Jurnalis Ilustrasi

Pandemi COVID-19; Kebebasan Pers dan Keselamatan Jurnalis Berada dalam Krisis

Rentannya situasi keselamatan jurnalis dalam melaksanakan kerja-kerja pers akhirnya berdampak pada adanya keengganan pihak jurnalis untuk membela diri dengan cara menempuh mekanisme hukum yang relevan. Hal ini tercermin dari hasil survei yang menyatakan sebanyak 60% responden lebih memilih tidak melaporkan kepada lembaga Negara yang berwenang atas serangan yang terjadi pada dirinya.

Jaminan kebebasan pers tampak penting terutama dalam menghadapi pandemi Covid-19 yang sedang terjadi di berbagai belahan dunia.

Antonio Guterres, Sekretaris Jenderal PBB, menyampaikan bahwa pers dapat menyediakan informasi yang kredibel dan membantu masyarakat memilah-milah fakta dan menilai kebenaran informasi seputar pandemi yang sedang berlangsung.

Hal serupa juga disampaikan oleh David Kaye, Pelapor Khusus PBB untuk Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi. Ia berpandangan bahwa akses terhadap informasi, media yang independen, dan hak kebebasan berekspresi lainnya sangat penting untuk melewati tantangan dari pandemi yang terjadi.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Komisaris Tinggi HAM PBB pada April 2020 lalu dengan memberikan perhatiannya pada upaya-upaya restriktif yang dilakukan Negara untuk mempengaruhi kebebasan media/pers termasuk kebebasan jurnalis.

Menurut Komisaris Tinggi HAM PBB, arus bebas informasi sangat esensial untuk merespons pandemi Covid-19, media yang bebas sangat dibutuhkan pada masa ini ketika banyak orang harus melakukan isolasi dan ketakutan akan kondisi kesehatan dan penghidupannya.

Baca Juga Media Bertanggung Jawab dalam Penanganan COVID-19

Diakui juga oleh WHO dan organisasi dunia lainnya, pandemi ini juga melahirkan fenomena “infodemik” atau misinformasi seputar pandemi yang beredar di masyarakat, namun fenomena ini justru bukan sama sekali menjadi dasar bagi Negara untuk memberlakukan langkah restriksi keras yang membelenggu kebebasan media.

Justru sesuai dengan apa yang disampakan United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), media dan jurnalis-lah yang bekerja sebagai garda terdepan untuk meluruskan misinformasi terkait dengan pandemi, media berperan untuk menjamin adanya informasi publik yang akurat, terpercaya dan terverifikasi dan mampu diakses oleh semua lapisan masyarakat.

Dengan demikian, menjamin kebebasan media pada masa pandemi adalah suatu keharusan.

Terdapat dua topik mendasar terkait dengan kebebasan media yang menjadi perhatian dalam penelitian yang dilakukan oleh ICJR, LBH Pers, dan IJRS, yakni yang pertama kebebasan media yang di dalamnya terdapat indikator kebebasan media terkait dengan produk-produk jurnalistiknya dan perlindungan keselamatan jurnalis.

Yang kedua, mengenai jaminan pemenuhan hak ketenagakerjaan jurnalis; insan pers bisa memberikan informasi yang berkualitas kepada masyarakat karena memiliki jurnalis yang sejahtera.

Kita tidak bisa berharap mendapatkan informasi yang berkualitas ketika kesejahteraan para jurnalis diabaikan.

Baca Juga Pemimpin (Daerah) Harus Melek Media Sosial

Namun, dalam pandemi Covid-19 ini, situasi kebebasan pers masih memberikan beberapa catatan buruk yang perlu mendapatkan perhatian, di antaranya:

  • Praktik penyensoran pernah terjadi selama pandemi Covid-19 di Indonesia. 35 dari 125 responden (28%) mengungkapkan pernah mengalami penyensoran atas berita yang dibuatnya pada periode pandemi Covid-19. Bahkan, sebanyak 21 dari 35 (60%) responden menyebutkan bahwa penyensoran yang terjadi terkait dengan pemberitaan mengenai situasi pandemi.
  • Masalah penyensoran sangat berkaitkan dengan ketentuan hukum pidana yang mengatur berbagai bentuk kriminalisasi yang dapat menyasar jurnalis. Batasan kebebasan bereskpresi di Indonesia tidak sepenuhnya dirumuskan sesuai dengan standar yang diperbolehkan untuk membatasi kebebasan bereskpresi. Dalam konteks Indonesia, terkait produk jurnalistik, UU Pers telah mengatur mekanisme penyelesaian sengketa terkait dengan produk jurnalistik, namun ancaman hukuman pidana tetap digunakan mengancaman kegiatan jurnalistik.
  • 11 dari 125 responden (8.8%) menyatakan bahwa perusahaan pers tempat mereka bekerja pernah mendapatkan ancaman hukum akibat pemberitaan selama masa pandemi Covid-19. Satu dari 11 ancaman hukum ini adalah terkait dengan pemberitaan mengenai pandemi Covid-19. Adapun bentuk ancaman hukum yang paling banyak dijumpai adalah dilaporkan kepada pihak Kepolisian (36.4%).
  • Hal ini senada dengan Laporan LBH Pers sebelumnya. Sepanjang 2020 terdapat 10 kasus kriminalisasi terhadap jurnalis. Salah satu yang menarik perhatian adalah penahanan yang dilakukan terhadap jurnalis Kontra.id, Tuah Aulia Fuadi, berdasarkan laporan oleh Bupati Batubara, Zahir ke Polres Batubara. Kasus ini bermula ketika Tuah membuat berita berjudul “Bupati Batubara Berubah Bengis Seperti Bandit, Kata Ketua Garda Jokowi” yang dimuat di Kontra.id pada 2 Juli 2020. Tuah kemudian mengunggah tautan artikel tersebut beserta penggalan berita ke akun facebook Warta Batubara. Unggahan inilah yang kemudian menjadi dasar bagi Zahir untuk melaporkan Tuah pada 21 Agustus 2020. Atas laporan ini, Tuah kemudian ditetapkan sebagai tersangka sejak Kamis, 3 September 2020, sehari setelah pemeriksaan di Polres Batubara. Contoh lainnya adalah kasus laporan kepolisian yang diajukan oleh Winda Widiarti, seorang staf desa Panciro di Kabupaten Gowa, terhadap jurnalis media daring rujukannews.com, Supardi Paewa. Adapun landasan laporan ini adalah pemberitaan yang dibuat Supardi pada Mei 2020 yang menuduh Winda telah melakukan penyalahgunaan Bantuan Sosial Tunai penanganan Covid-19 untuk kepentingan pribadi.

Baca Juga Di Bawah Bayang-bayang Kecerdasan Buatan: Peran Humanisme Saintifik, Sains Humanistik, dan Filsafat dalam Masyarakat yang Semakin Tidak Masuk Akal

Sebagai catatan, tren pelaporan ke polisi telah terjadi selama 10 tahun terakhir karena adanya UU ITE. Berdasarkan catatan SAFEnet, sejak tahun 2008 sampai Desember 2018 telah terjadi 16 upaya kriminalisasi terhadap 14 jurnalis dan 7 media dengan pasal karet UU ITE.

Pada Agustus 2020, mantan Pemimpin Redaksi Banjarhits.id, Diananta Putera Sumedi, divonis 3 bulan 15 hari penjara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, Kalimantan Selatan.

Ia dinilai bersalah melanggar UU ITE lantaran beritanya tentang dugaan penyerobotan lahan masyarakat oleh korporasi, padahal sengketa pers terkait produk jurnalistik ini telah diselesaikan di Dewan Pers, namun proses hukum pidana terhadap dirinya tetap diteruskan.

Dari 10 kasus kriminalisasi berdasarkan laporan LBH Pers, 8 jurnalis dikriminalisasi dengan ketentuan UU ITE, 5 kasus menggunakan ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE tentang penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dan 3 kasus lainnya menggunakan Pasal 28 ayat (2) UU ITE tentang ujaran kebencian.

Kedua pasal tersebut digunakan sebagai landasan tindakan kriminalisasi jurnalis merupakan pasal karet UU ITE.

Ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE tentang penghinaan/ pencemaran nama baik secara daring pada implementasinya, penghinaan atau pencemaran nama baik diartikan secara luas, dan tidak merujuk pada batasan dan pengecualian yang diatur dalam Pasal 310-311 KUHP yaitu hanya dapat diproses dengan aduan dari pihak korban langsung dan tidak boleh menyerang penghinaan apabila dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

Konten jurnalistik dipastikan memenuhi aspek kepentingan umum, sehingga harusnya tidak dapat dijerat dengan pasal ini, namun justru digunakan untuk mengkriminalisasi karya jurnalistik.

Contoh pasal karet lainnya yang sering menjerat produk jurnalistik adalah Pasal 28 ayat (2) UU ITE tentang ujaran kebencian daring.

Ujaran kebencian yang diatur Pasal 28 ayat (2) UU ITE tidak dirumuskan sesuai dengan batasan yang diatur dalam Pasal 20 ICCPR tentang larangan segala tindakan yang menganjurkan kebencian atas dasar kebangsaan, ras atau agama yang merupakan hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan.

Pasal 28 ayat (2) UU ITE dirumuskan tidak merujuk pada ketentuan asal ujaran kebencian; pasal 156 KUHP tentang ujaran kebencian di muka umum menyatakan itu sebagai perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beherapa golongan rakyat Indonesia.

Pasal 28 ayat (2) UU ITE memuat unsur “antar-golongan” yang tidak jelas definisi dan tafsirnya, bahkan Mahkamah Konsitusi dalam putusan No. 76/PUU/XV/2017 menyatakan unsur “antargolongan” tidak hanya meliputi suku, agama, dan ras, melainkan meliputi lebih dari itu yaitu semua entitas yang tidak terwakili atau terwadahi oleh istilah suku, agama, dan ras”.

Dalam kasus terbaru di 2020, unsur “antargolongan” didefinisikan oleh aparat penegak hukum dan hakim untuk suatu organisasi profesi.

Hal ini membuat Pasal 28 ayat (2) UU ITE menjadi sangat karet, malah juga diartikan sebagai penghinaan individu, padahal tujuan pengaturan kriminalisasi ujaran kebencian ditujukan untuk melindungi kelompok minoritas dari potensi pelanggaran HAM, kekerasan dan diskriminasi. Bukan untuk mengkriminalisasi perbuatan “menghina” individu dan juga bukan untuk mengkriminalisasi produk jurnalistik.

Tingginya angka pelaporan ke kepolisian menandakan bahwa mekanisme ancaman pidana yang represif masih menjadi pilihan sebagai respons dari suatu sengketa produk jurnalistik.

Baca Juga Richard Rorty: Liberalisme Ironis dan Demokrasi

Kepolisian pun masih menggunakan instrumen hukum pidana tersebut.

Padahal telah terdapat Nota Kesepahaman Nomor 2/DP/MoU/II/2017 antara Kepolisian dan Dewan Pers tentang Koordinasi dalam Perlindungan Kemerdekaan Pers dan Penegakan Hukum Terkait Penyalahgunaan Profesi Wartawan, yang mana Kepolisian menerima pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan dugaan perselisihan/sengketa termasuk surat pembaca atau opini/kolom antara wartawan/media dengan masyarakat, dan polisi akan mengarahkan yang berselisih/bersengketa dan/atau pengadu untuk melakukan langkah-langkah secara bertahap dan berjenjang mulai dari menggunakan hak jawab, hak koreksi, pengaduan ke Dewan Pers, maupun proses perdata.

Terkait situasi keselamatan, jurnalis pun masih terancam dan minim perlindungan, di antaranya;

  • Secara umum, situasi keselamatan jurnalis di Indonesia selama masa pandemi Covid-19 berada pada situasi yang mengkhawatirkan. Hal tersebut tercermin dari temuan 24% responden menyatakan bahwa mengalami berbagai macam bentuk serangan baik berbentuk serangan fisik, nonfisik, siber dan hukum. Situasi terkait kerentanan jurnalis juga terafirmasi dari data monitoring kekerasan kepada jurnalis disepanjang tahun 2020 yang dilakukan LBH Pers, jumlah kasus kekerasan yang terekam sebanyak 117 kasus, meningkat tajam dibandingkan tahun sebelumnya.
  • Bentuk serangan yang paling banyak dialami jurnalis adalah serangan non fisik dan serangan digital yang mana masing-masing presentasenya adalah sebesar 16%. Berdasarkan survei yang dilakukan, para responden menyatakan jenis serangan nonfisik yang paling sering dialami berbentuk penggunaan kata-kata kasar dan ancaman verbal. Sedangkan untuk serangan digital sendiri bentuk-bentuk ancamannya adalah berupa doxing, peretasan, intimidasi digital dan spam messages. Berdasarkan temuan LBH Pers terkait monitoring kekerasan terhadap jurnalis, jumlah serangan dengan bentuk intimidasi dan kekerasan verbal adalah yang terbanyak dengan jumlah 51 kasus. Selanjutnya untuk serangan digital yang terekam adalah sebanyak 18 kasus, paling banyak berbentuk doxing dengan 7 kasus dan peretasan sebanyak 5 kasus.
  • Kendati besaran presentase survei dari responden yang mengalami serangan fisik adalah sebesar 1,6%, namun hal kecil ini pun tetap menandakan masih terdapat catatan buruk bahwa jurnalis belum memperoleh perlindungan dari ancaman serangan fisik. Hal tersebut dapat dilihat dari monitoring kekerasan jurnalis yang dilakukan LBH Pers sepanjang tahun 2020 yang mana mendapati jumlah kekerasan fisik adalah sebanyak 69 kasus. Selanjutnya bentuk-bentuk kekerasan fisik berupa penganiayaan sebanyak 24 kasus, pemaksaan/penghapusan data liputan sebanyak 22 kasus, dan perampasan/pengerusakan alat kerja sebanyak 23 kasus.
  • Untuk serangan hukum besaran hasil survei terdapat 4% menyatakan pernah mendapatkan serangan hukum. Serupa dengan situasi serangan fisik, kendati secara presentase relatif kecil namun merujuk pada data lainnya berupa hasil monitoring kekerasan jurnalis LBH Pers sepanjang tahun 2020, serangan hukum terjadi sebanyak 30 kasus. Adapun bentuk-bentuk serangan hukum tersebut berupa kriminalisasi sebanyak 10 kasus, penangkapan secara sewenang-wenang 19 kasus dan gugatan perdata sebanyak 1 kasus. Serangan hukum kepada jurnalis bagaimanapun menandakan bahwa UU Pers yang melindungi jurnalis dan produknya belum dilaksanakan optimal.
  • Rentannya situasi keselamatan jurnalis dalam melaksanakan kerja-kerja pers akhirnya berdampak pada adanya keengganan pihak jurnalis untuk membela diri dengan cara menempuh mekanisme hukum yang relevan. Hal ini tercermin dari hasil survei yang menyatakan sebanyak 60% responden menyatakan lebih memilih untuk tidak melaporkan kepada lembaga Negara yang berwenang atas serangan yang terjadi pada dirinya. Jumlah ini tentu sangat besar dan menandakan adanya kecenderungan rasa ketidakpercayaan kepada lembaga dan mekanisme mendapatkan keadilan. Selanjutnya untuk responden yang memilih menempuh proses pengaduan dan hukum hanya sebanyak 16,7% laporan yang diterima dan ditindak lanjuti. Sebesar 25% menyatakan laporan diterima tanpa ada proses tindak lanjut, 8,3% laporan bahkan ditolak dan sebesar 41,7% responden tidak mengetahui. Situasi ini tentu tidak menandakan hal baik bagi kebebasan pers dan berpotensi melanggengkan impunitas.

Baca Juga Kant, Mentalitas Teknokratik, dan Sikap Beragama Kita: Catatan Etis atas Heboh Kontroversi Kepulangan Rizieq Shihab

Tidak hanya terkait kebebasan media, dalam pandemi Covid-19 ini, situasi pemenuhan hak ketenagakerjaan jurnalis juga menyertakan catatan merah:

  • Berdasarkan hasil survei terhadap 125 responden ditemukan hanya 4% yang menjalani mekanisme bekerja dari rumah dengan pemenuhan hak penuh, mayoritas jurnalis (75,2%) tetap bekerja secara penuh dengan risiko terpapar Covid-19.
  • Dari 123 responden yang menjawab, hanya ada 1 responden yang upah, tunjangan dan seluruh hak ketenagakerjaan diberikan secara penuh sesuai dengan ketentuan. Sisanya seluruh responden mendapatkan pemotongan hingga tidak dibayarkan. Beberapa pola di antaranya adalah upah, tunjangan tetap dan seluruh hak ketenagakerjaan dipotong sedikit (45,6%); upah, tunjangan tetap dan seluruh hak ketenagakerjaan dipotong separuhnya (15,2%); pemangkasan gaji dari pembatasan kuota berita yang ditayangkan/diunggah; upah tetap tapi tunjangan jabatan ditiadakan; pemotongan uang makan hingga upah dan tunjangan tidak dibayarkan.
  • Pemutusan Hubungan Kerja, Pemotongan Upah dan Penundaan Upah juga banyak terjadi dengan alasan Force Majeur, padahal sesuai dengan ketentuan pengupahan berdasar force majeur kondisi/syarat yang ditetapkan tidak terpenuhi.
  • Dengan adanya UU 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang memuat beberapa perubahan yang mempengaruhi hak pekerja juga akan memberi dampak bagi jurnalis.
  • Terkait dengan pemenuhan hak atas kesehatan jurnalis, terdapat 22 responden (17.6%) yang bekerja dengan tidak adanya standar waktu yang layak. Ditemukan 31.8% responden yang tidak mendapatkan jam kerja yang layak dikarenakan perusahaan tempat dia bekerja memang menerapkan sistem libur hanya sehari dalam sepekan.
  • 14 responden (45.2%) responden perempuan yang tidak mendapatkan cuti haid dan melahirkan selama masa pandemi Covid-19.
  • 32% responden tidak meperoleh informasi keamanan & kesehatan selama masa pandemi dari tempat responden bekerja. Bahkan 51.8% responden yang tidak memperoleh informasi tersebut justru berstatus sebagai pekerja tetap.
  • 36% responden tidak mendapatkan perlengkapan kesehatan sama sekali di masa pandemi. Menariknya 44% dari responden yang tidak mendapatkan perlengkapan kesehatan sama sekali berstatus sebagai pekerja tetap. Dari responden yang mendapatkan perlengkapan kesehatan mayoritas mendapatkan perlengkapannya berupa hand sanitizer (68.8%) dan masker (77.5%), serta 51.3% yang mendapatkan pemeriksaan swab test atau rapid test.

Baca Juga Manusia dan “Etika Tanpa Fiksi” menurut Yuval Noah Harari (1/2)

Rekomendasi

Situasi kebebasan pers berkaitan erat dengan jaminan kebebasan kegiatan jurnalistik dan jaminan pemenuhan hak ketenagakerjaan jurnalis. Dalam hal masih banyak catatan mengenai kedua aspek tersebut, maka menjadi penting memberikan rekomendasi kepada,

Pemerintah dan DPR

  • Meninjau ulang dan membatalkan pasal-pasal karet yang kerap dijadikan alat untuk melakukan kriminalisasi dan membungkam kebebasan berekspresi.
  • Mempertimbangkan untuk memperkuat peran Dewan Pers dalam menangani kasus-kasus terkait dugaan tindak pidana yang melibatkan Jurnalis dalam melaksanakan kerja-kerja pers yang seharusnya bebas dari ancaman kriminalisasi.
  • Meninjau ulang dan membatalkan ketentuan mengenai ketenagakerjaan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang memperlemah hak- hak pekerja media.

DPR

  • Menjalankan fungsi pengawasan terhadap upaya penegakan hukum guna menghindarkan terjadi impunitas bagi aktor-aktor yang menjadi pelaku penyerangan jurnalis, baik serangan fisik, non fisik, serangan hukum maupun serangan siber.
  • Menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelanggaran-pelanggaran hak ketenagakerjaan jurnalis, terlebih dalam situasi pandemi.

Pemerintah

  • Melalui kementerian ketenagakerjaan dan jajarannya, melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran-pelanggaran hak ketenagakerjaan jurnalis, terlebih dalam situasi pandemi

Aparat Penegak Hukum

  • Menegakkan perlindungan hukum bagi produk pers dan jurnalis sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan mengusut pelaku kekerasan terhadap jurnalis secara tuntas
Rentannya situasi keselamatan jurnalis dalam melaksanakan kerja-kerja pers akhirnya berdampak pada adanya keengganan pihak jurnalis untuk membela diri dengan cara menempuh mekanisme hukum yang relevan. Hal ini tercermin dari hasil survei yang menyatakan sebanyak 60% responden lebih memilih tidak melaporkan kepada lembaga Negara yang berwenang atas serangan yang terjadi pada dirinya.

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Artikel Serupa

Demokrasi Korupsi Protes Sosial

Demokrasi Korupsi, Distribusi Risiko, dan Protes Sosial

Demokrasi sebagai sistem politik yang berkepentingan umum tidak boleh mencekik atau membungkamkan protes sosial, sebab protes sosial adalah sarana komunikasi politis. Protes sosial bertujuan membongkar kemapanan korupsi (dan hipokrisi) sebagai konsekuensi logis dari risiko yang sengaja diciptakan dan direproduksi oleh koruptor terhadap rakyat miskin.

Baca Selengkapnya »