Hari Air Sedunia

Hari Air Sedunia: Pemerintah Daerah di NTT Harus Lindungi Sumber Air untuk Penuhi Kebutuhan Rakyat

Bertepatan dengan momentum Hari Air Sedunia, semua pemerintah daerah di NTT diingatkan untuk wajib menjaga sumber dan ketersediaan air untuk rakyat.

Nusa Tenggara Timur selalu dinobatkan sebagai daerah yang kering. Dari tahun ke tahun, provinsi ini selalu dihantui gagal tanam akibat kerusakan kantong-kantong air yang disebabkan ulah manusia.

Cadangan Air Tanah (CAT) semakin berkurang. Air layak konsumsi masih menjadi problem mendasar. Kondisi ini diperparah dengan begitu meningkatnya aktivitas pertambangan, kerusakan hutan, dan lingkungan hidup lainnya.

Pada tahun 2016, riset KLHK menunjukkan, dari 22 kabupaten/kota di NTT, hanya Kota Kupang dan Kabupaten Malaka yang tidak mengalami kekeringan. Sebagian besar kabupaten di NTT mengalami problem yang sama, yaitu krisis air.

Bersamaan dengan krisis tersebut, tidak dapat disangkal, kerusakan ekosistem hutan sebagai penyangga ekosistem lainnya semakin hari semakin mengkhawatirkan. Bagaimana tidak, pada tahun 2019, kebakaran hutan di NTT mendapatkan predikat dengan tingkat titik api tertinggi di Indonesia yang mencapai 14.352 titik api dengan luas area kebakaran 328.722 Ha.

Selain kerusakan lingkungan akibat kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), dampak buruk atas lingkungan juga tersebabkan oleh aktivitas sembilan (9) perusahaan tambang yang arealnya terindikasi berada pada Kawasan Hutan Konservasi seluas ± 16.457,88 Ha. Selain itu, terdapat pula tujuh puluh tujuh (77) perusahaan tambang yang arealnya terindikasi berada pada Kawasan Hutan Lindung seluas ± 55.949,51 Ha. Tambahan lagi, ada juga alih fungsi kawasan hutan menjadi kawasan perkebunan monokultur tebu seperti yang sudah terjadi di Sumba Timur.

Selain kerusakan ekosistem hutan, terjadi pula kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS). 30 persen DAS terbesar di Timor Barat, DAS Benanain, yang juga merupakan sungai terpanjang di Timor Barat, telah menjadi wilayah pertambangan. Terdapat 72 Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang mencakup wilayah Kabupaten Belu dan Kabupaten Timor Tengah Utara.

Baca Juga Tragedi Hari Tani Nasional di NTT: dari Kriminalisasi sampai Kekeringan

Rata-rata pemerintah kabupaten di NTT masih melakukan pengelolaan sumber daya air dengan cara konvensional. Mereka tidak memiliki perencanaan jangka panjang berkaitan dengan ketersedian air di masa yang akan datang. Sumber-sumber mata air tidak dilindungi dengan kebijakan daerah.

Juga belum ada regulasi tentang wilayah Bentang Alam Karst (BAK) yang merupakan zona prioritas yang harus dilindungi karena merupakan tempat cadangan air tanah permanen. Sebagai gantinya, pemerintah masih mengizinkan usaha pertambangan di wilayah-wilayah yang merupakan kawasan Karst. Contoh kasusnya ada di Kampung Lengko Lolok dan Luwuk di Desa Satar Punda, Kabupaten Manggarai Timur.

“Banyak proyek pembangunan di daerah yang notabene di wilayah tersebut memiliki potensi penyimpan air yang harusnya menjadi zona lindung, tetapi tidak dipertimbangkan dengan kebijakan yang melindungi. Cara pandang pemerintah yang tercermin dalam regulasi dari pusat sampai daerah, ekosistem air dipandang terpisah dari air itu tersendiri. Salah satunya hutan dan Karst sebagai sumber resapan dan penyimpan air yang sangat penting,” Kata Umbu Tamu Ridi, Kepala Divisi Hukum WALHI NTT

Akumulasi krisis di atas akan menjadi semakin rentan apabila pemerintah tidak memprioritaskannya sebagai persoalan yang harus segera ditangani. Masyarakat petani adalah kelompok masyarakat yang paling terkena dampak dari krisis tersebut. Sebab, produktivitas petani bergantung dari ketersediaan air.

Baca Juga Petani Kemenyan dalam Ketiak Negara dan PT Toba Pulp Lestari

Pada momentum Hari Air sedunia ini, WALHI NTT sebagai organisasi publik lingkungan hidup dan perlindungan Wilayah Kelola Rakyat (WKR) menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah daerah di Nusa Tenggara Timur sebagai berikut:

  1. Pemerintah daerah harus tegas mengaudit berbagai aktivitas pertambangan yang melanggar hukum di setiap daerah.
  2. Pemerintah daerah harus melakukan kajian lingkungan menyeluruh atas wilayah-wilayah resapan/penyimpan air di setiap daerah dan melakukan upaya perlindungan hukum berupa Peraturan Daerah dan sejenisnya.
  3. Pemerintah daerah harus menindak tegas pihak-pihak swasta yang melakukan monopoli/privatisasi sumber air yang berdampak pada kekurangtersediaan air untuk rakyat.
  4. Pemerintah daerah harus memiliki roadmap pembangunan berkelanjutan ramah lingkungan.
  5. Pemerintah daerah harus mengutamakan air untuk rakyat dan membatasi monopoli, swastanisasi, dan komersialisasi air.
Bertepatan dengan momentum Hari Air Sedunia, semua pemerintah daerah di NTT diingatkan untuk wajib menjaga sumber dan ketersediaan air untuk rakyat.

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Artikel Serupa

Manusia Soliter dan Religius

Manusia yang Soliter dan yang Religius

Gambaran manusia sebagai makhluk yang soliter dan yang religius saya jadikan sebagai ide dasar untuk memahami subjektivitas dan posisi eksistensial manusia abad 21 yang dilanda pandemi covid-19. Ide dasar ini berangkat dari pembacaan saya atas puisi “Aku” dan “Doa” karya Chairil Anwar.

Baca Selengkapnya »
Kapasitas Kewargaan

Demokrasi dan Penguatan Kapasitas Kewargaan

Kita perlu memasifkan solidaritas antarwarga menjadi satu alat perlawanan yang mampu melawan dominasi elite korup dan mendorong pelibatan warga dalam arena pembangunan. Di sini, hemat Penulis, kita juga perlu membangun jaringan yang lebih kuat, membentuk pola kesadaran warga dan konsep perjuangan bersama. Tanpa penguatan kapasitas kewargaan, yang lahir justru demokrasi yang rentan dibajak oleh kepentingan kelas elite yang korup.

Baca Selengkapnya »