Bahkan, kadangkala korupsi di daerah juga merupakan kreasi dari pusat. Dalam kondisi ini, jangan sampai pemerintah justru memunculkan solusi dengan konsep yang ajaib, seperti konsep resentralisasi karena hal tersebut belum tentu menjadi jawaban atas persoalan korupsi di daerah.
Dalam sistem ekonomi Pancasila, Pemerintah berperan mendistribusikan pemerataan ekonomi dan menciptakan stabilitas sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Di Indonesia, konsep Negara kesejahteraan tidak serta merta bisa diterapkan layaknya Negara-negara lain di Eropa atau AS. Untuk Indonesia, konsep ini lebih merupakan sebuah “proyek” atau “rekayasa” yang komprehensif dan berkualitas, yang tidak serta merta dapat diwujudkan dalam waktu yang singkat, melainkan membutuhkan sebuah proses dan arah yang jelas, entah itu terkait perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang teratur demi pencapaiannya di masa depan.
Gerakan perlawanan aktivis mahasiswa ditempuh lewat pendekatan teoretis dan praktis. Namun, jalur advokasi semacam itu tidak cukup hanya dengan mengandalkan militansi ataupun spiritualitas, apalagi seruan moral. Aktivis mahasiswa harus dilengkapi modal pengetahuan dan nalar kritis berdasarkan data dan informasi yang komprehensif untuk kemudian disusun menjadi opini di media massa ataupun orasi ilmiah kala demonstrasi.
Cita-cita keadilan ekonomi a la demokrasi Pancasila bersandar dan sekaligus melampaui model ekonomi liberalisme/ kapitalisme, kapitalisme neoliberalisme, sosialisme/ kolektivisme, sosialisme partisipatoris, federalisme sosial dan sosialisme demokrasi.