Hak Menguasai Negara (HMN) bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri, melainkan berkaitan dengan kesejahteraan sosial. Pertanyaannya kemudian, sejauh mana lingkup waktu ‘sebesar-besarnya kemakmuran rakyat’ dalam HMN dimaknai?
Dari kasus Papua dan Rohingya, dapat disimpulkan, pemusnahan “yang lain” berlangsung dalam beberapa hal; kekerasan langsung yaitu pembunuhan; pemusnahan melalui kebijakan politik eksploitatif dan diskriminatif sehingga akses kepada pelayanan publik dan keamanan tertutup; penghilangan identitas melalui desosialisasi; dan pemusnahan melalui penghapusan kebebasan.
Tulisan ini menguraikan pokok-pokok berikut berturut-turut: Papua dan Rohingya sebagai “yang lain”/subaltern, genosida Papua sebagai pemusnahan perlahan-lahan, dan genosida Rohingya.
UU ITE dilihat sebagai instrumen yang membatasi diskursus rasional di ranah publik di Indonesia. Dalam UU ITE tersebut, terdapat beberapa pasal karet multi-tafsir yang bertendesi membatasi diskursus di ruang publik secara bebas seperti Pasal 27 Ayat (3) tentang Penghinaan Nama Baik dan Pasal 28 Ayat (2) tentang Ujaran Kebencian Berdasarkan SARA. Pada gilirannya, pasal-pasal tersebut dapat menjadi alat untuk membatasi kebebasan berpendapat dan menyampaikan kritik di ranah publik.
Masa pemerintahan Jokowi kini tinggal separuh lagi dari lima tahun kepemimpinan di periode kedua. Para pemerhati politik dan publik di Indonesia mulai mengarahkan keprihatinan mereka pada janji-janji politiknya yang sampai saat ini belum terealisasi.