Ateisme

Pancasila Tidak Menolak Ateisme: Diskursus Kebebasan Beragama dan Toleransi di Indonesia

Pancasila tidak menegasi ateisme. Pancasila justru memiliki ide sekular, yaitu demokrasi dan humanisme.

Pengantar

Sila pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa, bukanlah ungkapan (iman) partikular agama tertentu. Sila itu memiliki pengertian yang luas. Semua agama dan kepercayaan dapat menerimanya. Ketuhanan itu tidak berdasarkan ajaran suatu agama, tetapi menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. [1] Dengan demikian, Pancasila menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta menghormati kebebasan dan Hak Asasi Manusia (HAM).

Namun, pertanyaannya adalah apakah fakta peradaban Indonesia sungguh mencerminkan pengamalan nilai-nilai luhur Pancasila? Apakah hidup bernegara bangsa ini harmonis dan damai? Apakah kebebasan beragama dan berpendapat dijamin oleh Negara? Apakah nilai-nilai Pancasila sudah dilaksanakan secara serius dan bertanggung jawab?

Kenyataan menunjukkan ketimpangan hidup bernegara. Demokrasi diancam oleh oligarki dan kapitalisme. Kebebasan individu dihalangi oleh kehendak untuk berkuasa dari kelompok mayoritas. Diskriminasi dan intoleransi terjadi karena dalil memperjuangkan kepentingan eksklusif. Negara belum menjamin secara total kebebasan beragama dan bahkan apatis terhadap individu yang mengaku diri tak bertuhan.

Problem besar Indonesia ialah kuatnya pengaruh agama di dalam Negara dan kurang adanya distansi kritis antara agama dan Negara. Bagaimana mungkin pluralitas agama berperan di dalam Negara yang sifatnya sekular dan yang berhubungan dengan urusan publik (res publica)?

Agama dengan penganut paling banyak memiliki pengaruh yang kuat terhadap penyelenggaraan Negara. Ada pula fundamentalisme dan radikalisme atas nama agama. Negara pun terlanjur mengurus perkara hak privat individu, yaitu kebebasan beragama. Misalnya, di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Negara menetapkan kolom agama untuk identitas warga Negara. Dengan demikian, Negara sudah membatasi kebebsan beragama warga Negara.

Baca Juga Paul Zhang, Minoritas yang Diam, dan Klarifikasi Kebenaran a la “Jawa Pos”

Dampaknya adalah individu yang menganut aliran kebatinan dan tidak memilik agama formal mengalami kesulitan hidup sebagai warga Negara. Selain itu, individu atau kelompok yang tidak percaya adanya Tuhan (Ateis) atau yang menyangkal kemahakuasaan Tuhan (agnostik) belum punya tempat istimewa di dalam peradaban Indonesia. Padahal, Pancasila tidak pernah menolak mereka. Sebab, semboyan Bhinneka Tunggal Ika merangkul, mempersatukan, merukunkan, dan mendamaikan perbedaan.

Bhinneka Tunggal Ika mengungkapkan pesan toleransi sebagai salah satu pilar penyanggah kehidupan bersama bangsa Indonesia. Melalui perdebatan, para pendiri bangsa merumuskan dan menerima Pancasila sebagai dasar Negara yang mampu menampung kebhinnekaan budaya, agama, suku, dan ras di Indonesia. Prinsip toleransi sudah tertanam dalam dasar Negara Indonesia sejak bangsa ini didirikan. [2]

Ateis dan Ateisme

Ateis merupakan subjek atau pribadi yang tidak percaya bahwa Tuhan itu ada. Ateis percaya pada kualitas dunia, pada subjektivitasnya sendiri. Ia pertama-tama memantapkan diri sebagai yang terunggul di dalam hidup. Ia tidak bergantung pada suatu kuasa ilahi atau dimensi transenden dari Allah. Ia lebih percaya pada dirinya sendiri ketimbang pesan Kitab Suci dan ajaran iman dari agama.       

Secara etimologis, ateis berasal dari kata bahasa Yunani, a-theos, yang berarti tiada Tuhan. Orang atau individu atau kelompok yang tidak percaya adanya Tuhan disebut ateis. Sementara itu, ateisme merupakan aliran atau semacam ideologi yang menyangkal adanya Tuhan.

Ateisme modern terbagi atas tiga macam. Pertama, ateisme filsafat yang militan berkeyakinan bahwa tak ada Tuhan dan atau pun roh lain. Tampak jelas dalam komunisme yang berdasar pada materialisme. Kedua, ateisme skeptis yang menyatakan bahwa batas pikiran manusia tak sanggup untuk meyakini apakah Tuhan ada atau tidak. Maka, dalam kehidupan sehari-hari mereka tidak mengindahkannya. Ketiga, ateisme praktis sebagai sikap hidup yang hanya mengakui Tuhan dalam berbicara, tetapi dalam kehidupan sehari-hari tidak mempedulikan bahwa Tuhan, dunia akhirat, hari kiamat dengan pengadilannya merupakan faktor-faktor yang nyata. Perbuatan korupsi dan sikap acuh tak acuh terhadap penderitaan sesama dan sikap munafik merupakan model hidup ateisme praktis. [3]

Baca Juga Revolusi Sistemik: Kritik Konseptual atas Jalannya Reformasi 1998

Di dalam kuliah Filsafat Ketuhanan, kita mengenal Ludwig Feuerbach yang melihat manusia sebagai Tuhan: Homo Homini Deus, manusia adalah Allah bagi sesamanya. Feuerbach berkata, “Allah adalah pikiranku yang pertama, akal budi yang kedua, sedangkan manusia adalah yang ketiga dan terakhir”. Dengan ini, ia menegaskan ateisme sebagai antropoteisme; menolak Allah untuk mengiyakan manusia. [4] Karl Max menyatakan bahwa agama adalah candu bagi masyarakat. Nietzsche memproklamasikan kematian Tuhan: Gott is tot!

Dengan ini, menjadi jelas bahwa humanisme merujuk pada keyakinan manusia akan hidupnya sendiri dalam determinasi yang dibuatnya. Manusia percaya pada kemampuan akal budinya sendiri dan segenap produk sekularisasi. Ia hendak menjadi tuan atas hidupnya dan tidak mau bergantung pada kekuatan ilahi di luar diri.           

Ateisme di Indonesia

Kultur Indonesia memiliki rasa keagamaan yang kuat. Agama memiliki sumbangan besar dan berpengaruh terhadap tatanan hidup bernegara. Sejarah membuktikan polemik hebat tentang relasi agama dan Negara dari golongan kebangsaan dan golongan Islam. Para pengusung ide keagamaan (Islam) berusaha menempatkan Islam sebagai pegangan dan titik tolak hidup bernegara, yaitu Negara agama (religion state). Mohammad Natsir (1908-1993) dan H. Agus Salim (1884-1954) percaya bahwa Islam adalah ideologi yang tepat bagi bangsa Indonesia. Namun, golongan kebangsaan menolak itu karena menghendaki netralitas Negara di depan agama. [5]

Fakta sejarah menunjukkan, mayoritas penduduk Indonesia sungguh sangat beragama dan mengafirmasi nilai agama di dalam hidup bernegara. Namun, Indonesia juga mempunyai cara pikir modern yang liberal dan moderat sehingga kritis terhadap agama dalam hidup bernegara. Dengan ini, agak sedikit sulit memberikan gambaran dan penjelasan yang tepat tentang ateis dan ateisme di Indonesia.

Namun, perubahan dunia modern berpengaruh terhadap kehidupan iman orang Indonesia. Misalnya, ada warga Negara yang kurang sibuk dengan hidup keagamaannya. Di kampung-kampung terpencil, ada orang yang memilih bekerja dari pada berdoa. Sebetulnya, praktik hidup yang ateistik ada konkret di dalam kehidupan bermasyarakat.

Baca Juga Marx tentang Alat Produksi dan Bentuk Kepemilikan

Ada juga praktik hidup kebatinan dalam alam kerohanian asli orang Indonesia. Berbagai etnis kebudayaan di Indonesia memiliki agamanya sendiri: agama etnis, agama suku, agama preliterate, atau agama sederhana. Agama asli atau kerohanian asli dihayati dalam sikap batin terhadap wujud tertinggi. [6] Keberadaan mereka tidak bisa diklaim sebagai bentuk ateisme. Sebab, mereka memiliki keyakinan dan iman tersendiri.

Hal yang dapat dikatakan ialah ada ateisme praktis di Indonesia. Banyak orang pandai berbicara atau berdakawah dan berkhotbah tentang iman agamanya, tetapi dalam tindakannya sangat tidak beragama. Contoh paling jelas ialah kekerasan atas nama agama, intoleransi, dan diskriminasi agama. Golongan agama tertentu menghalangi kelompok agama lain beribadah. Rumah ibadah dibakar. Pelecehan agama terjadi. Inilah bentuk atesime praktis di Indonesia.

Sebaliknya, ada orang Indonesia yang ateis, tetapi memiliki perikemanusiaan yang tinggi. Ateisme sebagai aliran atau ideologi tidak ada secara riil atau mungkin ada, tetapi terselubung.

Hal yang mau ditegaskan ialah ateis dan ateisme bukan musuh Pancasila. Pancasila menerima dan menghargai setiap bentuk perbedaan dan menjunjung tinggi kemanusiaan.

Pancasila dan Kebebasan Beragama

Pancasila bisa dikatakan sebagai ide nasionalisme-sekular Soekarno. Gagasan nasionalisme sekuler teranggap bisa mempersatukan keragaman etnis, ras, dan agama. [7]

Pancasila adalah rumah yang mempersatukan perbedaan. Segenap warga Negara dipanggil untuk tinggal dan merasa at home di dalam Negara Pancasia. All Indonesian are called to go home, back to their own roots mirrored in the state ideology of Pancasila that guarantees all Indonesians to live peacefully without any threats, in loving conditions, the sense of brotherhood and sisterhood. At home people can discuss and talk about many things that enhance the sense of unity, brotherhood, and love. [8]

Di tengah problem hidup bernegara yang jauh dari amanat Pancasila, segenap warga Negara berusaha membangun wacana tentang Pancasila. Konferensi Nasional (Konfernas) Pancasila dibuat oleh Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) yang diprakarsai oleh Komisi Kerasulan Awam – Komisi Kerawam). [9] Konferensi Nasional Pancasila yang bertema, “Umat Katolik Indonesia dan Upaya Revitalisasi Pancasila” dilaksanakan pada Sabtu, 12 Agustus 2017 di Kampus Universitas Katolik Atma Jaya Jakarta.

Konferensi dibuat sebagai upaya untuk merevitalisasi nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat. Butir pemikiran yang disampaikan ialah kebebasan beragama dan pluralisme keagamaan; menjunjung tinggi HAM, nasionalisme dan kebhinnekaan, cinta tanah air; demokrasi; keadilan sosial dan pembangunan berkelanjutan – esensi lima sila Pancasila. Esensi fundamental tersebut kiranya dijadikan tema operasional pendidikan Pancasila untuk melakukan peremajaan atau revitalisasi pemahaman Pancasila bagi semua kalangan.

Gagasan di atas memberikan korelasi yang jelas antara Pancasila dan kebebasan beragama. Pancasila memberi ruang bagi warga Negara untuk menganut agama yang diyakini paling tepat untuk hidup. Lima sila Pancasila tidak membatasi kebebasan beragama dari warga Negara. Negara Pancasila menjamin kebebasan beragama secara konsekuen (UUD 1945 Pasal 29 Ayat 2) dan tidak memperkenankan monopoli suatu agama. [10]

Bernegara berdasarkan Pancasila dan Beragama secara Toleran

Basis hidup bernegara adalah Pancasila. Oleh karena itu, segenap warga Negara diharapkan untuk bersikap pancasilais, yaitu hidup berdasarkan nilai luhur Pancasila. Negara telah membuktikannya. Contoh konkret pembubaran Ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Sikap tegas pemerintah membubarkan organisasi masyarakat HTI merupakan sikap pro-Pancasila dan menjunjung tinggi kebhinnekaan.

Sejak zaman Orde Baru, wacana organisasi masyarakat berwawasan Islam menekankan kebebasan berserikat atas dasar kesamaan pandangan, pemikiran, dan tujuan. Namun, kehadiran kelompok ini dicurigai menggantikan Pancasila dengan ideologi agama sehingga Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas, yang akhirnya disetujui DPR untuk dijadikan UU dalam sidang paripurna pada 24 Oktober 2017. Berdasarkan UU Ormas tersebut, maka ormas HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) dibubarkan.

Selain itu, hidup beragama diharapkan untuk toleran. Toleransi sangat penting. Sangat dianjurkan untuk memajukan toleransi melalui pendidikan agama yang memiliki pendekatan segregasi, integrasi, dan peluang dialog. [11]

Toleransi berarti sikap menerima yang berbeda dan tetap menaruh hormat dengan suatu pertimbangan dan kesadaran rasional. Toleransi bukan penerimaan buta tanpa syarat logika. Toleransi adalah keterbukaan kritis terhadap keberagaman.

Pada tahun 1995, UNESCO mengeluarkan deklarasi prinsip-prinsip toleransi dan salah satunya berbunyi, “Toleransi adalah penghargaan, penerimaan, dan penghormatan terhadap pelbagai cara-cara kemanusiaan, bentuk-bentuk ekspresi dan kebudayaan.” [12] Nilai-nilai toleransi dapat kita peroleh lewat pendidikan, baik pendidikan agama mapun pendidikan multikultural.

Baca Juga Amelio Robles Ávila, Prajurit Transgender dalam Revolusi Meksiko

Pendasaran yang lebih komprehensif dan mendalam atas paham toleransi berpijak pada konsep martabat manusia. Dalam konsep martabat manusia, setiap pribadi atau individu itu bebas dan setara, dilengkapi dengan hak untuk menciptakan dan hidup sesuai dengan keyakinan pribadinya. Toleransi tunduk pada hukum dan keadilan. [13]

Dengan demikian, beragama secara toleran berarti harus memperhatikan nilai kemanusiaan, harkat, martabat, dan hak asasi. Toleransi di dalam agama adalah toleransi aktif dan otentik yang mengiyakan hak hidup atau keberadaan, kebebasan, dan kehendak yang lain untuk berkembang. [14]

Beragama secara toleran juga berarti beragama secara kritis dan bertanggung jawab. Umat beragama yang toleran berarti mereka yang tahu perbedaan, paham akan politik diferensiasi dan martabat manusia. Beragama dengan toleransi tinggi adalah suatu cara berdialektika. Sebab, yang dibutuhkan di Indonesia ialah kesediaan agama-agama untuk mendengarkan akal sehat dan nalar publik agar agama-agama sungguh memancarkan humanitas, dan bukan sebaliknya mengorbankan kemanusiaan guna membela doktrin-doktrin agama. [15]

Penutup

Pancasila adalah dasar hidup bernegara yang tidak menegasi kebebasan beragama. Paham ketuhanan pada sila pertama adalah ungkapan umum yang menyatukan perbedaan. Pancasila menghargai kebebasan beragama dan mengajarkan toleransi. Oleh karena itu, walaupun ateisme dalam arti paham di dalam komunisme masih menjadi perdebatan, Pancasila tidak menolak ateisme. Secara substansial, sila-sila Pancasila tetap menghargai kebebasan dan hak individu. Dengan demikian, sangat penting membangun toleransi dan merevitalisasi Pancasila demi peradaban Indonesia yang harmonis. Hal penting yang perlu dianjurkan ialah menyebarkan toleransi dan mengajarkan nilai-nilai luhur Pancasila lewat pendidikan agama.


Catatan Kaki

[1] Sekretariat Nasional K.M./C.L.C., Kristalisasi, Cet. 2, (Kursus Kader Katolik) (Djakarta: Sekretariat Nasional K.M./C.L.C., 1969), hlm. 122-126.

[2] Otto Gusti Madung, Post-Sekularisme, Toleransi dan Demokrasi (Maumere: Penerbit Ledalero, 2017), hlm. 45.

[3] Staf Yayasan Cipta Loka Caraka, Ensiklopedi Populer Tentang Gereja (Jakarta: Penerbitan Yayasan Kanisius/C.L.C., 1975), hlm. 22.

[4] Simon Petrus L. Tjahjadi, Tuhan Para Filsuf dan Ilmuwan (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2007), hlm. 92-102.

[5] A. Setyo Wibowo, “Negara-Pancasila Menurut Driyakara: Melacak Asal-Usul dan Artinya”, dalam F. Wawan Setyadi (ed.), Meluhurkan Kemanusian, Kumpulan Esai untuk A. Sudiarja (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2018), hlm.119-122.

[6] Rachmat Subagya, Agama dan Alam Kerohanian Asli di Indonesia (Jakarta: Yayasan Cipta Loka Caraka, 1979), hlm. 13.

[7] A. Setyo Wibowo, op. cit., hlm. 116-117.

[8] Prof. Dr. Konrad Kebung, SVD, “Indonesians House Of Pancasila: The Symbol of Unity In Diversity”, Verbum SVD, edisi 59:4 (2018), hlm. 442.

[9] Hasiholan Siagian dkk (eds.), Revitalisasi Pancasila, Sumbangan Pemikiran Mayarakat Katolik Indonesia & Konferensi Waligereja Indonesia (Jakarta: KWI, 2017), hlm. x-xi.

[10] Sekretariat Nasional K.M./C.L.C., op. cit., hlm. 124.

[11] Ingvill Thorson Plesner, “Memajukan Toleransi Melalui Pendidikan Agama”, dalam Tore Linholm (eds.), Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan: Seberapa Jauh? (Penerj.  Rafael Edy Bosko dan M. Rifa’I Abduh) (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2010), hlm. 645-680.

[12] Felix Baghi, SVD (Ed.), Pluralisme, Demokrasi dan Toleransi (Maumere: Penerbit Ledalero, 2012), hlm. 40.

[13] Otto Gusti Madung, op. cit., hlm. 64.

[14] Ibid., hlm 50.

[15] Ibid., hlm. 44.

Daftar Pustaka

Baghi, Felix (ed.). Pluralisme, Demokrasi dan Toleransi. Maumere: Penerbit Ledalero, 2012.

Kebung, Konrad. “Indonesians House Of Pancasila: The Symbol Of Unity In Diversity”, Verbum SVD, edisi 59:4 (2018).

L. Tjahjadi, Simon Petrus. Tuhan Para Filsuf dan Ilmuwan. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2007.

Linholm, Tore dkk (eds.). Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan: Seberapa Jauh? Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2010.

Madung, Otto Gusti. Post-Sekularisme, Toleransi dan Demokrasi. Maumere: Penerbit Ledalero, 2017.

Sekretariat Nasional K.M./C.L.C. Kristalisasi. Cet. 2. Djakarta: Sekretariat Nasional K.M./C.L.C., 1969.

Staf Yayasan Cipta Loka Caraka. Ensiklopedi Populer Tentang Gereja. Jakarta: Penerbitan Yayasan Kanisius/C.L.C., 1975.

Subagya, Rahmat. Agama dan Alam Kerohania Asli di Indonesia. Jakarta: Yayasan Cipta Loka Caraka, 1979.

Siagian, Hasiholan, dkk (eds.). Revitalisasi Pancasila, Sumbangan Pemikiran Masyarakat Katolik Indonesia & Konferensi Waligereja Indonesia. Jakarta: KWI, 2017.

Wawan Setyadi, F. (ed.).  Meluhurkan Kemanusian, Kumpulan Esai untuk A. Sudiarja. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2018.

Pancasila tidak menegasi ateisme. Pancasila justru memiliki ide sekular, yaitu demokrasi dan humanisme.

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Artikel Serupa

Manusia Soliter dan Religius

Manusia yang Soliter dan yang Religius

Gambaran manusia sebagai makhluk yang soliter dan yang religius saya jadikan sebagai ide dasar untuk memahami subjektivitas dan posisi eksistensial manusia abad 21 yang dilanda pandemi covid-19. Ide dasar ini berangkat dari pembacaan saya atas puisi “Aku” dan “Doa” karya Chairil Anwar.

Baca Selengkapnya »
Kapasitas Kewargaan

Demokrasi dan Penguatan Kapasitas Kewargaan

Kita perlu memasifkan solidaritas antarwarga menjadi satu alat perlawanan yang mampu melawan dominasi elite korup dan mendorong pelibatan warga dalam arena pembangunan. Di sini, hemat Penulis, kita juga perlu membangun jaringan yang lebih kuat, membentuk pola kesadaran warga dan konsep perjuangan bersama. Tanpa penguatan kapasitas kewargaan, yang lahir justru demokrasi yang rentan dibajak oleh kepentingan kelas elite yang korup.

Baca Selengkapnya »