Intoleransi Agama Ilustrasi

Intoleransi Agama, Perasaan Komunalisme, dan Revitalisasi Wawasan Kebangsaan

Intoleransi agama yang semakin merebak di Indonesia bukan hanya persoalaan doktrin teologis agama dan ekonomi-politik, tetapi lebih pada gejala sosio-psikologis, yakni perasaaan komunalisme.

Indonesia merupakan Negara yang memiliki pluralitas agama. Secara historis pluralitas agama ini sudah ada sebelum Indonesia merdeka.

Perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut panggung kemerdekaan tidak terlepas dari kerja sama semua umat beragama. Namun, sejak masa Orde Baru sampai pada era Reformasi, pluralitas agama sudah mengalami keretakan.

Hal ini karena pada masa ini, intoleransi agama sudah mulai menjangkiti kehidupan umat beragama. Menguatnya intoleransi agama ini berimplikasi pada aksi penolakan terhadap keberadaan agama lain.

Dalam catatan sejarah, agama seringkali dijadikan basis untuk menolak orang beragama lain, yang berpuncak pada kekerasan.

Laporan Universal Periodic Review (UPR), dalam sidang HAM PBB di Jenewa, Swis, akhir Mei 2012, menyebutkan sejumlah negara, seperti Jerman, Norwegia, Slovenia dan Britania Raya menyoroti sejumlah kasus kekerasan terhadap minoritas agama di Indonesia, seperti serangan terhadap kelompok Ahmadiyah, pembatasan pendirian rumah ibadah, dan sampai pada diskriminasi kelompok minoritas lain.[1]

Baca Juga Politik Identitas dan Absennya Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemerintahan Desa

Kelompok minoritas selalu menjadi sasaran empuk untuk menyalurkan nafsu agresif lantaran berlainan identitas. Melihat fakta ini semboyan Bhenika Tunggal Ika, Pancasila dan Undang-Undang tampaknya kehilangan dayanya sebagai perekat pluralitas agama.

Di sini ada sebuah pretensi agar ideologi agama dijadikan sebagai dasar negara. Pretensi ini sudah ada dalam catatan sejarah bangsa Indonesia yang terealisasi dalam Piagam Jakarta dan munculnya kelompok radikal seperti HTI.

Oleh karena itu, penulis dalam tulisan ini menguraikan intoleransi agama sebagai akar konflik agama di Indonesia.

Penulis melihat intoleransi agama yang semakin merebak di Indonesia bukan hanya persoalaan doktrin teologis agama dan ekonomi- politik, tetapi lebih pada gejala sosio-psikologis, yakni perasaaan komunalisme, sehingga revitalisasi wawasan kebangsaan menjadi hal yang sangat urgen.

Intoleransi Agama

Intoleransi merupakan sebuah tindakan penolakan terhadap toleransi. Kata toleransi sendiri berasal dari kata latin tolerare, yang artinya “membiarkan” atau “memikul” sesuatu.[2]

Sebagai sebuah sikap yang pasif, toleransi pada mulanya merupakan kemampuan menahan penderitaan lantaran hal-hal yang tidak menyenangkan seperti rasa sakit, siksaan dan bencana.

Dalam perkembangan selanjutnya, khususnya dalam bidang agama, toleransi tidak lagi dilihat sebagai sebuah kemampuan untuk memikul hal-hal yang tidak menyenangkan, tetapi sebuah sikap arif untuk membiarkan agama atau keyakinan lain bertumbuh.[3]

Jika mengikuti alur pemahaman ini, maka intoleransi merupakan suatu penolakan terhadap perbedaan-perbedaan atau sebuah sikap tidak membiarkan perbedaan-perbedaan itu tumbuh karena dianggap dapat mengganggu kemapanan hidup, seperti agama, ideologi, politik atau ekonomi dari orang yang tidak bisa bersikap toleran.

Paul Ricoeur  menegaskan, intoleransi merupakan negativitas dari toleransi. Sebagai penyangkalan terhadap toleransi, intoleransi adalah sikap tidak mau toleran.

Akan tetapi, entah di bidang religius ataupun di bidang politis, intoleransi tetap merupakan hal yang tidak dapat ditenggang.

Alasan utamanya terletak pada akibat yang dapat ditimbulkannya. Tindakan intoleransi, entah bermotif religius, kultural atau politis, selalu bersifat destruktif yang merugikan[4] bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Paul Ricouer di sini melihat intoleransi merupakan sebuah penyangkalan akan toleransi. Penyangkalan terhadap toleransi ini tentunya sangat bertentangan dengan konsep kebebasan beragama dan negara kebangsaan yang lahir pada abad 18.

Baca Juga Membaca Kaum Muslim (di) Eropa

Penolakan terhadap konsep toleransi secara implisit mengabaikan faktum pluralitas yang menjadi ciri khas era modern.

Tantangan terbesar dalam masyarat moderen bukan sekularisasi, yakni peminggiran nilai-nilai relogiousitas melainkan pluralitas agama.

Pluralitas agama menjadi lahan subur melahirkan intoleransi. Intoleransi merupakan penolakan terhadap faktum pluralitas agama.

Faktum pluralitas agama ini sudah ada sebelum Indoensia merdeka.  Dalam upaya untuk meraih panggung kemerdakaan kerjasama antaragama merupakan hal yang tidak dapat diingkari.

Intoleransi yang semakin merebak sekarang ini berdampak pada kekerasan fisik, psikologi bagi umat beragama dan krisis identitas bangsa.

Krisis identitas bangsa ini ditandai dengan retaknya relasi antaragama dan interagama serta lunturnya pluralitas agama yang diwariskan oleh nenek moyang bangsa Indonesia.

Fenomena intoleransi ini pun sudah masuk di dalam pelbagai bidang, seperti pendidikan, politik dan budaya. Intoleransi semacam monster  yang memporak-porandakan pelbagai sistem sosial politik dan budaya dam agama yang sudah mapan.

Pluralitas agama tidak saja hal yang pautut diapresiasi lantaran bagian dari identitas bangsa di hadapan dunia internasional, tetapi juga berpotensi menimbulkan konflik yang masif.

Agama dilihat sebagai pembatas antara “kami -“mereka”. Dikotomi antara “kami-mereka” berimplikasi pada keengganan untuk berrelasi antara umat beragama.

Sikap ekslusif ini berdampak pada tragedi kemanusiaan bagi umat beragama sendiri.

Ketika eksklusivime membanjiri kehidupan keagamaan sebagai kepercayaan (yang keliru), maka Indonesia juga akan mengalami tragedi seperti Libanon, Israel, Bosnia, Irlandia, London, Afrika Selatan dan di Armenia di bawah kekuasaan Turki.[5]

Di sini agama dilihat berwajah ganda, yakni memancarkan kasih kepedulian dan wajah bengis yang siap mencengkeram mangsanya.

Perasaan Komunalisme

Intoleransi agama yang menjadi akar konflik agama di Indonesia bukan persoalaan doktrin teologis agama dan ekonomi- politik, melainkan gejala sosio-psikologis, yakni perasaan komunalisme.

Kelompok agama ini menggunakan jubah agamanya untuk menolak keberadaan kelompok agama lain yang tidak seidentitas.

Perasaan komunalisme di sini adalah sebuah gejala sosio-psikologis, yakni orang semakin tidak mampu menghayati diri sebagai “kita saudara sebangsa” atau “kita sama-sama manusia”, melainkan menghayati diri sebagai “kami” yang berhadapan dengan “mereka”.

“Mereka” itu adalah yang lain bukan bagian dari “kami”.[6] Realitas eksklusif ini mendorong penganut agama untuk menolak agama lain.

Bahkan, toleransi yang sering kali digaungkan di Indonesia semacam terpaksa lantaran adanya faktum pluralitas, bukan sebagai didasarkan cinta kasih kemanusiaan terhadap sesama yang menghayati pandangan hidup bersama.

Perasaan komunalisme ini sesungguhnya sangat berbahaya dan sering kali luput dari pelbagai kajian mengenai penyebab konflik bernuansa agama di Indonesia.

Hal ini karena masih ada anggapan kuat bahwa konflik bernuansa merupakan persoalaan doktrin teologis semata atau faktor ekonomi politik.

Padahal konflik agama juga didasarkan pada beragam corak seperti perkara sosio-psikologis.

Baca Juga Pancasila Tidak Menolak Ateisme: Diskursus Kebebasan Beragama dan Toleransi di Indonesia

Para penganut agama yang ekslusif berrelasi hanya dengan orang yang seagama. Kehidupan keagamaan yang eksklusif sejatinya hanya mengakrabkan diri dengan yang metafisis atau hal trasenden, tetapi mengabaikan kehadiran orang lain, khususnya yang tidak seidentitas.

Padahal, kehidupan kegamaan sejati ialah selain membangun relasi akrab dengan yang transenden, tetapi juga harus menghidupakan cita rasa kemanusiaan terhadap semua orang tanpa pengkotak-kotakan.

Seandainya hal ini tercapai maka pluralitas agama di Indonesia tetap utuh.

Dengan demikian, relasi antaragama dan intraagama di Indonesia berada dalam suasana damai dan penuh persaudaraan, sehingga cita-cita yang termuat dalam Pancasila, NKRI, Bhenika Tunggal Ika, dan Undang-Undang 1945 dapat tercapai dan dinikmati seluruh lapisan masyarakat.

Revitalisasi Wawasan Kebangsaan

Berhadapan dengan kompleksnya fenomena intoleransi yang disebabkan oleh perasaan komunalisme, maka revitalisasi wawasan kebagsaan menjadi hal yang sangat urgen.

Revitalisasi wawasan kebangsaan ini dapat meminimalisasi persoalaan intoleransi yang berdampak pada disintegrasi bangsa.

Revitalisasi wawasan kebangsaan menjadi landasan utama bukan hanya untuk mempertahankan kemerdekaan, melainkan untuk menjaga keutuhan eksistensi bangsa Indonesia.

Dengan demikian, bangsa Indoensia tetap berpegang teguh pada empat pilar kebangsaan yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI dan Bhenika Tunggal Ika.

Keempat pilar tersebut merupakan platform bersama dalam rangka menjaga keutuhan bangsa dan membentuk kerangka identitas kolektif bersama sebagai negara bangsa.

Revitalisasi wawasan kebangsaan dalam rangka membendung persoalaan intoleransi ini bisa dilakukan dengan pendekatan pendidikan.

Pendekatan pendidikan merupakan inti terdalam dalam mengatasi segala persoalaan termasuk intoleransi agama.

Baca Juga Pemusnahan “Yang Lain”: Studi Komparatif tentang Genosida Papua di Indonesia dan Rohingya di Myanmar

Di dalam bidang pendidikan, baik formal maupun non-formal guru, dosen dan orangtua menjadi garda terdepan dalam menanamkan wawasan kebangsaan kepada murid, mahasiswa serta anak-anak. Hal ini untuk mencegah para mahasiswa, murid dan anak-anak terpapar dalam paham radikal.

Namun, beberapa dekade terakhir ini paham radikal sudah masuk dalam lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan yang notabene sebagai “guru” yang diberi mandat untuk menghidangkan pelbagai ilmu pengetahuan dalam mempertajam kapasitas inteletualitas dan moralitas toh masih juga terpapar dalam paham radikal.

Fakta paradoksal ini menunjukan bahwa pendidkan di negeri ini tidak hanya mencetak kaum intelektual yang berapi-api menjaga tiang kebenaran, tetapi juga menghasilkan insan yang radikal, intoleran dan fundamentalistik.

Revitalisasi wawasan kebangsaan dalam rangka meruntuhkan perasaan komunalisme menjadi hal yang sangat urgen dalam masyarakat pluralistik.

Dr. Azyumardy Azra dalam makalah simposium internasional di sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero mengatakan, negara-bangsa dan Pancasila merupakan bentuk, esensi dan prinsip jati diri bangsa serta wawasan kebangsaan negara-bangsa Indonesia.

Keduannya menghasilkan “supra-identity” yang mengatasi tidak hanya identitas lokal, etnis dan daerah, tetapi juga identitas global.[7]

Konsep negara- bangsa yang menjadi dasar negara Indoensia ini berlawanan dengan negara-agama yang pernah menjadi perdebatan dalam sejarah di Indonesia.

Baca Juga Spiritualitas Jalan Turun dan Kontribusinya terhadap Peningkatan Toleransi dan Kualitas Iman Umat Katolik: Studi Kasus pada Gereja Paroki Santo Paulus Jerebu’u

Adapun tokoh yang terlibat dalam polemik itu ialah Soekarno dari golongan nasionalis sekular dan Muhamad Natzir dari gologngan agama. Perdebatan elok ini akhirnya sampai pada konsesus bersama yakni Indoensia adalah negara bangsa.

Pemahaman yang komprehensif dan penghayatan penuh mengenai dasar negara Indonesia merupakan buah dari revitalisasi wawasan kebangsaan. Dengan adanya revitalisasi wawasan kebangsaan segala bentuk sikap yang menolak identitas lain dapat dihindari.

Revitalisasi wawasan kebangsaan dapat membuka ruang dialog kemanusiaan antarumat beragama untuk membangun Indoensia yang lebih baik dan maju.

Dengan adanya revitalisasi wawasan kebangsaan pemahaman yang sempit terhadap agama lain dan menguatnya perasaan komunalisme yang membuat merebaknya fenomena intoleransi agama dapat diatasi.


[1] Alamsyah M. Dja’far,  Intoleransi! Memahami Kebencian dan Kekerasan atas Nama Agama

(Jakarta: Penerbit Gramedia, 2018), hlm. 137.

[2] Otto Gusti Madung, Post-Sekularisme, Toleransi dan Demokrasi (Maumere: Penerbit Ledalero, 2017), hlm.4.

[3] Ibid.

[4] Dikutip dalam Felix Baghi, Alteritas, Pengakuan, Hospitalitas, Persahabatan, Etika Politik dan Postmoderenisme (Maumere: Penerbit Ledalero, 2012), hlm. 275

[5] George N. Malek, “Oleh Bilur Siapakah Kita Bisa Disembuhkan? Dialog Inkarnasi di Antara Penganut Agama Islam, Kristen dan Yahudi” dalam Bersaing atau Bersahabat? Dakwah Islam-Misi Kristen di Afrika, ed Georg Kirchberger dan John Mansford Prior ( Maumere: Penerbit Ledalero, 2008), hlm. 37.

[6] Franz   Magnis-Suseno dkk., Pluralisme, Konflik dan Pendidikan Agama di Indonesia (Yogyakarta: Penerbit Interfidei, 2001), hlm. 71.

[7] Azyumardi Arza, “Revitalisasi Wawasan Kebangsaan (Pancasila, NKRI, Undang-Undang 1945 dan Bhenika Tunggal Ika)”,  (Prasaran yang Disampaikan dalam Seminar Internasional Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, di Maumere 5-6 september 2019).

Intoleransi agama yang semakin merebak di Indonesia bukan hanya persoalaan doktrin teologis agama dan ekonomi-politik, tetapi lebih pada gejala sosio-psikologis, yakni perasaaan komunalisme.

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Artikel Serupa

Murka Mural

Waspada Murka Mural!

Mural sebagai seni kritik sosio-politik akan kehilangan daya gigitnya apabila dibungkam secara represif dengan kebijakan-kebijakan diskriminatif. Moga-moga mural politik tidak murka. Sebab, kalau ia murka, ia juga tidak mengenal batas-batas ruang publik. Waspada murka mural!

Baca Selengkapnya »