Komisi Pemberantasan Korupsi Ilustrasi Artikel

Sikap Jaringan GUSDURian Terkait Proses Seleksi Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi

Pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan dalam proses seleksi pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) banyak yang tidak terkait dengan komitmen pemberantasan korupsi itu sendiri. Misalnya, pertanyaan kapan menikah, kesediaan dipoligami, melepas jilbab, hingga doa qunut.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengalami bermacam goncangan dalam dua tahun belakangan. Revisi UU KPK melahirkan beragam perubahan secara signifikan dalam tubuh lembaga antirasuah tersebut.

Salah satunya adalah status kepegawaian yang kini dialihkan menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Untuk menjadi ASN pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus mengikuti beragam proses seperti tes wawasan kebangsaan (TWK). Dari 1.351 pegawai KPK yang mengikuti tes, 75 orang dinyatakan gagal.

Akan tetapi, ada persoalan yang sangat serius dalam proses tes tersebut. Pertanyaan-pertanyaan yang tersampaikan banyak yang tidak terkait dengan komitmen pemberantasan korupsi. Misalnya, pertanyaan kapan nikah, kesediaan dipoligami, melepas jilbab, hingga doa qunut.

Pertanyaan- pertanyaan tersebut sarat dengan diskriminasi, pelecehan terhadap perempuan, dan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia.

Baca Juga Demokrasi Korupsi, Distribusi Risiko, dan Protes Sosial

Dalam penjelasannya, KPK menyebut bahwa seluruh proses ditangani oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).

BKN pun mengklaim pertanyaan- pertanyaan tersebut sudah melalui screening dari Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Intelijen Strategis (BAIS), dan Dinas Psikologi Angkatan Darat, dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Jika hal tersebut benar, maka ada problem mendasar dalam proses rekruitmen abdi negara kita karena pertanyaan-pertanyaan tersebut menunjukkan inkompetensi serta cacat moral dan etika.

Sebagian besar pegawai KPK memang dinyatakan lolos, namun hal itu tetap menimbulkan pertanyaan besar di kalangan masyarakat. Apalagi dalam daftar yang gagal terdapat beberapa pegawai KPK yang berintegritas dan mengungkap berbagai kasus besar.

Menanggapi hal tersebut Jaringan GUSDURian menyatakan sikap sebagai berikut:

Pertama, mengecam adanya sejumlah pertanyaan dalam tes wawasan kebangsaan (TWK) yang bermuatan diskriminasi, pelecehan terhadap perempuan, dan pelanggaran terhadap HAM. Komitmen berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 tidak boleh diukur melalui serangkaian pertanyaan yang diskriminatif, rasis, dan melanggar Hak Asasi Manusia.

Kedua, meminta Presiden RI Joko Widodo untuk melakukan evaluasi total dan tidak menggunakan hasil penyelenggaraan tes wawasan kebangsaan yang cacat moral tersebut untuk menyeleksi pegawai KPK.

Baca Juga COVID – 19, Korupsi, dan Marwah Politik di Indonesia

Ketiga, meminta kepada pemerintah agar tidak menjadikan tes wawasan kebangsaan sebagai alat untuk menyingkirkan orang-orang yang mempunyai komitmen dan integritas dalam pemberantasan korupsi. Pemerintah harus bersikap transparan agar tidak menimbulkan kecurigaan adanya penyingkiran terhadap orang-orang yang berintegritas dalam tubuh KPK.

Keempat, meminta Presiden dan DPR RI untuk mengembalikan independensi KPK karena UU KPK hasil revisi menimbulkan pelemahan yang sangat nyata di tubuh KPK. Sejak berdiri, KPK terbukti mampu menjadi lembaga yang berintegritas dalam memberantas korupsi. Pelemahan terhadap KPK menjadi indikasi berkurangnya komitmen pemberantasan korupsi yang membahayakan masa depan bangsa dan negara.

Kelima, mengajak seluruh masyarakat untuk terus mengawal upaya pemberantasan korupsi dan mengawal independensi KPK dari upaya pelemahan berupa narasi dan stigma negatif yang memecah belah bangsa.

KPK didirikan dengan proses yang panjang karena dimulai di era BJ Habibie, dibangun pondasi oleh KH. Abdurrahman Wahid, dan diresmikan di era Megawati Soekarno Putri. Sudah seharusnya pemberantasan korupsi menjadi agenda utama negara karena korupsi sangat menghancurkan sendi- sendi kehidupan.

Yogyakarta, 11 Mei 2021

Alissa Wahid

Koordinator Jaringan GUSDURian

Hotline:

Rifa 0821 4123 2345

Pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan dalam proses seleksi pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) banyak yang tidak terkait dengan komitmen pemberantasan korupsi itu sendiri. Misalnya, pertanyaan kapan menikah, kesediaan dipoligami, melepas jilbab, hingga doa qunut.

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Artikel Serupa

Manusia Soliter dan Religius

Manusia yang Soliter dan yang Religius

Gambaran manusia sebagai makhluk yang soliter dan yang religius saya jadikan sebagai ide dasar untuk memahami subjektivitas dan posisi eksistensial manusia abad 21 yang dilanda pandemi covid-19. Ide dasar ini berangkat dari pembacaan saya atas puisi “Aku” dan “Doa” karya Chairil Anwar.

Baca Selengkapnya »
Kapasitas Kewargaan

Demokrasi dan Penguatan Kapasitas Kewargaan

Kita perlu memasifkan solidaritas antarwarga menjadi satu alat perlawanan yang mampu melawan dominasi elite korup dan mendorong pelibatan warga dalam arena pembangunan. Di sini, hemat Penulis, kita juga perlu membangun jaringan yang lebih kuat, membentuk pola kesadaran warga dan konsep perjuangan bersama. Tanpa penguatan kapasitas kewargaan, yang lahir justru demokrasi yang rentan dibajak oleh kepentingan kelas elite yang korup.

Baca Selengkapnya »