Ilustrasi Artikel Obrolan Malam Forum Academia NTT tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat

Obrolan Malam Forum Academia NTT tentang Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat

Salah satu mantan pasien Covid-19 dalam komentarnya di laman Facebook Forum Academia NTT menyatakan bahwa ia baru saja sembuh, tetapi tidak dilakukan tracing. Selama isolasi mandiri, pihak Puskesmas tidak memberikan edukasi mengenai hal apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan.

Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang sebelumnya disebut PSBB telah dilaksanakan di sejumlah daerah di Indonesia termasuk di NTT.

Namun, masih banyak pihak yang ragu dengan kebijakan ini. Buktinya selama sepekan pelaksanaan PPKM, tren penurunan angka positif harian dan positivity rate tak kunjung kelihatan.

Hal yang muncul malah kebalikannya: angka kasus positif di Indonesia per 10 Februari 2021 lalu berjumlah 32.167 kasus.

Jadi, apakah manjur pembatasan ini? Pasalnya, hanya ada dua provinsi yang berhasil menurunkan angka penurunan Covid di wilayahnya selama pemberlakuan PPKM yang berjilid-jilid, yakni Banten dan Yogyakarta (ini pun diragukan).

Sebelum PPKM, pemerintah setidaknya lima kali menerbitkan kebijakan mulai dari pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan turunannya, PSBB transisi, pengetatan PSBB, PSBB lokal dan pembatasan sosial berskala mikro dan komunitas (PSBMK).

Harus diakui bahwa tak satu pun dari lima kebijakan tersebut berhasil meredam penularan. Akibatnya, Indonesia dinilai gagal mengendalikan pandemik, sebagaimana dipublikasikan Lowy Institute, lembaga kebijakan dari Australia.

Indonesia berada di peringkat ke-85 dari 98 Negara yang dinilai. Vietnam dan Thailand justru menempati posisi ke-2 dan ke-4 sebagai Negara yang berhasil menangani pandemik.

Ketika jumlah kasus semakin bertambah dari hari ke hari, kebijakan yang diambil Pemerintah Pusat sungguh tidak terlalu relevan, misalnya memperpanjang jam operasional mal dan restoran. Yang dulunya cuma bisa buka sampai jam 7 malam, kini buka sampai jam 8 malam.

Ranjang rumah sakit sudah sesak, ratusan pasien meninggal setiap harinya, sayangnya yang kita dapatkan malah penambahan jam untuk nge-mall. Alasannya tetap sama; untuk “menggerakkan roda perekonomian”.

Baca Juga Daun-Daun Kuning Berguguran

Senada dengan kebijakan di pusat, pemerintah Kota Kupang sejak awal tahun 2021 memberlakukan PPKM dan menuju PSBK (Pembatasan Sosial Berskala Komunitas). Sudah dilaksanakan dalam 2 jilid (11-25 Januari dan 26 Januari-9 Februari 2021).

Sayangnya dalam pelaksanaannya masih ada sejumlah kendala. Per 11 Februari 2021, kasus terkonfirmasi positif berjumlah lebih dari 106 kasus. Dengan demikian, total kasus Covid-19 di NTT berjumlah 3169 kasus.

Apa yang mesti diubah agar PPKM atau PSBK lebih efektif? Apa kabar rakyat dengan kelas ekonomi menengah ke bawah?

Apa dampak PPKM di bidang Kesehatan, ekonomi dan sosial bagi mereka, khususnya di Kota Kupang?

Forum Academia NTT (FAN) bekerjasama dengan Wahana Visi Indonesia menghelat obrolan online pada 13 Februari 2021 dan disiarkan langsung melalui akun Facebook dan kanal Youtube Forum Academia NTT.

Obrolan malam yang bertajuk “Kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dan Gerak Komunitas di Kota Kupang” menghadirkan 4 narasumber dari berbagai kalangan, yaitu:

  1. dr Herman Man (Wakil Walikota Kupang)
  2. Dr. dr Hyron Fernandez, M.Kes (Ketua IAKMI Provinsi NTT)
  3. Pdt Emmy Sahertian (Aktivis FAN)
  4. Agus Nahak (Warga Kota Kupang)

Keempat narasumber masing-masing membahas bagaimana strategi Pemerintah Kota Kupang menangani Covid-19 dengan pembatasan kegiatan masyarakat, bagaimana pandangan ahli kesehatan masyarakat, bagaimana pandangan aktivis akar rumput dan warga tentang strategi memerangi Covid dari bawah.

dr Herman Man menyebutkan bahwa PemKot Kupang akan menerapakn One in Two Concept, yang fokus pada penanganan Covid-19 di tingkat kelurahan, khususnya operasional pencegahan covid dan pemantauan isolasi mandiri. PSBK diberlakukan sesuai dengan kebutuhan atau kondisi daerah masing-masing.

Baca Juga Miliki Hati yang Peka di Tengah Pandemi COVID-19

Selama masa PSBK di Kota Kupang, 75 persen karyawan bekerja dari rumah, kegiatan belajar mengajar tetap dilaksanakan secara daring, pembatasan kegiatan di restoran dan sejenisnya hanya memberikan layanan pesan antar atau dibawa pulang, pusat perbelanjaan dibatasi hingga pukul 21.00 WITA dan aktivitas di tempat ibadah diperbolehkan namun dengan kapasitas maksimal 50 persen.

Sebagai ketua IAKMI NTT, Dr dr Hyron Fernandes menjelaskan bahwa selama ini ada miskonsepsi soal kedaruratan medik dan kedaruratan kesehatan masyarakat dalam kaitannya dengan Covid-19.

Kedaruratan medik berhubungan dengan orang per orang yang ada di Rumah Sakit, sementara kedaruratan kesehatan masyarakat berkaitan dengan ancaman nyawa populasi.

Kian meningkatnya kasus Covid di NTT mestinya dilihat sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat karena mengancam keselamatan populasi.

Selama ini kita lebih banyak sibuk mengatur kedaruratan medik lalu lupa membangun pendekatan berbasis akar rumput. “Kita seolah sibuk mengepel lantai dan lupa menutup atap yang bocor karena hujan virus.”

Osio Ladila, salah satu mantan pasien Covid-19 dalam komentarnya di laman Facebook menyatakan bahwa ia baru saja sembuh, namun tidak dilakukan tracing. Ketika isolasi mandiri, pihak Puskesmas tidak memberikan edukasi mengenai hal apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan.

Baca Juga Manusia Tuna Budi dan Pandemi: Kematian Kolektif dan Pencurian Prosedural Sistematis

Ini membuktikan bahwa sebagus apa pun kebijakan jika tidak dibarengi koordinasi dan sinergi semua elemen masyarakat, maka implementasinya tetap akan sia sia belaka.

Merespons lambannya penanganan Covid di NTT, warga kemudian berupaya melakukan gerak komunitas untuk membantu pemerintah. Pihak gereja juga ikut terlibat dengan berbagai konsep menarik.

Agus Nahak, seorang warga RT 30, Kelurahan Kayu Putih, menyebutkan sejak akhir Januari 2021 sudah ada 3 pasien Covid yang meninggal di keluarganya.

Masih banyaknya warga yang belum paham bagaimana melakukan isolasi mandiri, tidak tersedianya ruang untuk isolasi mandiri serta bagaimana hidup berdampingan dengan mereka yang sudah terinfeksi adalah beberapa faktor yang memicu Agus untuk melakukan gerak mandiri.

Agus membuat grup WA RT dengan 79 KK sebagai medium diskusi untuk saling berbagi informasi tentang Covid 19. Inisiatif warga untuk melakukan penyemprotan disinfektan di rumah warga dengan swadaya masyarakat.

Partisipasi dan gerak komunitas di level akar rumput bisa menekan angka penularan Covid di NTT.

Untuk melandaikan kurva penyebaran Covid-19, perlu dilaksanakan dua kebijakan pokok, yaitu:

  1. Kebijakan yang terkait dengan kesehatan untuk memastikan ketersediaan fasilitas, meningkatkan kesembuhan pasien, menyediakan layanan psikologi dan keterlibatan expert (tenaga ahli) termasuk partipasi masyarakat
  2. Membuat peraturan yang jelas dan konsisten yang melibatkan masyarakat dalam wujud budaya hukum.

Mengigat bahwa pandemik ini adalah tanggung jawab bersama, maka setiap kita mesti bergandengtangan untuk mengimplementasikan keintegrasian, koordinasi dan keterpaduan penanganan Covid-19 di NTT.

Salah satu mantan pasien Covid-19 dalam komentarnya di laman Facebook Forum Academia NTT menyatakan bahwa ia baru saja sembuh, tetapi tidak dilakukan tracing. Ketika isolasi mandiri, pihak Puskesmas tidak memberikan edukasi mengenai hal apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan.

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Artikel Serupa

Demokrasi Korupsi Protes Sosial

Demokrasi Korupsi, Distribusi Risiko, dan Protes Sosial

Demokrasi sebagai sistem politik yang berkepentingan umum tidak boleh mencekik atau membungkamkan protes sosial, sebab protes sosial adalah sarana komunikasi politis. Protes sosial bertujuan membongkar kemapanan korupsi (dan hipokrisi) sebagai konsekuensi logis dari risiko yang sengaja diciptakan dan direproduksi oleh koruptor terhadap rakyat miskin.

Baca Selengkapnya »