Oligarki

Dominasi Oligarki dan Ancamannya terhadap Eksistensi Demokrasi Pancasila

Sistem pemerintahan demokrasi yang secara harafiah dimafumi sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat yang diimplementasikan di Indonesia kini sedang dikorupsi oleh oligarki. Kini, bukan demos yang berdaulat, melainkan segelintir orang kaya yang haus akan kekuasaan dan uang. Partisipasi Demos dalam gelanggang politik telah direduksi hanya sebagai pemilih (voters) pada saat pesta demokrasi (Pemilu). Hal tersebut dimungkinkan karena demos tidak bisa bertarung dengan politisi yang kuat secara finansial (oligark).

Catatan Awal

Runtuhnya rezim totalitarian Orde Baru pada 21 Mei 1998 melalui jalur demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh seluruh mahasiswa dan sejumlah organisasi masyarakat sipil menandai tipologi baru kehidupan politik, ekonomi, dan sosial bangsa Indonesia. Momentum tersebut serentak menjadi momentum yang tampan bagi merekahnya fajar demokrasi dengan format yang lebih ramah yang menjadi ekspektasi segenap bangsa Indonesia sejak awal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demokrasi menjadi titik pijak bagi segenap warga Indonesia dalam mereafirmasi hak politisnya sebagai warga Negara setelah dipasung selama rezim otoriter orde baru.

Nilai-nilai demokrasi seperti kebebasan, kesatuan, dan respek terhadap pluralisme memungkinkan warga Negara untuk lebih percaya diri dalam berkreasi, berdeliberasi, dan berpartisipasi dalam sfer ruang publik. Demokrasi juga telah membuka ruang yang lebar bagi segenap warga masyarakat sipil untuk melancarkan kritik-kritik konstruktif dalam rangka mengontrol jalannya roda pemerintahan. Namun, euforia tersebut lambat laun merosot setelah warga masyarakat vis a vis dengan problematika oligarki yang secara kasat mata sedang membajak dan mengkorupsi demokrasi. Pembajakan oligarki atas demokrasi menyebabkan posisi rakyat (demos) semakin mengkhawatirkan. Kedaulatan rakyat semakin termarjinalisasi. Alhasil, roda kratein dikendalikan oleh sejumlah oligark.

Oligarki

Secara genealogis, terminologi oligarki dapat kita temukan dalam literatur yang ditulis oleh filsuf-filsuf tersohor yang hidup pada zaman Yunani klasik. Filsuf yang sangat getol nan cerdik membicarakan sistem ketatanegaraan adalah Plato dan Aristoteles. Mereka memiliki pandangan yang sama tentang oligarki. Secara etimologis, oligarki berasal dari kata bahasa Yunani, yakni oligarkia, yang terdiri atas oligoi dan arkhein. Oligoi berarti “sedikit” “minoritas” (orang kaya) dan arkhein berarti “memerintah”. [1] Dengan demikian, menurut definisi etimologis, oligarki dimafumi sebagai sistem pemerintahan yang dipimpin oleh segelintir orang “kaya”. Kedua filsuf tersebut mengatakan bahwa oligarki merupakan sistem pemerintahan yang buruk karena minoritas yang memimpin adalah mereka yang cenderung korup, egois, dan oportunistik. Hal ini bertolak belakang dengan misi bonum comunne.

Penelusuran secara etimologis kata oligarki tentu tidak memberikan gambaran yang luas dan komprehensif tentang oligarki. Oleh karena itu, di sini perlu dijabarkan  pandangan Jeffrey Wintters. Winters mendefinisikan oligarki sebagai sebuah sistem yang merujuk pada politik pertahanan kekayaan oleh pelaku yang memiliki kekayaan material. Pada konsep ini, Winters mengetengahkan aspek penting dari oligarki, yaitu kekayaan yang menjadi sumber daya material bagi kekuasaan para oligark dan dinamika politik pertahanannya yang dikelola secara politis. [2] Semakin tinggi kebutuhan untuk mempertahankan kekayaan, maka akan terjadi kecenderungan bahwa oligark akan semakin banyak terlibat dalam kekuasaan politik. Hal tersebut terjadi apabila didukung oleh sistem politik yang memungkinkan adanya gangguan atas hak milik dan kekayaan. Hal sebaliknya, bila dalam sebuah sistem politik, hak milik, dan kekayaan dilindungi secara ketat, maka oligark bisa saja tidak perlu terlibat secara aktif dalam perebutan kekuasaan. [3]

Ladang Penetrasi Oligarki

Infiltrasi oligarki dalam sistem pemerintahan di Indonesia bukan tanpa alasan. Terdapat banyak motif yang membidani munculnya oligarki di Indonesia. Salah satunya adalah karena demokrasi itu sendiri. Sebagaimana yang diuraikan sebelumnya bahwa demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang menjunjung tinggi nilai kebebasan.  Kebebasanlah yang menjadi basis bagi sejumlah oligark yang korup masuk ke gelanggang politik untuk memanifestasikan nafsu liarnya, yakni mengakumulasi kekayaan sebesar-besarnya.  

Di Indonesia, telah diatur secara legal bahwa terdapat dua jalur yang memungkinkan seseorang untuk ikut berkontestasi dalam gelanggang politik, yakni jalur independen dan melalui kuda tunggang partai politik. Tak dapat terpungkiri bahwa setiap orang yang ingin bertarung dalam kontestasi elektoral – entah melalui jalur independen maupun partai politik –  mesti sekurang-kurangnya memiliki modal finansial yang mumpuni (mahar politik). Modal tersebut akan dipakai untuk membiayai kampanye dan biaya partai politik. Contoh yang paling mutakhir adalah saat Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 lalu, di mana pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno menghabiskan dana kampanye sebesar Rp85,4 Miliar, sedangkan pasangan Basuki Tjahaja Poernama dan Djarot Saiful Hidayat sebesar Rp82,6 Miliar. [4]

Baca Juga Konspirasi Oligarki dan Politik Balas Budi dalam Praktik Pertambangan

Biaya politik yang super mahal tersebut tentu memiliki implikasi ganda. Pertama, kontestasi politik hanya mengakomodasi orang-orang super kaya yang memiliki garansi finansial yang kuat. Modal finansial tersebut, selain dipakai untuk membiayai kampanye, juga digunakan untuk mendirikan partai politik baru dan menguasai partai. Beberapa nama yang berlatar belakang pengusaha yang menjadi ketua umum partai politik adalah Surya Paloh (Nasdem), Hary Tanoesoedibdjo (Perindo), Prabowo Subianto (Gerindra), Zulkifli Hasan (Pan), Oesman Sapta (Hanura), dan beberapa nama lainnya. [5]

Kedua,  masyarakat biasa yang mempunyai kualifikasi moral, track record yang baik, dan memiliki jiwa dedikasi penuh terpaksa absen dari ranah tersebut karena tidak mempunyai garansi finansial yang kuat. Hal tersebut juga diperparah oleh sistem kaderisasi partai politik yang tidak adil, yang cenderung berpihak kepada orang-orang yang memiliki finansial yang mumpuni dan kualifikasi sosial (popularitas) semisal “artis”.

Ketiga, hal tersebut membuka peluang terjadinya korporatokrasi. Korporatokrasi merupakan terminologi yang dipakai  untuk melukiskan fenomena perselingkuhan atau konspirasi antara penguasa dan pengusaha (kapitalis). Kapitalis memainkan peran sebagai sponsor dalam mendanai biaya operasional politik penguasa saat masuk ke partai politik dan saat kampanye. Memang bantuan atau aliran dana dari perusahaan sudah direstui secara legal oleh undang-undang. UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, khususnya Pasal 74 Ayat (1 – 5), misalnya, menetapkan bahwa dana kampanye seorang gubernur/bupati/walikota bisa berasal dari Paslon sendiri dan dari pihak lain seperti badan hukum swasta alias perusahaan. [6] Namun, UU tersebut secara tidak langsung memberi karpet merah kepada politisi dan oligark untuk mengafirmasikan kepentingan mereka.

Dominasi Oligarki dan Ancamannya terhadap Eksistensi Demokrasi Pancasila    

Diskursus seputar demokrasi di Indonesia memang bukan merupakan sesuatu yang baru. Diskursus tersebut telah berlangsung sepanjang sepak terjang perjalanan bangsa Indonesia pasca-kemerdekaan bangsa Indonesia. Sejumlah pemikir muda Indonesia yang amat terkemuka saat itu seperti Mohamad Hatta, Soepomo, Moehamad Yamin, Soekarno, dan sejumlah pemikir lainnya telah memantik diskusi seputar demokrasi, terutama dalam kaitannya dengan sistem pemerintahan yang berlaku di Indonesia. Secara umum, mereka hendak mengkonstruksi sistem pemerintahan Indonesia yang relevan dengan realitas konkrit kehidupan bangsa Indonesia. Mereka merumuskan sistem demokrasi Pancasila, yang diyakini merupakan kristalisasi kehidupan bangsa Indonesia itu sendiri. Artinya, demokrasi Pancasila diimplementasikan berdasarkan semangat gotong royong, musyawarah, dan semangat kekeluargaan yang telah lama dihidupi oleh masyarakat Indonesia.

Demokrasi Pancasila dibangun agar realitas pluralisme yang menjadi tipikal bangsa Indonesia bisa terakomodasi. Dominasi mayoritas terhadap minoritas diminimalisasi. Hak-hak primordial individu dijamin. Dengan demikian, demokrasi Pancasila menjadi wahana bagi bertumbuhnya semangat saling menerima dan menghargai satu sama lain dalam realitas multikulturalisme. Demokrasi pancasila juga dibangun agar telos dari pembangunan politik, ekonomi, sosial, dan budaya ekuivalen dengan amanah Pancasila sebagai weltanschauung bagi bangsa Indonesia. Tanpa berpedoman pada nilai-nilai luhur Pancasila, niscaya pembangunan bangsa Indonesia tidak akan bermuara pada cita-cita bersama yang sudah termaktub dalam UUD 1945, yakni keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Yang ada hanyalah privatisasi kekayaan Negara yang dilakukan oleh segelintir orang dengan menjalankan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Baca Juga Catatan Kritis Tahun 2020: Reformasi Habis Dikorupsi Oligarki!

Persis seperti itulah yang terjadi di Indonesia selama beberapa dekade terakhir. Semua sumber kekayaan Negara dimasukkan ke dalam kantong dan rekening pribadi. Hal ini dilakukan oleh sejumlah oligark yang korup. Selain merampas kekayaan, mereka juga merampas kedaulatan demos. Realitas ini tentu menjadi ancaman sekaligus pukulan serius terhadap demokrasi Pancasila. Kebijakan-kebijakan dalam rangka pembangunan bangsa akan mengalami regresivitas karena tidak berpedoman pada nilai-nilai Pancasila, tetapi hasil lobi-lobi dan konspirasi licik antara penguasa dan pengusaha. Fedilah Putra, seorang dosen di Universitas Brawijaya Malang melalui bukunya yang berjudul Kebijakan Publik Tidak untuk Publik, mengkritik secara tajam kebijakan ekonomi pemerintah Indonesia di era reformasi ini yang tidak membawa kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Ia mengatakan, kebijakan publik tidak untuk publik, tetapi untuk perusahaan-perusahaan transnasional dan pemerintah Indonesia yang korup yang berselingkuh dengan dunia korporasi. Mereka menjual Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kepada perusahaan swasta asing dengan harga yang murah meriah. [7]

Tentang hal di atas, Paul Budi Kleden mencatat tiga cara bagaimana para penguasa dan pengusaha melancarkan aksi licik mereka: [8] Pertama, menciptakan regulasi yang menjamin keamanan investasi pengusaha. Inventor hanya berani menginvestasi apabila ada bingkai perundangan yang jelas supaya mereka bisa bergerak lebih percaya diri. Kedua, mengamankan aset yang hendak diolah pengusaha. Salah satu cara dominan yang mereka lakukan adalah dengan menyerobot hak atas tanah milik rakyat dan melanggar jaminan kesehatan lingkungan. Ketiga, mengambil alih kerugian yang terjadi dalam aktivitas bisnis. Umumnya, praktik seperti ini dilandasi dengan prinsip privatisasi keuntungan – sosialisasi kerugian. Maksudnya, keuntungan diambil alih oleh penguasa dan pengusaha, sedangkan kerugiannya menjadi beban Negara yang harus dibayar dengan pajak rakyat atau penjualan sumber daya dan aset Negara.

Urgensitas Penguatan Masyarakat Sipil

Upaya menangkal dan melawan dominasi oligarki di Indonesia hemat saya dapat ditempuh melalui jalan penguatan kontrol masyarakat sipil (civil society). Demokrasi Pancasila akan kuat dan tetap eksis manakala masyarakat sipil memainkan perannya dengan baik. Masyarakat sipil seyogyanya lebih sensitif, partisipatif, dan emansipatif. Masyarakat sipil tidak boleh absen dan apatis dalam urusan politik karena masyarakat sipil adalah salah satu elemen terpenting dalam demokrasi.

Namun, gerakan masyarakat sipil juga tidak boleh terfragmentasi dan terpolarisasi, agar arah dan tujuan gerakan sama, yakni untuk membebaskan diri dari dominasi oligarki. Oleh karena itu, hemat saya, gerakan liberatif yang diusung masyarakat sipil seyogianya dijiwai oleh semangat Pancasila. Artinya, Pancasila mestinya menjadi basis perjuangan dari setiap organisasi masyarakat sipil. Organisasi masyarakat sipil tidak boleh berpegang pada spirit lain selain Pancasila. Karena gerakan yang tidak berbasis pada nilai-nilai Pancasila hanya akan mengakomodasi kepentingan parsial. Sebaliknya, gerakan yang berbasis pada nilai-nilai Pancasila niscaya akan bermuara pada misi dan cita-cita bonum commune, sebagaimana yang termaktub dalam Pancasila itu sendiri. Spirit nilai-nilai Pancasila itu pun niscaya menjadi kekuatan yang bisa mendobrak sistem dan struktur yang tidak adil, diskriminatif, dominatif, eliminatif, dan tidak pro-rakyat.

Catatan Akhir

Sistem pemerintahan demokrasi yang secara harafiah dimafumi sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat yang diimplementasikan di Indonesia kini sedang dikorupsi oleh oligarki. Kini, bukan demos yang berdaulat, melainkan segelintir orang kaya yang haus akan kekuasaan dan uang. Partisipasi Demos dalam gelanggang politik telah direduksi hanya sebagai pemilih (voters) pada saat pesta demokrasi (Pemilu). Hal tersebut dimungkinkan karena demos tidak bisa bertarung dengan politisi yang kuat secara finansial (oligark).

Dominasi oligarki ini tentu menjadi rintangan dalam memanifestasikan misi bonum commune karena secara kasat mata dapat kita lihat bahwa para oligark menginfiltrasi ke tubuh pemerintahan demi mengakumulasi dan mempertahankan kekayaan pribadi. Pelbagai cara dan strategi licik yang mereka jalankan seperti mengintervensi pembuatan aturan dan menekan penguasa untuk mengeluarkan kebijakan yang menguntungkan mereka. Alhasil, spirit demokrasi Pancasila yang dicetus oleh founding fathers tidak lagi menampakkan wajahnya yang pro-rakyat karena dominasi oligarki semakin kuat. Oleh karena itu, sebagai upaya solutif untuk menangkal dan melawan dominasi oligarki diharapkan agar masyarakat sipil memainkan perannya dengan baik. Mereka dipanggil untuk menjalankan fungsi kontrol atas jalannya roda pemerintahan. Dengan demikian, demokrasi akan tetap berjalan sesuai amanah Pancasila.


Catatan Kaki

[1] Dicky Dwi Ananta, “Oligarki: Tatanan Ekonomi Politik Indonesia Kontemporer”, dalam https://indoprogress.com/2014/11/oligarki-tatanan-ekonomi-politik-indonesia-kontemporer/, diakses pada 10 Juni 2021.

 [2]  Ibid.

[3]   Ibid.

[4] Dalam https://nasional.kompas.com/read/2018/01/12/09494501/mahalnya-ongkos-politik?page=all diakses pada 10 Juni 2021.

[5]  Dalam  https://www.validnews.id/Infografis-Ketua-Umum-Parpol-Yang-Berlatar-Belakang-Pengusaha-Bg, diakses pada 10 Juni 2021.

 [6] Alexander Jebadu, DRAKULA ABAD 21 Membongkar Kejahatan Sistem Ekonomi Pasar Bebas Tanpa Kendali Sebagai Kapitalisme Mutakhir Berhukum Rimba Dan Ancamannya Terhadap Sistem Ekonomi Pancasila (Maumere: Penerbit Ledalero, 2020), hlm. 301.

 [7] Ibid. hlm. 131.

[8] Paul Budi Kleden dalam Epilog buku  ALTERITAS Pengakuan, Hospitalitas, Persahabatan (Etika Politik Dan Postmodernisme) karya Felix Baghi.

Sistem pemerintahan demokrasi yang secara harafiah dimafumi sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat yang diimplementasikan di Indonesia kini sedang dikorupsi oleh oligarki. Kini, bukan demos yang berdaulat, melainkan segelintir orang kaya yang haus akan kekuasaan dan uang. Partisipasi Demos dalam gelanggang politik telah direduksi hanya sebagai pemilih (voters) pada saat pesta demokrasi (Pemilu). Hal tersebut dimungkinkan karena demos tidak bisa bertarung dengan politisi yang kuat secara finansial (oligark).

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Artikel Serupa

Murka Mural

Waspada Murka Mural!

Mural sebagai seni kritik sosio-politik akan kehilangan daya gigitnya apabila dibungkam secara represif dengan kebijakan-kebijakan diskriminatif. Moga-moga mural politik tidak murka. Sebab, kalau ia murka, ia juga tidak mengenal batas-batas ruang publik. Waspada murka mural!

Baca Selengkapnya »