Mural sebagai seni kritik sosio-politik akan kehilangan daya gigitnya apabila dibungkam secara represif dengan kebijakan-kebijakan diskriminatif. Moga-moga mural politik tidak murka. Sebab, kalau ia murka, ia juga tidak mengenal batas-batas ruang publik. Waspada murka mural!
Kita membutuhkan kekuatan alternatif sebagai bentuk kritik publik dalam rangka mendorong pemerintah supaya lebih serius lagi menuntaskan berbagai persoalan negara bangsa dan menjamin ruang bertumbuhnya demokrasi.
Di era globalisasi ini, Negara (yang direpresentasikan oleh para pejabatnya) sesungguhnya hanyalah kaki tangan kaum oligarki kapital. Negara praktis tidak mampu menjalankan fungsi dan tujuannya sehingga ia telah kehilangan eksistensinya.
Pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan dalam proses seleksi pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) banyak yang tidak terkait dengan komitmen pemberantasan korupsi itu sendiri. Misalnya, pertanyaan kapan menikah, kesediaan dipoligami, melepas jilbab, hingga doa qunut.
Bahkan, kadangkala korupsi di daerah juga merupakan kreasi dari pusat. Dalam kondisi ini, jangan sampai pemerintah justru memunculkan solusi dengan konsep yang ajaib, seperti konsep resentralisasi karena hal tersebut belum tentu menjadi jawaban atas persoalan korupsi di daerah.