Hutan Bowosie

Hutan Bowosie, Pembajakan Ruang Publik, dan Upaya Perebutan Kembali Ruang Demokrasi

Hari-hari ini, agenda pengalihfungsian hutan lindung menjadi bisnis ekonomi pariwisata di Hutan Bowosie di Labuan Bajo, Flores, NTT yang diwacanakan oleh pemerintahan Joko Widodo melalui Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo (BPO-LB) mendapat sorotan publik. Kebijakan ini tentu saja berpotensi menghancurkan kelestarian hutan dan mengancam kelangsungan hidup masyarakat yang tinggal di sekitarnya.

Hutan Bowosie dicatat sebagai sumber mata air bagi masyarakat di Labuan Bajo. Jika hutan lindung ini diprivatisasi dan dieksploitasi, maka kota Labuan Bajo akan mengalami krisis air bersih. Selain itu, peluang banjir akan semakin besar karena hutan Bowosie juga tercatat sebagai wialyah resapan hujan. [1] Inilah model kapitalisasi ruang, yang darinya timbul segala kekerasan, penindasan, pembisuan, reitifikasi, dan eksploitasi secara membabi buta terhadap manusia.

Kapitalisasi Ruang: Sebuah Paradoks

Prinsip liberalisasi pasar barangkali merupakan gagasan ekonomi yang paling mengkhawatirkan sejak 1970-an sampai hari ini. Beberapa Negara, yang mengklaim dirinya anti-liberalisasi pasar seperti China, Negara bekas Uni Soviet dan sekutunya, Negara-negara di Eropa Timur, dan Indonesia, ternyata penganut rahasia prinsip ekonomi seperti “pembunuh berdarah dingin” ini. “Prinsip pembebasan pasar mendorong ekspansi pasar ke wilayah-wilayah yang sebelumnya tidak tersentuh komersialisasi seperti seni, agama, pendidikan, pelayanan kesehatan, dst,” kata F. Budi Hardiman (F. Budi Hardiman, 2018: 126).

Prinsip liberalisasi pasar tidak terikat pada wilayah geografis dan demografis tertentu, tetapi melampauinya, dan kemudian menjinakkan dan merombak seluruh tatanan sosial ekonomi, politik, tradisi, agama, dan kebudayaan. Liberalisasi pasar mengandaikan adanya wilayah atau ruang dan waktu yang dikuasai, diatur, dan dikendalikan oleh kaum kapitalis. Pembebasan pasar menimbulkan dan mereproduksi risiko dalam kelompok masyarakat yang tidak bermodal dan tidak punya akses terhadap alat-alat produksi.

Risiko-risiko lama — bencana, kelaparan, kemiskinan, pengangguran, kesepian masa tua, dan kematian — tidak tersembuhkan, malah diperhadapkan dengan risiko-risiko baru yang melampaui kesanggupan dan kewaspadaan manusia. Kaum miskin dan kelompok rentan sangat rawan diperdagangkan di dunia pasar — sebab pasar cenderung mengakumulasi segalanya sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan — terutama ketika tanah-tanah sudah dijual ke kaum kapitalis. Hal ini terbukti bila kita menyaksikan bangunan-bangunan di kota dengan tembok yang tinggi, penjagaan yang ketat, CCTV yang lengkap, dan seterusnya.

Baca Juga Suara Agraria di Riau: Masyarakat Adat, Negara, dan Pemburu Rente

Ketika kaum kapitalis merampas tempat/ruang, membangun tembok yang tinggi, mempekerjakan Saptam, menetapkan aturan kerja, dan bersekongkol dengan aparatur Negara, siapa lagi yang dapat mengakses ruang itu? Kalau kita sebagai orang asing/baru mau memasuki ruang privat itu, kita wajib membayar dan mengikuti aturan permainannya. Di dalam ruang privat atau dalam istilah Heinri Lefebvre “Ruang Abstrak”, kita atau siapa pun yang berjalan mengitarinya tidak akan tahu apa yang terjadi di dalamnya. Ruang privat seolah-olah menyediakan, memfasilitasi, menjustifikasi, dan meningkatkan derajat eksploitasi dan aksi-aksi kekerasan di dalamnya. Bukankah justifikasi adalah sebuah kekerasan juga? (F. Budi Hardiman, 2018: 130).

Para pemodal yakin bahwa kekerasan yang mereka lakukan merupakan tindakan penyelamatan agar para pekerja dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya. Mereka juga yakin, dengan tindakan-tindakan seperti itu, selain membuat mereka meraup keuntungan sebesar-besarnya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, mereka pun mengklaim telah berhasil “menyelamatkan” para pekerja dari kemiskinan, kelaparan, dan ancaman kematian.

Kita sepakat dengan Karl Marx dalam “Capital: A Critique of Political Economy Volume I (1867, 1887, 1992: 519) bahwa “Taking the exchange of commodities as our basis, our first assumption was that capitalist and laborer met as free persons, as independent owners of commodities; the one possessing money and means of production, the other labour-power.” Kekerasan di ruang privat tidak hanya mengandung aspek justifikasi, tetapi juga aspek motivasi liberalisasi pasar. Keduanya berkelindan: motivasi liberalisasi pasar menimbulkan justifikasi atas tindakan kekerasan dan justifikasi atas tindakan kekerasan melanggengkan motivasi liberalisasi pasar.

Dalam ruang privat, para pekerja tidak hanya menjadi korban kekerasan kaum kapitalis, tetapi juga sesama rekan-rekan sepekerja. Seolah-olah kekerasan itu wajib dipraktikkan dan diwariskan.

Baca Juga Pengantar Catatan Akhir Tahun Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) 2020

Walaupun demikian, kekerasan oleh para pekerja atas para pekerja yang lain memiliki motif yang jelas, dan masih mempertimbangkan dimensi kemanusiaan. Akan tetapi, kekerasan oleh kaum kapitalis atas para pekerja tidak dimaksudkan untuk “mematikan” para pekerja, tetapi untuk mendaruratkan kemanusiaan para pekerja dengan mereduksi mereka entah menjadi komoditas, entah menjadi alat produksi, atau entah menjadi pengendali atas teknologi canggih dalam perusahaan.

Berbagai bentuk kekerasan yang terorganisasi, terstruktur, dan tersistem yang terjadi di ruang privat itu hanya bisa diselesaikan di dalam ruang privat itu sendiri. Karena bisnis ekonomi merupakan bisnis justifikasi tindakan kekerasan atas nama kepentingan akumulasi modal kaum kapitalis yang anonim, maka kekerasan-kekerasan yang dialami korban di ruang privat itu sulit diselesaikan di ranah hukum. Supremasi hukum normatif dan kekuasaan Negara tidak dapat bertindak secara hukum atas pelaku kekerasan yang anonim.

Baca Juga Balada Buruh Tani Tuna Tanah: Konflik Agraria Berbasis Penguasaan Tanah HGU di Nanghale, Sikka, Flores

Di ruang privat, kekerasan-kekerasan yang sulit dikontrol itu seolah-olah mendapat legitimasi dan bebas dari pengontrolan supremasi hukum Negara. Jelas bahwa untuk mendapatkan keuntungan ekonomi yang lebih, kaum kapitalis harus merusak dan mereduksi kemanusiaan manusia. Dalam arti ini, liberalisasi pasar adalah sebuah gerakan anti-kemanusiaan dan anti-demokrasi, yaitu suatu sistem politik yang memperjuangkan kebebasan, kesetaraan, kemanusiaan, solidaritas, dan toleransi.

Wendy Brown dalam “Undoing the Demos: Neoliberalism’s Stealth Revolution” (2015:17) menjelaskan, “neoliberalism, a peculiar form of reason that configures all aspects of existence in economic terms, is quietly undoing basic elements of democracy. These elements include vocabularies, principles of justice, political cultures, habits of citizenship, practices of rule, and above all, democratic imaginaries… Markets and money are corrupting or degrading democracy, that political institutions and outcomes are increasingly dominated by finance and corporate capital, or that democracy is being replaced by plutocracy—rule by and for the rich.” Di ruang privat milik kaum kapitalis neoliberal, supremasi hukum Negara dan demokrasi kehilangan daya gigitnya.

Sementara itu, aset-aset manusiawi para pekerja tidak dapat teraktualisasi jika tidak diubah menjadi komoditas. Selama ini dan sampai kapan pun liberalisasi pasar tidak mengurangi penderitaan dan mengatasi kemiskinan para pekerja, tetapi justru memberbanyak ancaman kematian, penderitaan, risiko, dan bahaya.

Membenahi Demokrasi: Merebut Kembali Ruang

Bagaimana kita melampaui risiko yang ditimbulkan kaum kapitalis melalui agenda kapitalisasi ruang – seperti kebijakan pengalihfungsian hutan lindung Bowosie dan ruang-ruang publik lainnya untuk menjadi bisnis pariwisata – untuk mencapai kebebasan manusiawi, keadilan sosial, kebaikan Bersama, dan kesetaraan?

Satu-satunya harapan kita ialah demokrasi. Dalam Negara seperti Indonesia yang menganut sistem demokrasi politik dan demokrasi ekonomi sebagaimana telah digarisbawahi Mohammad Hata sejak awal 1930-an, segala bentuk ketimpangan sosial ekonomi akibat propaganda liberalisasi pasar harus dihadapi dengan demokrasi. Kekuatan demokrasi ekonomi mesti berperang melawan dan mengendalikan propaganda privatisasi ruang.

Demokrasi membuka dan menyediakan peluang-peluang kebebasan, keadilan, perjuangan perikemanusaan, permusyawaratan, dan kesetaraan. Negara wajib menjamin dan memperjuangkan nilai-nilai demokrasi melalui kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada masyarakat demi keadilan seluruh warga Indonesia, bukan malah menunggangi kepentingan plutokrat dan monster kleptokrat-feodal. “Demokrasi akan menguntungkan demos bila terjadi sinergi antara sistem Negara hukum dan masyarakat warga, tetapi jika sinergi itu absen, yang diuntungkan oleh demokrasi bukanlah demos, melainkan hanyalah minoritas yang memiliki akses ke dalam kratos,” yakni para oligark-kapitalis dan monster kleptokrat-feodal,” kata F. Budi Hardiman (Hardiman, 2013: 70).

Membenahi demokrasi tak cukup hanya terejawantahkan melalui penegakan supremasi hukum normatif secara elitis-biroktratis, tetapi juga perlu diusahakan pendidikan demokrasi dan kewarganegaraan yang menegaskan ciri kesetaraan, keadilan, dan kebebasan yang berpihak pada kemanusiaan daripada hanya sekadar kepentingan akumulasi kapital atau kapitalisasi/privatisasi ruang. “Demokrasi, lebih tepatnya demokratisasi, adalah upaya melibatkan semua pihak dalam proses pengambilan keputusan agar tidak ada lagi yang direnggut hak-haknya,” kata Anggara Indraswara (Anggara Indraswara, 2018).

Baca Juga “Gerak” Tanah Seperti Hantu (Perubahan Mode Produksi Petani di Pedesaan Kalimantan Barat)

Masyarakat warga Indonesia dapat “melepaskan diri dari moncong oligark-kapitalis ‘dan monster kleptokrat-feodal’, hendaknya tidak melarikan diri dari demokratisasi, melainkan melanjutkannya, karena kelemahan dan kekurangan demokrasi harus diatasi dengan demokratisasi” (F. Budi Hardiman, 2013: 71). Bila selama ini demokrasi dikepung dan dibajak oleh liberalisasi pasar — demokrasi seolah-olah membuka ruang liberalisasi pasar melalui propaganda privatisasi ruang public — kita sekarang mesti merebut kembali ruang itu dengan demokrastisasi pula.

Demokratisasi tidak boleh dibiarkan dikendalikan oleh kepentingan akumulasi kapital oligark-kapitalis dan monster kleptokrat-feodal semata. Sebaliknya, demokratisasi mesti membatasi dan membajak kebijakan liberalisasi pasar dan privatisasi ruang yang sarat akan diskriminasi, ketimpangan, dan pereduksian manusia menjadi hanya sekadar komoditas.

Upaya merebut kembali ruang demokratis ini dapat dilakukan dengan konsolidasi ilmiah dan konsolidasi gerakan sosial anti-kapitalisasi ruang. Konsolidasi gerakan dari bawah yang menolak kebijakan kapitalisasi ruang merupakan komunikasi politik yang berciri demokratis, atau lebih tepatnya agenda dasariah dari proses demokratisasi. Apabila kita dapat merebut kembali ruang demokrasi, peluang untuk mengendalikan dan membajak kebijakan privatisasi raung publik semakin terbuka dan terlegitimasi.


Catatan Kaki

[1] Venansius Haryanto, “Hutan Bowosie dalam Ancaman Proyek Wisata”, dalam Mongabay.co.id., https://www.mongabay.co.id/2021/05/04/hutan-bowosie-dalam-ancaman-proyek-wisata/ diakses pada 8 Mei 2021.

Hari-hari ini, agenda pengalihfungsian hutan lindung menjadi bisnis ekonomi pariwisata di Hutan Bowosie di Labuan Bajo, Flores, NTT yang diwacanakan oleh pemerintahan Joko Widodo melalui Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo (BPO-LB) mendapat sorotan publik. Kebijakan ini tentu saja berpotensi menghancurkan kelestarian hutan dan mengancam kelangsungan hidup masyarakat yang tinggal di sekitarnya.

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Artikel Serupa

Manusia Soliter dan Religius

Manusia yang Soliter dan yang Religius

Gambaran manusia sebagai makhluk yang soliter dan yang religius saya jadikan sebagai ide dasar untuk memahami subjektivitas dan posisi eksistensial manusia abad 21 yang dilanda pandemi covid-19. Ide dasar ini berangkat dari pembacaan saya atas puisi “Aku” dan “Doa” karya Chairil Anwar.

Baca Selengkapnya »
Kapasitas Kewargaan

Demokrasi dan Penguatan Kapasitas Kewargaan

Kita perlu memasifkan solidaritas antarwarga menjadi satu alat perlawanan yang mampu melawan dominasi elite korup dan mendorong pelibatan warga dalam arena pembangunan. Di sini, hemat Penulis, kita juga perlu membangun jaringan yang lebih kuat, membentuk pola kesadaran warga dan konsep perjuangan bersama. Tanpa penguatan kapasitas kewargaan, yang lahir justru demokrasi yang rentan dibajak oleh kepentingan kelas elite yang korup.

Baca Selengkapnya »