Ilustrasi Artikel Politisasi Agama dan Religiofikasi Politik

Pendidikan Kritis, Politisasi Agama, dan Religiofikasi Politik

Politisasi agama dan religiofikasi politik sama-sama bertujuan mengerdilkan nalar kritis publik di tengah laju ketimpangan dan penindasan struktural yang mendera Negara bangsa.

Di era perkembangan dunia sekarang ini, batasan antara suatu Negara dengan Negara lainnya sudah mulai tereliminasi dari kehidupan masyarakat internasional. Sekat-sekat pembatas antarbangsa mulai terkoyakkan seiring dengan perkembangan kapitalisme ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kemajuan pola pikir manusia memberi dampak atau pengaruh terhadap kehidupan manusia. Sekat-sekat pembatas antara aspek-aspek kehidupan manusia pun kini mulai menghilang.

Pengeliminasian sekat-sekat pembatas antar-aspek dalam kehidupan manusia tentu saja membawa pengaruh yang cukup besar bagi keberlangsungan hidup manusia.

Secara umum pengaruh-pengaruh tersebut hadir dalam wujud ganda, yakni pengaruh yang menunjang kebahagiaan di satu sisi, dan pengaruh yang menjauhkan kebahagiaan dari kehidupan masyarakat di sisi lain.

Baca Juga Tuhan Macam Mana? (Tanggapan atas Opini Edy Soge)

Salah satu contoh pengaruh yang membawa kebahagiaan dalam masyarakat hadir dalam bentuk perpaduan antara aspek-aspek ekonomi, politik, sosial, dan budaya yang menunjang pelayanan publik bagi seluruh masyarakat. Perpaduan ini tentunya bermuara pada bonum commune yang barangkali dikehendaki secara bersama.

Di sisi lain, pengeliminasian sekat-sekat pembatas antar-aspek dalam kehidupan manusia juga hadir dalam hal-hal yang meresahkan. Contoh nyata yang dapat dilihat adalah politisasi agama dan religiofikasi politik.

Kedua hal ini telah menjadi banalitas kejahatan, sebagaimana yang dikatakan Arendt, di mana kejahatan tidak lagi dirasakan sebagai suatu kejahatan, melainkan dianggap sesuatu yang biasa-biasa saja, seolah-olah sesuatu yang wajar. [1]

Untuk menyikapi hal ini, maka menjadi hal yang urgen sebuah pendidikan kritis diterapkan bagi generasi bangsa. Pendidikan kritis dicanangkan untuk mempertahankan kesejahteraan bangsa dari praktik-praktik politik yang salah.

Generasi muda secara khusus harus mampu bersikap kritis terhadap hal yang terjadi di tengah masyarakat, khususnya hal-hal yang berkaitan erat dengan kesejahteraan dalam kehidupan bersama.

Politisasi Agama

Politisasi agama dapat diartikan sebagai suatu bentuk tindakan di mana agama diperalat atau digunakan untuk tujuan politik. [2] Agama tidak hanya digunakan sebagai tempat bertemunya manusia dengan Allah atau tempat di mana manusia mempersembahkan imannya, tetapi dijadikan sebagai arena di mana kegiatan politik diaktualisasikan.

Praktik politisasi agama terletak dalam tindakan di mana agama tidak lagi menjadi satu-satunya aspek yang menghantar orang kepada keselamatan melalui ritus-ritus yang bersifat mistik, tetapi digunakan sebagai tempat untuk melanggengkan kepentingan politik.

Agama dijadikan sebagai arena di mana seseorang dapat mendulang aspirasi masyarakat dengan menggunakan label kebaikan bahkan ke-Tuhan-an.

Di Indonesia, praktik politisasi agama sejatinya telah dimulai ketika bangsa ini memasuki era kemerdekaan. Di masa Demokrasi Terpimpin, politisasi agama berlaku pada pembenaran Soekarno sebagai presiden seumur hidup lewat fatwa para ulama dan di masa Orde Baru gejala ini terlihat dalam kubu politik Islam dan Non-Islam sekaligus dalam masalah RUU Perkawinan. [3]

Baca Juga Pendidikan Kritis Menghalau Politik Identitas

Akhir-akhir ini, banyak kenyataan yang terkait politisasi agama yang dilakukan beberapa pejabat negeri ini. Fathor Rahman, dalam detikNews per 3 Januari 2019, menguraikan tentang politisasi agama yang dilakukan oleh beberapa pejabat tinggi negeri ini.

Lebih lanjut, Fathor mengatakan bahwa tindakan ini merupakan sebuah proses politik yang tidak mendewasakan dan bahkan dapat merugikan semua pihak; baik kandidat, para pendukung, maupun masyarakat luas.

Kenyataan politisasi agama dengan demikian merupakan suatu bentuk kejahatan yang menjauhkan bangsa ini dari api panggang kemerdekaan yang diikhtiarkan bersama. Hal ini tentunya tidak mampu membawa masyarakat kepada kenyataan bonum commune, yakni kebaikan bersama.

Jika tidak segera diatasi, maka politisasi agama pada akhirnya membawa bangsa ini kepada kenyataan bellum omnimun contra omnes, yakni kenyataan di mana masyarakat saling menuduh, menjatuhkan, dan menyerang sesamanya.[4]

Religiofikasi Politik

Selain munculnya kenyataan politisasi agama, muncul pula kenyataan di mana orang menggunakan berbagai atribut keagamaan dalam ranah politik. Atribut-atribut keagamaan tersebut digunakan atau disematkan pada konsep-konsep politik tertentu dengan tujuan agar konsep-konsep tersebut diterima oleh masyarakat. Inilah yang dikenal dengan istilah religiofikasi politik.

Religiofikasi politik sejatinya terjadi ketika seseorang memberikan berbagai atribut keagamaan kepada politik untuk membentengi dirinya dari berbagai kritikan. [5] Tindakan-tindakan politik tertentu dikover dengan atribut agama tertentu, sehingga hal itu dapat dilihat sebagai hal yang biasa-biasa saja.

Kenyataan ini merupakan salah satu bentuk pengerdilan daya kritis masyarakat terhadap kenyataan politik yang sedang terjadi. Masyarakat tidak mampu mengkritisi hal tersebut karena di sisi lain masyarakat sangat berpegang teguh pada aspek keagamaan.

Masyarakat menerima politik yang menggunakan atribut keagamaan sebagai hal yang wajar dan biasa-biasa saja.

Di tengah bangsa yang multi-agama, menjadi sangat berbahaya jika masyarakat terus melanggengkan praktik religiofikasi politik. Bahaya yang terjadi, yakni masyarakat tidak mampu mengkritisi praktik politik yang sedang terjadi dan menelanjangi tujuan dari praktik politik tersebut.

Masyarakat dinyenyakkan dengan atribut agama yang digunakan tanpa mampu menyelami maksud dan tujuan dari politik yang sedang dipraktikan.

Menyikapi Politisasi Agama dan Religiofikasi Politik melalui Pendidikan Kritis

Pijakan dasar tradisi pendidikan kritis adalah pemikiran dan paradigma yang secara ideologis melakukan kritik terhadap sistem dan struktur sosial, ekonomi, dan politik yang tidak adil. [6] Hal ini berarti pendidikan kritis dapat membebaskan manusia dari ketidakadilan. Berkaitan dengan pendidikan kritis ini, Paulo Freire menyatakan bahwa pendidikan kritis dapat menyelesaikan problem sosial yang bersifat membebaskan dari kondisi kaum tertindas. [7]

Kenyataannya, yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini, yakni distingsi antara agama dan politik, mengalami kabur makna. Kedua aspek ini tidak lagi memiliki batasan-batasan yang cukup jelas. Agama bisa dijadikan sebagai panggung politik, dan kepentingan-kepentingan politik dapat disampaikan melalui atribut-atribut keagamaan. Keduanya diatur sedemikian rupa sehingga masyarakat tidak mampu menyadari kejanggalan atau kejahatan di dalamnya.

Baca Juga Pandemi, Demokrasi yang Terancam, dan Peran Aktif Parlemen

Untuk menyikapi hal ini, maka perlu dicanangkan pendidikan kritis bagi masyarakat seluruhnya dan bagi generasi muda secara khusus. Pendidikan kritis bertujuan untuk menekankan daya kritis seseorang agar bisa mengkritisi segala sesuatu.

Generasi muda harus mampu bersikap kritis agar dapat membentengi bangsa ini dari praktik-praktik yang menjauhkan bangsa dari kesejahteraan bersama.

Pendidikan kritis menyatakan bahwa orang kritis adalah adalah orang yang diberdayakan untuk mencari keadilan, dan untuk melakukan emansipasi. [8] Maka dari itu, di tengah maraknya praktik politisasi agama dan religiofikasi politik, masyarakat secara umum dan generasi muda secara khusus dituntut untuk memiliki sikap kritis. Masyarakat harus bersikap kritis agar mampu menyelami maksud dan tujuan di balik politik yang dibaluti dengan atribut-atribut keagamaan.

Sikap kritis ini juga harus dicanangkan atau ditekankan dalam lingkungan pendidikan. Peserta didik harus dilatih untuk mengkritisi kejadian yang ada di sekitarnya. Peserta didik harus mampu memiliki sikap kritis agar dapat membentengi diri dan membentengi bangsa ini dari praktik-praktik politik yang tidak sehat.

Daftar Pustaka

Aji, Sugeng F. Nalar Pendidikan Islam Kritis Transformatif Abad 21. Wonosobo: CV Mangku Bumi Media, 2019.

Akrom, Mizanul, Pendidikan Islam Kritis, Pluralis, dan Kontekstual. Bali: CV. Mudilan Group, 2019.

Alimi, Moh Yasir. Mediatisasi Agama, Post Truth dan Ketahanan Sosial: Sosiologi Agama Era Digital. Yogyakarta: LKiS, 2018.

Fakih, Mansour. Pendidikan Popular: Membangun Kesadaran Kritis. Yogyakarta: INSISTPress, 2001.

Kelompok Kompas Gramedia. Masyarakat Warga dan Pergulatan Demokrasi: Menyambut 70 Tahun Jacob Oetama. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2001.

Kleden, Paulus B. Teologi Terlibat: Politik dan Budaya dalam Terang Teologi. Maumere: Ledalero. 2012.

Taum, Yoseph Y. Sastra dan Politik Representasi Tragedi 1965 dalam Negara Orde Baru.  Yogyakarta: Sanata Dharma University Press, 2020.

Wattimena, Reza A. A. Untuk Semua Yang Beragama: Agama Dalam Pelukan Filsafat, Politik, dan Spiritualitas. Yogyakarta: Kanisius, 2020.


Catatan Kaki

[1] Yoseph Y. Taum, Sastra dan Politik Representasi Tragedi 1965 dalam Negara Orde Baru (Yogyakarta: Sanata Dharma University Press, 2020), hlm. 275.

[2] Moh Yasir Alimi, Mediatisasi Agama, Post Truth dan Ketahanan Sosial: Sosiologi Agama Era Digital (Yogyakarta: LKis, 2018), hlm. 176.

[3] Kelompok Kompas Gramedia, Masyarakat Warga dan Pergulatan Demokrasi: Menyambut 70 Tahun Jacob Oetama (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2001), hlm. 260.

[4] Reza A. A. Wattimena, Untuk Semua Yang Beragama: Agama Dalam Pelukan Filsafat, Politik, dan Spiritualitas (Yogyakarta: Kanisius, 2020), hlm. 197.

[5] Paulus B. Kleden, Teologi Terlibat: Politik dan Budaya dalam Terang Teologi (Maumere: Ledalero, 2012), hlm. Xi.

[6] Mansour Fakih, Pendidikan Popular: Membangun Kesadaran Kritis (Yogyakarta: INSISTPress, 2001), hlm. 38.

[7] Sugeng F. Aji, Nalar Pendidikan Islam Kritis Transformatif Abad 21 (Wonosobo: CV Mangku Bumi Media, 2019), hlm. 44.

[8] Mizanul Akrom, Pendidikan Islam Kritis, Pluralis, dan Kontekstual (Bali: CV. Mudilan Group, 2019), hlm. 121.

Politisasi agama dan religiofikasi politik sama-sama bertujuan mengerdilkan nalar sehat publik luas di tengah laju ketimpangan dan penindasan struktural yang mendera Negara bangsa.

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Artikel Serupa

Demokrasi Korupsi Protes Sosial

Demokrasi Korupsi, Distribusi Risiko, dan Protes Sosial

Demokrasi sebagai sistem politik yang berkepentingan umum tidak boleh mencekik atau membungkamkan protes sosial, sebab protes sosial adalah sarana komunikasi politis. Protes sosial bertujuan membongkar kemapanan korupsi (dan hipokrisi) sebagai konsekuensi logis dari risiko yang sengaja diciptakan dan direproduksi oleh koruptor terhadap rakyat miskin.

Baca Selengkapnya »