Bank Tanah

Pembentukan Badan Bank Tanah: Ancaman Liberalisasi dan Perampasan Tanah Rakyat atas Nama Pengadaan Tanah untuk Investor

Bank Tanah akan memperparah praktik liberalisasi pertanahan, spekulan, dan monopoli tanah oleh segelintir kelompok, termasuk oleh elite pemerintahan sendiri. Cara kerja lembaga ini berpotensi besar melegalkan cara-cara perampasan tanah dan penggusuran wilayah hidup masyarakat, memperparah kemiskinan struktural di pedesaan dan perkotaan, mengkriminalkan petani, penggarap, komunitas adat, dan/atau masyarakat miskin atas nama investasi dan pembangunan.

Mekanisme pembentukan Bank Tanah telah ditetapkan melalui Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja atau Omnibus Law). Kemudian Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pembentukan Bank Tanah telah ditandatangani oleh presiden pada tanggal 29 April 2021, yaitu PP Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah (Bank Tanah).

Pengesahan PP ini adalah pelaksanaan ketentuan Pasal 135 Omnibus Law. Badan Bank Tanah (Bank Tanah) akan menjadi pengendali utama dalam pengadaan dan pengalokasian tanah di Indonesia.

Di tengah tertatih-tatihnya pemenuhan hak rakyat atas tanah melalui penyelesaian konflik agraria secara tuntas dan pelaksanaan Reforma Agraria (RA), saat ini petani, masyarakat adat, masyarakat agraris lainnya di pedesaan dan komunitas miskin kota harus menghadapi kenyataan pahit, bahwa bukan mesin RA dan kelembagaannya yang diperkuat agar realisasinya semakin terasa di akar rumput, tetapi sebaliknya, justru mesin pengadaan tanah untuk badan-badan usaha raksasa dan investor-lah yang dibangun secara cepat dan serius lewat pembentukan Bank Tanah.

Parahnya badan baru ini dalam Omnibus Law dan PP turunannya diberikan kewenangan yang sangat luas dan kuat, termasuk ikut mengurusi tanah objek RA. Gagasan dan formulasi kebijakan Bank Tanah telah dikandung sejak RUU Pertanahan (RUUP) yang kuat digulirkan pemerintah dan DPR pada tahun 2019. Kemudian RUUP menuai protes meluas hingga gagal
disahkan.

Baca Juga Hutan Bowosie, Pembajakan Ruang Publik, dan Upaya Perebutan Kembali Ruang Demokrasi

Gagalnya misi Bank Tanah lewat RUUP, membuat pemerintah mengubah cara, tidak lagi ngotot menggolkannya via RUUP, tetapi memasukan substansi RUUP sekaligus pasal-pasal Bank Tanah lewat rumusan Omnibus Law. Sejak awal RUUP dan RUU Cipta Kerja bergulir, KPA bersama Anggota telah menolak usulan Bank Tanah sebagai lembaga spekulan tanah ala pemerintah.

Berikut adalah sejumlah catatan kritis dan pandangan KPA atas PP Bank Tanah:

  • Bank Tanah mengadopsi azas domein verklaring (negaraisasi tanah) dan menyelewengkan hak menguasai dari Negara.

Tidak secara eksplisit, malu-malu mengakui bahwa Negara ini via UU Cipta Kerja dan PP turunnanya telah menghidupkan kembali azas domein verklaring. Padahal, jelas spirit dan cara kerja Bank Tanah adalah melegalkan praktik-praktik negaraisasi tanah, seolah tanah adalah milik Negara, dipersempit lagi, tanah adalah milik pemerintah. Inilah praktik yang subur saat Pemerintah Kolonial Belanda mengakuisisi tanah-tanah masyarakat dan kekayaan alam kita dengan prinsip domein verklaring-nya, yang telah dihapus UUPA 1960. Tanah-tanah yang tidak dapat dibuktikan kepemilikannya, dianggap tidak ada penguasaan di atasnya, maka otomatis adalah tanah Negara.

Inilah praktik menyimpang, seolah Negara cq. Pemerintah memiliki pemilikan absolute atas tanah. Dari hasil penetapan tanah Negara oleh pemerintah, selanjutnya tanah tersebut akan dijadikan hak pengelolaan (HPL) dan dimasukan sebagai sumber tanah bagi Bank Tanah. Artinya, baik Omnibus Law maupun PP Bank Tanah telah melanggar UUD 1945 dan UUPA 1960, termasuk keputusan MK atas hak menguasai Negara.

Baca Juga Suara Agraria di Riau: Masyarakat Adat, Negara, dan Pemburu Rente

  • Liberalisasi pasar tanah dan kemudahan badan usaha asing menguasai tanah.

Bank Tanah tidak berpihak pada pemenuhan hak masyarakat kecil atas tanah, melainkan investasi, sebagaimana diatur Pasal 19 PP Bank Tanah, yakni Bank Tanah menjamin dan mendukung ketersediaan tanah untuk pembangunan pusat dan daerah dalam rangka mendukung peningkatan ekonomi dan investasi. Celakanya, sumber tanah yang dikuasai Bank Tanah dari penetapan pemerintah melalui klaim tanah Negara. Tanah Negara ini diatur dalam PP lain, yaitu PP 18/2021 tentang Hak Pengelolaan, dimana tanah Negara salah satunya adalah tanah petani, nelayan, masyarakat adat yang belum bersertifikat – yang tidak dapat dibuktikan kepemilikannya.

Jelaslah, fungsi sosial atas tanah dan pelarangan monopoli atas tanah oleh swasta yang dimandatkan UUPA 1960 telah dilabrak PP Bank Tanah. Sebab, tanah diorientasikan sebagai barang komoditas yang makin mudah diperjualbelikan dan dimonopoli oleh segelintir kelompok, utamanya para pemilik modal. Logika pasar pada Bank Tanah secara lebih terang-terangan lagi ditunjukkan pada penggunaan kata ‘kompetitif’ pada Pasal 40 Ayat (8) PP Bank Tanah. Peran Negara yang seharusnya menjamin hak atas tanah kepada rakyat miskin dan mencegah monopoli swasta sesuai dengan mandat Konstitusi dan UUPA telah dibelokkan oleh Omnibus Law, misi-misi Bank Tanah, dan regulasi pendukungnya.

Bank Tanah akan memperparah praktik liberalisasi pertanahan, spekulan, dan monopoli tanah oleh segelintir kelompok, termasuk oleh elite pemerintahan sendiri. Cara kerja lembaga ini berpotensi besar melegalkan cara-cara perampasan tanah dan penggusuran wilayah hidup masyarakat, memperparah kemiskinan struktural di pedesaan dan perkotaan, mengkriminalkan petani, penggarap, komunitas adat, dan/atau masyarakat miskin atas nama investasi dan pembangunan.

Padahal, prinsip fungsi sosial dan hak konstitusi agraria rakyat atas tanah menjadi semakin relevan dan urgen di tengah penguasaan tanah yang timpang dan konflik agraria struktural yang kronis. Harusnya penegakan fungsi sosial atas tanah menjadi fondasi kebijakan pertanahan di Indonesia, bukan semata-mata fungsi ekonomi, apalagi ekonomi liberal.

Baca Juga Pengantar Catatan Akhir Tahun Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) 2020

  • Memperparah ketimpangan, konflik agraria dan perampasan tanah masyarakat.

Dengan memperkuat pengadaan tanah bagi kelompok bisnis dan pemodal, termasuk praktik monopoli dan negaraisasi tanah yang dianutnya, maka dapat dipastikan operasi Bank Tanah akan memperlebar jurang ketimpangan penguasaan tanah antara masyarakat kecil dan badan usaha swasta maupun Negara, termasuk investor asing. Operasi Bank Tanah dengan kewenangannya yang luas, azas domein verklaring yang dianutnya, sistem HPL dan hak atas tanah yang diaturnya (HGU, HGB, Hak Pakai) dan kekuatan modalnya akan memperparah situasi konflik agraria di lapangan, sebab proses-proses perolehan tanahnya berpotensi kuat tumpang tindih dengan wilayah hidup masyarakat.

Sumber tanah Bank Tanah banyak berasal dari tanah-tanah yang seharusnya diprioritaskan untuk rakyat dalam kerangka RA. Pada tahun 2020 saja, KPA mencatat terjadi 241 konflik agraria bersifat struktural di seluruh sektor, dimana 135 ribu lebih keluarga di 359 desa/kota terdampak konflik. Kehadiran Bank Tanah akan memperparah sekaligus menghambat penyelesaian konflik agraria di seluruh sektor agraria (perkebunan, kehutanan, tambang, properti, pembangunan infrastruktur, agribisnis, pesisir dan pulau-pulau kecil).

  • Mempermudah perampasan tanah atas nama pengadaan tanah untuk kepentingan investor.

Paket kemudahan pengadaan tanah untuk investor dan badan usaha lewat Bank Tanah tidaklah berdiri sendiri. Misi Bank Tanah dalam UU Cipta Kerja dan PP-nya diperkuat dan didukung dengan merevisi UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah dan rumusan Hak Pengelolaan (HPL) – norma baru RUU Pertanahan.

Kini, ada banyak amunisi baru kemudahan pengadaan tanah bagi badan usaha raksasa untuk memperoleh tanah dalam skala luas, termasuk PP 18/2021 tentang Hak Pengelolaan yang berkaitan erat dengan kepentingan PP Bank Tanah sendiri. Revisi UU Pengadaan Tanah salah satunya telah memperluas definisi kepentingan umum, yang menjadi salah satu tujuan Bank Tanah.

Baca Juga Balada Buruh Tani Tuna Tanah: Konflik Agraria Berbasis Penguasaan Tanah HGU di Nanghale, Sikka, Flores

Sementara PP HPL akan menjadi pendukung sumber tanah bagi Bank Tanah. Berdasar Pasal 2 ayat (4) PP Bank Tanah, kekayaan Bank Tanah merupakan kekayaan negara yang dipisahkan.

Namun, hal tersebut tidak serta merta pula meletakkan Bank Tanah sebagai BUMN. Berdasarkan Pasal 3 Ayat (2) PP Bank Tanah, lembaga ini dapat melakukan fungsi publik (pengaturan) dan privat (kerjasama).

Selain itu, Bank Tanah dapat membentuk badan usaha atau badan hukum dalam mendukung usahanya, sebagaimana Pasal 37 PP Bank Tanah. Hal tersebut semakin menempatkan Bank Tanah sebagai suatu badan/lembaga berjenis kelamin baru dengan fungsi dan wewenang terlampau luas.

  • Tujuan Bank Tanah bertentangan dengan orientasi ideologi kerakyatan dan tujuan reforma agraria.

Kontroversi lainnya, RA dimasukkan sebagai salah satu tujuan pembentukan Bank Tanah. Inilah penyelewengan terbesar kebijakan pemerintah atas Reforma Agraria.

KPA menilai, masuknya RA sebatas peredam kritik gerakan RA, hanya “gula-gula pemanis” untuk menutupi misi liberalisasi pertanahan di Indonesia. Penyebutan RA sebagai salah satu tujuan Bank Tanah tidak memiliki dampak apapun terhadap seluruh tahapan reforma agraria.

Baca Juga “Gerak” Tanah Seperti Hantu (Perubahan Mode Produksi Petani di Pedesaan Kalimantan Barat)

Secara jelas dan terbuka, dalam berbagai kesempatan Menteri ATR dan
jajarannya selalu mengatakan, bahwa Bank Tanah bertujuan utama memudahkan pengadaan tanah bagi Proyek Strategis Pengusaha yang diberi stempel “Nasional” (PSN), maupun kegiatan bisnis lainnya, baik yang digagas BUMN atau swasta. Sangat jelas, ideologi Bank Tanah yang liberal dan pro pasar tanah, tidak kompatibel dengan tujuan RA. Semangat, fungsi, tujuan, dan cara kerja Bank Tanah mengikuti logika pasar.

Bagaimana mungkin RA ditempatkan dalam mekanisme pengadaan tanah bagi kepentingan pembangunan infrastruktur, investasi, dan bisnis. Ini adalah muslihat Bank Tanah untuk mengambil alih pengelolaan tanah-tanah yang selama ini diwajibkan untuk menjadi objek RA.

Alih-alih menuntaskan konflik agraria dan meredistribusikan tanah secara berkeadilan pada petani kecil, masyarakat adat, nelayan, dan masyarakat miskin, Bank Tanah yang jelas bersifat pro-pasar tanah justru menghadapi “conflict of interest” dan cenderung memberikan tanah pada kelompok masyarakat yang memiliki posisi tawar kuat secara ekonomi dan politik. Skenario besar Bank Tanah yang disusun melanggar/bertentangan dengan TAP MPR IX/2001, UUPA, Perpres Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria. Tanah-tanah bekas HGU, tanah terlantar dan sebagainya sebagai objek RA bagi rakyat, kini lewat Bank Tanah diambil alih untuk kepentingan badan usaha.

Baca Juga Laporan Konflik Agraria: Catahu KPA 2019 tentang Urgensi Penyelesaian Konflik Agraria Struktural dan Jalan Pembaruan Agraria ke Depan

  • Bank Tanah menimbulkan dualisme, overlapped, dan conflict of interest dengan Kementerian ATR/BPN dalam pengaturan pertanahan dan pengadaan tanah.

Apakah lembaga powerful ini dimaksudkan menjadi sekoci baru bagi para pensiunan pejabat agraria, para politisi, dan pebisnis? Jika dilihat dari kewenangan dan fungsi yang diberikan kepada Bank Tanah, sangat jelas bahwa badan baru ini overlapped dengan Kementerian ATR/BPN. Keberadaan Bank Tanah akan mengaburkan fungsi dan kewenangan Kementerian ATR/BPN sendiri, bahkan mengkerdilkannya.

Kendati Menteri ATR/BPN kerapkali menegaskan bahwa fungsi dan kewenangan Bank Tanah dan ATR/BPN berbeda, namun tumpang tindih kewenangan tersebut dapat dilihat pada pasal-pasal mengenai kewenangan dan fungsi-fungsi kelembagaan dalam PP Bank Tanah. Sesungguhnya Bank Tanah menjalankan kewenangan dan fungsi-fungsi yang selama ini (seharusnya) dijalankan kementerian agraria.

Anehnya, badan hukum ini seolah diberikan begitu banyak privilege untuk mengatur urusan agraria, dari mulai perencanaan, perolehan tanah, pengadaan tanah, pengelolaan tanah, pemanfaatan tanah, bahkan hingga pendistribusian. Dalam Bank Tanah, Menteri ATR/BPN terlihat ingin memonopoli kekuasaan atas tanah melalui ATR/BPN dan juga Bank tanah. Hal ini karena Menteri ATR/BPN akan menjabat sebagai Ketua sekaligus Anggota Komite Bank Tanah.

Baca Juga Pengantar Catatan Akhir Tahun KPA 2019 

Wewenang Bank Tanah bahkan sampai memberikan jaminan perpanjangan hak atas tanah, tidak peduli perusahaan tersebut menguasai tanahnya atau tidak. Dualisme kewenangan ini menjadi rentan terjadinya conflict of interest hingga abuse of power yang hadir karena sifat dan struktur kelembagaan, praktik di lapangan, maupun pengawasannya.

Secara struktur, kelembagaan ia pun diperkuat hingga ke daerah. Bank Tanah didesain memiliki kantor perwakilan di seluruh wilayah Indonesia. Bank Tanah akan memiliki kantor di tingkat Kabupaten/Kota sehingga setiap daerah akan memiliki Kantor Pertanahan dan juga Kantor Bank Tanah Daerah. Begitu powerfulnya dari sisi struktur kelembagaan.

Ini juga merupakan pemborosan anggaran, tidak efisien, ketidakpraktisan praktik, dan potensi tumpang-tindih kewenangan yang begitu kompleks akibat monopoli kekuasaan atas tanah yang bersifat sentralistik. Jika badan ini dibentuk, maka kewenangan dan fungsi strategis Kementerian ATR/BPN sebenarnya banyak yang diambil alih oleh Bank Tanah.

Sementara, jika melihat ke belakang, sejarah dinaikkannya BPN menjadi selevel kementerian dahulu di masa transisi SBY ke Jokowi adalah untuk memperkuat kelembagaan agraria dan pertanahan nasional, sehingga pekerjaannya tidak hanya sebatas administrasi dan pensertifikatan tanah
saja, tetapi juga mengatur seluruh urusan agraria di Indonesia termasuk mengatasi krisis agraria dan menjalankan Reforma Agraria.

Baca Juga Pengantar Catatan Akhir Tahun Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) 2020

  • Bank Tanah, lahan subur praktik koruptif, dan kolutif agraria.

Dengan kewenangan dan fungsi yang luas, kehadiran Bank Tanah berpotensi kuat menyediakan ladang subur korupsi dan kolusi agraria yang dilindungi hukum. Karena kesalahan-kesalahan penggunaan wewenang dapat dilegalkan dengan alasan penanganan masalah pertanahan oleh Menteri ATR/BPN. Pasal 50 PP Bank Tanah contohnya, Menteri ATR/BPN dapat memutihkan HGU-HGU terlantar atau HGU yang berkonflik dengan petani dan masyarakat adat, dengan memberikan kemudahan proses pengakuan hukum kepada perusahaan yang membutuhkan tanah tersebut.

Abuse of power juga terkandung dalam mekanisme kerja kelembagaan Bank Tanah sebagaimana diatur pada Pasal 47 Ayat (1) PP Bank Tanah, bahwa audit pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan penyelenggaraan Bank Tanah dilaksanakan oleh akuntan publik yang sifatnya adalah swasta. Maka, dalam hal ini Negara dan partisipasi masyarakat absen dalam pengawasan.

Celakanya, pada pasal selanjutnya disebutkan di Pasal 47 ayat (2) PP Bank Tanah, akuntan publik tersebut dipilih oleh Dewan Pengawas atas usulan Kepala Bank Tanah. Hal ini tentunya patut dipertanyakan karena berpotensi menimbulkan conflict of interest.

Meskipun pada Pasal 4 PP Bank Tanah disebutkan bahwa Bank Tanah bersifat transparan, akuntabel, non-profit, dan profesional, KPA menilai itu hanya bersifat formalitas dan mengelabui pasal-pasal lainnya yang
memberi kewenangan begitu powerful kepada Bank Tanah. Sifat transparansi, non-profit dan sebagainya yang disinggung sekilas menjadi pasal basa-basi sebab kuat berorientasi pro-pasar, bisnis dan tidak diikuti pengawasan independen terhadap kelembagaan dan operasi Bank Tanah. Bank Tanah yang akan dibentuk juga merupakan suatu badan hukum bukan BUMN, yang kekayaannya dipisah dengan Negara, apabila terjadi kerugian pada Bank Tanah akibat perbuatan melawan hukum baik disengaja maupun lalai, dapat saja Bank Tanah mangkir dan terhindarkan dari tuntutan tindak pidana korupsi.

Baca Juga Perampasan Tanah Berskala Besar di Masa Pandemi COVID – 19: Catatan Akhir Tahun KPA 2020 [2]

  • Bank Tanah tidak memiliki cantolan hukum dalam UU Cipta Kerja.

Bank Tanah di dalam UU Cipta Kerja tidak memiliki kejelasan filosofi, landasan hukum, asas/prinsip, konsepsi dan konstruksi hukum. Tidak dapat dilacak latar belakang penciptaan Bank Tanah dalam suatu kajian komprehensif yang mendasari rumusannya, termasuk dasar hukumnya dalam rumusan UU Cipta Kerja. Pencetusan Bank Tanah selama ini berasal dari substansi RUU Pertanahan, yang telah ditolak oleh masyarakat dan gagal disahkan oleh DPR pada 2019.

Anehnya, kemudian disalin begitu saja secara utuh ke dalam RUU dan UU Cipta Kerja dengan dalih “menciptakan norma baru”. Padahal prinsip dasar penyusunan Omnibus Law harus terdapat UU induknya yang akan direvisi, dihapus dan/atau ditambah pasal-pasalnya karena belum diatur
dalam UU asalnya.

Dengan ini, KPA bersama Anggota Organisasi Rakyat (organisasi petani, organisasi masyarakar adat, organisasi nelayan) menyatakan:

  1. Menolak keseluruhan substansi PP 68/2021 tentang Badan Bank Tanah;
  2. Mendesak pemerintah menghentikan rencana dan proses pembentukan Badan Bank Tanah;
  3. Mendesak pemerintah mencabut PP Bank Tanah dan UU Cipta Kerja
  4. Mendesak pemerintah segera kembali kepada cita-cita UUD 1945, UUPA 1960 dan TAP MPR IX/2001, dengan mengeksekusi secepatnya Reforma Agraria secara nasional dan memperkuat kelembagaannya sebagai jalan memenuhi hak rakyat atas tanah, menuntaskan konflik agraria, mewujudkan keadilan sosial, dan menjaga kedaulatan bangsa dari ancaman liberalisasi pertanahan dan kapitalisme agraria global.

Demikian pernyataan sikap kami agar menjadi perhatian semua pihak. Terima kasih.

Salam pembaruan agraria,

Konsorsium Pembaruan Agraria

Dewi Kartika

Sekretaris Jenderal

Bank Tanah akan memperparah praktik liberalisasi pertanahan, spekulan, dan monopoli tanah oleh segelintir kelompok, termasuk oleh elite pemerintahan sendiri. Cara kerja lembaga ini berpotensi besar melegalkan cara-cara perampasan tanah dan penggusuran wilayah hidup masyarakat, memperparah kemiskinan struktural di pedesaan dan perkotaan, mengkriminalkan petani, penggarap, komunitas adat, dan/atau masyarakat miskin atas nama investasi dan pembangunan.

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Artikel Serupa

Manusia Soliter dan Religius

Manusia yang Soliter dan yang Religius

Gambaran manusia sebagai makhluk yang soliter dan yang religius saya jadikan sebagai ide dasar untuk memahami subjektivitas dan posisi eksistensial manusia abad 21 yang dilanda pandemi covid-19. Ide dasar ini berangkat dari pembacaan saya atas puisi “Aku” dan “Doa” karya Chairil Anwar.

Baca Selengkapnya »
Kapasitas Kewargaan

Demokrasi dan Penguatan Kapasitas Kewargaan

Kita perlu memasifkan solidaritas antarwarga menjadi satu alat perlawanan yang mampu melawan dominasi elite korup dan mendorong pelibatan warga dalam arena pembangunan. Di sini, hemat Penulis, kita juga perlu membangun jaringan yang lebih kuat, membentuk pola kesadaran warga dan konsep perjuangan bersama. Tanpa penguatan kapasitas kewargaan, yang lahir justru demokrasi yang rentan dibajak oleh kepentingan kelas elite yang korup.

Baca Selengkapnya »