Agraria di Riau Ilustrasi Artikel

Suara Agraria di Riau: Masyarakat Adat, Negara, dan Pemburu Rente

Nama-nama atau lembaga-lembaga Masyarakat Hukum Adat seringkali dipolitisasi oleh kelompok tertentu untuk mencaplok bagian dari Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan di Riau. Alih-alih membela hak masyarakat dalam mengusahakan sumber daya agraria sendiri, kelompok-kelompok ini justru menjadi rente untuk mengisi saku pribadi.

Sumber daya agraria Masyarakat Hukum Adat (MHA) di Indonesia, dalam hal ini di Riau, seringkali dalam praktiknya dilabeli sebagai sesuatu yang “terlantar” ataupun “tanpa tuan”. Pasalnya, warga dianggap tidak memiliki bukti formil untuk melakukan klaim hak ataupun akses terhadap sumber daya agraria tersebut.

Sebaliknya, Negara malah dengan leluasa menyebut sebagai kepunyaannya atau “milik Negara”. Hal ini dapat dilihat, meski bukan suatu kesimpulan, terjadi karena inferioritas (baca: lemahnya) posisi MHA dalam politik hukum agraria Indonesia dan watak neo-domain verklaring para pelaksana birokrasi agraria di Indonesia.

Baca Juga Pengantar Catatan Akhir Tahun Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) 2020

Pengakuan dan perlindungan terhadap MHA yang lemah menurut Maria S.W. Sumardjono (2001:45) memang merupakan hal mendasar dalam persoalan pertanahan di Indonesia. Kelemahan wujud pengakuan dan perlindungan tersebut berlangsung manakala Masyarakat Hukum Adat hendak mengusahakan ulayat adatnya sendiri. Tak pelak, berbagai persoalan pun bermunculan dalam proses pengusahaan dan pengelolaan ulayat itu.

Persoalan-persoalan itulah yang bermuara pada terjadinya konflik atau sengketa agraria. Jika mengacu pendapat yang dikemukakan Sukirno (2018:3-5), setidaknya ada dua bentuk konflik dan sengketa hak ulayat atas tanah yang jamak terjadi, yaitu; 1) konflik vertikal antara MHA dan Negara dan/atau investor, dan 2) konflik horizontal antara MHA yang satu dan MHA lainnya.

Dalam konteks Riau, inferioritas MHA dalam politik hukum agraria begitu terlihat terang. Meski hamparan agraria di daratan Riau telah lama dihuni, dikelola, dan diusahakan oleh berbagai MHA dari ujung barat ke timur dan utara ke selatan, mulai yang tergabung dalam Kedatuan Andika Nan 44, Sakai, Talang Mamak, dan sebagainya, namun lebih dari 5,1 juta hektar dari keseluruhan luas daratan Riau yang mencapai sekitar 8,7 juta hektar saat ini berstatus HGU milik perusahaan-perusahaan tertentu.

Baca Juga Balada Buruh Tani Tuna Tanah: Konflik Agraria Berbasis Penguasaan Tanah HGU di Nanghale, Sikka, Flores

Dengan demikian, bagaimana realitas kehidupan yang dialami oleh Masyarakat Hukum Adat (MHA)?

Sudah barang tentu tidak sedikit dari mereka hidup marjinal di garis batas HGU yang dikelola berbagai perusahaan tadi. Mereka mengais sisa-sisa sumber daya agraria dari bekas olahan perusahaan untuk dapat bertahan hidup, baik itu sumber daya agraria berupa tanah, hutan, maupun berbagai jenis pertambangan. Ironisnya, Pasal Pidana dari Undang-Undang yang dibuat Negara justru terus menghantui mereka dengan dalil “pengrusakan”, “penyerobotan”, dan bahkan “pencurian”. 

Cara bertahan hidup masyarakat hukum adat lainnya ialah ikut menanam jenis tanaman monokultur yang dimotori perusahaan. Akan tetapi, nilai produksi dan penjualan hasil panen tanaman tetap saja ditentukan oleh perusahaan.

Kalaupun ada suara jeritan kesusahan karena hisapan harga perusahaan, perusahaan malah memblokade jalur produksi dan jual-beli hasil panen sehingga panenan MHA tidak dapat dijual. Kalau mau menjual, orang harus pergi ke tempat yang jauh dan tentu memakan biaya operasional lebih besar.

Itulah hebatnya perusahaan-perusahaan tersebut, para penguasa HGU di atas tanah ‘bekas’ ulayat MHA, yang memang datang sebagai tamu ‘kurang ajar’.

Baca Juga “Gerak” Tanah Seperti Hantu (Perubahan Mode Produksi Petani di Pedesaan Kalimantan Barat)

Lalu, apakah Masyarakat Hukum Adat itu diam saja?

Tidak, mereka melakukan bermacam perlawanan sebisanya terhadap penguasaan HGU yang jamaknya tidak mengindahkan peran, posisi, dan keberadaan mereka.

Biaya perlawanan tersebut kalau “diseriuskan” terbilang terlalu mahal. Bahkan, itu malah seringkali dijadikan ladang bisnis – di atas derita kemarjinalan mereka – oleh seonggok oknum advokad, pejabat (baik desa/kampung, daerah ataupun pusat) dan penegak hukum bobrok, sebab itu kebanyakan MHA hanya melawan “sebisanya.” 

Demonstrasi, blokade, dan aksi pemogokan adalah bentuk perlawanan sekaligus nyanyian sunyi dari jeritan penderitaan mereka. Itupun, lagi-lagi, rentan terjerat pasal pidana oleh undang-undang Negara. Tidak jarang, MHA yang melakukan aksi-aksi protes dan kritik tersebut ditangkap dan diadili; keadilan secara substantif sulit sekali berpihak kepada mereka kalau sudah masuk di ranah peradilan.

Baca Juga Debat Alot Sidang Kasus Baron Cs: Catatan Persidangan Konflik Agraria PT Muria Sumba Manis Vs Masyarakat Adat Patawang

Lebih dari itu, anehnya nama-nama atau lembaga-lembaga MHA seringkali dipolitisasi oleh kelompok masyarakat sipil tertentu untuk mencaplok bagian dari HGU perusahaan di Riau.

Alih-alih membela hak MHA dalam mengusahakan sumber daya agraria sendiri, kelompok-kelompok ini justru menjadi rente untuk mengisi saku pribadi sehingga MHA yang telah hidup marjinal itu semakin termarjinal oleh orang-orang berwujud demikian. “Baik di muka, pahit di hati,” niat tak sejalan dengan ucapan.

Teranyar, perburuan rente terhadap pengusahaan salah satu sumber daya agraria berupa tambang minyak dan gas bumi di Riau juga melibatkan nama-nama atau lembaga MHA. Media lokal Riau Pos, tertanggal 23 Februari 2021, memuat berita di salah satu halamannya perihal munculnya suatu kelompok yang mengatasnamakan Badan Usaha Milik Adat (BUMA), yang ikut “menyalonkan” diri dalam perburuan “kue” blok rokan sisa pemakaian PT. Chevron Pacific Indonesia, yang bakal habis kontraknya pada Agustus 2021 ini. 

Kita tidak tahu, apa niat orisinal kelompok yang mengatasnamakan “adat” ini. Adat mana yang mereka maksud? Apa dasar mereka menggunakan istilah adat tersebut?

Entahlah, hanya kelompok tersebut dan Tuhannya yang tahu.

Nama-nama atau lembaga-lembaga Masyarakat Hukum Adat seringkali dipolitisasi oleh kelompok tertentu untuk mencaplok bagian dari HGU perusahaan di Riau, alih-alih membela hak masyarakat dalam mengusahakan sumber daya agraria sendiri, kelompok-kelompok ini justru menjadi rente untuk mengisi saku pribadi.

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Artikel Serupa

Manusia Soliter dan Religius

Manusia yang Soliter dan yang Religius

Gambaran manusia sebagai makhluk yang soliter dan yang religius saya jadikan sebagai ide dasar untuk memahami subjektivitas dan posisi eksistensial manusia abad 21 yang dilanda pandemi covid-19. Ide dasar ini berangkat dari pembacaan saya atas puisi “Aku” dan “Doa” karya Chairil Anwar.

Baca Selengkapnya »
Kapasitas Kewargaan

Demokrasi dan Penguatan Kapasitas Kewargaan

Kita perlu memasifkan solidaritas antarwarga menjadi satu alat perlawanan yang mampu melawan dominasi elite korup dan mendorong pelibatan warga dalam arena pembangunan. Di sini, hemat Penulis, kita juga perlu membangun jaringan yang lebih kuat, membentuk pola kesadaran warga dan konsep perjuangan bersama. Tanpa penguatan kapasitas kewargaan, yang lahir justru demokrasi yang rentan dibajak oleh kepentingan kelas elite yang korup.

Baca Selengkapnya »