Genosida Papua Artikel Ilustrasi

Pemusnahan “Yang Lain”: Studi Komparatif tentang Genosida Papua di Indonesia dan Rohingya di Myanmar [1/2]

Tulisan ini menguraikan pokok-pokok berikut berturut-turut: Papua dan Rohingya sebagai “yang lain”/subaltern, genosida Papua sebagai pemusnahan perlahan-lahan, dan genosida Rohingya.

Buntut dari gugurnya Mayjen TNI I Gusti Putu Danny Nugraha Karya dalam insiden baku tembak di Boega, Kabupaten Puncak-Papua (25/4/2021) ialah pelabelan The West Papua National Liberation Army (TPNPB) sebagai kelompok teroris oleh Negara.

Pelabelan ini memicu reaksi pro-kontra. Titik tolak Negara ialah UU No. 5 tahun 2018 yang menyatakan, teroris adalah siapa pun yang merencanakan, mengerahkan, dan mengorganisasikan terorisme.

Sebaliknya kelompok kontra berpendapat, Indonesia adalah teror bagi Papua. Selama tiga dekade rezim otoritarian Soeharto, militer Indonesia bertindak dengan impunitas sempurna.

Di era reformasi, masalahnya bertambah, dari buruknya pelayanan publik, eksploitasi, wahabisme hingga kekerasan TNI. Banyak yang berpendapat, Papua adalah situs genosida yang sedang berkembang (Banivanua,2008,p.584).  

Di belahan lain Asia Tenggara, yaitu di Myanmar, kekerasan Negara menimpa etnis Rohingya, kelompok minoritas yang dilukiskan sebagai “one of the world’s most persecuted minorities” (Kosem,2016,p.212).

Baca Juga Anomali Definisi Terorisme dalam Label KKB sebagai Teroris di Papua

Sejak junta militer berkuasa pada 1962, status kewarganegaraan Rohingya dihapus. Penghapusan kewarganegaraan berdampak buruk bagi kehidupan Rohingya: kebebasan dibatasi, kepemilikan tanah dilarang, pemerasan sewenang-wenang, perkawinan dikontrol, rumah-rumah digusur secara paksa (Kosem,2016,p.213).

Junta militer Myanmar terus melakukan kampanye pembunuhan, pemerkosaan massal, pembakaran masjid dan pengusiran.

Situasi darurat ini memaksa orang-orang Rohingya mencari suaka ke berbagai Negara. Penahanan Suu Kyi dalam kudeta militer pada 1-Februari-2021 justru menimbulkan sorak-sorai di kamp-kamp pengungsi Rohingya.

Alasannya, mereka kecewa, Suu Kyi yang menjadi harapan terakhir malah mendukung genosida terhadap Rohingya (cncbindonesia.com,2/2/2021).

Tulisan ini memuat studi perbandingan tentang pemusnahan “yang lain”, Papua dan Rohingya. Gagasan “pemusnahan yang lain” dalam tulisan ini merujuk pada pandangan Semelin dalam Purify and Destroy (2017).

Menurut Semelin, pemusnahan “yang lain” lahir dari proses mental dan cara pandang terhadap makhluk yang disebut “yang lain”, menstigmatisasi dan merendahkan dia sebelum benar-benar melenyapkannya.” (Semelin, 2017, p.9).

Ada proses dehumanisasi, animalisasi, atau kategorisasi “yang lain” di luar hubungan manusia dan hubungan politis sebelum benar-benar dimusnahkan.

Baca Juga Kekerasan Negara dan Politik Kematian: Refleksi Akademis atas Konflik di Papua

Dalam Politics of Death, Mbembe lebih jauh memperlihatkan, pemusnahan “yang lain” dilakukan melalui politik kematian yaitu “kedaulatan negara menentukan siapa boleh hidup dan siapa harus mati”.

Melalui praktik politik kematian, pemusnahan terjadi secara sistematis, di dalamnya terlihat “bagaimana kematian menjiwai kekuasaan, politik dan subjek” (2003,p.15).

Seperti diketahui, Indonesia dan Myanmar sama-sama Negara post-kolonial yang keluar dari kolonialisme namun masuk ke suatu neo-kolonialisme di bawah mekanisme politis penindasan masyarakat sipil dan otoritarianisme rezim diktator militer.

Yang paling menderita dalam neo-kolonialisme ini adalah kaum minoritas, kelompok yang disebut “yang lain” seperti Papua dan Rohingya.

Tulisan ini akan memperlihatkan, ada perbedaan sekaligus persamaan antara kasus Papua dan Rohingya.

Papua diakui sebagai warga Indonesia melalui aneksasi paksa oleh pihak Indonesia. Sedangkan, Rohingya tidak diakui sebagai warga Negara oleh rezim Myanmar karena identitas mereka seperti agama dan sejarah.

Titik temu Papua dan Rohingya ialah posisi mereka yang didefinisikan Negara sebagai “yang lain/subaltern”. Selama mereka masih dipandang sebagai “yang lain”, politik kematian mengancam eksistensi mereka secara konstan, baik langsung maupun sistematis.

Untuk membahas topik ini, saya akan menguraikan pokok-pokok berikut berturut-turut: Papua dan Rohingya sebagai “yang lain”/subaltern, genosida Papua sebagai pemusnahan perlahan-lahan, dan genosida Rohingya. Tulisan ini diakhiri dengan tanggapan dan kesimpulan.

Papua dan Rohingya Sebagai “Yang Lain/Subaltern”

“Yang lain” atau “subaltern” adalah mereka yang secara naratif terpinggirkan karena jumlah sedikit atau miskinnya akses ke kekuatan politik (Anugerah,2019,p.23).

Dengan kata lain, “yang lain”/subaltern mengacu pada orang yang tidak memiliki kekuatan politik dan suara mereka sendiri sehingga selalu diposisikan sebagai objek.

Spivak menyebut subaltern sebagai “kaum terjajah dan the voiceless” (1988,p.271). Gramsci memahami subaltern sebagai kelompok yang ditindas hegemoni kelas-kelas elit.

Dalam konteks Papua dan Rohingya, “yang lain” adalah kelompok minoritas yang tertindas dan menempati posisi inferior dibandingkan kelompok mayoritas karena agama, etnis, atau diskriminasi politik.

Mereka diperlakukan sebagai “significant other”: terbelakang, bodoh dan berbahaya.

Jika tata imaji tentang “yang lain” adalah sebentuk “imajinasi kolonial”, maka Papua telah lama menempati imajinasi kolonial sebagai “a few thousand miles of cannibal land” (Bavanua,2008,p.542).

Kata-kata ini diucapkan penasihat CIA, Robert Komer pada 1962 ketika PBB turun tangan menuntaskan ketegangan Indonesia dan Belanda terkait status Papua.

Ungkapan Komer menyiratkan, Negara-negara Barat dan elit PBB menyepakati bahwa orang-orang Papua terlalu lugu dan primitif sehingga mustahil menentukan nasib sendiri.

Baca Juga Menangkap Gelisah Anak-anak Papua Gody Usna’at

Seperti diketahui, Papua akhirnya berhasil dianeksasi ke Indonesia. Namun, keterangan historis memperlihatkan, ada rekayasa dan paksaan sistematis dari pihak Indonesia yang memengaruhi hasil pemilihan (Hernawan,2019,p.214).

Sofyan Yoman mengangkat kesaksian pelaku sejarah, Heman Wayoi: “Pelaksanaan perjanjian ini penuh tindakan rekayasa dan intimidasi dari pemerintah Indonesia didukung Angkatan Bersenjata sehingga pelaksanaannya tidak adil dan tidak menghormati HAM… Alih-alih voting, tim pemerintah telah mempersiapkan satu keputusan, kemudian dibacakan di muka sidang, ditanyakan kepada semua peserta, dan semua peserta dengan suara bulat setuju Papua bergabung dengan Indonesia” (2007,p.131).

Proses referendum ini menegaskan Papua sebagai “yang lain/subaltern” karena dipandang tak mampu menentukan nasib sendiri.

Aneksasi manipulatif ini menjadi prolog narasi penindasan Papua termasuk pembunuhan semena-mena, penyiksaan dan penghilangan paksa.

Sejak itu, politik kematian menentukan hidup-mati orang Papua. Orang-orang Papua diposisikan sebagai “significant other”: terbelakang, primitif dan kurang beradab. Sampai kapanpun, Papua tetap dianggap sebagai “kerikil dan duri dalam daging Indonesia” (Wonda,2009,p.120).

Baca Juga Pengantar Catahu KPA 2019: Dari Aceh Sampai Papua, Urgensi Penyelesaian Konflik Agraria Struktural dan Jalan Pembaruan Agraria ke Depan

Orang Papua tidak dituduh sebagai komunis, melainkan separatis artinya pengkhianat, musuh, ancaman negara yang harus dimusnahkan (Karma,2014,p.xiii). Taktik civilisasi seperti kebijakan transmigrasi sesungguhnya mengandung asumsi: orang-orang Papua kolot dan tak beradab.

Pemerintah beranggapan, orang Papua dapat mempelajari cara hidup modern dan beradab dari para migran. Namun, bagi orang Papua, hal ini adalah penjajahan dan proses Jawanisasi (Anugrah,2019,p.26).

Ironisnya, upaya modernisasi tidak membawa manfaat apa pun bagi Papua, malah semakin menegaskan posisi subaltern mereka melalui aneka perlakuan rasis.

Menurut Filep Karma, baik rezim Indonesia maupun migran non-Papua di Papua masih memandang dan memperlakukan orang Papua sebagai setengah manusia, tidak diakui sebagai manusia pada umumnya.

Anak-anak Papua yang kuliah di Jawa dipanggil monyet, ketek (2014,p.7-8).

Dehumanisasi ini menjelaskan mengapa militer Indonesia membunuh orang Papua dengan bangga.

Mereka merasa tidak membunuh orang, tapi hewan.

Baca Juga Paradigma Dari “Pendidikan untuk Papua” Menjadi “Papua untuk Pendidikannya”

Perampasan tanah oleh perusahaan ekstraktif menegaskan posisi Papua sebagai “yang lain/subaltern”, sebab menurut Yoman, Indonesia merebut Papua karena kekayaan tanahnya, tapi orang-orang Papua sendiri direndahkan (2007,p.176).

Jika kerentanan posisi “yang lain”/subaltern Papua tumbuh di atas status mereka sebagai warga Negara, kerentanan posisi “yang lain”/subaltern Rohingya sebaliknya tumbuh di atas status mengambang sebagai “the stateless”.

Rohingya adalah sebuah nama kontroversial di Myanmar.

Pemerintah dan mayoritas penduduk Myanmar lebih suka menyebut mereka sebagai “migran ilegal” dari Bangladesh. Rohingya tidak termasuk dalam 135 kelompok etnis yang diakui pemerintah.

Menurut hukum kewarganegaraan 1982, ada tiga kategori kewarganegaraan sah: warga Negara, warga Negara terasosiasi dan warga Negara naturalisasi.

Rohingya tidak termasuk dalam tiga kategori tersebut (Kipgen,2013,p.300). Sejak kehilangan status kewarganegaraan, Rohingya ditatap sebagai “significant other”.

Sama seperti Papua, Rohingya dipandang lebih rendah dari warga negara Myanmar.

Mereka diperlakukan secara diskriminatif dalam berbagai bidang pelayanan publik seperti pendidikan, perkawinan dan ruang gerak. Junta militer melakukan pembunuhan, pemerkosaan dan perampasan lahan.

Selain kekerasan militer, persekusi dan diskriminasi religius oleh kelompok mayoritas Budha menegaskan posisi Rohingya sebagai subaltern.

Persekusi didukung pemerintah, sebab sejak zaman pra-kolonial, agama Budha mendominasi urusan politik di Myanmar.

Muslim Rohingya dicap sebagai “musuh nomor satu, teroris, tidak bermoral”.

Kelompok radikal Budha seperti kelompok gerakan 969, didukung para biksu dan elit negara, sering menyebarkan hate speech yang bertujuan “mendehumanisasi Rohingya dan membangun imaji publik tentang Rohingya sebagai musuh bersama”.

Contoh, seorang wanita Budha dibayar untuk memberi kesaksian palsu bahwa dia diperkosa dua pria Muslim (Moore,2019,p.5).

Hingga saat ini, Rohingya berada pada posisi subaltern yang menandai proses pemusnahan eksistensi mereka. Mereka mengungsi ke negara-negara tetangga.

Baca Juga Demokrasi, Junta Militer, dan Hak Asasi Manusia

Mereka seperti kumpulan manusia terbuang yang lenyap kemanusiaannya. Memakai ungkapan Daniel dalam Mood, Mind dan Moment, seperti nasib etnis Tamil di Srilanka, Rohingya adalah orang-orang yang tak hanya kehilangan “wajah” (kewarganegaraan) tetapi juga “mengalami waktu sebagai masa kini yang kabur, tanpa horizon masa lalu dan kehilangan masa depan” (2000,p.334).

Posisi subaltern Papua dan Rohingya menggarisbawahi akar sosial dan politis pemusnahan “yang lain”.

Secara sosial, pemusnahan “yang lain” menyembunyikan “keinginan regresif dan agresif akan kesatuan sempurna” yang dibangun atas penolakan terhadap keberlainan “yang lain” (Semelin,2007,p.33).

Sedangkan secara politis, proses pemusnahan terjadi melalui kebijakan-kebijakan diskriminatif dan semberono di mana kelompok subaltern dipandang bukan bagian kelompok mayoritas, bukan warga Negara, atau sebagai hambatan primitif bagi kemajuan komunitas politik yang sah (Anderson,2015,p.10).

Berada pada posisi sebagai subaltern, Papua dan Rohingya, meskipun berbeda status kewarganegaraan, sama-sama mengalami politik sebagai “kematian yang hidup dalam kehidupan mereka” (Mbembe,2003,p.15).

Jadi, memetakan “yang lain” (Papua dan Rohingya) sebagai “kaum terhina”, “sub-human” dan “dangerous other berarti membangun citra mereka sebagai musuh yang harus dimusnahkan.

Mengutip Levi-Strauss, “kaum barbar pertama-tama adalah mereka yang percaya pada barbaritas” (Semelin,2007,p.12).

Genosida Papua: Pemusnahan Perlahan-lahan

Viktor Yerimo, juru bicara kelompok aktivis kemerdekaan Papua, mendeskripsikan konflik di Papua sebagai keadaan darurat yang mengarah ke genosida.

Dia menyatakan: “Kita tidak perlu berpikir bahwa keadaan darurat itu seperti bom atau perang. Secara sistematis, kami mengalami situasi darurat. Orang-orang non-Papua datang dan merampas hak kami, kami sekarat. Genosida di Papua masih berlangsung, dan kami menganggap ini sebagai situasi darurat.” (Elmslie,2013,p.145).

Beny Wenda berpendapat, ada “genosida senyap” di Papua. Selpius Bobii, seorang aktivis Papua, menggambarkan konflik Papua sebagai proses “pemusnahan penduduk asli Papua” (Elmslie,2013,p.145).

Yoman berpendapat, operasi militer, stigmatisasi, rasime, transmigrasi dan penyebaran HIV merupakan genosida sistematis di Papua (2007,p.217). Menurut Beny Giai, orang Papua berhak mendefinisikan keadaan selama 40 tahun sebagai pemusnahan/genosida (Elmslie,2013, p.146).

Komentar-komentar tersebut menunjukkan, orang Papua memandang genosida sebagai “pemusnahan perlahan-lahan”. Berseberangan dengan Lemkin yang memahami genosida dari perspektif hukum, pandangan mereka menyerupai gagasan Semelin tentang genosida sebagai “proses”.

Menurut Semelin, genosida adalah “proses terorganisir, bukan penghancuran alami atau terjadi tiba-tiba”.

Proses karena pemusnahan merupakan hasil dari situasi kompleks yang sengaja diciptakan terutama oleh kombinasi sejarah politik, konteks budaya, sosial dan internasional (2007,p.325).

Baca Juga Manusia: Relasinya dengan Tuhan dan Fenomena Radikalisme dan Terorisme

Tujuannya ialah “disintegrasi sosial-politik, budaya, bahasa, agama, dan ekonomi dari kelompok yang dimusnahkan, serta penghancuran rasa aman, kebebasan, kesehatan dan martabat mereka” (Anderson,2015,p.10).

Karena itu, Semelin menyebut pembantaian bukan kejadian berdarah-darah atau pembunuhan massal serentak, melainkan lebih luas, sebagai destruksi yaitu “penghancuran agama, budaya, ekonomi dan kekuatan politik, dengan tujuan menghapus keberadaan “yang lain”, merendahkan mereka sebelum dimusnahkan” (2007,p.325).

Pemusnahan perlahan-lahan orang-orang Papua dapat dianalisis dalam beberapa hal berikut:

Buruknya Kualitas Pelayanan Publik

Selama lebih dari 50 tahun, Papua dan Papua Barat mengalami krisis ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Keadaan Papua tidak berubah meskipun otonomi khusus diberlakukan sejak 2001.

IPM Papua dan Papua Barat masih menempati posisi terburuk di Indonesia.

Menurut data terakhir BPS Indonesia (2020), IPM Papua bernilai 65,09, Papua Barat 60,44, sedangkan IPM Nasional 71,94.

Artinya, pembangunan manusia di Papua masih jauh dari standar kelayakan. Buruknya pelayanan publik terbukti dengan munculnya wabah campak dan busung lapar di Asmat dan Korowai pada 2018.

Buruknya kualitas pelayanan publik di tengah kucuran dana yang besar juga disebabkan korupsi yang menggurita. Berdasarkan temuan BPK, dalam rentang 2002-2010, APBD Papua dan Papua Barat dikorupsi sebanyak 566 miliar (Suharyo,2016,p.313).

Menurut Wonda, korupsi adalah konsekuensi kebijakan pemekaran, di mana setiap pejabat daerah di Papua berlomba-lomba memamerkan kekayaan dan jabatan (2009,p.154).

Selain itu, penduduk asli Papua yang tinggal di daerah sulit hanya menerima 14% dari keseluruhan budget pemerintah (Hernawan,2020,p.216).

Sebagian besar budget pembangunan dan fasilitas mewah hanya dinikmati masyarakat wilayah perkotaan yang mayoritas non-Papua (Wonda,2009,p.154).

Pembangunan dalam arti pemberdayaan masyarakat lokal sangat kurang. Proyek-proyek hanya dikelola pendatang (Wonda,2009,p.171).

Ini menunjukkan, orang asli Papua menjadi kelompok marginal dalam pembangunan di wilayahnya sendiri.

Maka, buruknya pelayanan publik di Papua tidak saja mendatangkan krisis kemanusiaan tapi juga mempertegas posisi Papua sebagai subaltern.

Eksploitasi Industri Ekstraktif

Alih-alih menderita, orang Papua mestinya maju dan kaya bila menyaksikan geliat industri ekstraktif seperti Freeport, sebuah tambang emas terkaya di dunia yang lebih dari lima puluh tahun menikmati hak istimewa dari negara seperti proteksi militer dan jaminan hukum.

Faktanya, Freeport tidak memberi sumbangan apapun bagi Papua, karena sebagaimana Joseph Luns, “it was all about gold, not about papuans” (Hernawan,2020,p.217). Orang-orang Papua menyadari ketidakadilan Freeport atas diri mereka.

“Seharusnya hasil pertambangan memberikan gaji 1,8 juta bagi setiap penduduk asli Papua. Tapi rakusnya pemerintah Indonesia membuat pertambangan tidak menyejahterakan rakyat Papua.” (Wonda,2009,p.184).

Baca Juga Dominasi Oligarki dan Ancamannya terhadap Eksistensi Demokrasi Pancasila

Sebagai tambang emas terkaya, Freeport menjadi ladang bisnis strategis bagi elit-elit politik-ekonomi. Signifikansi strategis diperkuat proteksi militer sehingga tak jarang pemberontakan masyarakat pribumi dibungkam dengan kekerasan dan teror.

Menurut Chris Ballard, sejarah kekerasan di sekitar Freeport adalah bentuk “pengoperasian teknologi teror” (2002,p.13).

Aura teror diperbesar dengan ikonografi-ikonografi kekerasan. Ballard merujuk pada konsep “budaya teror” dalam tulisan Michael Taussig, Culture of Terror-Space of Death (1984).

Taussig melukiskan orang-orang Indian yang disiksa, diteror dan dibunuh tuan-tuan Eropa di perusahaan karet Putumayo-Peru.

Budaya teror adalah konstruksi kolonial yang bekerja melalui logika teror. Teror ini bukan sekadar fakta fisiologis, tapi juga sosial-kultural, melaluinya hegemoni kolonial unggul (p.467-468).

Selain Freeport, ekspansi perkebunan kelapa sawit di Papua menghancurkan kehidupan sosial dan lingkungan, sejak pemerintah memberi kelonggaran merampas tanah masyarakat adat.

Laporan LSM Pusaka Foundation menunjukkan, 87 izinan pemerintah bagi 87 perusahaan sawit menyebabkan tanah Papua dicaplok sejumlah 2,1 juta hektar (Hernawan,2020,p.217). Persekongkolan pemerintah dan perusahaan menggarisbawahi politik kematian Indonesia atas Papua sekaligus menegaskan Papua sebagai subaltern.

Filep Karma berkata: “Selama ini, orang Papua dipinggirkan di tanah sendiri. Kekayaan tanah mereka dirampok orang-orang non-Papua, sedangkan orang Papua pemiliknya melarat dan miskin.” (2014,p.32).

Edo Kondologit, penyanyi asal Sorong, mengungkapkan keadaan ini dalam lagunya: “Kami tidur di atas emas, berenang di atas minyak, tapi bukan kami yang punya. Kami hanya menjual buah-buah pinang”.

Transisi Demografi dan Wahabisme

Salah satu metode yang dipakai otoritas Indonesia untuk menundukkan perlawanan Papua terhadap pertambangan ialah transisi demografi. Dengan transmigrasi, rezim Orba menambah tekanan pada masyarakat lokal untuk mengalihkan perhatian mereka dari eksploitasi pertambangan (Antonopoulos,2018,p.163).

Melalui perubahan demografi yang diatur dari Jakarta, penduduk asli Papua diproyeksikan menjadi minoritas absolut pada 2020, yaitu hanya sekitar 29 % (Antonopoulos,2018,p.164).

Walaupun kebijakan transmigrasi berhenti pada 2015, perubahan demografi telah membuat orang Papua menjadi minoritas dan subaltern di wilayah sendiri. Memakai istilah Semelin, transisi demografi adalah “sistem depopulasi” (2007,p.314).

Baca Juga Obituari Kenneth Kaunda yang Meninggal pada 17 Juni

Seiring transisi demografi, Islamisasi terus berjalan. Banyak laporan menunjukkan, anak-anak Papua Kristen dibawa ke Jawa untuk dididik di sekolah Islam. Dalam kondisi kemiskinan, janji pendidikan gratis, relokasi ke Jawa dan pendidikan di Madrasah dengan kurikulum Islam yang ketat, tak dapat dihindari (Antonopoulos,2018,p.166).

Keadaan ini diperparah dengan menguatnya wahabisme dan dakwah-dakwah radikal yang menghancurkan kerukunan beragama di Papua, seperti insiden Tolikara 2015 (Hernawan,2020,p.217-218). Negara membiarkan penyebaran wahabisme merusak kohesi sosial dan kultural di Papua.

“Toleransi intoleran” ini menegaskan politik kematian Indonesia atas Papua dan posisi Papua sebagai “yang lain”/subaltern.

Kekerasan TNI

Estimasi kontemporer menyatakan, lebih dari 500,000 orang Papua telah dibunuh sejak 1963. Jumlah ini termasuk konsekuensi kekerasan langsung militer Indonesia berupa pembunuhan/pembantaian.

Beberapa contoh: setelah deklarasi kemerdekaan Papua di Jayapura (19/11/2011), tentara Indonesia kembali menembak massa (Elmslie,2013,p.149).

Militer juga melakukan pembunuhan di luar hukum, penyiksaan, pemerkosaan dan penghancuran milik warga sipil dalam peristiwa Wasior dan Wamena. Pada 29/10/2020, Tim Kemanusiaan Intan Jaya merilis laporan pembunuhan Yeremia Zanambani pada 19 September 2020.

Laporan itu menyimpulkan, pendeta itu ditembak mati dengan “senjata api standar militer dari jarak 1 meter”.

Tim juga menyebut, pelakunya adalah perwira militer, Sersan Alpius Madi dan rekannya (Hernawan,2020,p.54).

Tentara Indonesia juga melakukan pemerkosaan dan pembunuhan brutal.

Dalam pengadilan warga terkait pembantaian Biak, yang digelar di Universitas Sydney (6/7/2003), seorang perempuan yang luput, Tineke Rumkabu, dengan dingin berkisah: “Saya melihat seorang pria memperlihatkan kami satu pisau kecil, lantas ia bilang ‘kita akan pakai ini untuk memotong vagina kalian, dari atas sampai ke bawah, dari kiri ke kanan’. Saya menyaksikan seorang anak perempuan, mereka memperkosanya lalu tewas. Darah berceceran ke mana-mana karena vagina perempuan dan klitorisnya dipotong serta diperkosa berulang kali.” (Karma,2004,p.xi).

Baca Juga Stop Tambang! Catatan Kritis atas Perizinan Tambang Batu Gamping di Lingkolok, Manggarai Timur, Flores, NTT

Menurut Karma, di daerah Biak hingga kini, ada anak yang lahir dari perkosaan. Mereka memberinya nama “Kodim” karena lahir dari perbuatan tentara kodim (2014,p.18).

Karma juga mengisahkan pembunuhan brutal di Pianai. Setelah masyarakat dikumpulkan, tentara Indonesia bertanya apakah mereka tahu di mana OPM, tapi rakyat tak menjawab.

Akhirnya orang-orang Pianai disuruh tunduk lalu besi dibakar sampai nyala dan ditusuk ke anus mereka sampai tembus kepala (2014,p.19).

Mengapa tentara Indonesia tega melakukan pembunuhan brutal?

Kita kembali kepada tesis Semelin bahwa pembantaian berawal dari proses mental yang mendefinisikan “yang lain” sebagai binatang, bukan orang. Tentara Indonesia menganggap orang Papua setengah binatang (Karma,2004,p.xii).

Dehumanisasi adalah salah satu akar pembantaian. Semelin menyebutnya “pembinatangan musuh” (2007, p.39).

Dehumanisasi dan rasisme juga dialami mahasiswa Papua di seantero Indonesia. Mereka disebut monyet dan primitif. Menurut Karma, rasisme adalah warisan mental kolonial yang terus dirawat Indonesia.

Dulu penjajah Belanda menyebut orang Jawa sebagai inlander, bodoh, jorok, kampungan. Setelah Indonesia merdeka, orang Papua yang diperlakukan begitu (2014,p.33).

Dehumanisasi dan rasisme juga menyebabkan “the economic of destruction”: miskinnya penyelesaian masalah Papua yaitu dengan pendekatan militer semata-mata.

Dengan demikian, orang Papua tetap menjadi homo sacer-nya Agamben: didehumanisasi dan dijadikan objek kekerasan tanpa perlindungan hukum.

Tulisan ini menguraikan pokok-pokok berikut berturut-turut: Papua dan Rohingya sebagai “yang lain”/subaltern, genosida Papua sebagai pemusnahan perlahan-lahan, dan genosida Rohingya.

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Artikel Serupa

Manusia Soliter dan Religius

Manusia yang Soliter dan yang Religius

Gambaran manusia sebagai makhluk yang soliter dan yang religius saya jadikan sebagai ide dasar untuk memahami subjektivitas dan posisi eksistensial manusia abad 21 yang dilanda pandemi covid-19. Ide dasar ini berangkat dari pembacaan saya atas puisi “Aku” dan “Doa” karya Chairil Anwar.

Baca Selengkapnya »
Kapasitas Kewargaan

Demokrasi dan Penguatan Kapasitas Kewargaan

Kita perlu memasifkan solidaritas antarwarga menjadi satu alat perlawanan yang mampu melawan dominasi elite korup dan mendorong pelibatan warga dalam arena pembangunan. Di sini, hemat Penulis, kita juga perlu membangun jaringan yang lebih kuat, membentuk pola kesadaran warga dan konsep perjuangan bersama. Tanpa penguatan kapasitas kewargaan, yang lahir justru demokrasi yang rentan dibajak oleh kepentingan kelas elite yang korup.

Baca Selengkapnya »