Ilustrasi Penjualan Pulau Sumba

Penjualan Pulau Sumba: Refleksi dan Catatan untuk Kebijakan

Hampir 80% pesisir pulau Sumba telah terjual kepada para pemilik modal entah mancanegara ataupun lokal. Isu terbaru tentang polemik penjualan pulau Sumba mesti segera disikapi oleh Pemerintah, baik Pusat, Provinsi, maupun Kabupaten, sebagai pemegang mandat dan pengatur hak hidup masyarakat banyak.

Polemik penjualan pulau Sumba seperti yang diberitakan media detik.com, Senin, 8/2/2021, dan penjualan beberapa pulau lain di Indonesia seperti yang termuat di situs www.privateislandsonline.com pada Minggu malam 7 Februari 2021, mengundang tanya dan mengejutkan sebagian besar masyarakat, terutama di Sumba. Ada apa sebenarnya yang terjadi hingga sampai adanya aktivitas obral pulau?

Walaupun Undang-undang kita tidak memperbolehkan privatisasi pulau, namun berita tersebut sangat mengejutkan publik Sumba dan Nusa Tenggara Timur pada umumnya. Oknum yang mengobral pulau tersebut juga belum diketahui hingga saat ini. Tentunya yang dapat kita pastikan, oknum itu ialah orang yang memahami betul di mana dan bagaimana pulau Sumba itu dengan segala potensi kultural di dalamnya.

Baca Juga Perampasan Tanah Berskala Besar di Masa Pandemi COVID – 19: Catatan Akhir Tahun KPA 2020 

Kita harus akui bahwa pulau Sumba saat ini bagaikan primadona baru yang membutuhkan polesan tangan-tangan terampil sehingga menampilkan Sumba yang lebih indah lagi. Sumba menjadi primadona baru tidak terlepas dari pemberitaan salah satu media Jerman pada tahun 2017 yang menjadikan pulau Sumba sebagai salah satu pulau terindah di dunia. Pemberitaan media internasional tersebut menjadikan pulau Sumba sebagai salah satu pulau yang banyak dikunjungi para pelancong mancanegara dan lokal.

Namun, imbasnya adalah semakin banyak potensi pulau Sumba yang terekspos ke dunia luar yang bagi para pemilik modal menjadi kesempatan besar memperlebar sayap investasinya, terutama di bidang pariwisata. Keunikan yang dimiliki pulau Sumba yaitu sabana yang luas, pantai yang masih alami dan budayanya ditatap sebagai pelengkap ketertarikan para pemodal untuk memiliki aset di pulau ini.

Pada bulan Juli 2020, WALHI NTT melakukan diskusi lintas kabupaten dengan topik “Privatisasi Pesisir Pulau Sumba” dengan melibatkan beberapa narasumber dari empat Kabupaten di Sumba. Hal tersebut dilakukan melihat fakta bahwa sudah hampir 80% pesisir pulau Sumba telah terjual kepada para pemilik modal baik mancanegara maupun lokal.

Diskusi tersebut mengajak publik Sumba melihat persoalan yang ada bahwa kekayaan alam yang dimiliki Sumba pada umum sesungguhnya bukan milik masyarakat Sumba lagi. Tentu saja bagi pemerintah selaku pemegang mandat rakyat seyogianya mesti mengambil tindakan preventif terhadap upaya-upaya perampasan ruang hidup rakyat dan eksosistem Sumba seluruhnya, dalam ini yang bermoduskan investasi pariwisata.

Baca Juga “Masyarakat Risiko” di Indonesia: Siluman Neoliberalisme

Apa yang terjadi hari ini, bagi WALHI NTT merupakan akumulasi dari yang sudah terjadi sebelum-sebelumnya sehingga memunculkan keberanian satu pihak mengobral pulau Sumba di situs online. Aktivitas penjualan pesisir pulau Sumba sebenarnya sudah berlangsung sejak dari tahun awal 1990-an dan puncaknya pada pengobralan pulau Sumba seluruhnya. Kejadian ini harus menjadi refleksi penting bagi masyarakat Sumba.

Kejadian ini mengajarkan kita bahwa pengelolaan sumber daya alam yang dimiliki telah salah kaprah dan kebablasan. Terbuka lebarnya ruang privatisasi yang berlangsung lama dan lemahnya pengawasan dari Negara menjadikan pulau ini dikuasai oleh para pemilik modal.

Menanggapi polemik ini WALHI NTT sebagai organisasi publik lingkungan hidup dan perlindungan wilayah kelola rakyat menyampaikan beberapa tuntutan dan rekomendasi:

  1. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi NTT dan seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten se-Sumba dan aparat penegak hukum harus melakukan tindakan hukum terhadap oknum yang telah menayangkan penjualan pulau Sumba pada situs online karena hal tersebut merupakan pelecehan eksistensi seluruh masyarakat Sumba bersama eksosistem di dalamnya.
  2. Pemerintah Daerah Provinsi NTT bersama Pemerintah Kabupaten se-Sumba melakukan tindakan prenventif dengan mengidentifikasi dan menginventarisasi semua potensi pulau Sumba dan mengatur bentuk pemanfaatannya.
  3. Pemerintah Kabupaten se-Sumba membentuk satu kebijakan terpadu dalam melindungi pulau Sumba bersama eksositemnya.

Narahubung

Umbu Wulang Tanaamahu Paranggi

(Direktur Eksekutif)

081338542421

Hampir 80% pesisir pulau Sumba telah terjual kepada para pemilik modal entah mancanegara ataupun lokal. Isu terbaru tentang polemik penjualan pulau Sumba mesti segera disikapi oleh Pemerintah, baik Pusat, Provinsi, maupun Kabupaten, sebagai pemegang mandat dan pengatur hak hidup masyarakat banyak.

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Artikel Serupa

Manusia Soliter dan Religius

Manusia yang Soliter dan yang Religius

Gambaran manusia sebagai makhluk yang soliter dan yang religius saya jadikan sebagai ide dasar untuk memahami subjektivitas dan posisi eksistensial manusia abad 21 yang dilanda pandemi covid-19. Ide dasar ini berangkat dari pembacaan saya atas puisi “Aku” dan “Doa” karya Chairil Anwar.

Baca Selengkapnya »
Kapasitas Kewargaan

Demokrasi dan Penguatan Kapasitas Kewargaan

Kita perlu memasifkan solidaritas antarwarga menjadi satu alat perlawanan yang mampu melawan dominasi elite korup dan mendorong pelibatan warga dalam arena pembangunan. Di sini, hemat Penulis, kita juga perlu membangun jaringan yang lebih kuat, membentuk pola kesadaran warga dan konsep perjuangan bersama. Tanpa penguatan kapasitas kewargaan, yang lahir justru demokrasi yang rentan dibajak oleh kepentingan kelas elite yang korup.

Baca Selengkapnya »