Negara

Matinya Negara dan Tumbangnya Realisme: Studi Kasus tentang Pertanyaan Konyol Tes Wawasan Kebangsaan KPK

Di era globalisasi ini, Negara (yang direpresentasikan oleh para pejabatnya) sesungguhnya hanyalah kaki tangan kaum oligarki kapital. Negara praktis tidak mampu menjalankan fungsi dan tujuannya sehingga ia telah kehilangan eksistensinya.

Sejak tahun 1648, sistem Negara-bangsa [1] modern mulai muncul sebagai sebuah konsekuensi dari Perjanjian Westphalia [2]. Sejak saat itu, pengaruh Negara-bangsa terus berkembang dan meningkat. Sistem Negara-bangsa ini lantas memainkan peran penting dalam peta percaturan politik dunia dan bahkan menjadi entitas adidaya yang mengatur peradaban dunia dewasa ini. Saking dominan dan signifikannya pengaruh dan eksistensi Negara-bangsa, lantas muncul banyak pemikiran yang menitikberatkan pada peran Negara-bangsa; Dalam ilmu hubungan internasional dikenal dengan istilah realisme.

Realisme sendiri merupakan suatu teori dalam ilmu hubungan internasional yang berpandangan bahwa Negara merupakan aktor utama, bahkan satu-satunya dalam relasi antarbangsa. Kaum realis berasumsi bahwa Negara selalu bertindak secara rasional berdasarkan kepentingan nasional dan tindakan Negara ibarat manusia yang senantiasa mementingkan diri sendiri (egois, individualistik). Kaum realis melihat bahwa karakteristik sistem internasional adalah anarkis sehingga perang pasti akan selalu ada (Dugis, 2016). Salah satu kutipan khas kaum realis ialah “tak ada kawan yang abadi, tak ada musuh yang abadi, yang abadi hanyalah kepentingan.” Kepentingan suatu Negaralah yang menggerakkan Negara tersebut untuk menempatkan diri sebagai kawan ataupun musuh dari Negara lainnya.

Baca Juga Kekerasan Negara dan Politik Kematian: Refleksi Akademis atas Konflik di Papua

Perlu diingat pula bahwa Realisme merupakan suatu paham yang lahir setelah Perang Dunia Kedua yang juga merupakan kritik atas idealisme. Walaupun demikian, inti sari pemikiran realism tersebut sesungguhnya dapat ditemukan jauh sebelumnya. Sebut saja pemikiran Heraclitus (535-475 SM), Thucydides (460-395 SM), Niccolo Machiavelli (1469-1527 M), dan Thomas Hobbes (1588-1679 M). Mereka ini dapat disebut sebagai realis pendahulu meskipun Hans J. Morgenthau-lah yang lantas didapuk sebagai Bapak Kaum Realis dengan magnum opus-nya Politics Among Nations.

Lantas, pertanyaannya ialah apakah Negara, sebagaimana klaim kaum realis, masih menjadi actor utama dalam peta percaturan dunia yang semakin mengglobal ini? Jika ia, bagaimanakah Negara memainkan perannya dan menunjukkan eksitensinya, khususnya dalam bingkai besar Negara Indonesia?

Matinya Peran Negara

Sebuah gagasan layak disebut sebagai teori jika memiliki tiga kemampuan dasar, yakni kemampuan menjelaskan fenomena yang terjadi di masa lampau, kemampuan mendeskripsikan fenomena yang sedang terjadi di masa kini, dan kemampuan memprediksi fenomena yang akan terjadi di masa mendatang.

Nah, pertanyaan yang paling tepat diajukan ialah masih relevankah Realisme disebut sebagai suatu teori, khususnya di tengah dunia yang semakin mengglobal ini? Masih mampukah kita mengandalkan pisau Realisme dalam menganalisis serta mengupas setiap fenomena di masa kontemporer ini? Dalam kaitannya dengan teori Realisme, tentu perlu dipertanyakan lagi sejauh mana peran Negara. Lebih jauh dalam konteks Indonesia, peran dan sepak terjang Negara pastinya perlu diulik secara lebih mendalam.

Beberapa waktu yang lalu, masyarakat Indonesia digemparkan dengan munculnya daftar pertanyaan Tes Wawasan Kebangsaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pada 19 Maret hingga 21 april 2021, sebanyak 1.351 pegawai KPK mengikuti tes wawasan kebangsaan tersebut dalam rangka alih status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Beberapa daftar pertanyaan tersebut antara lain: semua orang China sama saja (setuju/tidak), kenapa umur di atas 30 belum menikah? Kalau kamu jadi istri kedua saya, gimana? Kalau pacaran, ngapain saja? Pilih Pancasila atau Alquran? Mau lepas kerudung, enggak? Mau terima donor darah agama lain atau tidak? Ngucapin hari raya ke umat agama lain atau tidak? Guru ngajinya siapa? Kalau agama alirannya apa? Kamu kalau shalat pakai qunut, enggak? Kamu kalau ikut pengajian aliran apa? (Tempo.co).

Baca Juga Suara Agraria di Riau: Masyarakat Adat, Negara, dan Pemburu Rente

Sekelas penjual sayur di pasar saja tahu bahwa pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah pertanyaan sampah yang hanya berguna menyulut rasisme, intoleransi, melanggar privasi, bahkan mengarah pada pelecehan seksual serta tak sedikitpun berkorelasi dengan hal ihwal korupsi, dan sebagainya. Mirisnya, daftar pertanyaan tersebut ternyata disusun oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) dengan melibatkan Badan Intelijen Negara (BIN), BAIS TNI, Pusat Intelijen TNI AD, Dinas Psikologi TNI AD, dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) (Tempo.co). Dalam tes itu, 75 pegawai dianggap tidak lolos. Dari jumlah itu, 51 di-nonjob-kan, sedangkan 24 pegawai lainnya bisa diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara asalkan mau mengikuti pelatihan (Tempo.co). Banyak pakar menilai bahwa tes wawasan kebangsaan ini sekadar akal-akalan pimpinan KPK guna mendepak keluar para pegawai KPK yang kritis dan berintegritas.

Miriam Budiardjo secara apik menjelaskan beberapa tujuan dan fungsi utama suatu Negara antara lain melaksanakan penertiban (law and order), mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, menciptakan keamanan dan pertahanan, serta menegakkan keadilan (Budiardjo, 2007). Secara khusus, sebagai Negara Indonesia, tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia telah diatur secara jelas dalam UUD 1945, yakni: “Untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan social dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang Mahaesa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Baca Juga Populisme, Negara Kesejahteraan, dan Demokrasi

Dari penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Negara pada hakikatnya bertujuan menyejahterakan rakyatnya. Negara merupakan pelayan dari rakyatnya. Ketika dia tidak mampu menyejahterakan rakyatnya, eksistensinya lantas hilang. Nah, kita perlu melihat kembali eksistensi Negara Indonesia hari-hari ini. Sungguhkah Indonesia masih layak disebut sebagai suatu Negara yang eksis? Negara, sebagaimana yang ditegaskan oleh kaum realis adalah aktor utama bahkan satu-satunya. Namun, dalam studi kasus yang diangkat tersebut, Negara tampak tak mampu berbuat banyak. Bahkan, Negara, melalui cara-cara yang sistematis, berusaha mengabaikan kehendak dan kebutuhan rakyatnya. Artinya, Negara telah gagal mengatasi permasalahan internalnya sehingga eksistensinya patut diragukan.

Kondisi ini juga secara gamblang menggambarkan betapa rapuhnya konsep Negara sebagai aktor utama yang diamplifikasi oleh para realis ini. Toh, nyatanya teori ini begitu rapuh karena pelemahan Negara bahkan terjadi dari dalam. Ini berarti, Negara begitu ringkih dalam mengatasi persoalan internalnya. Kalau dalam mengatasi persoalan internalnya saja sudah sedemikian ruwet, bagaimana kita akan berbicara perihal upaya mengatasi persoalan eksternal yang dihadapi Negara?

Di era globalisasi ini, Negara (yang direpresentasikan oleh para pejabatnya) sesungguhnya hanyalah kaki tangan kaum oligarki kapital. Negara praktis tidak mampu menjalankan fungsi dan tujuannya sehingga ia nyatanya telah kehilangan eksistensinya. Pandangan kaum realis terlalu bertumpu pada hard power, yakni dinamika politik dan mengabaikan soft power, semisal sektor ekonomi, budaya, dan sebagainya. Padahal, sektor ekonomi dan politik sungguh berkelindan erat. Apalagi di tengah kondisi dekadensi moral anak bangsa sebagaimana kita saksikan dalam drama tes wawasan kebangsaan KPK, kaum oligarki kapital di Indonesia dengan mudahnya mengatur peta politik dan pembuatan kebijakan level daerah hingga nasional. Nah, sampai di sini, kita dapat melihat secara terang-benderang kesimpulannya: Negara kehilangan eksitensinya dan teori realisme sudah tidak relevan lagi untuk mengulik fenomena di zaman kiwari ini.


Catatan Kaki

[1] Penamaan sistem Negara-bangsa gunamembedakannya dengan sistem Negara-kota yang sudah eksis sejak zaman Yunani Kuno

[2] Perjanjian Westphalia sendiri merupakan serangkaian kesepakatan perdamaian yang ditandatangani antara 15 Mei sampai 24 Oktober 1648 di Provinsi Westphalia, sekarang bagian dari Jerman, yang mengakhiri perang agama di Eropa. Selain menjadi penuntas perang tiga puluh tahun (1618-1648) antara berbagai Negara eropa dan perang delapan puluh tahun (1568-1648) antara Spanyol dan Belanda (spanyol secara resmi mengakui kemerdekaan Republik Belanda), perjanjian ini juga berperan besar membentuk dan mengubah perimbangan kekuatan di benua biru. Perjanjian Westphalia 1648 memutuskan memisahkan Gereja (agama) dari politik dan memberikan hak bagi Negara-bangsa (nation-state) untuk menjalankan kedaulatan pada batas teritorial tertentu (Hadiwinata 2007, p. 15).

Daftar Pustaka

Budiardjo, M., 2007. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Revisi ed. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Dugis, V., 2016. Teori Hubungan Internasional Perspektif-Perspektif Klasik. 1st ed. Surabaya: Cajra Studi Global Strategis (CSGS).

Hadiwinata, B. S., 2017. Studi Dan Teori Hubungan Internasional. 1st ed. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Tempo.co, 9 juni 2021, https://nasional.tempo.co/read/1470018/terpopuler-nasional-akal-busuk-twk-dan-sekolah-tatap-muka

Di era globalisasi ini, Negara (yang direpresentasikan oleh para pejabatnya) sesungguhnya hanyalah kaki tangan kaum oligarki kapital. Negara praktis tidak mampu menjalankan fungsi dan tujuannya sehingga ia telah kehilangan eksistensinya.

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Artikel Serupa

Manusia Soliter dan Religius

Manusia yang Soliter dan yang Religius

Gambaran manusia sebagai makhluk yang soliter dan yang religius saya jadikan sebagai ide dasar untuk memahami subjektivitas dan posisi eksistensial manusia abad 21 yang dilanda pandemi covid-19. Ide dasar ini berangkat dari pembacaan saya atas puisi “Aku” dan “Doa” karya Chairil Anwar.

Baca Selengkapnya »
Kapasitas Kewargaan

Demokrasi dan Penguatan Kapasitas Kewargaan

Kita perlu memasifkan solidaritas antarwarga menjadi satu alat perlawanan yang mampu melawan dominasi elite korup dan mendorong pelibatan warga dalam arena pembangunan. Di sini, hemat Penulis, kita juga perlu membangun jaringan yang lebih kuat, membentuk pola kesadaran warga dan konsep perjuangan bersama. Tanpa penguatan kapasitas kewargaan, yang lahir justru demokrasi yang rentan dibajak oleh kepentingan kelas elite yang korup.

Baca Selengkapnya »