Search
Close
Menu
  • AWAL
  • EKOPOL
    • Ekopol Agraria
    • Ekopol Hukum
    • Ekopol Pendidikan
    • Ekopol Pariwisata
    • Ekopol Birokrasi & Pemerintahan
    • Ekopol Kesehatan & Lingkungan
    • Ekopol Bisnis & Investasi
  • FILSOSTE
    • Filsafat
    • Ilmu Sosial
    • Teologi
  • GAGASAN
    • Opini Redaksi
    • Opini Pembaca
    • Resensi & Terjemahan
  • BUDAYA
    • Sastra & Kritik
    • Komunitas & Kreativitas
    • Fotografi & Audiovisual
  • AWAL
  • EKOPOL
    • Ekopol Agraria
    • Ekopol Hukum
    • Ekopol Pendidikan
    • Ekopol Pariwisata
    • Ekopol Birokrasi & Pemerintahan
    • Ekopol Kesehatan & Lingkungan
    • Ekopol Bisnis & Investasi
  • FILSOSTE
    • Filsafat
    • Ilmu Sosial
    • Teologi
  • GAGASAN
    • Opini Redaksi
    • Opini Pembaca
    • Resensi & Terjemahan
  • BUDAYA
    • Sastra & Kritik
    • Komunitas & Kreativitas
    • Fotografi & Audiovisual
Menu
  • AWAL
  • EKOPOL
    • Ekopol Agraria
    • Ekopol Hukum
    • Ekopol Pendidikan
    • Ekopol Pariwisata
    • Ekopol Birokrasi & Pemerintahan
    • Ekopol Kesehatan & Lingkungan
    • Ekopol Bisnis & Investasi
  • FILSOSTE
    • Filsafat
    • Ilmu Sosial
    • Teologi
  • GAGASAN
    • Opini Redaksi
    • Opini Pembaca
    • Resensi & Terjemahan
  • BUDAYA
    • Sastra & Kritik
    • Komunitas & Kreativitas
    • Fotografi & Audiovisual

Category: Ekopol Hukum

Tantangan Penegakan Hukum 2021

Tantangan Reformasi Hukum di Tahun 2021

16 Januari 2021 Tidak ada Komentar

Pemerintah dalam menghadapi unjuk rasa -yang sebenarnya adalah ruang partisipasi publik – justru menggunakan pendekatan keamananan serta aspek kelembagaan penegakan hukum yang cenderung didesain untuk

Baca selengkapnya »
Pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Foto/TRUK F

Pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual: Wujud Hadirnya Negara dalam Memenuhi Hak Perempuan Korban Kekerasan Seksual

5 Desember 2020 1 Komentar

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual: Negara mesti hadir bagi korban kekerasan seksual, terutama perempuan dan anak karena posisi mereka sangat rentan terhadap kekerasan seksual. Kampanye 16

Baca selengkapnya »
Hegemoni Patriarkat. Ilustrasi/www.wjct.org

Hegemoni Patriarkat di Balik Inkonsistensi Penegakan Hukum dalam Kasus Perdagangan Orang di NTT [2/Habis]

24 November 2020 Tidak ada Komentar

Hegemoni patriarkat, inkonsistensi penegakan hukum, & trafficking di NTT berkait kelindan sedemikian rupa sehingga perdagangan orang sulit diberantas. Oleh Daniel Deha Produk Hegemoni Patriarkat Komersialisasi atau perdagangan

Baca selengkapnya »
Hegemoni Patriarkat. Ilustrasi/www.wjct.org

Hegemoni Patriarkat di Balik Inkonsistensi Penegakan Hukum dalam Kasus Perdagangan Orang di NTT [1/2]

23 November 2020 1 Komentar

Hegemoni patriarkat, inkonsistensi penegakan hukum, & trafficking di NTT berkait kelindan sedemikian rupa sehingga perdagangan orang sulit diberantas. Oleh Daniel Deha Realitas tindak pidana perdagangan

Baca selengkapnya »
Omnibus Law merugikan pekerja. Foto/KPA

AJI: Omnibus Law Merugikan Pekerja dan Mengancam Demokratisasi Penyiaran

14 Oktober 2020 Tidak ada Komentar

Omnibus Law merugikan pekerja dan mengancam demokratisasi penyiaran, demikian pernyataan sikap Aliansi Jurnalis Independen (AJI). Oleh Admin Pada Senin, 5 Oktober 2020, Dewan Perwakilan Rakyat

Baca selengkapnya »
« Sebelumnya Lanjut »
  • REDAKSI
  • ALAMAT
  • CARA KIRIM ARTIKEL
  • KONTAK
  • PASANG IKLAN
  • PEDOMAN PEMBERITAAN MEDIA SIBER
  • TENTANG KAMI
Menu
  • REDAKSI
  • ALAMAT
  • CARA KIRIM ARTIKEL
  • KONTAK
  • PASANG IKLAN
  • PEDOMAN PEMBERITAAN MEDIA SIBER
  • TENTANG KAMI

Copyright © 2020 by nttprogresif.com