Pandemi Demokrasi

Sesudah Jokowi Minta Kritik: Pandemi, Demokrasi, dan Urgensi Kritik Publik

Dengan susutnya partisipasi publik untuk mengintervensi kebijakan penguasa, kualitas demokrasi pun makin problematik. Kritik yang terlalu keras kemudian teranggap sebagai upaya ‘subversif’ terhadap otoritas pemerintah. Apalagi mengkritik di saat pandemi.

Ketika pandemi virus corona menghantam dunia sejak akhir tahun 2019, tidak satu Negara pun yang luput dari ancaman nyata virus corona baru itu. Tidak ada sistem pemerintahan atau otoritas mana pun yang terhindar dari ancaman wabah; semua bertekuk lutut.

Baik sistem demokrasi atau komunis, semuanya sama-sama memikul beban nyata akibat pukulan virus yang telah menewaskan 2,3 juta penduduk dunia ini.

Amerika Serikat, Prancis, Jerman, dan Inggris serta Negara-negara Barat lainnya yang menyebut diri sebagai Negara demokrasi maju sekalipun tidak bisa menahan laju penularan virus. Otoritas demokrasi lumpuh total di hadapan pandemi.

Kelumpuhan otoritas demokrasi tampak dari hasil temuan The Economist Intelligence Unit (EIU) yang rilis awal tahun ini.

Temuan EIU memperlihatkan bagaimana pandemi Covid-19 telah mengobrak-abrik tatanan demokrasi dan kebebasan di dunia.

Pandemi membuat pemimpin Negara-negara demokrasi cenderung menutup diri dari intervensi publik terhadap masalah krusial saat ini.

Pandemi juga telah menciptakan norma baru di mana penguasa bersikap layaknya elit pemerintah dan bukan bagian dari partisipasi populer.

Baca Juga Demokrasi di Malaka: Momen Melawan Rezim Hawa Nafsu

Salah satu Negara demokrasi paling terdampak adalah AS. Beberapa aspek di Negara adidaya ekonomi itu memang meningkat, tapi kualitas demokrasinya cenderung memburuk.

Menurut tangga indeks demokrasi EIU, AS berada di urutan ke-25 dari 167 Negara dengan skor 7,29. Skor ini termasuk yang terburuk dalam sejarah AS.

Beberapa indikator inti tampak dalam kebijakan mantan Presiden Donald Trump yang cenderung mempolitisasi pandemi Covid-19 untuk mengakumulasi keuntungan politik.

Meningkatnya ketidakadilan rasial dan ancaman kebebasan dan polarisasi di masyarakat turut berkontribusi terhadap penurunan kualitas demokrasi di Negara itu.

Trump meninggalkan warisan demokrasi buruk yang harus terperbaiki oleh Joe Biden di tengah upaya penanganan wabah yang telah menewaskan 400 ribu lebih orang.

Demokrasi Indonesia Terburuk

Di antara beberapa Negara yang mengalami penurunan, Indonesia adalah Negara dengan indeks demokrasi terburuk. Indonesia menduduki posisi ke-64 dengan skor 6,3. Indonesia berada di bawah Malaysia, Filipina dan Vietnam.

Rekor ini merupakan yang terburuk dalam 14 tahun terakhir. Indonesia pun terkategorikan sebagai Negara dengan ‘demokrasi cacat’.

Dari kelima indikator utama penentuan indeks demokrasi, aspek budaya politik dan kebebasan sipil yang paling rendah, masing-masing 4,38 dan 5,59.

Untuk proses pemilu dan pluralisme Indonesia mencatat skor 7,92; fungsi dan kinerja pemerintah 7,50; dan partipasi politik 6,11.

Direktur Ekesekutif Indonesian Public Institute Karyono Wibowo menyebutkan bahwa fenomena politik identitas menjadi salah satu indikator yang berperan penting dalam menurunnya indeks demokrasi Indonesia.

Fenomena tersebut terjadi sejak 2017 kemudian berlanjut pada Pilpres 2019 dan terus berlangsung hingga saat ini. Pembelahan identitas di masyarakat masih sangat kuat.

Baca Juga Refleksi Kritis atas Konsep “Belajar Dari Rumah”

Di sisi lain, pemerintah juga cenderung menutup diri dari partisipasi publik dalam rumusan kebijakan dan akses informasi terkait penanganan Covid-19 dan vaksin.

Kinerja pejabat pemerintah selama pandemi pun masih jauh dari harapan. Tengah tahun lalu, Presiden Jokowi marah-marah lantaran kinerja para pembantunya yang tidak melakukan kerja extraordinary di tengah pukulan wabah.

Ironisnya, di tengah upaya penanganan pandemi, dua pembantunya terlibat dalam praktik korupsi. Menteri Kelautan dan Perikanan Eddy Prabowo terlibat dalam korupsi ekspor benur, sedangkan Menteri Sosial Jualiari Batubara mengkorupsi anggaran bantuan sosial.

Presiden Jokowi yang mengusung platfom penciptaan birokasi bersih dinilai gagal karena kasus korupsi yang justru mendera dua pembantunya.

Gelombang isu reshuffle kabinet berhembus kencang pasca penetapan tersangka kedua menteri. Akhirnya, enam Menteri Jokowi diganti pada akhir 2020 lalu.

Transparency International (TI) dalam laporannya Januari lalu menyebutkan bahwa tingkat perkembangan demokrasi berkaitan erat dengan tingkat korupsi di suatu negara.

Semakin tinggi tingkat korupsi, makin rendah kualitas demokrasi. Dengan kata lain, ketika fondasi demokrasi lemah maka korupsi menjadi jauh lebih berkembang.

Untuk Indonesia, organisasi anti korupsi internasional itu memasukkannya dalam kategori ‘demokrasi cacat’ dengan skor 38 dan berada di urutan ke-89.

TI berpendapat bahwa peringkat demokrasi mencerminkan memburuknya aturan hukum dan lembaga-lembaga demokratis, serta menyusutnya ruang kebebasan bagi masyarakat sipil dan media independen.

Pada momentum itu, para politisi dan pemimpin populis cenderung memanfaatkannya untuk keuntungan mereka sendiri atau kelompoknya.

Urgensi Kritik Publik

Dengan susutnya partisipasi publik untuk mengintervensi kebijakan penguasa, kualitas demokrasi pun makin problematik. Kritik yang terlalu keras kemudian teranggap sebagai upaya ‘subversif’ terhadap otoritas pemerintah. Apalagi kritik di saat pandemi.

Sering terjadi, kritikus dikriminalisasi melalui delik pelanggaran Undang-undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

UU yang kemudian diamandemen menjadi UU Nomor 19 Tahun 2016 ini seolah memperkuat cengkraman pemerintah atas aktivitas kritik dan membuka peluang bagi kriminalisasi mereka yang disebut oposisi di media sosial.

Lebih substantif lagi, UU ITE seolah memberikan ceruk legitimasi kepada pemerintah untuk mendikte nilai kebenaran pada sebuah informasi di masyarakat.

Dengan melegitimasi rezim kebenaran atas informasi, pemerintah akan mudah terjebak untuk menciptakan segregasi di masyarakat. Informasi yang benar akan dianggap sebagai pro pemerintah dan sebaliknya, kritik dianggap sebagai hoaks.

Tidak jarang, penguasa cenderung mempertahankan kekuasaan dan kontrol pemerintah dengan mengawasi kebebasan berbicara di media sosial.

Akhirnya mereka yang sering kritik pemerintah dianggap sebagai musuh politik sehingga dituduh sebagai penyebaran hoaks. Pemerintah pun menggunakan pendengung (buzzer) untuk menangkis kritik publik, sesuatu yang membahayakan kebebasan berpendapat.

Baca Juga Pandemi, Demokrasi yang Terancam, dan Peran Aktif Parlemen

Namun Presiden Jokowi mulai sadar bahwa partisipasi publik melalui kritik yang aktif terhadap kebijakan pemerintah niscaya, termasuk soal kebijakan penanganan pandemi.

Ia pun meminta masyarakat membantu pemerintah memberikan solusi terhadap kebijakan selama pandemi dengan memberikan masukan dan kritik.

Karena pada prinsipnya, menutup pintu bagi intervensi publik melalui kritik dan saran akan berkontribusi terhadap kualitas kebijakan yang demokratis.

Dengan membuka kran kritik, Jokowi pun tentu mafhum bahwa dalam masyarakat demokrasi, kritik bisa tersampaikan dalam berbagai bentuk dan porsi.

Artinya, pemerintah tidak perlu terlalu alergi dengan berbagai bentuk sorotan publik terhadap sistem kebijakan, entah keras atau lunak, terbuka atau implisit.

Baca Juga Bacot Santuy COVID-19: Pandemi di Bantaran Kali Code

Yang diharapkan dari keterbukaan itu adalah bahwa tidak hanya kritik yang konstruktif dari masyarakat, tapi bagaimana pemerintah menjadi garda terdepan untuk menumbuhkan ekosistem kritik yang produktif dan demokratis.

Teranyar, Jokowi mempertimbangkan akan merevisi UU ITE karena dinilai memiliki banyak pasal karet yang kerap menimbulkan multi-tafsir di masyarakat mengenai kebebasan berpendapat dan keadilan di depan hukum.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu memandang bahwa sudah saatnya UU ITE direvisi agar rasa ketidakadilan dalam memberikan perlindungan hukum betul-betul ditegakkan.

Jokowi berharap dengan UU ITE yang baru, pemerintah dan masyarakat sama-sama menjaga ekosistem digital yang bersih, sehat dan produktif serta beretika.

Rencana tersebut mendapat tanggapan positif dari berbagai pihak, tidak saja di lingkup pemerintahan, tapi juga dari penggiat HAM dan demokrasi serta masyarakat umum.

Diharapkan, revisi UU ITE menjadi pendulum untuk mengembalikan cacat “pandemi” demokrasi yang kini sedang menggerogoti tubuh bangsa.

Dengan demikian, Indonesia bisa lebih siap untuk merayakan keberagaman, kebebasan dan hak-hak sipil dan politik warga Negara secara adil dan berimbang.

Dengan susutnya partisipasi publik untuk mengintervensi kebijakan penguasa, kualitas demokrasi pun makin problematik. Kritik yang terlalu keras kemudian teranggap sebagai upaya ‘subversif’ terhadap otoritas pemerintah. Apalagi mengkritik di saat pandemi.

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Artikel Serupa