Pemerintah dalam menghadapi unjuk rasa -yang sebenarnya adalah ruang partisipasi publik – justru menggunakan pendekatan keamananan serta aspek kelembagaan penegakan hukum yang cenderung didesain untuk
RUU Penghapusan Kekerasan Seksual: Negara mesti hadir bagi korban kekerasan seksual, terutama perempuan dan anak karena posisi mereka sangat rentan terhadap kekerasan seksual. Kampanye 16
Hegemoni patriarkat, inkonsistensi penegakan hukum, & trafficking di NTT berkait kelindan sedemikian rupa sehingga perdagangan orang sulit diberantas. Oleh Daniel Deha Produk Hegemoni Patriarkat Komersialisasi atau perdagangan
Hegemoni patriarkat, inkonsistensi penegakan hukum, & trafficking di NTT berkait kelindan sedemikian rupa sehingga perdagangan orang sulit diberantas. Oleh Daniel Deha Realitas tindak pidana perdagangan
Omnibus Law merugikan pekerja dan mengancam demokratisasi penyiaran, demikian pernyataan sikap Aliansi Jurnalis Independen (AJI). Oleh Admin Pada Senin, 5 Oktober 2020, Dewan Perwakilan Rakyat