Demokrasi dan Agama

Agama dan Demokrasi dalam Tinjauan Rasionalisme Kritis Karl Popper dan Rasio Komunikatif Jürgen Habermas

Di dalam tulisan ini, Penulis membahas agama dan demokrasi di Indonesia dari perspektif rasionalisme kritis Karl R. Popper dan rasio komunikatif Jürgen Habermas.

Pengantar

Peradaban post-sekular memungkinkan suatu demokrasi liberal yang terbuka pada diskursus rasional dan bersedia belajar dari nilai-nilai agama. Jürgen Habermas turut berpikir tentang relasi antarwarga: bagaimana para warga yang beriman dan yang sekular harus saling bergaul? [1]

Pergaulan publik mereka dalam ruang demokrasi tidak bersifat ekslusif partikular, tetapi terbuka dengan kritisisme untuk menciptakan relasi komunikatif dan diskursif yang ramah terhadap perbedaan. Para warga, yang tersekularisasi sejauh mereka tampil dalam perannya sebagai warga Negara, tidak boleh begitu saja menolak kemungkinan kebenaran yang terkandung di dalam pandangan-pandangan hidup yang bersifat religius, juga mereka tidak boleh mempersoalkan hak para warga Negara yang beriman untuk memberikan kontribusinya dalam diskusi-diskusi publik dalam bahasa religius. [2]

Menurut Habermas, agama tetap menegaskan diri di dalam suatu masyarakat yang tersekularisasi dan bahwa masyarakat masih tetap memperhitungkan keberlangsungan hidup komunitas-komunitas agama. Namun, kesadaran religius dengan monopoli interpretasi mesti ditinggalkan dan agama sebagai pandangan hidup atau “comprehensive doctrine” (doktrin yang lengkap) mesti direstrukturisasi secara menyeluruh [3] untuk memperoleh penyesuaian yang ideal di dalam konteks sekularisasi. Sebaliknya, Habermas menegaskan bahwa rasio sekular dapat belajar dari tradisi religius serta menerjemahkannya dalam sitem berpikir dan bahasanya sendiri. [4]

Pemikiran Habermas bisa menjadi alat ukur akademis untuk menganalisis agama dan demokrasi di Indonesia. Keduanya butuh deliberasi yang memberi peluang diskusi kritis intersubjektif. Beragama dan berdemokrasi adalah suatu tindakan komunikatif. Yang pertama  berarti terbuka kepada subjek transenden, tetapi itu terbukti di dalam pengalaman kolektif hidup bermasyarakat. Komunikasi vertikal di dalam praktif formal beribadah memiliki implikasi sosial. Demokrasi mengatur kolektivitas sekular dengan tetap memperhatikan kebebasan individu untuk menyatakan pikirannya di dalam ruang publik.

Baca Juga Kekerasan Negara dan Politik Kematian: Refleksi Akademis atas Konflik di Papua

Agama dan demokrasi membutuhkan dialog yang hanya mungkin terjadi lewat bahasa. Bahasa itulah rasionalitas manusia. Bahasa agama yang irasional harus dikoreksi dan kalau boleh difalsifikasi. Kadang bahasa demokrasi juga sifatnya dipolitisasi menjadi jargon politik yang ideologis. Oleh karena itu, agama dan demokrasi butuh rasionalisme kritis dan rasio komunikatif.

Menghadapi situasi demokrasi dengan dominasi bahasa agama di ruang public, kita perlu berguru pada Karl Popper karena ia memiliki cara pikir terbuka bahwa rasio bekerja melalui proses percobaan dan kekeliruan, trial and error. [5] Manusia bisa saja keliru menafsir isi iman di dalam Kitab Suci dan menetapkan suatu doktrin teologis yang ideologis, yang mengupayakan uniformitas dan mengeliminasi pluralitas. Kekeliruan sama sekali tidak menghambat kerja penafsiran dan penghayatan atas isi iman, tetapi memajukan dinamika proses belajar yang berani menyatakan bahwa teks ini tidak relevan untuk konteks sekarang dan di sini. Dengan demikian, teks itu bisa dipersoalkan dan harus dibaca dari sudut pandang hermeneutika kritis agar penerjemahan arti di dalam praksis tidak keliru.

Dengan ini, demokrasi Indonesia yang hidup dari inspirasi agama dapat menunjukkan diri sebagai demokrasi liberal yang berani mengoreksi diri dan memantapkan tatanan politiknya untuk dapat menampilakn wajah demokrasi yang menghargai kebebasan dan hak asasi manusia. Lalu demikian, apakah agama dan demokrasi butuh faslifikasi, rasionalisme kritis, dan deliberasi, rasio komunikatif?

Baca Juga Deliberasi dalam Demokrasi Representatif

Meskipun menyatakan diri sebagai seorang yang tidak memiliki bakat religius (religiös unmusikalisch), Habermas terlibat memikirkan relasi sosial masyarakat antara yang beriman dan yang sekular di dalam ruang publik demokrasi. Karl Popper tidak demikian karena ia menetapkan kritik dan pemikirannya di dalam ranah filsafat ilmu. Namun, saya berpikir bahwa pesan intelektual dari falsifikasi dan rasionalisme kritis dapat menjadi pembelajaran untuk memurnikan cara kita beragama dan berdemokrasi.

Di dalam tulisan ini, Penulis membahas agama dan demokrasi di Indonesia dari perspektif rasionalisme kritis dan rasio komunikatif. Agama dan demokrasi kadang berdamai, tetapi lebih dari itu berkonfrontasi. Bahkan, yang satu berjuang mengatasnamakan yang lain demi politik identitas dan kolektivitas primodial. Politik berwajah religius dan agama berwajah politis. Ini merupakan dialektika demokrasi di Indonesia.

Cara kita berdemokrasi sebagian besar masih berwawaskan isu agama. Sikap hidup beragama di satu pihak masih sangat ekslusif sehingga mayoritarianisme menganggap diri lebih penting dan menindas minoritas. Toleransi dihadang oleh radikalisme dan fundamentalisme. Kebebasan individu ditekan oleh kebijakan politik yang sentralistik. Persoalan agama dan demokrasi ini bisa ditilik dari perpektif rasionalisme kritis Karl Popper dan rasio komunikatif Jürgen Habermas.

Perkenalan Awal

Jürgen Habermas  (1929 – ) dan Karl Popper (1902-1994) memiliki sikap intelektual yang mantap dengan tradisi kritis. Cara pikir filosofis mereka juga sangat terbuka terhadap kritik dan mengedepankan penalaran kritis. Rasionalisme, bagi Popper, seperti dikutip Stefano Gattei, merupakan sikap bersedia mendengar argumentasi kritis dan belajar dari pengalaman (rationalism is an  attitude of readiness  to  listen  to  critical  arguments and to learn from experience) [6] dan ia menolak fondasionalisme – sebab “rationality requires no foundation, only critical dialogue”. [7]

Begitu juga Habermas menegaskan bahwa pengetahuan dapat dikritik sebagai sesuatu yang tidak dapat diandalkan dan tidak dipercayai (unreliable). Kaitan erat antara pengetahuan dan rasionalitas mengandaikan kalau rasionalitas suatu ekspresi tergantung kepada reliabilitas (kepercayaan) pengetahuan yang ada di dalamnya. Ekspresi berbicara dan tindakan teleologis dapat dikritik. [8]

Posisi intelektual kedua pemikir ini berbeda. Habermas dengan latar belakang teori kritis dari mazhab Frankfurt mencetuskan teori diskurus di dalam konteks pemikiran politik, demokrasi, dan ruang publik. Popper datang dari filsafat ilmu dengan epistemologi falsifikasi. Lapangan penelitian berbeda, tetapi cara pandang filosofis mereka tetap dengan kritisisme, yaitu rasionalisme kritis dan rasio komunikatif. Cara pandang kritisme mengarah pada kesepakatan, keputusan, dan kebenaran. Ini bisa terjadi sejauh rasionalitas tetap terbuka pada perbedaan cara pandang dan siap mengakui kesalahan.

Baca Juga Manusia dalam Ruang Dilema Eksistensi menurut Erich Fromm

Rasionalitas bagi Pooper bukan properti pengetahuan atau isi sebuah teori atau keyakinan, tetapi tindakan manusia yang sesaui dengan alasan untuk membela atau menyerang isi pengetahuan atau suatu teori. [9] We are rational, that  is, as long as we are willing to appeal  to  reason  and  argument—as opposed  to  violence  and  force to settle our disputes. [10] Habermas menilai tindakan manusia bersifat rasional karena tindakan itu berorientasi pada konsensus atau pencapaian kesepakatan. Rasio komunikatif potensial terkandung tindakan komunikatif; membimbing tindakan komunikatif untuk mencapi tujuannya, yaitu bersepakat mengenai sesuatu atau mencapai konsensus tentang sesuatu. [11]

Perspektif mereka yang open minded ini menjadi kerangka teoretis untuk melihat agama dan demokrasi kita. Apakah agama dan demokrasi di Indonesia menerima perbedaan dan berani mengakui kesalahan? Apakah ruang publik demokrasi kita menjadi ruang untuk saling bertukar pikiran secara sehat? Apakah kita merayakan hidup beragama dengan bebas dan tanpa tekanan kebijakan publik yang menghalangi kebebasan beragama?

Agama dan Demokrasi

Agama dan demokrasi merupakan dua entitas yang berbeda. Demokrasi merupakan suatu kondisi sekular, sedangkan basis agama adalah Yang Kudus. Demokrasi memperjuangkan keadilan di bumi. Agama memperkuat harapan tentang suatu hidup baru di akhirat. Agama berarti ajaran atau sistem yang mengatur tata keimanan dan praktik peribadatan kepada Tuhan.

Makna kata agama dalam bahasa Latin memiliki dua arti yang berbeda. Kata religio berasal dari kata kerja re-ligare (religio) yang berarti mengikat kembali dan juga dari kata re-legere (relego) yang berarti membaca atau menimbang kembali. [12] Agama mempersatukan umat beriman dan agama hadir karena suatu permenungan manusia atas pengalaman hidup di dalam dunia. Manusia menimbang eksistensisnya dan menyadari subjek transenden, lalu mulai membangun suatu keyakinan religius dan melembagakannya.

Demokrasi berasal dari kata bahasa Yunani, demos (rakyat) dan kratia (pemerintahan). Demokrasi berarti pemerintahan oleh rakyat. Namun, tidak secara langsung sebab rakyat diwakilkan oleh elite politik legislator. Rakyat memilih pemimpinnya untuk berkuasa pada batas waktu tertentu. Ada kemungkinan wakil rakyat itu memperjuangkan kepentingan dirinya sendiri dan menentukan kebijakan publik yang sentralistik.

Sejarah demokrasi di Indonesia tidak lepas dari polemik agama dan Negara. Periode perumusan dasar Negara berjalan dalam dinamika yang kurang harmonis antara golongan  Islam yang menghendaki berdirinya sebuah Negara dengan dasar agama (Islam) dan golongan kebangsaan yang melihat agama dan Negara sebagai dua entitas yang berbeda satu dengan yang lain, tetapi saling mendukung dan menunjang persatuan dan peradaban. Kelompok Islam kurang sepakat dengan rumusan Soekarno mengenai prinsip Ketuhanan sehingga tambahan tujuh kata, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya tetap mereka pertahankan dalam sila pertama Pancasila. Pendirian khas Islam ini menimbulkan perdebatan.

Baca Juga Partisipasi Politik: Dari “Actus Hominis” Menuju “Actus Humanus”

Islam sebagai mayoritas mungkin memiliki peluang menciptakan politik identitas. Ada banyak kelompok Muslim yang membentuk organisasi masyarakat, tetapi tidak ramah kepada demokrasi sehingga menciptakan distorsi sosial. Muslim hadir di dalam kolektivitas yang kuat dan tentu berusaha memperjuangkan keadilan demi kelompoknya. Di sini, kita bisa membaca kelemahan demokrasi, yaitu demokrasi mempunyai kecenderungan ke arah tirani mayoritas. [13]

Agama mayoritas bisa menggunakan dalil teologis agamanya untuk memperjuangkan kepentingan kelompok. Agama terkooptasi di dalam politik. Demokrasi yang sebetulnya bisa menimba inspirasi dari agama, terpaksa diperalat oleh agama. Bisa juga sebaliknya elite politik berdemokrasi dengan menggunakan dalil agama di dalam penampilan publik. Kadang kebijakan yang dibuat pemerintah tidak memberikan ruang gerak leluasa bagi kebebasan beragama. Agama seperti dipaksakan di ruang publik. Apalagi masalah terorisme dan radikalisme yang mengancam agama dan demokrasi. Dalil menggunakan ayat-ayat suci keagamaan di dalam politik dan demokrasi telah turut mengganggu keutuhan Negara. Ada yang salah dengan cara kita beragama dan berdemokrasi. Oleh karena itu, adalah penting menggunakan cara pikir rasional dalam menimbang masalah kehidupan dan bersikap kritis terhadap setiap bentuk ketidakadilan.

Agama dan demokrasi di Indonesia pada titik tertentu terjebak di dalam irasionalitas yang diciptakan oleh mayoritas. Doktrin agama yang mengikat dan tertutup dari dialog menyebabkan sebagain besar generasi bangsa ini kehilangan masa depan dan dibuai dengan janji eskatologis yang mestinya dikoreksi juga. Berhadapan dengan kenyataan ini pikiran penting rasionalisme kritis dan rasio komunikatif dapat menjadi inspirasi intelektual untuk memaksimalkan sikap moderat dan rendah hati mengakui kesalahan.

Berguru pada Habermas dan Popper

Habermas di dalam pemikiran politiknya memberikan suatu wawasan baru tentang demokrasi deliberatif. Demokrasi deliberatif mengacu pada prosedur formasi opini dan aspirasi secara demokratis – alasan-alasan yang bagus untuk sebuah keputusan poilitis haruslah diuji secara publik sedemikian rupa sehingga alasan-alasan tersebut diterima secara intersubjektif oleh semua warga Negara dan tidak menutup diri dari kritik-kritik dan revisi-revisi yang diperlukan. [14]

Demokrasi kita sudah memberi tempat kepada tradisi diskursus rasional. Namun, umumnya hegemoni ruang publik oleh pihak yang cukup secara finansial menjadi kendala bagi partisipasi masyarakat akar rumput. Ukuran kebenaran dan konsensus tidak diukur berdasarkan kualitas argumentasi, tetapi lewat suara mayoritas dan politik uang. Ruang akademis kampus bergerak di dalam rutinitas birokratis yang sering kali bersikap kompromistis terhadap penguasa. Kritik-kritik akademis dari kalangan universitas dibungkam oleh kompromi struktural.

Popper memberikan kita cara berpikir terbuka. Problem demokrasi tidak bisa diselesaikan secara sepihak, tetapi secara bersama dalam semangat saling belajar. Popper berkata, “I may be wrong and you may be right, and by an effort,  we may  get nearer to the truth” (saya mungkin salah, Anda mungkin benar, kita mungkin bisa mendekati kebenaran). Basis pemahaman politik dan demokrasi harus didasari oleh kerendahan hati untuk mengakui bahwa kita bisa keliru. Popper memusatkan seluruh filsafatnya di sekitar karakter pengatahuan kita yang secara intrinsik bisa salah (Karl Popper centred  his whole philosophy around the intrinsically  fallible character of our knowledge). [15]

Lebih jauh, dia menegaskan bahwa rasionlitas ilmiah dan pemerintahan demokratis adalah satu hal yang sama: karena terlepas dari kekurangannya, hanya demokrasi yang menyediakan struktur kelembagaan yang memungkinkan akal dalam arena politis (Scientific rationality and  democratic government are one and the same thing:  for despite its defects, only democracy  provides an institutional structure that  allows  for the use of reason  in the political  arena). [16]

Baca Juga Aborsi Bukan Hanya Masalah Moral Semata: Tanggapan untuk Akri Suhardi

Salah satu tesis rasionalisme kritis Popper ialah tidak ada otoritas manusia yang dapat menentukan kebenaran. [17] Rasionalisme kritis merupakan sikap ilmiah yang mengutamakan sikap kritis (critical attitude). Dengan ini, ia melawan dogmatisme atau fondasionalisme. Keputusan di dalam politik harus berani melawan tirani. Bagi Popper, rasionalitas merupakan gagasan dan tindakan yang beralasan (rationality is opinion and action in accordance to reason). [18]

Bahkan menurut stafano Gattei, sikap rasional yang diajukan Popper merupakan suatu kewajiban moral dan sebagai sebagai pilihan yang jelas melawan irasionalisme voluntaris sebagai tidak bertanggung jawab. [19] Tindakan macam ini dalam istilah Habermas disebut tindakan komunikatif yang sanggup mencapai konsensus karena didasari oleh rasio komunikatif.

Habermas menegaskan suatu rasio komunikatif yang memungkinkan kesepakatan karena adanya klaim-klaim kesahihan (wahr: benar, richtig: tepat, wahrhaftig: jujur). [20] Rasionalitas komunikatif merupakan akal budi dan kegiatan akal budi yang membangun realitas sosial dan hubungan sosial di atas dasar relasi subjek-subjek (relasi intersubjektivitas). Semua pihak dalam pembicaraan adalah subjek yang tidak menuangkan pengetahuannya kepada orang lain, tetapi berinteraksi melalui penalaran yang menghasilkan satu titik temu. [21]

Rasionalisme kritis Popper dan rasio komunikatif Habermas mengupayakan suatu kebenaran rasional dan konsensus, kesepakatan bersama. We criticize a statement in order to show that some of its logical consequences are false. Popper’s critical rationalism is closely associated with the search for truth. [22] Kebenaran dalam pemikiran Habermas ada di dalam fakta dunia kehidupan dan harus memenuhi klaim-klaim kesahihan.

Meskipun Popper menganalisis logika pengetahuan empiris, kebajikan intelektualnya bisa menjadi basis cara berpikir orang beriman. Dari Popper kita belajar untuk beriman secara kritis dan rasional, sangggup mempertanyakan dan mempertanggungjawabkan isi iman kita. Kita belajar menjadi umat beriman yang falsifikasionis – menyatakan bahwa apa pun yang secara prinsipil tidak dapat dikritisi adalah tidak layak dipertimbangkan secara serius. [23] Habermas mengajarkan kita untuk beragama dengan berani bersedia berdialog secara kritis.

Penutup

Rasionalisme kritis Popper dan rasio komunikatif Habermas menunjukkan suatu sikap intelektual yang terbuka pada kritik dan mengusahakan kebenaran dan kesepakatan. Agama dan demokrasi bukan ideologi yang bersifat tertutup dan statis. Keduanya bergerak di dalam peradaban manusia untuk mendukung dan mengoreksi untuk memantapkan dan mematangkan peradaban. Demokrasi Indonesia yang berpegang teguh pada inspirasi dan nilai agama tidak bisa dipolitisasi oleh mayoritas. Agama bukan satu-satunya jaminan kebenaran sehingga isi iman mesti dipertanyakan kembali. Agama harus merangkul perbedaan dan demokrasi harus membuka peluang bagi diskurus rasional.


Catatan Kaki

[1] Bdk. Paulus Budi Kleden dan Adrianus Sunarko (eds.), Dialektika Sekularisasi, Diskusi Habermas – Ratzinger dan Tanggapan (Maumere: Penerbit Ledalero, 2010; dan Yogyakarta: Penerbit Lamalera, 2010), hlm. 24-28.

[2] Ibid., hlm. 27-28

[3] Ibid., hlm. 24-25.

[4] A. Sunarko, “Ruang Publik dan Agama”, dakam F. Budi Hardiman (ed.), Ruang Publik, Melacak “Partisipasi Demokratis” dari Polis sampai Cyberspace (Yogyakarta: Kanisius, 2010), hlm. 227.

[5] Dr. Zaprulkhan, Filsfat Ilmu Sebuah Analisis Kontemporer (Jakarta: Rajawali Press, 2016), hlm. 140.

[6] Stefano Gattei, Karl Popper’s Philosophy Of Science Rationality Without Foundation (New York: Routledge, 2009), hlm. 5.

[7] Ibid., hlm. 3.

 [8] Jürgen Habermas, Teori Tindakan Komunikatif. Buku 1. Rasio dan Rasionalisasi Masyarakat, penerj. Nurhadi (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2009), hlm. 10-11.

[9] Stefano Gattei, op. cit., hlm. 4.

[10] Ibid.

[11] F. Budi Hardiman, Demokrasi Deliberatif Menimbang ‘Negara Hukum’ dan ‘Ruang Publik’ dalam Teori Diskursus Jürgen Habermas (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2009), hlm. 34-35.

[12] Paul Budi Kleden, Di Tebing Waktu, Dimensi Sosio-Politis Perayaan Kristen (Maumere:  Penerbit Ledalero, 2009), hlm. vi-vii.

[13] Paulus Budi Kleden mengutip Manfred G. Schmidt tentang demokrasi sebagai penyelesaian masalah dan sebagai penimbul masalah. Demokrasi hadir dengan beberapa kekuatan; (1) demokrasi merupakan satu bentuk penyelenggaraan kekuasaan yang legitim, (2) demokrasi melindungi masyarakat dari seorang penguasa tiran, (3) demokrasi menjamin basis material bagi kebebasan dan memungkinkan kesetaraan politik, (4) demokrasi memungkinkan penyelengaraan kekuasaan dalam waktu yang terbatas, (5) kelompok oposisi mempunyai peluang untuk memenangkan pemilihan umum atau melibatkan diri dalam penyelenggaraan kekuasaan. Di pihak lain, demokrasi memiliki kelemahan; (1) demokrasi mempunyai kecenderungan ke arah tirani mayoritas, (2) demokrasi menggabungkan ke dalam dirinya ketidakpastian dalam sikap dengan labilitas angka, (3) setiap saat dapat terjadi pergantian rezim, (4) demokrasi diwarnai oleh kecenderungan untuk hanya mempertimbangkan kepentingan jangka pendek, tidak memasukkan ke dalam pertimbangannya kepentingan jangka panjang, (5) demokrasi memungkinkan komersialisasi politik, (6) demokrasi menimbulkan jurang yang kian tinggi dan kesanggupan politik yang terbatas. Bdk., Paulus Budi Kleden, “Kenapa Demokrasi? Mencari Kekuatan dan Kelemahan Demokrasi”, dalam Jurnal Ledalero (Vol. 2, No. 2, Desember 2003), hlm. 10-13.

[14] F. Budi Hardiman, op. cit., hlm. 129.

[15] Stefano Gattei, op. cit., hlm. 1.

[16] Stefano Gattei, loc. cit.

[17] Dr. Zaprulkhan, op. cit., hlm. 148.

[18] Ibid., hlm. 78.

[19] Ibid., hlm. 83.

[20] F. Budi Hardiman, op. cit., hlm. 37.

[21] Donatus Sermada, “Teori Kritis dan Relevansinya”, dalam Jurnal Ledalero (Vol. 14, No. 1 Juni 2015, hlm. 172-173.

[22] Stefano Gattei, loc. cit.

[23] Dr. Zaprulkha, op. cit., hlm. 144.

Daftar Pustaka

Budi Hardiman, F. Demokrasi Deliberatif Menimbang ‘Negara Hukum’ dan ‘Ruang Publik’ dalam Teori Diskursus Jürgen Habermas. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2009.

Budi Kleden, Paul. Di Tebing Waktu, Dimensi Sosio-Politis Perayaan Kristen. Maumere:  Penerbit Ledalero, 2009.

Budi Kleden, Paulus dan Adrianus Sunarko (eds.). Dialektika Sekularisasi, Diskusi Habermas – Ratzinger dan Tanggapan. Maumere: Penerbit Ledalero, 2010; dan Yogyakarta: Penerbit Lamalera, 2010).

Budi Kleden, Paulus. “Kenapa Demokrasi? Mencari Kekuatan dan Kelemahan Demokrasi”. Jurnal Ledalero (Vol. 2, No. 2, Desember 2003.

Dr. Zaprulkhan. Filsfat Ilmu Sebuah Analisis Kontemporer. Jakarta: Rajawali Press, 2016.

Gattei, Stefano. Karl Popper’s Philosophy Of Science, Rationality Without Foundation. New York: Routledge, 2009.

Habermas, Jurgen. Teori Tindakan Komunikatif. Buku 1. Rasio dan Rasionalisasi Masyarakat, penerj. Nurhadi. Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2009.

Sunarko, A.  “Ruang Publik dan Agama”, dalam F. Budi Hardiman (ed.). Ruang Publik, Melacak “Partisipasi Demokratis” dari Polis sampai Cyberspace. Yogyakarta: Kanisius, 2010.

Sermada, Donatus. “Teori Kritis dan Relevansinya”. Jurnal Ledalero (Vol. 14, No. 1 Juni 2015.

Di dalam tulisan ini, Penulis membahas agama dan demokrasi di Indonesia dari perspektif rasionalisme kritis Karl R. Popper dan rasio komunikatif Jürgen Habermas.

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Artikel Serupa

Murka Mural

Waspada Murka Mural!

Mural sebagai seni kritik sosio-politik akan kehilangan daya gigitnya apabila dibungkam secara represif dengan kebijakan-kebijakan diskriminatif. Moga-moga mural politik tidak murka. Sebab, kalau ia murka, ia juga tidak mengenal batas-batas ruang publik. Waspada murka mural!

Baca Selengkapnya »