadi wacana kekuasaan terpadu dan sistematis Barat terhadap Timur.

Tampak bahwa representasi atau citra yang buruk tentang Timur: jelek, hitam, keriting, bodoh, terbelakang, miskin, kasar, mengandung operasi kekuasaan Barat yang sedang berjalan. Representasi selalu menyembunyikan sekaligus menyingkapkan kekuasaan yang sedang bermain.

Baca Juga Compassio dan Pentingnya Semangat Biofil di Tengah Covid – 19

Teori diskursus Foucoult bisa dipakai untuk menyingkap relasi kekuasaan yang bermain di balik representasi atas Timur dalam seluruh konstruksi pengetahuan dan gagasan Barat. Menurut Foucoult, kekuasaan dan pengetahuan/gagasan dihubungkan melalui elemen-elemen diskursif.

Diskursus mampu menghasilkan materi kekuasaan yang nyata. Tanpa mengkaji orientalisme sebagai suatu “diskursus”, kita gagal memahami relasi kekuasaan di balik disiplin ilmu yang dengan sistematis menciptakan dunia Timur secara politis, sosiologis, militer, ideologi, ilmiah, imajinatif selama masa pasca-pencerahan. [6]

Selain Foucoult, pandangan Gramsci juga bisa menyingkap hegemoni budaya Barat terhadap Timur. Gramsci membagi masyarakat ke dalam dua jenis, yaitu masyarakat sipil dan masyarakat politis. Masyarakat sipil adalah masyarakat suka rela, bersifat rasional, tidak memaksa, seperti keluarga dan serikat. Sebaliknya, masyarakat politis adalah masyarakat yang dipimpin oleh penguasa dominan, yang termanifestasi dalam institusi seperti Negara, militer, birorkasi, dan lain-lain.

Kebudayaan dibentuk dalam masyarakat sipil karena di sana yang berlaku bukan dominasi, melainkan kesepakatan. Namun, seringkali kebudayaan tertentu lebih dominan terhadap kebudayaan lain. [7] Dominasi kebudayaan yang satu terhadap yang lain inilah yang disebut Gramsci sebagai hegemoni.

Baca Juga Covid-19 dan Humanisme Katolik dalam Tinjauan Filosofis dan Etika Katolik

Hegemoni budaya berkembang menjadi hegemoni gagasan orang Eropa: sebuah gagasan kolektif yang mengidentifikasi “kita” (Barat) sebagai kelompok berbeda dari “mereka” (Timur). Kita (Eropa) lebih beradab, rasional, dan kaya daripada mereka (Timur) yang tidak beradab, miskin, terbelakang, dan bodoh.

Hegemoni ini berkembang menjadi hegemoni tekstual. Cendekiawan, misionaris, atau ilmuwan Eropa berpikir tentang timur seturut kehendak mereka dan menuliskannya menjadi teks terpadu. Sementara itu, hampir tidak ada perlawanan tekstual dari Timur terhadap hegemoni teks Barat itu. Hegemoni budaya dan operasi kekuasaan yang sama juga boleh jadi bermain di balik citra buruk dan pandangan rasis terhadap orang-orang di Timur Indonesia.

Jadi, orientalisme, pandangan, dan pengetahuan terstruktur tentang “Timur” tidak terkait dengan satu jenis kekuasaan politis konkret saja, melainkan dengan pertukaran berbagai jenis kekuasaan. Antara lain, kekuasaan politik (imperalisme, kolonialisme), kekuasaan intelektual (sains-sains dominan seperti linguistik, anatomi komparatif/teori-teori biologi, dan antropologi atau sains kebijakan modern), kekuasaan budaya (undang-undang ras, bahasa, dan nilai), kekuasaan moral (apa yang dapat kita lakukan dan pahami dan apa yang tidak dapat mereka lakukan dan pahami).

Barat Lebih Baik dari Timur?

Lalu, apakah barat lebih baik daripada timur Indonesia? Analisis teoretis orientalisme di atas menunjukkan, distingsi geografis dan historis  dunia “barat” atau “timur” sama sekali tidak berhubungan dengan kenyataan sebagaimana adanya, melainkan hanya representasi, citra, dan gagasan yang dikonstruksi di atas pengandaian yang salah dan krisis cara berpikir ilmiah. Demikianpun ketika kita membaca wacana “barat” dan “timur” Indonesia.

Oleh karena itu, pertarungan wacana “barat” vs “timur” yang berpotensi melahirkan berbagai citra buruk dan perilaku rasisme sebaiknya diakhiri. Indonesia hanya satu, yang berarti semua bagian dan manusia di dalamnya sejajar dan setara.

Keterbelakangan ekonomi, pembangunan, dan pendidikan tentu ada. Kita harus jujur bahwa ini adalah fakta tak terbantahkan.

Namun, keterbelakangan seperti ini bukanlah materi yang dengan sengaja diperalat untuk melahirkan atau menopang pandangan rasis. Keterbelakangan ekonomi dan pendidikan di Timur Indonesia sebagian besar tidak diakibatkan oleh “kesalahan orang-orang Timur” sendiri (kecuali karena ulah para pejabat dan elit korup di Indonesia Timur), melainkan terutama sebagai dampak dari pembangunan yang tidak merata dan berpusat pada satu wilayah tertentu yang berlangsung selama bertahun-tahun, ketimpangan sosial-ekonomi-politik, akses pendidikan yang tidak memadai, korupsi dan oligarki yang terus membengkak, dan berbagai sebab struktural lainnya.

Jadi, daripada bersikap dan berpandangan rasis, alangkah lebih ilmiah dan beradab kalau keterbelakangan ekonomi, pembangunan, dan pendidikan adalah materi yang perlu diangkat ke diskursus publik menjadi sebentuk wacana dan gerakan post-kolonial untuk melawan sistem-sistem politik-ekonomi bangsa ini yang masih korup, imperalis, feodal, dan kolonial.

Baca Juga Martabat Manusia sebagai Basis Etis Masyarakat Multikultural

Akhir kata, saya tak memandang barat lebih baik daripada timur. Dari perspektif humanis dan kosmopolitan, tak ada barat dan timur di Indonesia, sebab kita semua satu dan setara.

Kohlbrugge, ilmuwan Belanda di masa kolonial itu, pernah menekankan bahwa kerja “meng-timur-kan” dari orang Eropa terhadap orang-orang Timur jajahannya adalah tanda kemerosotan mental orang Eropa sendiri. Kerusakan jiwa Eropa itu akan berhenti hanya jika mereka berhenti berkomentar buruk atas yang “timur” itu sendiri.

Atau kerja meng-timur-kan itu sendiri menjadi penyebab kerusakan mental para penuturnya sendiri. Kerusakan ternyata sudah lebih dulu bersifat internal pada dirinya sendiri sebagai penutur ketimbang apa yang benar-benar berlangsung pada apa yang ia tunjuk dalam tuturannya.

Ketika kita melakukan hal yang sama (meng-timur-kan atau mem-barat-kan), itu pertanda: atau kita sedang mengalami kerusakan mental atau sedang ditindas perasaan inferior berlebihan. Sama halnya ketika kita mengkonstruksi pandangan rasis dan citra buruk atas orang lain hanya karena berbeda suku, wilayah, warna kulit, ciri-ciri fisik, agama, pilihan politik, dan lain-lain,  kita perlu mengintrospeksi diri. Sebab, pandangan buruk, rasis dan merendahkan itu boleh jadi hanyalah cerminan dari kemerosotan dan kerusakan mental kita sendiri.***


Catatan Kaki

[1] Frances Gouda, Dutch Culture Overseas, Colonial Practice in the Netherlands Indies 1900-1942 (Equinox Publishing, 2008), hlm. 124.

[2] Edward Said, Orientalism (London: Penguin Group, 2003), hlm. 1.

[3] Edward Said “Orientalism,” dalam Steven Saidman & Jeffrey C. Alexanders (eds.), The New Social Theory Reader, Second Edition (Routledge, 2008),  hlm. 423.

[4] Frances Gouda, op.cit., hlm. 145.

[5] Edward Said,”Orientalism,” op.cit.,  hlm. 423-425.

[6] Edward Said, Orientalism, op.cit., hlm. 3.

[7] Edward Said, “Orientalism,” dalam  Steven Seidman & Jeffrey C. Alexanders, op.cit., hlm. 425.

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Artikel Serupa

Demokrasi Korupsi Protes Sosial

Demokrasi Korupsi, Distribusi Risiko, dan Protes Sosial

Demokrasi sebagai sistem politik yang berkepentingan umum tidak boleh mencekik atau membungkamkan protes sosial, sebab protes sosial adalah sarana komunikasi politis. Protes sosial bertujuan membongkar kemapanan korupsi (dan hipokrisi) sebagai konsekuensi logis dari risiko yang sengaja diciptakan dan direproduksi oleh koruptor terhadap rakyat miskin.

Baca Selengkapnya »