Kritik Publik

Demokrasi, Kritik Publik, dan Civil Society

Kita membutuhkan kekuatan alternatif sebagai bentuk kritik publik dalam rangka mendorong pemerintah supaya lebih serius lagi menuntaskan berbagai persoalan negara bangsa dan menjamin ruang bertumbuhnya demokrasi.

Demokrasi memerlukan adanya kritik dari publik. Kritik publik merupakan respons terhadap pola pendekatan kebijakan Negara yang tidak pro-rakyat. Atas dasar itu maka tidak heran apabila kritik menjadi saluran alternatif yang dapat mendorong pemerintah untuk konsisten terhadap amanat konstitusi dan regulasi lain yang berlaku.

Jika pemerintah konsisten dan kritik publik dijamin oleh Negara, maka dengan sendirinya ruang yang demokratis akan tumbuh. Ini yang kita sebut sebagai demokrasi dari bawah, dalam arti bahwa rakyat merupakan elemen penting yang memperkuat demokrasi dan terus menciptakan ruang dialektika terhadap kebijakan Negara.

Namun, hal itu tidak mudah. Kita tahu bersama bahwa sejarah mencatat berbagai kritik publik seringkali justru diabaikan, bahkan pada tingkat tertentu mengalami upaya diskriminatif, intimidatif, represif, dan koersif, dengan tujuannya jelas, yakni pembungkaman terhadap suara publik. Contoh paling tepat ialah bagaimana rezim otoriterianisme Orde Baru Soeharto begitu jeli mengamputasi kritik publik.

Baca Juga Sesudah Jokowi Minta Kritik: Pandemi, Demokrasi, dan Urgensi Kritik Publik

Bahkan, pers sebagai media dan penyangga utama terhadap tumbuhnya demokrasi mengalami upaya penyensoran dan bisa disegel jika memuat berita yang membongkar kebobrokan Negara pada saat itu. Banyak orang menilai bahwa ruang demokrasi di masa Soeharto sangat otoriter dan totaliter dan tidak sesuai dengan konstitusi dan rezim demokratis yang berlaku. Sehingga tekanan massa yang tergabung dalam gerakan 1998 menjadi momentum lahirnya reformasi dan menggulingkan Soeharto.

Tetapi, apakah benar bahwa pascagerakkan Reformasi 1998 kritik publik dilindungi dan ruang demokrasi betul-betul tumbuh? Saya berpendapat bahwa reformasi tahun 1998 belum optimal menciptakan ruang yang demokratis. Hal ini bisa dibaca dari berbagai fakta pemberantasan korupsi, penegakkan rule of law, kebebasan sipil, ketimpangan sosial. Juga berkaitan dengan pemenuhan serta akses terhadap fasilitas kebutuhan dasar dari rakyat bawah yang masih mengalami komersialisasi.

Problem ini yang masih belum serius diselesaikan oleh negara pasca reformasi. Sebab, sebagaimana temuan Vedi Hadiz (2005), warisan Orde Baru beserta aktor-aktornya masih bercokol kuat, baik dalam struktur pemerintahan maupun menjadi pemain di luar kekuasaan. Mereka ini mampu menggerakkan birokrasi dan institusi Negara seturut kepentingan ekonomi-politik mereka. Kita menyebutnya dengan oligarki.

Dalam situasi Negara yang semakin dikuasai dan digerakkan oligarki dan kroni-kroninya, kritik publik hadir sebagai sarana yang mengandung pesan kepada pemerintah bahwa konstitusi harus kita tegakkan dan ruang demokratis harus dijamin. Kritik publik tidak mengandung narasi bahwa rakyat benci terhadap Negara. Tidak. Tetapi justru ada dua poin yang menurut saya penting dari adanya kritik publik.

Baca Juga UU ITE dan Demokrasi Minus Nalar Publik

Pertama, kritik publik mengandung pesan bahwa rakyat merasa geram dengan situasi pemerintahan dan produk kebijakannya yang abai terhadap konstitusi dan melabrak regulasi yang ada demi membentangkan karpet merah bagi oligarki. Kedua, kritik publik dimaknai sebagai sarana bahwa kita membutuhkan ruang demokrasi dari bawah yang tumbuh untuk mengimbangi kekuatan Negara, apabila sewaktu-waktu Negara didikte oleh kepentingan korporasi dan terperangkap dalam kubangan korupsi yang berujung pada tindak-tanduk lahirnya otoritarianisme Negara. Ini yang tidak boleh dibiarkan.

Oleh karena itu, selain sebagaimana dijelaskan dalam dua poin tersebut, kritik publik juga sebagai upaya menghidupkan ruang demokrasi deliberatif. Di dalamnya mengandung berbagai dinamika sosial, politik, ekonomi dan hukum yang terus kita ciptakan bagi pemenuhan kepentingan rakyat. Itulah warisan sejarah yang termuat di dalam konstitusi dan menjadi cikal bakal lahirnya Republik Indonesia. Sebab, kita sepakat bahwa Negara akan menjamin kehidupan rakyatnya. Pada tingkat semacam inilah kritik publik harus didorong menjadi sebuah gerakan yang lebih masif untuk menerobos struktur pemerintahan yang korup.

Namun, hari-hari ini kritik publik justru diserang habis-habisan oleh para buzzer, yang bahkan mengamputasi saluran kritik publik. Kita bisa lihat ini dari kebijakan pemerintah dalam menangani penularan pandemi Covid-19. Sejak awal, ada banyak kritik terhadap pemerintah karena pola pendekatan kebijakan yang dinilai kurang efektif menangani persoalan pandemi. Tetapi, pada saat bersamaan justru kritik publik diserang oleh para buzzer yang tidak lain mengandung benih-benih politis.

Solidaritas Civil Society

Di tengah problem sosial hari ini yang belum terselesaikan dan pengangkangan ruang demokrasi oleh berbagai aktor politik, kita membutuhkan kekuatan alternatif dalam rangka mendorong pemerintah lebih serius lagi dalam menuntaskan berbagai persoalan dan menjamin ruang demokratis itu tumbuh.

Karena itu kehadiran dan posisi masyarakat sipil dalam ruang demokrasi sangatlah penting. Eksistensi ini juga menjadi elemen yang membentuk tatanan penegakkan rule of law, pemberantasan korupsi dan jaminan dasar bagi kelas masyarakat miskin dapat difasilitasi dan diselesaikan oleh Negara. Karena itu, civil society harus mampu merangkul berbagai kekuatan kelas bawah yang selama ini terpinggirkan dari domain kebijakan Negara.

Baca Juga Perpres Alih Fungsi Hutan Lindung Bowosie dalam Tinjauan Kritik Epistemologi Karl Popper

Paling pertama, menurut saya, civil society harus membentuk satu sikap politik bersama. Bahwasanya posisi dan tawaran kekuatan civil society sangat dibutuhkan dan mendesak di tengah berbagai persoalan hari ini. Kedua, harus mampu merangkul berbagai elemen lain, seperti buruh, mahasiswa dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM/NGO) yang lain, untuk turut serta membentuk satu gerakkan yang solid, mandiri, dan punya garis politik yang sama untuk mendorong pemerintah segera menuntaskan problem yang masih menjadi PR hingga hari ini. Ketiga, memperluas basis gerakkan lebih masif dan tetap membangun kerja kolektif dalam rangka tetap menjaga basis gerakan.

Kita tahu bersama mengapa ini penting sekali, sebab pascareformasi, kekuatan dari bawah atau civil society justru tidak tumbuh signifikan. Malahan sebagaimana dikatakan Vedi Hadiz (2005), civil society justru terpecah-pecah. Ini yang dimanfaatkan betul oleh aktor-aktor korup dan oligarki untuk meredam kekuatan dari bawah dan bagaimana segala kritik mereka diamputasi. Oleh karena itu, inilah saat yang tepat untuk kita membangun kembali tatanan civil society melalui solidaritas bersama. Tanggung jawab itu kini ada di pundak kita bersama.

Kita membutuhkan kekuatan alternatif sebagai bentuk kritik publik dalam rangka mendorong pemerintah supaya lebih serius lagi menuntaskan berbagai persoalan negara bangsa dan menjamin ruang bertumbuhnya demokrasi.

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Artikel Serupa

Manusia Soliter dan Religius

Manusia yang Soliter dan yang Religius

Gambaran manusia sebagai makhluk yang soliter dan yang religius saya jadikan sebagai ide dasar untuk memahami subjektivitas dan posisi eksistensial manusia abad 21 yang dilanda pandemi covid-19. Ide dasar ini berangkat dari pembacaan saya atas puisi “Aku” dan “Doa” karya Chairil Anwar.

Baca Selengkapnya »
Kapasitas Kewargaan

Demokrasi dan Penguatan Kapasitas Kewargaan

Kita perlu memasifkan solidaritas antarwarga menjadi satu alat perlawanan yang mampu melawan dominasi elite korup dan mendorong pelibatan warga dalam arena pembangunan. Di sini, hemat Penulis, kita juga perlu membangun jaringan yang lebih kuat, membentuk pola kesadaran warga dan konsep perjuangan bersama. Tanpa penguatan kapasitas kewargaan, yang lahir justru demokrasi yang rentan dibajak oleh kepentingan kelas elite yang korup.

Baca Selengkapnya »