Revolusi-Sistemik-1

Revolusi Sistemik: Kritik Konseptual atas Jalannya Reformasi 1998

Revolusi sistemik penting ditempuh karena bertujuan melakukan perubahan atas hal-hal formal dari peristiwa Reformasi 1998. Perubahan formal dalam Reformasi 1998 hanya meninggalkan bibit-bibit Orde Baru yang mengisi pos-pos strategis dalam pemerintahan, dan berdampak pada tidak adanya perubahan sosial yang baik alias terjadinya stagnasi.

Buku berjudul Revolusi Sistemik (Solusi Stagnasi Reformasi dalam Bingkai Sosialisme Religius) ini disusun oleh Lukman Hakim, seorang aktivis HMI-MPO Cabang Malang, dan pertama kali diterbitkan pada tahun 2003 atas kerja sama antara HMI MPO Cabang Malang dan Penerbit Kreasi Wacana.

Penelitian Lukman, selaku Penulis, memperjelas serta mengurai urgensi dan strategi pelaksanaan revolusi sistemik di Indonesia. Penulis mengatakan Reformasi ’98 tidak lebih hanya sekadar suksesi yang tidak berarti, perubahan yang hanya mengikat pada hal-hal ‘formal’, misalnya terbatas pada pergantian kepemimpinan, sedangkan pada sudut ‘substansial’ tidak sedikit pun tersentuh.

Perubahan dalam hal-hal formal itu pun meninggalkan bibit Orde Baru yang mengisi pos-pos strategis dalam pemerintahan. Dampaknya, tidak ada perubahan sosial yang baik alias terjadinya stagnansi. Di sinilah pentingnya revolusi sistemik ditempuh.

Baca Juga Marx tentang Alat Produksi dan Bentuk Kepemilikan

Lukman berpandangan bahwa Reformasi ’98 adalah satu-satunya perubahan aneh yang pernah ada dalam sejarah perubahan Indonesia, karena reformasi berlangsung tanpa ideologi.

Pada periode Soekarno, perubahan, misalnya, terjadi dari ideologi fasisme Jepang menuju Nasionalisme Indonesia yang dengan sendirinya menaruh tempat menguntungkan untuk imperialisme Belanda, yang tampak jelas dalam perundingan-perundingan yang dilakukan. Sementara itu, naiknya Soeharto ke puncak pimpinan sebagai Presiden telah menempatkan pilihan ideologi pemerintahan kepada kapitalisme global atau liberalisme nasional.

Lantas, untuk menjawab kekosongan ideologi Reformasi ’98, maka Lukman menawarkan perkawinan dialektik antara Islamisme dan komunisme-sosialisme, yang ia namakan dengan sosialisme religius.

Bagi Lukman, ketika fasisme hancur, maka pilihan ideologi Indonesia mengarah pada Islamisme dan Komunisme-Sosialisme. Sosialisme religius, demikian Penulis, akan menghapuskan individualisme, inisiatif individu, dan tanggung jawab individu.

Namun, sosialisme religius berbeda dengan penghapusan kelas atau kelompok-kelompok tertentu. Paham ini menjamin kemerdekaan bangsa dan individu dengan disandarkan pada ajaran-ajaran langit yang bersumber dari agama Islam. Tugas Negara, dalam ideologi sosialisme religius, mengadakan kebijakan yang mengatur perimbangan antara individu dan masyarakat.

Baca Juga Amelio Robles Ávila, Prajurit Transgender dalam Revolusi Meksiko

Paham sosialisme religius akan menempatkan ‘tauhid’ pada tahap awal dan dasar dari pergerakan revolusi. Mengenai revolusi sistemik sendiri, Lukman mendefinisikannya sebagai sebuah revolusi yang mengarah pada perubahan sistem secara radikal.

Pelaksanaan revolusi sistemik mengambil hikmah dari fakta historis yang pernah terjadi di zaman Nabi Muhammad; khususnya peristiwa hijrah dan fathuMakkah, dan revolusi Jerman yang banyak direkam dalam esai-esai Karl Marx serta revolusi Rusia yang ditulis oleh Trotsky.

Menurut Lukman revolusi tersebut terdiri atas empat langkah, yakni:

1) Revolusi kultural dengan memberi fondasi ajaran Islam, bukan dalam arti pemaksaan syariah tetapi penerapan secara sosial. Praktiknya, mendorong masyarakat secara swadaya mendirikan forum revolusi di tempat-tempat ibadah, di kampung-kampung, di kota-kota atau di mana saja yang membahas permasalahan bangsa untuk melakukan penyadaran pada wilayah hukum, politik, ekonomi atau wilayah lainnya;

2) Revolusi struktural I. Revolusi ini menjadikan peristiwa hijrah Muhammad sebagai roh revolusi struktural, sedangkan revolusi Marx sebagai motivator. Tujuan revolusi struktural adalah untuk merebut struktur dari tangan kekuasaan yang tidak sejalan dengan nilai-nilai dalam revolusi kultural yang diharapkan dapat membubarkan tata pemerintahan Orde Baru secara keseluruhan baik di tingkat pusat ataupun daerah;

Baca Juga Tantangan Reformasi Hukum di Tahun 2021

3) Revolusi konstitusi. Penulis menyebut tahapan ini dilakukan karena asumsi dasar bahwa sejak awal UUD 1945 melahirkan beberapa kesalahan yang harus diperbaiki dan amandemen yang dilakukan MPR tidak memperoleh hasil sebagaimana diharapkan.

Tahapan ini dilakukan oleh panitia-panitia revolusi yang telah dibentuk dengan job desk masing-masing, yakni Dewan Presidium Nasional dan Badan Perumus Konstitusi Nasional yang dibantu oleh beberapa panitia yang terdiri atas Panitia Aspirasi Nasional, Panitia Perekonomian dan Keuangan Nasional, Panitia Struktur dan Kelembagaan Negara, Panitia Dasar dan Falsafat Nasional, Panitia Khusus Nasional, dan Panitia Persiapan Pemilu Nasional.

Terakhir, 4) Revolusi struktural II. Ini merupakan tahap akhir dari revolusi sistemik. Tujuan dari revolusi sistemik, sebagaimana ditulis Penulis, adalah menggantikan kekuasaan lama menjadi sebuah struktur pemerintahan baru yang bebas dari generasi tua sehingga pemotongan generasi kepemimpinan struktur kekuasaan menjadi hal yang sangat dibutuhkan. Agar struktur pemerintahan diisi orang-orang yang masih fresh dan jernih pikirannya, tidak terbebani oleh budaya politik Orde Baru atau dikotori oleh politik uang yang selama ini terjadi.

Baca Juga Karl Marx, Kesadaran Material, dan Kegiatan Produksi Manusia

Lenyapnya budaya-budaya primordial, mental-mental oportunis atau penyakit-penyakit keragu-raguan untuk melakukan perubahan. Tahap terakhir dari revolusi struktural ini merupakan pengadaan pemilihan umum untuk menempatkan secara legal orang-orang yang sebelumnya terlibat dalam proses revolusi sejak awal.

Lukman beranggapan bahwa hal ini dilakukan karena Negara ini adalah Negara rakyat sehingga semuanya harus dikembalikan pada rakyat. Bagi Lukman Hakim, selaku Penulis, revolusi sistemik ialah sebuah revolusi yang bertujuan memperbaiki tatanan pemerintahan yang ada.

Ia, revolusi itu, bukan sebuah usaha untuk melakukan dakwah agama secara tekstual, bukan pula radikalisasi massa demi perjuangan kelas. Revolusi sistemik adalah usaha mengawinkan dua ideologi, Marxisme dan Islamisme, bukan untuk menggabungkan atau menyatukan, tetapi meng-Indonesia-kan.

Revolusi sistemik penting ditempuh karena bertujuan melakukan perubahan atas hal-hal formal dari peristiwa Reformasi 1998. Perubahan formal dalam Reformasi 1998 hanya meninggalkan bibit-bibit Orde Baru yang kemudian mengisi pos-pos strategis dalam pemerintahan, dan berdampak dengan tidak adanya perubahan sosial yang baik alias terjadinya stagnasi.

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Artikel Serupa

Manusia Soliter dan Religius

Manusia yang Soliter dan yang Religius

Gambaran manusia sebagai makhluk yang soliter dan yang religius saya jadikan sebagai ide dasar untuk memahami subjektivitas dan posisi eksistensial manusia abad 21 yang dilanda pandemi covid-19. Ide dasar ini berangkat dari pembacaan saya atas puisi “Aku” dan “Doa” karya Chairil Anwar.

Baca Selengkapnya »
Kapasitas Kewargaan

Demokrasi dan Penguatan Kapasitas Kewargaan

Kita perlu memasifkan solidaritas antarwarga menjadi satu alat perlawanan yang mampu melawan dominasi elite korup dan mendorong pelibatan warga dalam arena pembangunan. Di sini, hemat Penulis, kita juga perlu membangun jaringan yang lebih kuat, membentuk pola kesadaran warga dan konsep perjuangan bersama. Tanpa penguatan kapasitas kewargaan, yang lahir justru demokrasi yang rentan dibajak oleh kepentingan kelas elite yang korup.

Baca Selengkapnya »